Banyak HR dan pemilik usaha kecil-menengah tahu bahwa karyawan yang melanggar aturan perlu diberi Surat Peringatan (SP), tapi bingung begitu harus benar-benar menyusun redaksinya — bagian mana yang wajib ada, bagaimana menuliskan uraian pelanggaran agar tidak dianggap mengada-ada, dan seperti apa bedanya nada SP1 dengan SP3. Artikel ini fokus pada bagian praktis itu: contoh teks lengkap SP1, SP2, dan SP3 yang bisa langsung dijadikan acuan, beserta penjelasan bagian mana yang wajib diisi dan kenapa. Untuk penjelasan lebih mendalam soal aturan, tahapan, dan masa berlaku SP, artikel Prosedur Surat Peringatan (SP1, SP2, SP3) kepada Karyawan membahasnya secara khusus dan bisa dibaca sebagai pelengkap.

1. Bagian yang Wajib Ada di Setiap Surat Peringatan

Sebelum masuk ke contoh, penting dipahami dulu bagian-bagian yang membuat sebuah SP punya kekuatan sebagai dokumen, bukan sekadar teguran di atas kertas. Pertama, kop surat dan nomor surat sesuai sistem administrasi perusahaan, agar SP tercatat dan bisa ditelusuri kembali. Kedua, identitas lengkap karyawan yang diperingatkan — nama, jabatan, unit kerja, dan nomor induk karyawan jika ada. Ketiga, uraian pelanggaran yang spesifik dan bisa diverifikasi: tanggal atau periode kejadian, bentuk pelanggaran, dan ketentuan dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau PKB yang dilanggar — bukan pernyataan umum seperti “kinerja buruk” tanpa rincian. Keempat, pernyataan tegas tingkat SP yang diterbitkan (pertama, kedua, atau ketiga) beserta masa berlakunya. Kelima, konsekuensi yang akan berlaku jika pelanggaran terulang selama SP masih berlaku. Keenam, tempat, tanggal penerbitan, nama dan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani. Ketujuh, kolom tanda tangan karyawan sebagai bukti telah menerima — bukan bukti menyetujui isinya, karena karyawan tetap berhak mengajukan keberatan meski sudah membubuhkan tanda tangan.

2. Contoh Surat Peringatan Pertama (SP1)

Skenario: karyawan sudah tiga kali terlambat masuk kerja lebih dari 30 menit tanpa keterangan dalam satu bulan, melanggar ketentuan jam kerja di peraturan perusahaan.

PT Maju Bersama Sejahtera
Jl. Industri Raya No. 45, Jakarta Timur
No. Surat: 012/SP-I/HRD/MBS/IX/2026

SURAT PERINGATAN PERTAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini, manajemen PT Maju Bersama Sejahtera, dengan ini memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1) kepada:

Nama: Budi Santoso
Jabatan: Staf Administrasi Gudang
NIK Karyawan: 2024-0138
Unit Kerja: Divisi Logistik

Sehubungan dengan pelanggaran disiplin kerja berupa keterlambatan masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah, yang tercatat terjadi pada tanggal 3, 11, dan 19 September 2026, sebagaimana melanggar ketentuan jam kerja Pasal 12 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT Maju Bersama Sejahtera.

Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan memberikan Surat Peringatan Pertama sebagai bentuk pembinaan agar Saudara memperbaiki kedisiplinan kerja. Surat Peringatan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. Apabila dalam masa berlaku tersebut Saudara kembali melakukan pelanggaran yang sama maupun pelanggaran lain yang diatur dalam ketentuan yang sama, perusahaan akan menerbitkan Surat Peringatan Kedua sesuai mekanisme yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 September 2026
Hormat kami,

(tanda tangan)
Siti Rahayu
Manajer HRD

Karyawan yang menerima,

(tanda tangan)
Budi Santoso
Tanggal terima: ………………….

3. Contoh Surat Peringatan Kedua (SP2)

Skenario: karyawan yang sama kembali terlambat berulang kali dalam masa berlaku SP1, sehingga perusahaan menerbitkan peringatan yang lebih tegas.

PT Maju Bersama Sejahtera
Jl. Industri Raya No. 45, Jakarta Timur
No. Surat: 004/SP-II/HRD/MBS/XI/2026

SURAT PERINGATAN KEDUA

Yang bertanda tangan di bawah ini, manajemen PT Maju Bersama Sejahtera, dengan ini memberikan Surat Peringatan Kedua (SP2) kepada:

Nama: Budi Santoso
Jabatan: Staf Administrasi Gudang
NIK Karyawan: 2024-0138
Unit Kerja: Divisi Logistik

Sehubungan dengan Surat Peringatan Pertama No. 012/SP-I/HRD/MBS/IX/2026 tertanggal 22 September 2026 yang masih berlaku, dan sehubungan dengan pelanggaran disiplin kerja berupa keterlambatan masuk kerja tanpa keterangan yang kembali terjadi pada tanggal 5, 14, dan 21 November 2026, yang melanggar ketentuan yang sama sebagaimana disebutkan dalam Surat Peringatan Pertama.

Mengingat pelanggaran ini merupakan pengulangan selama masa berlaku Surat Peringatan Pertama, perusahaan memberikan Surat Peringatan Kedua. Surat Peringatan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. Perusahaan menegaskan bahwa apabila dalam masa berlaku SP2 ini Saudara kembali melakukan pelanggaran yang sama, perusahaan akan menerbitkan Surat Peringatan Ketiga sebagai peringatan terakhir sebelum perusahaan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 November 2026
Hormat kami,

(tanda tangan)
Siti Rahayu
Manajer HRD

Karyawan yang menerima,

(tanda tangan)
Budi Santoso
Tanggal terima: ………………….

4. Contoh Surat Peringatan Ketiga (SP3)

Skenario: pelanggaran kembali terjadi dalam masa berlaku SP2, sehingga SP3 diterbitkan sebagai peringatan terakhir.

PT Maju Bersama Sejahtera
Jl. Industri Raya No. 45, Jakarta Timur
No. Surat: 002/SP-III/HRD/MBS/II/2027

SURAT PERINGATAN KETIGA (TERAKHIR)

Yang bertanda tangan di bawah ini, manajemen PT Maju Bersama Sejahtera, dengan ini memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP3) kepada:

Nama: Budi Santoso
Jabatan: Staf Administrasi Gudang
NIK Karyawan: 2024-0138
Unit Kerja: Divisi Logistik

Sehubungan dengan Surat Peringatan Kedua No. 004/SP-II/HRD/MBS/XI/2026 tertanggal 24 November 2026 yang masih berlaku, dan sehubungan dengan pelanggaran disiplin kerja berupa keterlambatan masuk kerja tanpa keterangan yang kembali terjadi pada tanggal 8 dan 15 Februari 2027.

Mengingat pelanggaran ini merupakan pengulangan selama masa berlaku Surat Peringatan Kedua, perusahaan memberikan Surat Peringatan Ketiga sebagai peringatan terakhir. Surat Peringatan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. Perusahaan menegaskan bahwa apabila dalam masa berlaku SP3 ini Saudara kembali melakukan pelanggaran yang sama, perusahaan berhak memproses pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan tetap menempuh tahapan perundingan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Februari 2027
Hormat kami,

(tanda tangan)
Siti Rahayu
Manajer HRD

Karyawan yang menerima,

(tanda tangan)
Budi Santoso
Tanggal terima: ………………….

5. Kesalahan yang Sering Membuat Surat Peringatan Tidak Bisa Dipakai Sebagai Dasar Tindakan Lebih Lanjut

Ada beberapa kesalahan yang berulang kali ditemukan pada SP yang dibuat asal jadi. Uraian pelanggaran yang terlalu umum, misalnya hanya menulis “kinerja tidak memuaskan” tanpa tanggal dan bentuk pelanggaran konkret, membuat SP sulit dijadikan bukti jika kelak dipersengketakan. SP yang langsung diberikan sebagai SP2 atau SP3 tanpa SP1 sebelumnya, padahal peraturan perusahaan atau PKB tidak secara eksplisit mengatur mekanisme “peringatan pertama dan terakhir” untuk jenis pelanggaran tersebut, berisiko dianggap tidak sah. SP yang tidak ditandatangani oleh pejabat yang punya kewenangan sesuai struktur internal perusahaan juga melemahkan posisi SP sebagai dokumen resmi. Terakhir, SP yang tidak pernah disampaikan secara resmi kepada karyawan — misalnya hanya disimpan di berkas HR tanpa ada bukti penyampaian atau tanda terima — sulit dibuktikan sudah pernah diberikan apabila suatu saat diperlukan.

6. Apakah SP3 Berarti Otomatis Pemutusan Hubungan Kerja?

Ini kesalahpahaman yang cukup umum. SP3 menandakan bahwa karyawan sudah melewati seluruh tahapan pembinaan dan menjadi salah satu alasan sah bagi perusahaan untuk memproses pemutusan hubungan kerja apabila pelanggaran kembali terjadi, tetapi bukan berarti hubungan kerja otomatis berakhir begitu SP3 terbit atau begitu pelanggaran berikutnya muncul. Perusahaan tetap wajib menempuh tahapan sesuai Pasal 151 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 — memberitahukan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja secara tertulis, serta mengupayakan perundingan apabila karyawan tidak menyetujui keputusan tersebut. Pemutusan hubungan kerja baru berkekuatan hukum tetap setelah ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kecuali karyawan sendiri menyetujuinya. Ketentuan ini ditegaskan kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023, yang memperkuat posisi karyawan agar tidak diputus hubungan kerjanya secara sepihak hanya karena riwayat SP3.

Dasar Hukum

  • Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 — mengatur pemberian surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut sebagai salah satu alasan sah pemutusan hubungan kerja apabila pelanggaran tetap diulangi.
  • Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja — mengatur bahwa masing-masing surat peringatan berlaku paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
  • Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 — membuka kemungkinan penerbitan surat peringatan pertama dan terakhir tanpa melalui SP1 dan SP2 apabila jenis pelanggaran tersebut diatur secara eksplisit dan spesifik demikian dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
  • Pasal 151 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 — mewajibkan pemberitahuan tertulis maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja serta perundingan apabila karyawan tidak menyetujui keputusan tersebut.
  • Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 — menegaskan kembali kewajiban musyawarah mufakat dan syarat penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sebelum pemutusan hubungan kerja efektif berlaku.

Template dokumen ketenagakerjaan siap pakai

30 dokumen Word untuk HR: perjanjian kerja, surat peringatan, SK, draf peraturan perusahaan, dan lainnya, lengkap dengan catatan pengisian. Rp45.000.

Lihat Paket Dokumen →

Artikel Terkait

Contoh surat di atas bersifat ilustratif untuk memudahkan pemahaman struktur dan redaksi. Setiap perusahaan perlu menyesuaikan format, kop surat, dan ketentuan pelanggaran dengan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama masing-masing, dan artikel ini bukan pengganti konsultasi hukum profesional untuk kasus yang kompleks.

Butuh bantuan menyusun SOP disiplin karyawan atau template surat peringatan yang sesuai dengan kondisi perusahaan Anda? Konsultasikan dengan Rumah Hukum.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram