Artikel Hukum
Kumpulan artikel edukasi hukum dari Rumah Hukum, dikelompokkan per bidang praktik agar lebih mudah Anda telusuri. Pahami hak dan kewajiban hukum Anda melalui artikel yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami.
Ketenagakerjaan
64 ArtikelHak pekerja, PHK, pesangon, serikat pekerja, perundingan PKB, dan hubungan industrial.
-
Ketenagakerjaan
Audit Kepatuhan Hubungan Industrial bagi Perusahaan: Checklist Praktis
Baca Selengkapnya →: Audit Kepatuhan Hubungan Industrial bagi Perusahaan: Checklist PraktisSetelah membahas berbagai aspek hubungan industrial secara mendalam, satu pertanyaan praktis sering muncul dari pihak manajemen perusahaan: apa…
-
Ketenagakerjaan
Hak Pekerja Menolak Perintah Kerja yang Melanggar K3 Tanpa Dianggap Indisipliner
Baca Selengkapnya →: Hak Pekerja Menolak Perintah Kerja yang Melanggar K3 Tanpa Dianggap IndisiplinerBanyak pekerja merasa terjebak ketika diperintahkan melakukan pekerjaan yang menurut mereka membahayakan keselamatan, karena khawatir dianggap membangkang dan…
-
Ketenagakerjaan
PHI vs Pengadilan Perdata Umum: Kapan Gugatan Bisa Salah Kamar
Baca Selengkapnya →: PHI vs Pengadilan Perdata Umum: Kapan Gugatan Bisa Salah KamarSalah memilih pengadilan bisa membuat gugatan yang sudah dipersiapkan matang kandas hanya karena eksepsi kompetensi absolut, bukan karena…
-
Ketenagakerjaan
Peran Konvensi ILO dan Ratifikasinya dalam Hukum Hubungan Industrial Indonesia
Baca Selengkapnya →: Peran Konvensi ILO dan Ratifikasinya dalam Hukum Hubungan Industrial IndonesiaUndang-Undang Serikat Pekerja yang berlaku di Indonesia sekarang tidak lahir dari ruang kosong. Undang-undang ini adalah wujud pelaksanaan…
-
Ketenagakerjaan
Mogok Kerja di Sektor Kepentingan Umum: Batasan dan Aturan Khususnya
Baca Selengkapnya →: Mogok Kerja di Sektor Kepentingan Umum: Batasan dan Aturan KhususnyaKetika tenaga medis atau pekerja di sektor listrik mempertimbangkan aksi mogok kerja, pertanyaan yang muncul adalah apakah hukum…
-
Ketenagakerjaan
Kewajiban Melaporkan Perselisihan Hubungan Industrial: Sanksi atau Sekadar Syarat Formil?
Baca Selengkapnya →: Kewajiban Melaporkan Perselisihan Hubungan Industrial: Sanksi atau Sekadar Syarat Formil?Sebagian pekerja mengira bahwa perusahaan yang enggan mencatatkan perselisihan hubungan industrial ke Disnaker bisa langsung dikenai denda atau…
-
Ketenagakerjaan
PHK terhadap Banyak Pekerja Sekaligus: Adakah Prosedur Khususnya?
Baca Selengkapnya →: PHK terhadap Banyak Pekerja Sekaligus: Adakah Prosedur Khususnya?Istilah “PHK massal” sering dipakai media dan bahkan sejumlah artikel hukum populer untuk merujuk pada standar sepuluh pekerja…
-
Ketenagakerjaan
Somasi dan Gugatan Kolektif oleh Serikat Pekerja: Kapan Bisa Digunakan
Baca Selengkapnya →: Somasi dan Gugatan Kolektif oleh Serikat Pekerja: Kapan Bisa DigunakanKetika puluhan atau ratusan pekerja mengalami pelanggaran hak yang sama secara bersamaan, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah…
-
Ketenagakerjaan
Hubungan Industrial di Perusahaan Multinasional: Aturan Tambahan dan Standar ILO
Baca Selengkapnya →: Hubungan Industrial di Perusahaan Multinasional: Aturan Tambahan dan Standar ILOPerusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia kadang berasumsi bahwa mereka bisa menerapkan standar hubungan industrial dari negara asal…
-
Ketenagakerjaan
Nasib PKB Pasca Merger, Akuisisi, atau Perubahan Status Perusahaan
Baca Selengkapnya →: Nasib PKB Pasca Merger, Akuisisi, atau Perubahan Status PerusahaanKetika sebuah perusahaan diakuisisi atau melebur dengan perusahaan lain, pekerja sering bertanya-tanya apakah Perjanjian Kerja Bersama yang sudah…
-
Ketenagakerjaan
Serikat Pekerja di BUMN vs Swasta: Sama atau Beda di Mata Hukum?
Baca Selengkapnya →: Serikat Pekerja di BUMN vs Swasta: Sama atau Beda di Mata Hukum?Ada anggapan yang cukup luas bahwa karyawan BUMN memiliki status kepegawaian setengah-PNS dengan aturan serikat pekerja yang berbeda…
-
Ketenagakerjaan
Exit dari Keanggotaan Serikat Pekerja: Hak dan Prosedurnya
Baca Selengkapnya →: Exit dari Keanggotaan Serikat Pekerja: Hak dan ProsedurnyaBanyak pekerja yang sudah menjadi anggota serikat bertahun-tahun ragu untuk keluar karena tidak tahu apakah ada prosedur resminya,…
-
Ketenagakerjaan
Kewajiban Pencatatan Serikat Pekerja dan Pendaftaran PKB ke Instansi Ketenagakerjaan
Baca Selengkapnya →: Kewajiban Pencatatan Serikat Pekerja dan Pendaftaran PKB ke Instansi KetenagakerjaanMendirikan serikat pekerja atau menyepakati Perjanjian Kerja Bersama saja belum cukup membuat keduanya memiliki kekuatan hukum penuh di…
-
Ketenagakerjaan
Dewan Pengupahan dan Formula UMP/UMK: Kapan Sengketa Upah Minimum Bukan Ranah PHI
Baca Selengkapnya →: Dewan Pengupahan dan Formula UMP/UMK: Kapan Sengketa Upah Minimum Bukan Ranah PHISetiap akhir tahun, penetapan Upah Minimum Provinsi selalu menjadi topik hangat, dan tidak jarang pekerja yang kecewa dengan…
-
Ketenagakerjaan
Serikat Pekerja sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan Hubungan Industrial: Dasar dan Syaratnya
Baca Selengkapnya →: Serikat Pekerja sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan Hubungan Industrial: Dasar dan SyaratnyaMenyewa pengacara untuk berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial bisa jadi beban biaya tersendiri bagi pekerja, apalagi jika nilai…
-
Ketenagakerjaan
Wanprestasi Perjanjian Kerja Bersama: Upaya Hukum bagi Pekerja dan Serikat Pekerja
Baca Selengkapnya →: Wanprestasi Perjanjian Kerja Bersama: Upaya Hukum bagi Pekerja dan Serikat PekerjaPerjanjian Kerja Bersama sering dianggap sekadar dokumen formalitas setelah perundingan panjang selesai, padahal PKB adalah dokumen yang mengikat…
-
Ketenagakerjaan
Peran Pengawas Ketenagakerjaan: Bedanya dengan Mediator Hubungan Industrial
Baca Selengkapnya →: Peran Pengawas Ketenagakerjaan: Bedanya dengan Mediator Hubungan IndustrialBanyak pekerja mengira pengawas ketenagakerjaan adalah pihak yang akan menyelesaikan sengketa PHK atau perselisihan upah mereka dengan perusahaan,…
-
Ketenagakerjaan
Sanksi Pidana bagi Pengusaha yang Menghalangi Kebebasan Berserikat Pekerja
Baca Selengkapnya →: Sanksi Pidana bagi Pengusaha yang Menghalangi Kebebasan Berserikat PekerjaMenghalangi pekerja berserikat bukan sekadar pelanggaran administratif yang berujung teguran. Hukum Indonesia mengancamnya dengan hukuman penjara, bukan hanya…
-
Ketenagakerjaan
Masa Berlaku dan Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama: Aturan 2 Tahun yang Wajib Diketahui
Baca Selengkapnya →: Masa Berlaku dan Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama: Aturan 2 Tahun yang Wajib DiketahuiPerjanjian Kerja Bersama bukan dokumen yang berlaku selamanya sejak ditandatangani. Ada batas waktu tertentu, dan jika tidak diperhatikan,…
-
Ketenagakerjaan
PHK karena Aktivitas Serikat Pekerja: Batal Demi Hukum dan Hak Pekerja Dipekerjakan Kembali
Baca Selengkapnya →: PHK karena Aktivitas Serikat Pekerja: Batal Demi Hukum dan Hak Pekerja Dipekerjakan KembaliBeberapa hari setelah terpilih menjadi pengurus serikat pekerja, seorang karyawan tiba-tiba menerima surat PHK dengan alasan yang mengada-ada.…
-
Ketenagakerjaan
Iuran Anggota Serikat Pekerja (Check-Off System): Dasar Hukum dan Mekanismenya
Baca Selengkapnya →: Iuran Anggota Serikat Pekerja (Check-Off System): Dasar Hukum dan MekanismenyaBanyak pekerja anggota serikat melihat iuran bulanan mereka otomatis terpotong dari slip gaji, tanpa benar-benar memahami dasar hukum…
-
Ketenagakerjaan
Kewajiban Pengusaha Memberi Kesempatan Kegiatan Serikat Pekerja di Jam Kerja
Baca Selengkapnya →: Kewajiban Pengusaha Memberi Kesempatan Kegiatan Serikat Pekerja di Jam KerjaBanyak pengurus serikat pekerja bertanya-tanya apakah perusahaan wajib menyediakan ruangan khusus atau fasilitas tertentu bagi kegiatan serikat. Jawabannya…
-
Ketenagakerjaan
Diskriminasi Pekerja karena Keanggotaan Serikat: Bentuk Pelanggaran dan Sanksi Pidananya
Baca Selengkapnya →: Diskriminasi Pekerja karena Keanggotaan Serikat: Bentuk Pelanggaran dan Sanksi PidananyaPekerja yang mendirikan atau aktif dalam serikat pekerja kadang menghadapi konsekuensi tidak tertulis: dimutasi tanpa alasan jelas, tidak…
-
Ketenagakerjaan
Hak Upah Pekerja Selama Mogok Kerja yang Sah: Kapan Berlaku dan Kapan Tidak
Baca Selengkapnya →: Hak Upah Pekerja Selama Mogok Kerja yang Sah: Kapan Berlaku dan Kapan TidakSalah satu ketakutan terbesar pekerja yang mempertimbangkan mogok kerja adalah kehilangan upah selama hari-hari mereka tidak bekerja. Padahal,…
-
Ketenagakerjaan
Lock Out oleh Pengusaha: Syarat Formil dan Batasannya Menurut UU Ketenagakerjaan
Baca Selengkapnya →: Lock Out oleh Pengusaha: Syarat Formil dan Batasannya Menurut UU KetenagakerjaanJika mogok kerja adalah senjata pekerja saat perundingan buntu, penutupan perusahaan atau lock out adalah senjata pengusaha. Namun…
-
Ketenagakerjaan
Perselisihan Antar Serikat Pekerja dalam Satu Perusahaan: Penyebab dan Mekanisme Penyelesaiannya
Baca Selengkapnya →: Perselisihan Antar Serikat Pekerja dalam Satu Perusahaan: Penyebab dan Mekanisme PenyelesaiannyaTidak semua perselisihan hubungan industrial melibatkan pengusaha sebagai pihak yang bersengketa. Di perusahaan dengan lebih dari satu serikat…
-
Ketenagakerjaan
Perselisihan Kepentingan: Sengketa Perubahan Syarat Kerja dan Cara Menyelesaikannya
Baca Selengkapnya →: Perselisihan Kepentingan: Sengketa Perubahan Syarat Kerja dan Cara MenyelesaikannyaTidak semua sengketa ketenagakerjaan berasal dari hak yang dilanggar. Ada kalanya pekerja dan pengusaha berbeda pendapat mengenai aturan…
-
Ketenagakerjaan
Perselisihan Hak: Ketika Hak Normatif Pekerja Tidak Dipenuhi, Begini Cara Penyelesaiannya
Baca Selengkapnya →: Perselisihan Hak: Ketika Hak Normatif Pekerja Tidak Dipenuhi, Begini Cara PenyelesaiannyaUpah yang tidak dibayar penuh, THR yang telat cair, atau cuti yang tidak diberikan sesuai peraturan perusahaan adalah…
-
Ketenagakerjaan
Biaya Berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial: Kapan Gratis dan Kapan Dikenakan Panjar
Baca Selengkapnya →: Biaya Berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial: Kapan Gratis dan Kapan Dikenakan PanjarSalah satu kekhawatiran terbesar pekerja yang ingin memperjuangkan haknya lewat jalur hukum adalah biaya berperkara, apalagi jika harus…
-
Ketenagakerjaan
Perjanjian Bersama Hasil Perundingan: Kekuatan Eksekutorial dan Wajib Didaftarkan ke PHI
Baca Selengkapnya →: Perjanjian Bersama Hasil Perundingan: Kekuatan Eksekutorial dan Wajib Didaftarkan ke PHIBanyak pekerja dan pengusaha mengira bahwa begitu kesepakatan tercapai lewat bipartit, mediasi, atau konsiliasi, dan dituangkan dalam Perjanjian…
-
Ketenagakerjaan
Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Hubungan Industrial: Kapan Bisa dan Kapan Tidak
Baca Selengkapnya →: Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Hubungan Industrial: Kapan Bisa dan Kapan TidakSetelah Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan, tidak semua pihak yang kalah bisa langsung mengajukan upaya hukum lanjutan ke…
-
Ketenagakerjaan
Tata Cara Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial: Syarat Formil dan Batas Waktu Daluwarsa
Baca Selengkapnya →: Tata Cara Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial: Syarat Formil dan Batas Waktu DaluwarsaSetelah mediasi atau konsiliasi tidak membuahkan kesepakatan, langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Namun banyak…
-
Ketenagakerjaan
Struktur Pengadilan Hubungan Industrial: Hakim Karier, Hakim Ad Hoc, dan Batas Kewenangannya
Baca Selengkapnya →: Struktur Pengadilan Hubungan Industrial: Hakim Karier, Hakim Ad Hoc, dan Batas KewenangannyaKetika sengketa ketenagakerjaan tidak juga selesai lewat mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, jalur terakhir yang tersedia adalah Pengadilan Hubungan…
-
Ketenagakerjaan
Arbitrase Hubungan Industrial: Syarat, Prosedur, dan Kekuatan Putusan yang Final dan Mengikat
Baca Selengkapnya →: Arbitrase Hubungan Industrial: Syarat, Prosedur, dan Kekuatan Putusan yang Final dan MengikatDari empat jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, arbitrase adalah yang paling jarang dipahami masyarakat, padahal memiliki kekuatan hukum…
-
Ketenagakerjaan
Konsiliasi Hubungan Industrial: Bedanya dengan Mediasi dan Kapan Bisa Digunakan
Baca Selengkapnya →: Konsiliasi Hubungan Industrial: Bedanya dengan Mediasi dan Kapan Bisa DigunakanSelain mediasi, hukum hubungan industrial Indonesia mengenal jalur penyelesaian sengketa lain bernama konsiliasi, yang sering dianggap sama dengan…
-
Ketenagakerjaan
Mediasi Hubungan Industrial di Disnaker: Prosesnya dan Kekuatan Hukum Anjuran Tertulis Mediator
Baca Selengkapnya →: Mediasi Hubungan Industrial di Disnaker: Prosesnya dan Kekuatan Hukum Anjuran Tertulis MediatorKetika perundingan bipartit gagal dan sengketa dicatatkan ke instansi ketenagakerjaan, jalur yang paling sering ditempuh selanjutnya adalah mediasi.…
-
Ketenagakerjaan
Perundingan Bipartit: Tahap Wajib Sebelum Sengketa Kerja Naik ke Pengadilan Hubungan Industrial
Baca Selengkapnya →: Perundingan Bipartit: Tahap Wajib Sebelum Sengketa Kerja Naik ke Pengadilan Hubungan IndustrialBanyak pekerja yang begitu merasa dirugikan langsung ingin melapor ke Disnaker atau menggugat ke pengadilan, padahal hukum mewajibkan…
-
Ketenagakerjaan
Empat Jenis Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU PPHI: Kenali Bedanya Sebelum Bersengketa
Baca Selengkapnya →: Empat Jenis Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU PPHI: Kenali Bedanya Sebelum BersengketaBanyak pekerja dan bahkan sebagian pengusaha masih menyamaratakan semua sengketa ketenagakerjaan sebagai “kasus PHK”, padahal hukum Indonesia mengenal…
-
Ketenagakerjaan
Mogok Kerja Tidak Sah Dianggap Mangkir: Kapan Pekerja Berisiko Di-PHK?
Baca Selengkapnya →: Mogok Kerja Tidak Sah Dianggap Mangkir: Kapan Pekerja Berisiko Di-PHK?Bayangkan sebuah pabrik di kawasan industri yang perundingan upahnya menemui jalan buntu. Karena kesal, sekelompok pekerja sepakat berhenti…
-
Ketenagakerjaan
Syarat Formil Mogok Kerja yang Sah Menurut Hukum Indonesia: Pemberitahuan, Jangka Waktu, dan Akibat Hukumnya
Baca Selengkapnya →: Syarat Formil Mogok Kerja yang Sah Menurut Hukum Indonesia: Pemberitahuan, Jangka Waktu, dan Akibat HukumnyaBayangkan sebuah serikat pekerja di sebuah pabrik garmen sudah berkali-kali mengajukan tuntutan kenaikan upah dan perbaikan fasilitas kerja,…
-
Ketenagakerjaan
Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit: Peran Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat Pekerja dalam Kebijakan Ketenagakerjaan
Baca Selengkapnya →: Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit: Peran Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat Pekerja dalam Kebijakan KetenagakerjaanSetiap akhir tahun, isu kenaikan upah minimum selalu ramai diperbincangkan, mulai dari warung kopi para buruh pabrik sampai…
-
Ketenagakerjaan
LKS Bipartit: Kewajiban Pembentukan, Fungsi, dan Sanksi Bila Perusahaan Tidak Memilikinya
Baca Selengkapnya →: LKS Bipartit: Kewajiban Pembentukan, Fungsi, dan Sanksi Bila Perusahaan Tidak MemilikinyaSeorang manajer HR di sebuah pabrik garmen dengan 120 karyawan baru menyadari bahwa perusahaannya belum pernah membentuk forum…
-
Ketenagakerjaan
PKB dengan Lebih dari Satu Serikat Pekerja: Aturan Keterwakilan dan Cara Menentukan Perunding yang Sah
Baca Selengkapnya →: PKB dengan Lebih dari Satu Serikat Pekerja: Aturan Keterwakilan dan Cara Menentukan Perunding yang SahBayangkan seorang staf HR di sebuah pabrik menerima tiga surat permohonan berunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam waktu…
-
Ketenagakerjaan
Perundingan PKB Buntu (Deadlock): Opsi Hukum bagi Pengusaha dan Serikat Pekerja
Baca Selengkapnya →: Perundingan PKB Buntu (Deadlock): Opsi Hukum bagi Pengusaha dan Serikat PekerjaBayangkan sebuah perusahaan manufaktur di Bekasi yang sedang merundingkan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan serikat pekerjanya. Setelah…
-
Ketenagakerjaan
Peraturan Perusahaan vs Perjanjian Kerja Bersama: Kapan Perusahaan Wajib Punya PKB?
Baca Selengkapnya →: Peraturan Perusahaan vs Perjanjian Kerja Bersama: Kapan Perusahaan Wajib Punya PKB?Seorang staf HR di perusahaan garmen dengan 45 karyawan baru saja ditegur oleh pengawas ketenagakerjaan karena perusahaannya tidak…
-
Ketenagakerjaan
Tahapan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB): Syarat, Itikad Baik, dan Prosedur Lengkapnya
Baca Selengkapnya →: Tahapan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB): Syarat, Itikad Baik, dan Prosedur LengkapnyaBayangkan sebuah perusahaan garmen dengan lebih dari lima ratus pekerja. Pengurus serikat pekerja di sana sudah lama merasa…
-
Ketenagakerjaan
Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan vs Federasi vs Konfederasi: Struktur dan Keanggotaan
Baca Selengkapnya →: Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan vs Federasi vs Konfederasi: Struktur dan KeanggotaanBayangkan seorang staf HR di sebuah perusahaan manufaktur tiba-tiba menerima surat dari sebuah “federasi buruh” yang mengaku mewakili…
-
Ketenagakerjaan
Perlindungan Hukum Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja dari PHK karena Aktivitas Berserikat
Baca Selengkapnya →: Perlindungan Hukum Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja dari PHK karena Aktivitas BerserikatBayangkan seorang karyawan bernama Budi yang baru saja terpilih menjadi ketua unit kerja serikat pekerja di pabriknya. Dua…
-
Ketenagakerjaan
Union Busting: Modus-Modus Terlarang dan Sanksi Pidana Bagi Pengusaha Menurut Pasal 28 UU Serikat Pekerja
Baca Selengkapnya →: Union Busting: Modus-Modus Terlarang dan Sanksi Pidana Bagi Pengusaha Menurut Pasal 28 UU Serikat PekerjaBayangkan seorang karyawan yang baru saja terpilih menjadi pengurus serikat pekerja di perusahaannya. Dalam hitungan minggu, ia tiba-tiba…
-
Ketenagakerjaan
Kebebasan Berserikat Pekerja: Dasar Hukum dan Prosedur Pendirian Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)
Baca Selengkapnya →: Kebebasan Berserikat Pekerja: Dasar Hukum dan Prosedur Pendirian Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)Seorang karyawan pabrik garmen di Bekasi mengajak beberapa rekan kerjanya berkumpul selepas jam kerja untuk membicarakan rencana membentuk…
-
Ketenagakerjaan
Status Hukum Freelancer di Indonesia: Kapan Dianggap Pekerja Terselubung dan Cara Melindungi Diri Lewat Kontrak
Baca Selengkapnya →: Status Hukum Freelancer di Indonesia: Kapan Dianggap Pekerja Terselubung dan Cara Melindungi Diri Lewat KontrakEkonomi gig terus tumbuh di Indonesia. Mulai dari desainer grafis yang mengerjakan proyek per klien, penulis lepas, konsultan…
-
Ketenagakerjaan
Hak Pekerja atas THR: Aturan Pembayaran, Sanksi Jika Perusahaan Terlambat atau Tidak Membayar
Baca Selengkapnya →: Hak Pekerja atas THR: Aturan Pembayaran, Sanksi Jika Perusahaan Terlambat atau Tidak MembayarSetiap menjelang hari raya keagamaan, pertanyaan yang paling sering muncul di kalangan pekerja adalah kapan THR akan cair…
-
Ketenagakerjaan
Hak Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Menurut UU Cipta Kerja: Jenis Pekerjaan yang Boleh Dialihdayakan dan Perlindungan Upahnya
Baca Selengkapnya →: Hak Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Menurut UU Cipta Kerja: Jenis Pekerjaan yang Boleh Dialihdayakan dan Perlindungan UpahnyaBanyak perusahaan kini memilih menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan alih daya (outsourcing) untuk efisiensi, mulai dari layanan kebersihan,…
-
Ketenagakerjaan
Hak Cuti Melahirkan Pekerja Perempuan: Aturan Terbaru UU KIA dan Perlindungan dari PHK Selama Hamil
Baca Selengkapnya →: Hak Cuti Melahirkan Pekerja Perempuan: Aturan Terbaru UU KIA dan Perlindungan dari PHK Selama HamilPekerja perempuan yang sedang hamil atau baru melahirkan kerap dihadapkan pada ketidakpastian: berapa lama sebenarnya mereka berhak cuti,…
-
Ketenagakerjaan
Cara Menghitung Pesangon PHK 2026 Sesuai UU Cipta Kerja: Panduan Lengkap
Baca Selengkapnya →: Cara Menghitung Pesangon PHK 2026 Sesuai UU Cipta Kerja: Panduan LengkapSalah satu pertanyaan paling umum saat menghadapi PHK adalah: “Berapa pesangon yang seharusnya saya terima?” Berikut panduan menghitung…
-
Ketenagakerjaan
Di-PHK Sepihak? Ini Hak-Hak yang Bisa Anda Perjuangkan Secara Hukum
Baca Selengkapnya →: Di-PHK Sepihak? Ini Hak-Hak yang Bisa Anda Perjuangkan Secara HukumMenerima surat pemutusan hubungan kerja secara tiba tiba, tanpa pernah diajak berunding dan tanpa alasan yang jelas, adalah…
-
Ketenagakerjaan
Prosedur Surat Peringatan (SP1, SP2, SP3) kepada Karyawan: Aturan, Masa Berlaku, dan Kaitannya dengan PHK
Baca Selengkapnya →: Prosedur Surat Peringatan (SP1, SP2, SP3) kepada Karyawan: Aturan, Masa Berlaku, dan Kaitannya dengan PHKMenerima Surat Peringatan (SP) dari kantor sering bikin panik, apalagi kalau tidak paham apa artinya bagi kelangsungan pekerjaan.…
-
Ketenagakerjaan
Aturan PHK Menurut UU Cipta Kerja: Alasan Sah, Prosedur Wajib, dan Hak Pekerja
Baca Selengkapnya →: Aturan PHK Menurut UU Cipta Kerja: Alasan Sah, Prosedur Wajib, dan Hak PekerjaSurat pemutusan hubungan kerja (PHK) sering datang tiba-tiba dan membuat pekerja bingung harus berbuat apa. Banyak yang langsung…
-
Ketenagakerjaan
Kapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Mulai Berlaku? Ini Aturan Penandatanganan, Pendaftaran, dan Masa Berlakunya
Baca Selengkapnya →: Kapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Mulai Berlaku? Ini Aturan Penandatanganan, Pendaftaran, dan Masa BerlakunyaBanyak pengusaha dan pengurus serikat pekerja masih bingung menentukan sejak kapan sebuah Perjanjian Kerja Bersama benar benar mengikat…
-
Ketenagakerjaan
Hak Pensiun Karyawan Swasta: Syarat, Usia, dan Cara Klaim Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan
Baca Selengkapnya →: Hak Pensiun Karyawan Swasta: Syarat, Usia, dan Cara Klaim Jaminan Pensiun BPJS KetenagakerjaanBanyak pekerja swasta baru menyadari pentingnya program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan justru ketika mendekati usia pensiun atau saat…
-
Ketenagakerjaan
Uang Kompensasi PKWT Saat Diangkat Jadi Karyawan Tetap: Wajib Dibayar atau Tidak?
Baca Selengkapnya →: Uang Kompensasi PKWT Saat Diangkat Jadi Karyawan Tetap: Wajib Dibayar atau Tidak?Banyak pekerja kontrak merasa lega ketika akhirnya mendapat kabar diangkat menjadi karyawan tetap. Namun di balik kabar baik…
-
Ketenagakerjaan
Hak dan Batasan Hukum Aksi Demo Serikat Pekerja: Panduan Lengkap Mogok Kerja yang Sah di Indonesia
Baca Selengkapnya →: Hak dan Batasan Hukum Aksi Demo Serikat Pekerja: Panduan Lengkap Mogok Kerja yang Sah di IndonesiaKetika serikat pekerja di suatu perusahaan memutuskan turun ke jalan untuk menuntut kenaikan upah, menolak kebijakan pemutusan hubungan…
-
Ketenagakerjaan
Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Kewajiban Perusahaan, Hak Korban Melapor, dan Jerat Hukum bagi Pelaku Menurut UU TPKS dan KUHP Nasional
Baca Selengkapnya →: Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Kewajiban Perusahaan, Hak Korban Melapor, dan Jerat Hukum bagi Pelaku Menurut UU TPKS dan KUHP NasionalBanyak pekerja yang mengalami pelecehan seksual di kantor bingung harus berbuat apa. Ada yang takut melapor karena khawatir…
-
Ketenagakerjaan
Karyawan Kontrak untuk Pekerjaan Inti Perusahaan: Batas Hukum PKWT dan Kapan Statusnya Berubah Menjadi Karyawan Tetap Demi Hukum
Baca Selengkapnya →: Karyawan Kontrak untuk Pekerjaan Inti Perusahaan: Batas Hukum PKWT dan Kapan Statusnya Berubah Menjadi Karyawan Tetap Demi HukumBanyak pekerja di Indonesia menjalani tahun demi tahun kariernya dengan status karyawan kontrak, meski pekerjaan yang mereka lakukan…
Hukum Bisnis & Korporasi
23 ArtikelPT, BUMN, koperasi, kontrak bisnis, kepailitan, dan waralaba.
-
Bisnis & Korporasi
RUU Migas 2026: Kelembagaan Baru, Nasib Kontrak, dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha
Baca Selengkapnya →: RUU Migas 2026: Kelembagaan Baru, Nasib Kontrak, dan Dampaknya bagi Pelaku UsahaBagi siapa pun yang bekerja atau berbisnis di sektor hulu minyak dan gas bumi, nama SKK Migas sudah…
-
Bisnis & Korporasi
Danantara dan Reformasi BUMN: Analisis Mendalam Dasar Hukum, Struktur Kelembagaan, dan Dampaknya
Baca Selengkapnya →: Danantara dan Reformasi BUMN: Analisis Mendalam Dasar Hukum, Struktur Kelembagaan, dan DampaknyaSepanjang tahun 2025 hingga 2026, kerangka hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia mengalami perubahan paling mendasar sejak…
-
Bisnis & Korporasi
Perlindungan Rahasia Dagang dalam Bisnis: Syarat, Pelanggaran, dan Upaya Hukum
Baca Selengkapnya →: Perlindungan Rahasia Dagang dalam Bisnis: Syarat, Pelanggaran, dan Upaya HukumSeorang mantan karyawan bagian produksi pindah kerja ke perusahaan pesaing dan membawa serta formula racikan produk yang selama…
-
Bisnis & Korporasi
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Jenis, Kuorum, dan Syarat Sahnya Keputusan
Baca Selengkapnya →: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Jenis, Kuorum, dan Syarat Sahnya KeputusanSekelompok pemegang saham sebuah PT keluarga berkumpul untuk memutuskan pembagian dividen tahun ini, tetapi hanya separuh pemegang saham…
-
Bisnis & Korporasi
Waralaba: Aspek Hukum Perjanjian Franchise dan Kewajiban Para Pihak
Baca Selengkapnya →: Waralaba: Aspek Hukum Perjanjian Franchise dan Kewajiban Para PihakSeseorang tergiur membeli hak waralaba sebuah merek makanan yang sedang viral, membayar biaya awal puluhan juta rupiah, namun…
-
Bisnis & Korporasi
Perjanjian Joint Venture: Struktur Kerja Sama Usaha dan Klausul Penting yang Wajib Ada
Baca Selengkapnya →: Perjanjian Joint Venture: Struktur Kerja Sama Usaha dan Klausul Penting yang Wajib AdaDua pengusaha dari latar belakang berbeda, satu memiliki teknologi dan satu lagi memiliki jaringan distribusi luas, sepakat menggabungkan…
-
Bisnis & Korporasi
Kepailitan dan PKPU: Perbedaan, Prosedur, dan Akibat Hukumnya bagi Perusahaan
Baca Selengkapnya →: Kepailitan dan PKPU: Perbedaan, Prosedur, dan Akibat Hukumnya bagi PerusahaanSebuah perusahaan distribusi kesulitan membayar utang ke beberapa pemasok sekaligus akibat arus kas yang seret selama beberapa bulan…
-
Bisnis & Korporasi
PT Perorangan: Syarat, Prosedur Pendirian, dan Keuntungannya bagi Pelaku UMKM
Baca Selengkapnya →: PT Perorangan: Syarat, Prosedur Pendirian, dan Keuntungannya bagi Pelaku UMKMSeorang pemilik usaha kecil menjahit pakaian di rumah selama bertahun tahun tetap berstatus usaha perorangan biasa, karena selama…
-
Bisnis & Korporasi
Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Perusahaan: Prosedur dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas
Baca Selengkapnya →: Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Perusahaan: Prosedur dan Perlindungan Pemegang Saham MinoritasBayangkan Anda memegang lima persen saham sebuah perusahaan keluarga, lalu tiba tiba mayoritas pemegang saham memutuskan menggabungkan perusahaan…
-
Bisnis & Korporasi
Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris PT: Batas Pertanggungjawaban dan Business Judgment Rule
Baca Selengkapnya →: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris PT: Batas Pertanggungjawaban dan Business Judgment RuleSeorang direktur perusahaan mengambil keputusan bisnis yang di atas kertas terlihat masuk akal, misalnya memperluas pasar ke kota…
-
Bisnis & Korporasi
Pendirian PT: Prosedur, Modal Minimum, dan Dokumen Wajib Pasca UU Cipta Kerja
Baca Selengkapnya →: Pendirian PT: Prosedur, Modal Minimum, dan Dokumen Wajib Pasca UU Cipta KerjaBanyak calon pengusaha mengurungkan niat mendirikan PT karena masih percaya mitos lama, modal minimal harus lima puluh juta…
-
Bisnis & Korporasi
Hak dan Kewajiban Penerima Waralaba (Franchisee): Apa yang Wajib Diperiksa Sebelum Teken Kontrak
Baca Selengkapnya →: Hak dan Kewajiban Penerima Waralaba (Franchisee): Apa yang Wajib Diperiksa Sebelum Teken KontrakMembeli bisnis waralaba sering terasa seperti jalan pintas menuju usaha yang “sudah terbukti”, tinggal ikuti sistem, pakai merek…
-
Bisnis & Korporasi
Tanggung Jawab Pengurus Koperasi: Jabatan Selesai, Hukum Tetap Berjalan
Baca Selengkapnya →: Tanggung Jawab Pengurus Koperasi: Jabatan Selesai, Hukum Tetap BerjalanBanyak orang yang pernah menjabat sebagai Pengurus koperasi, Ketua, Sekretaris, atau Bendahara, merasa aman begitu masa jabatannya berakhir…
-
Bisnis & Korporasi
PKPU dan Kepailitan: Hak Kreditor Menagih Utang Ketika Debitur Tidak Mampu Membayar
Baca Selengkapnya →: PKPU dan Kepailitan: Hak Kreditor Menagih Utang Ketika Debitur Tidak Mampu MembayarKetika mitra bisnis, pelanggan korporat, atau debitur perorangan mulai menunggak pembayaran dalam jumlah besar dan tidak kunjung melunasi…
-
Bisnis & Korporasi
Syarat Force Majeure dalam Kontrak Bisnis: Kapan Bencana Alam dan Kebijakan Pemerintah Bisa Membebaskan Pihak dari Tanggung Jawab
Baca Selengkapnya →: Syarat Force Majeure dalam Kontrak Bisnis: Kapan Bencana Alam dan Kebijakan Pemerintah Bisa Membebaskan Pihak dari Tanggung JawabDalam dunia bisnis, tidak semua peristiwa bisa dikendalikan oleh para pihak yang terikat kontrak. Bencana alam, kebijakan pemerintah…
-
Bisnis & Korporasi
Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis: Prosedur Somasi, Perbedaan dengan Perbuatan Melawan Hukum, dan Langkah Hukum Sebelum Menggugat ke Pengadilan
Baca Selengkapnya →: Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis: Prosedur Somasi, Perbedaan dengan Perbuatan Melawan Hukum, dan Langkah Hukum Sebelum Menggugat ke PengadilanDalam banyak sengketa bisnis yang ditangani tim Rumah Hukum, keluhan yang paling sering muncul sebenarnya sederhana, mitra usaha…
-
Bisnis & Korporasi
Merek Belum Didaftarkan Bisa Diklaim Pihak Lain: Memahami Prinsip First to File dan Bedanya dengan Hak Cipta bagi UMKM
Baca Selengkapnya →: Merek Belum Didaftarkan Bisa Diklaim Pihak Lain: Memahami Prinsip First to File dan Bedanya dengan Hak Cipta bagi UMKMBanyak pelaku UMKM membangun nama usaha, logo, dan reputasi selama bertahun-tahun tanpa pernah mendaftarkan mereknya secara resmi. Mereka…
-
Bisnis & Korporasi
Kendaraan Ditarik Paksa Leasing di Jalan: Begini Aturan Eksekusi Jaminan Fidusia yang Sah Menurut Putusan MK
Baca Selengkapnya →: Kendaraan Ditarik Paksa Leasing di Jalan: Begini Aturan Eksekusi Jaminan Fidusia yang Sah Menurut Putusan MKBanyak masyarakat yang mengalami kendaraannya tiba-tiba dihentikan di jalan oleh sekelompok orang mengaku “mata elang” atau juru tarik…
-
Bisnis & Korporasi
Mediasi vs Litigasi: Mana yang Lebih Tepat untuk Selesaikan Sengketa Bisnis Anda?
Baca Selengkapnya →: Mediasi vs Litigasi: Mana yang Lebih Tepat untuk Selesaikan Sengketa Bisnis Anda?Ketika sengketa bisnis muncul, baik karena mitra kerja sama ingkar janji, pembayaran macet, atau perselisihan penafsiran kontrak, pertanyaan…
-
Bisnis & Korporasi
Cara Mendirikan PT Perorangan 2026: Syarat, Biaya, dan Prosesnya
Baca Selengkapnya →: Cara Mendirikan PT Perorangan 2026: Syarat, Biaya, dan ProsesnyaBanyak pelaku UMKM masih ragu berbadan hukum karena membayangkan biaya notaris yang mahal dan proses berbulan-bulan. Padahal sejak…
-
Bisnis & Korporasi
Apakah Anak Perusahaan BUMN Termasuk BUMN? Status Hukumnya Setelah Revisi UU BUMN 2025
Baca Selengkapnya →: Apakah Anak Perusahaan BUMN Termasuk BUMN? Status Hukumnya Setelah Revisi UU BUMN 2025Belakangan ini, setiap kali muncul kasus dugaan penyimpangan yang melibatkan anak usaha perusahaan pelat merah, di sektor pertambangan,…
-
Bisnis & Korporasi
Wewenang Komisaris Utama dalam PT: Setara atau Lebih Tinggi dari Anggota Dewan Komisaris Lain?
Baca Selengkapnya →: Wewenang Komisaris Utama dalam PT: Setara atau Lebih Tinggi dari Anggota Dewan Komisaris Lain?Banyak pemegang saham dan pengurus perusahaan mengira Komisaris Utama adalah atasan dari komisaris komisaris lain, setara dengan Direktur…
-
Bisnis & Korporasi
Apa Itu BUMN? Memahami Definisi dan Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan
Baca Selengkapnya →: Apa Itu BUMN? Memahami Definisi dan Makna Kekayaan Negara yang DipisahkanBanyak orang bertransaksi dengan BUMN hampir setiap hari, mulai dari membayar listrik ke PLN, mengisi bahan bakar di…
Hukum Keluarga & Waris
18 ArtikelPerceraian, hak asuh anak, KDRT, perjanjian perkawinan, adopsi, dan warisan.
-
Keluarga & Waris
Nafkah Anak dan Istri Pasca Perceraian: Hak, Besaran, dan Cara Menuntutnya
Baca Selengkapnya →: Nafkah Anak dan Istri Pasca Perceraian: Hak, Besaran, dan Cara MenuntutnyaPerceraian yang telah selesai secara hukum bukan berarti seluruh kewajiban antara mantan suami dan mantan istri ikut selesai…
-
Keluarga & Waris
Pengangkatan Anak (Adopsi): Prosedur Hukum dan Akibatnya bagi Status Anak
Baca Selengkapnya →: Pengangkatan Anak (Adopsi): Prosedur Hukum dan Akibatnya bagi Status AnakPasangan yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak, atau keluarga yang ingin mengasuh anak kerabat yang ditinggalkan…
-
Keluarga & Waris
Wasiat: Syarat Sah, Batasan Legitieme Portie, dan Cara Membuatnya
Baca Selengkapnya →: Wasiat: Syarat Sah, Batasan Legitieme Portie, dan Cara MembuatnyaBanyak orang berpikir bahwa harta yang dimiliki seseorang dapat diwariskan sepenuhnya sesuai keinginan pribadi melalui wasiat, misalnya memberikan…
-
Keluarga & Waris
Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dan Hak Warisnya
Baca Selengkapnya →: Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dan Hak WarisnyaSeorang anak yang lahir dari hubungan orang tua yang tidak tercatat dalam perkawinan resmi sering menghadapi ketidakpastian status…
-
Keluarga & Waris
Waris Islam (Faraid) vs Waris Perdata KUHPerdata: Kapan Masing-Masing Berlaku
Baca Selengkapnya →: Waris Islam (Faraid) vs Waris Perdata KUHPerdata: Kapan Masing-Masing BerlakuSebuah keluarga besar berkumpul setelah kepala keluarga meninggal dunia, dan pertanyaan pertama yang muncul bukan hanya soal siapa…
-
Keluarga & Waris
Perjanjian Pra-Nikah (Perjanjian Kawin): Fungsi, Isi, dan Kapan Harus Dibuat
Baca Selengkapnya →: Perjanjian Pra-Nikah (Perjanjian Kawin): Fungsi, Isi, dan Kapan Harus DibuatMembicarakan perjanjian pra-nikah sebelum menikah masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, seolah-olah membicarakan harta sama dengan meragukan keutuhan…
-
Keluarga & Waris
Harta Gono-Gini: Prinsip Dasar Pembagian dan Cara Menghitungnya
Baca Selengkapnya →: Harta Gono-Gini: Prinsip Dasar Pembagian dan Cara MenghitungnyaRumah yang dibeli bersama saat masih menikah, tabungan hasil kerja keras suami istri selama bertahun-tahun, hingga kendaraan yang…
-
Keluarga & Waris
Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian: Siapa yang Berhak dan Bagaimana Menentukannya
Baca Selengkapnya →: Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian: Siapa yang Berhak dan Bagaimana MenentukannyaPerceraian yang berlangsung damai sekalipun sering kali berubah tegang ketika sampai pada pertanyaan siapa yang akan mengasuh anak.…
-
Keluarga & Waris
Perceraian: Syarat, Prosedur Cerai Talak dan Cerai Gugat, serta Akibat Hukumnya
Baca Selengkapnya →: Perceraian: Syarat, Prosedur Cerai Talak dan Cerai Gugat, serta Akibat HukumnyaSeorang istri yang sudah bertahun-tahun hidup dalam pernikahan yang penuh pertengkaran akhirnya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya. Ia…
-
Keluarga & Waris
Cara Membuat Wasiat yang Sah di Indonesia: Bentuk, Syarat, dan Batas Legitieme Portie yang Wajib Dipahami
Baca Selengkapnya →: Cara Membuat Wasiat yang Sah di Indonesia: Bentuk, Syarat, dan Batas Legitieme Portie yang Wajib DipahamiBanyak orang menganggap wasiat hanya urusan orang kaya atau orang yang sudah lanjut usia, padahal wasiat adalah cara…
-
Keluarga & Waris
Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perkawinan: Aturan, Batasan, dan Cara Penyelesaian Sengketanya
Baca Selengkapnya →: Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perkawinan: Aturan, Batasan, dan Cara Penyelesaian SengketanyaPerselisihan soal harta bersama, atau yang lebih dikenal masyarakat awam dengan istilah “gono-gini”, sering menjadi salah satu titik…
-
Keluarga & Waris
Syarat dan Prosedur Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia Bagi Orang Tua Angkat
Baca Selengkapnya →: Syarat dan Prosedur Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia Bagi Orang Tua AngkatMengangkat anak bukan sekadar keputusan emosional untuk membesarkan anak yang bukan darah daging sendiri, melainkan proses hukum berlapis…
-
Keluarga & Waris
Perjanjian Perkawinan (Prenuptial Agreement): Manfaat, Isi, dan Syarat Sahnya Menurut Hukum Indonesia
Baca Selengkapnya →: Perjanjian Perkawinan (Prenuptial Agreement): Manfaat, Isi, dan Syarat Sahnya Menurut Hukum IndonesiaBanyak pasangan di Indonesia masih menganggap perjanjian perkawinan sebagai topik tabu, seolah membicarakannya berarti meragukan keutuhan rumah tangga…
-
Keluarga & Waris
Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Hak, Surat Perintah Perlindungan, dan Langkah yang Bisa Ditempuh
Baca Selengkapnya →: Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Hak, Surat Perintah Perlindungan, dan Langkah yang Bisa DitempuhKekerasan dalam rumah tangga sering dianggap urusan pribadi yang tidak layak dibawa keluar dari empat dinding rumah. Anggapan…
-
Keluarga & Waris
Pembagian Harta Warisan Tanpa Wasiat: Siapa Ahli Waris yang Berhak dan Berapa Bagian Sesuai Hukum yang Berlaku
Baca Selengkapnya →: Pembagian Harta Warisan Tanpa Wasiat: Siapa Ahli Waris yang Berhak dan Berapa Bagian Sesuai Hukum yang BerlakuKematian seseorang tanpa meninggalkan wasiat adalah situasi yang sangat umum terjadi di Indonesia, dan sayangnya justru sering memicu…
-
Keluarga & Waris
Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Siapa yang Berhak Menurut Hukum?
Baca Selengkapnya →: Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Siapa yang Berhak Menurut Hukum?Salah satu isu paling sensitif dalam perceraian adalah hak asuh anak. Banyak orang tua salah kaprah mengira ibu…
-
Keluarga & Waris
Syarat, Biaya, dan Prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan Agama 2026
Baca Selengkapnya →: Syarat, Biaya, dan Prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan Agama 2026Mengajukan gugatan cerai bisa terasa membingungkan, apalagi di tengah kondisi emosional yang berat. Berikut panduan praktis syarat, biaya,…
-
Keluarga & Waris
Tanah Warisan Belum Bersertifikat? Begini Cara Mengurusnya
Baca Selengkapnya →: Tanah Warisan Belum Bersertifikat? Begini Cara MengurusnyaBanyak keluarga di Indonesia mewarisi tanah yang statusnya masih berupa girik, petok D, letter C, atau bukti penguasaan…
Hukum Pidana
18 ArtikelKUHP, penipuan, gratifikasi, investasi bodong, dan tindak pidana lainnya.
-
Pidana
Residivis: Definisi Pengulangan Tindak Pidana dan Efeknya terhadap Pemberatan Hukuman
Baca Selengkapnya →: Residivis: Definisi Pengulangan Tindak Pidana dan Efeknya terhadap Pemberatan HukumanSeseorang yang pernah dipenjara karena mencuri, lalu beberapa bulan setelah bebas kembali tertangkap melakukan pencurian serupa, sering disebut…
-
Pidana
Justice Collaborator dan Whistleblower: Perlindungan Hukum bagi Pelapor dan Saksi Pelaku
Baca Selengkapnya →: Justice Collaborator dan Whistleblower: Perlindungan Hukum bagi Pelapor dan Saksi PelakuMengungkap kejahatan yang melibatkan atasan sendiri, rekan kerja, atau bahkan pihak yang lebih berkuasa bukan perkara mudah. Banyak…
-
Pidana
Pembunuhan: Perbedaan Berencana, Tidak Berencana, dan Karena Kelalaian Menurut KUHP Nasional
Baca Selengkapnya →: Pembunuhan: Perbedaan Berencana, Tidak Berencana, dan Karena Kelalaian Menurut KUHP NasionalKematian seseorang akibat perbuatan orang lain bisa terjadi dalam berbagai situasi yang sangat berbeda konteksnya. Ada pelaku yang…
-
Pidana
Pemerasan dan Pengancaman: Unsur Pidana serta Perbedaannya dengan Penipuan dan Perampasan
Baca Selengkapnya →: Pemerasan dan Pengancaman: Unsur Pidana serta Perbedaannya dengan Penipuan dan PerampasanSeseorang mengirim pesan berisi ancaman akan menyebarkan foto pribadi korban jika tidak diberi sejumlah uang. Di kasus lain,…
-
Pidana
Perjudian dan Judi Online: Pasal yang Berlaku, Sanksi, dan Cara Melaporkannya
Baca Selengkapnya →: Perjudian dan Judi Online: Pasal yang Berlaku, Sanksi, dan Cara MelaporkannyaIklan situs judi online yang menyusup di sela sela tontonan streaming, tawaran menang mudah lewat aplikasi slot, hingga…
-
Pidana
Anak Berhadapan dengan Hukum: Sistem Diversi dan Peradilan Pidana Anak
Baca Selengkapnya →: Anak Berhadapan dengan Hukum: Sistem Diversi dan Peradilan Pidana AnakSeorang anak berusia lima belas tahun tertangkap mencuri sepeda motor tetangganya. Banyak orang tua yang panik membayangkan anaknya…
-
Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Bentuk, Unsur Pidana, dan Perlindungan Hukum bagi Korban
Baca Selengkapnya →: Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Bentuk, Unsur Pidana, dan Perlindungan Hukum bagi KorbanRumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap anggota keluarga, tetapi bagi sebagian orang justru menjadi tempat mereka…
-
Pidana
Tindak Pidana Narkotika: Penggolongan, Perbedaan Pengguna dan Pengedar, serta Jalur Rehabilitasi
Baca Selengkapnya →: Tindak Pidana Narkotika: Penggolongan, Perbedaan Pengguna dan Pengedar, serta Jalur RehabilitasiSeorang remaja tertangkap membawa sedikit sabu untuk dipakai sendiri, sementara di kasus lain seseorang ditangkap karena menyimpan puluhan…
-
Pidana
Tindak Pidana Korupsi: Unsur Pidana, Jenis Delik, dan Ancaman Hukumannya
Baca Selengkapnya →: Tindak Pidana Korupsi: Unsur Pidana, Jenis Delik, dan Ancaman HukumannyaKata korupsi hampir selalu langsung diasosiasikan dengan pejabat yang menerima amplop atau hadiah dari rekanan proyek. Padahal dalam…
-
Pidana
Praperadilan: Fungsi, Syarat, dan Cara Mengajukan Jika Penangkapan atau Penahanan Tidak Sah
Baca Selengkapnya →: Praperadilan: Fungsi, Syarat, dan Cara Mengajukan Jika Penangkapan atau Penahanan Tidak SahSeseorang ditangkap tanpa surat perintah yang jelas, ditahan lebih dari batas waktu yang ditentukan hukum, atau kasusnya dihentikan…
-
Pidana
Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Kapan Perkara Pidana Bisa Diselesaikan di Luar Pengadilan
Baca Selengkapnya →: Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Kapan Perkara Pidana Bisa Diselesaikan di Luar PengadilanDua tetangga yang bertengkar hingga saling memukul ringan, seorang remaja yang mencuri buah di kebun tetangga karena lapar,…
-
Pidana
Penganiayaan: Kategori, Unsur Pidana, dan Hak Korban Menuntut Ganti Rugi
Baca Selengkapnya →: Penganiayaan: Kategori, Unsur Pidana, dan Hak Korban Menuntut Ganti RugiCekcok rumah tangga yang berujung tamparan, perkelahian antarwarga yang menyebabkan luka, atau seorang atasan yang memukul bawahannya karena…
-
Pidana
Pencemaran Nama Baik dan Fitnah: Perbedaan, Unsur Pidana, dan Cara Melaporkannya
Baca Selengkapnya →: Pencemaran Nama Baik dan Fitnah: Perbedaan, Unsur Pidana, dan Cara MelaporkannyaUnggahan di media sosial yang menuduh Anda berutang padahal sudah lunas, status WhatsApp mantan rekan kerja yang menyebut…
-
Pidana
Pencurian, Penggelapan, dan Penipuan: Perbedaan Unsur Pidana dan Ancaman Hukumannya
Baca Selengkapnya →: Pencurian, Penggelapan, dan Penipuan: Perbedaan Unsur Pidana dan Ancaman HukumannyaSepeda motor hilang di parkiran kos, rekan bisnis yang tidak lagi bisa dihubungi setelah membawa uang setoran bersama,…
-
Pidana
Investasi Bodong dan Skema Ponzi: Ciri-Ciri, Jerat Pidana Pelaku, dan Cara Melaporkannya
Baca Selengkapnya →: Investasi Bodong dan Skema Ponzi: Ciri-Ciri, Jerat Pidana Pelaku, dan Cara MelaporkannyaJanji imbal hasil 10-30% per bulan tanpa risiko, bonus berlapis bila berhasil mengajak orang lain bergabung, dan testimoni…
-
Pidana
Batas Gratifikasi dan Suap bagi Pengusaha Swasta: Kewajiban Lapor ke KPK dalam 30 Hari Kerja dan Risiko Pidananya
Baca Selengkapnya →: Batas Gratifikasi dan Suap bagi Pengusaha Swasta: Kewajiban Lapor ke KPK dalam 30 Hari Kerja dan Risiko PidananyaDalam menjalankan bisnis, terutama yang bersinggungan dengan proses perizinan, tender pemerintah, atau layanan publik lainnya, pelaku usaha kerap…
-
Pidana
Kena Penipuan Online? Ini Pasal yang Berlaku dan Cara Melaporkannya
Baca Selengkapnya →: Kena Penipuan Online? Ini Pasal yang Berlaku dan Cara MelaporkannyaPenipuan online, mulai dari modus jual-beli fiktif, investasi bodong, hingga penipuan berkedok cinta (love scam), terus meningkat setiap…
-
Pidana
KUHP Nasional 2026: Perubahan Penting yang Wajib Diketahui Masyarakat
Baca Selengkapnya →: KUHP Nasional 2026: Perubahan Penting yang Wajib Diketahui MasyarakatBayangkan sebuah kitab hukum pidana yang masih memakai kerangka warisan pemerintah kolonial Belanda, diterjemahkan dan ditambal sulam selama…
Hukum ITE & Data Pribadi
18 ArtikelUU ITE, perlindungan data pribadi, dan kejahatan siber.
-
ITE & Data Pribadi
Pencurian Identitas Digital dan Akun Palsu: Jerat Hukum Bagi Pelaku Impersonation di Media Sosial
Baca Selengkapnya →: Pencurian Identitas Digital dan Akun Palsu: Jerat Hukum Bagi Pelaku Impersonation di Media SosialSeorang pemilik usaha kecil dikagetkan ketika mendapati akun media sosial lain menggunakan namanya, fotonya, bahkan logo usahanya untuk…
-
ITE & Data Pribadi
Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce: Keabsahan Klik Setuju dan Hak Konsumen
Baca Selengkapnya →: Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce: Keabsahan Klik Setuju dan Hak KonsumenSetiap kali berbelanja di marketplace atau mendaftar aplikasi baru, kebanyakan orang langsung mengklik tombol setuju pada syarat dan…
-
ITE & Data Pribadi
Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan: Jerat Hukum Revenge Porn dan Perlindungan Korban
Baca Selengkapnya →: Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan: Jerat Hukum Revenge Porn dan Perlindungan KorbanSetelah hubungan asmaranya berakhir tidak baik, seorang perempuan mendapati foto dan video pribadinya yang dulu dibagikan hanya kepada…
-
ITE & Data Pribadi
Hak untuk Dilupakan di Internet: Dasar Hukum dan Cara Mengajukan Penghapusan Informasi Elektronik
Baca Selengkapnya →: Hak untuk Dilupakan di Internet: Dasar Hukum dan Cara Mengajukan Penghapusan Informasi ElektronikBertahun-tahun setelah sebuah kasus hukum yang menimpanya selesai dan dinyatakan tidak bersalah, seseorang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan baru…
-
ITE & Data Pribadi
Perlindungan Data Pribadi Anak di Platform Digital: Kewajiban Aplikasi dan Hak Orang Tua
Baca Selengkapnya →: Perlindungan Data Pribadi Anak di Platform Digital: Kewajiban Aplikasi dan Hak Orang TuaSeorang ibu terkejut ketika mengetahui aplikasi belajar yang biasa digunakan anaknya ternyata mengumpulkan data lokasi, riwayat aktivitas, bahkan…
-
ITE & Data Pribadi
Penipuan Online, Phishing, Carding, dan Skimming: Dasar Hukum dan Cara Melapor
Baca Selengkapnya →: Penipuan Online, Phishing, Carding, dan Skimming: Dasar Hukum dan Cara MelaporSeseorang menerima pesan singkat yang seolah berasal dari bank, meminta dirinya mengklik tautan untuk memverifikasi akun karena ada…
-
ITE & Data Pribadi
Peretasan atau Illegal Access: Unsur Pidana dan Sanksi Bagi Pelaku Hacking
Baca Selengkapnya →: Peretasan atau Illegal Access: Unsur Pidana dan Sanksi Bagi Pelaku HackingSeorang pemilik toko daring terkejut mendapati akun tokonya di sebuah marketplace tiba-tiba tidak bisa diakses, kata sandi berubah,…
-
ITE & Data Pribadi
Menyebarkan Hoaks di Media Sosial: Jerat Pidana Pasal 28 UU ITE
Baca Selengkapnya →: Menyebarkan Hoaks di Media Sosial: Jerat Pidana Pasal 28 UU ITESebuah pesan berantai tentang resep obat yang katanya bisa menyembuhkan penyakit tertentu beredar luas di grup keluarga, lalu…
-
ITE & Data Pribadi
Pasal Karet Pencemaran Nama Baik di UU ITE: Cara Aman Mengkritik di Media Sosial
Baca Selengkapnya →: Pasal Karet Pencemaran Nama Baik di UU ITE: Cara Aman Mengkritik di Media SosialSeorang konsumen mengunggah keluhan tentang pelayanan sebuah perusahaan di akun media sosialnya, lengkap dengan tangkapan layar percakapan yang…
-
ITE & Data Pribadi
Tanda Tangan Elektronik: Keabsahan Hukum dan Kekuatan Pembuktiannya
Baca Selengkapnya →: Tanda Tangan Elektronik: Keabsahan Hukum dan Kekuatan PembuktiannyaSemakin banyak kontrak kerja, perjanjian sewa, hingga dokumen perusahaan yang ditandatangani lewat aplikasi tanda tangan digital, tanpa lagi…
-
ITE & Data Pribadi
Jual Beli Data Pribadi secara Ilegal: Sanksi Pidana Menurut UU PDP
Baca Selengkapnya →: Jual Beli Data Pribadi secara Ilegal: Sanksi Pidana Menurut UU PDPTidak lama setelah mengisi formulir undian berhadiah di sebuah pameran, seseorang mulai dibanjiri telepon dan pesan singkat dari…
-
ITE & Data Pribadi
Pemblokiran Akun Media Sosial atau Marketplace Sepihak: Hak Pengguna dan Upaya Hukumnya
Baca Selengkapnya →: Pemblokiran Akun Media Sosial atau Marketplace Sepihak: Hak Pengguna dan Upaya HukumnyaSeorang pedagang online mendadak mendapati toko digitalnya ditangguhkan oleh platform marketplace tanpa penjelasan yang jelas, padahal omzet bulanannya…
-
ITE & Data Pribadi
Cyberbullying di Media Sosial: Perlindungan Hukum bagi Korban Perundungan
Baca Selengkapnya →: Cyberbullying di Media Sosial: Perlindungan Hukum bagi Korban PerundunganSeorang remaja menerima puluhan pesan cemooh di kolom komentar setiap kali ia mengunggah foto, sementara di grup obrolan…
-
ITE & Data Pribadi
Hak Subjek Data Pribadi Menurut UU PDP: Akses, Koreksi, dan Penghapusan Data
Baca Selengkapnya →: Hak Subjek Data Pribadi Menurut UU PDP: Akses, Koreksi, dan Penghapusan DataBayangkan Anda pernah mendaftar sebuah aplikasi pinjaman online bertahun-tahun lalu, lalu berhenti memakainya. Tiba-tiba nomor telepon Anda masih…
-
ITE & Data Pribadi
Diretas dan Data Pribadi Disebarkan (Doxing): Jerat Pidana Pelaku dan Langkah Hukum Bagi Korban
Baca Selengkapnya →: Diretas dan Data Pribadi Disebarkan (Doxing): Jerat Pidana Pelaku dan Langkah Hukum Bagi KorbanBayangkan suatu pagi Anda mendapati akun media sosial atau email pribadi tiba-tiba tidak bisa diakses, lalu belakangan diketahui…
-
ITE & Data Pribadi
Hak Cipta atas Konten Digital: Perlindungan Hukum dan Langkah Jika Karya Anda Dibajak
Baca Selengkapnya →: Hak Cipta atas Konten Digital: Perlindungan Hukum dan Langkah Jika Karya Anda DibajakSeorang fotografer mendapati foto hasil jepretannya dipakai tanpa izin oleh akun bisnis lain untuk promosi produk. Seorang penulis…
-
ITE & Data Pribadi
Kewajiban Hukum Pelaku Usaha Menjaga Data Pribadi Konsumen Menurut UU PDP dan Konsekuensi Jika Terjadi Kebocoran Data
Baca Selengkapnya →: Kewajiban Hukum Pelaku Usaha Menjaga Data Pribadi Konsumen Menurut UU PDP dan Konsekuensi Jika Terjadi Kebocoran DataSemakin banyak pelaku usaha di Indonesia yang mengandalkan data pribadi konsumen untuk menjalankan bisnisnya, mulai dari nomor telepon…
-
ITE & Data Pribadi
UU ITE Terbaru: Waspada Jerat Pasal Pencemaran Nama Baik di Media Sosial
Baca Selengkapnya →: UU ITE Terbaru: Waspada Jerat Pasal Pencemaran Nama Baik di Media SosialMedia sosial memudahkan siapa saja untuk bersuara, tapi juga membuka risiko hukum bagi yang tidak berhati-hati. Pasal-pasal terkait…
Hukum Properti & Pertanahan
18 ArtikelSengketa tanah, sertifikat, sewa-menyewa, dan jaminan properti.
-
Properti & Pertanahan
Tanah Objek Reforma Agraria: Dasar Hukum Redistribusi dan Batasan Pengalihannya
Baca Selengkapnya →: Tanah Objek Reforma Agraria: Dasar Hukum Redistribusi dan Batasan PengalihannyaSebuah keluarga petani di pedesaan mendapat kabar bahwa mereka termasuk warga yang berhak menerima sertifikat tanah lewat program…
-
Properti & Pertanahan
Pembatalan Sepihak Kontrak Sewa oleh Pemilik: Hak Penyewa dan Ganti Rugi
Baca Selengkapnya →: Pembatalan Sepihak Kontrak Sewa oleh Pemilik: Hak Penyewa dan Ganti RugiSeorang penyewa ruko baru enam bulan menjalankan usahanya ketika tiba-tiba pemilik bangunan datang dan meminta ruko dikosongkan dalam…
-
Properti & Pertanahan
Pajak dan Biaya Jual Beli Tanah: BPHTB, PPh Final, dan Siapa yang Wajib Bayar
Baca Selengkapnya →: Pajak dan Biaya Jual Beli Tanah: BPHTB, PPh Final, dan Siapa yang Wajib BayarMenjelang penandatanganan akta jual beli tanah, banyak penjual dan pembeli baru sadar bahwa ada kewajiban pajak yang harus…
-
Properti & Pertanahan
Girik dan Tanah Adat: Status Hukum serta Cara Konversi ke Sertifikat
Baca Selengkapnya →: Girik dan Tanah Adat: Status Hukum serta Cara Konversi ke SertifikatBanyak orang mengira girik adalah sertifikat tanah, padahal keduanya adalah dua hal yang sangat berbeda secara hukum. Tidak…
-
Properti & Pertanahan
Kepemilikan Satuan Rumah Susun: Hak Milik Sarusun dan Peran PPPSRS
Baca Selengkapnya →: Kepemilikan Satuan Rumah Susun: Hak Milik Sarusun dan Peran PPPSRSMembeli apartemen sering terasa berbeda dengan membeli rumah tapak, karena pembeli tidak hanya memiliki unit huniannya sendiri, tapi…
-
Properti & Pertanahan
Kepemilikan Properti oleh Warga Negara Asing di Indonesia: Batasan Hukum dan Risiko Nominee
Baca Selengkapnya →: Kepemilikan Properti oleh Warga Negara Asing di Indonesia: Batasan Hukum dan Risiko NomineeSeorang warga negara asing yang sudah lama tinggal dan bekerja di Bali atau Jakarta ingin memiliki rumah sendiri,…
-
Properti & Pertanahan
Warisan Tanah Tanpa Sertifikat: Cara Mengurus Balik Nama dan Legalitasnya
Baca Selengkapnya →: Warisan Tanah Tanpa Sertifikat: Cara Mengurus Balik Nama dan LegalitasnyaOrang tua meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah yang sudah dihuni keluarga selama puluhan tahun, tapi ternyata tanah…
-
Properti & Pertanahan
Hak Tanggungan: Pengertian, Proses Pembebanan, dan Kekuatan Eksekutorialnya sebagai Jaminan Kredit
Baca Selengkapnya →: Hak Tanggungan: Pengertian, Proses Pembebanan, dan Kekuatan Eksekutorialnya sebagai Jaminan KreditSetiap kali seseorang mengajukan kredit pemilikan rumah atau pinjaman dengan jaminan tanah dan bangunan, bank hampir selalu meminta…
-
Properti & Pertanahan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): Syarat, Tahapan, dan Biaya Sertifikat Gratis
Baca Selengkapnya →: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): Syarat, Tahapan, dan Biaya Sertifikat GratisBanyak keluarga di Indonesia menguasai tanah warisan turun temurun puluhan tahun tanpa pernah punya sertifikat. Tanahnya memang dikuasai…
-
Properti & Pertanahan
Ganti Rugi Pembebasan Lahan untuk Proyek Pemerintah: Hak Warga Terdampak
Baca Selengkapnya →: Ganti Rugi Pembebasan Lahan untuk Proyek Pemerintah: Hak Warga TerdampakKetika pemerintah mengumumkan rencana pembangunan jalan tol, waduk, atau fasilitas umum lain yang melintasi tanah warga, reaksi pertama…
-
Properti & Pertanahan
Hak Pakai, Hak Milik, dan HGB: Perbedaan serta Cara Meningkatkan Status Tanah
Baca Selengkapnya →: Hak Pakai, Hak Milik, dan HGB: Perbedaan serta Cara Meningkatkan Status TanahSaat membeli rumah atau apartemen, banyak orang baru menyadari bahwa status hak atas tanahnya bukan Hak Milik, melainkan…
-
Properti & Pertanahan
Sengketa Batas Tanah dengan Tetangga: Cara Penyelesaian Hukum yang Tepat
Baca Selengkapnya →: Sengketa Batas Tanah dengan Tetangga: Cara Penyelesaian Hukum yang TepatHubungan baik dengan tetangga bisa retak hanya karena selisih beberapa puluh sentimeter pada batas pekarangan. Kasus semacam ini…
-
Properti & Pertanahan
Jual Beli Tanah: Tahapan Sah dari PPJB sampai Akta Jual Beli di Hadapan PPAT
Baca Selengkapnya →: Jual Beli Tanah: Tahapan Sah dari PPJB sampai Akta Jual Beli di Hadapan PPATBanyak orang mengira jual beli tanah selesai begitu uang sudah dibayar lunas dan kunci rumah berpindah tangan. Padahal…
-
Properti & Pertanahan
Serah Terima Apartemen Molor dari Jadwal PPJB: Hak Pembeli atas Ganti Rugi dan Pembatalan Perjanjian
Baca Selengkapnya →: Serah Terima Apartemen Molor dari Jadwal PPJB: Hak Pembeli atas Ganti Rugi dan Pembatalan PerjanjianMembeli unit apartemen atau rumah dalam kondisi indent, sebelum bangunan selesai, adalah hal yang sudah lazim di Indonesia.…
-
Properti & Pertanahan
Rumah Disita Bank karena Kredit Macet: Prosedur Lelang Hak Tanggungan dan Hak Debitur yang Sering Diabaikan
Baca Selengkapnya →: Rumah Disita Bank karena Kredit Macet: Prosedur Lelang Hak Tanggungan dan Hak Debitur yang Sering DiabaikanMenerima surat peringatan dari bank karena cicilan Kredit Pemilikan Rumah atau kredit dengan jaminan sertifikat tanah menunggak, adalah…
-
Properti & Pertanahan
Hak Guna Bangunan (HGB) Habis Masa Berlaku: Bisakah Diperpanjang dan Apa Risikonya Jika Terlambat Mengurus
Baca Selengkapnya →: Hak Guna Bangunan (HGB) Habis Masa Berlaku: Bisakah Diperpanjang dan Apa Risikonya Jika Terlambat MengurusBanyak pemilik rumah di perumahan, ruko, rukan, hingga unit apartemen di Indonesia baru menyadari bahwa sertifikat tanah mereka…
-
Properti & Pertanahan
Sertifikat Tanah Ganda atau Tumpang Tindih: Penyebab dan Langkah Hukum Penyelesaian Sengketanya
Baca Selengkapnya →: Sertifikat Tanah Ganda atau Tumpang Tindih: Penyebab dan Langkah Hukum Penyelesaian SengketanyaMembeli tanah dengan sertifikat di tangan sering dianggap sudah aman, padahal tidak sedikit pemilik yang baru menyadari tanahnya…
-
Properti & Pertanahan
Hak dan Kewajiban Pemilik serta Penyewa Properti Saat Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Menurut KUHPerdata
Baca Selengkapnya →: Hak dan Kewajiban Pemilik serta Penyewa Properti Saat Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Menurut KUHPerdataSewa-menyewa rumah, ruko, atau kos-kosan tampak sebagai transaksi sederhana yang cukup diselesaikan dengan kesepakatan lisan dan kepercayaan. Namun…
Hukum Perdata
18 ArtikelGanti rugi, tanggung jawab hukum, dan sengketa perdata umum.
-
Perdata
Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action): Dasar Hukum, Syarat, dan Prosedur Pengajuannya di Indonesia
Baca Selengkapnya →: Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action): Dasar Hukum, Syarat, dan Prosedur Pengajuannya di IndonesiaRatusan konsumen yang sama sama dirugikan oleh produk cacat dari satu perusahaan besar tentu akan kesulitan jika harus…
-
Perdata
Hak Retensi dalam Hukum Perdata: Dasar Hukum, Syarat, dan Batas Kewenangan Menahan Barang
Baca Selengkapnya →: Hak Retensi dalam Hukum Perdata: Dasar Hukum, Syarat, dan Batas Kewenangan Menahan BarangSeorang bengkel mobil pernah menahan kendaraan pelanggan karena biaya perbaikan belum dilunasi, sementara pelanggan tersebut menganggap tindakan itu…
-
Perdata
Perjanjian Jual Beli menurut KUHPerdata: Syarat Sah, Kewajiban Penjual dan Pembeli, serta Risiko Wanprestasi
Baca Selengkapnya →: Perjanjian Jual Beli menurut KUHPerdata: Syarat Sah, Kewajiban Penjual dan Pembeli, serta Risiko WanprestasiTransaksi jual beli adalah salah satu bentuk perjanjian paling umum yang dilakukan hampir setiap orang, mulai dari membeli…
-
Perdata
Novasi, Kompensasi, dan Subrogasi dalam Hukum Perikatan: Tiga Cara Hapusnya Perikatan yang Sering Tertukar
Baca Selengkapnya →: Novasi, Kompensasi, dan Subrogasi dalam Hukum Perikatan: Tiga Cara Hapusnya Perikatan yang Sering TertukarSeorang pengusaha yang memiliki piutang kepada rekan bisnisnya sepakat agar utang tersebut diganti dengan perjanjian utang baru dengan…
-
Perdata
Mediasi Wajib dalam Perkara Perdata di Pengadilan: Dasar Hukum, Tahapan, dan Akibat Itikad Tidak Baik
Baca Selengkapnya →: Mediasi Wajib dalam Perkara Perdata di Pengadilan: Dasar Hukum, Tahapan, dan Akibat Itikad Tidak BaikSebelum sebuah gugatan perdata benar benar diperiksa pokok perkaranya oleh hakim, ada satu tahap yang wajib dilalui para…
-
Perdata
Verstek dan Verzet: Konsekuensi Tidak Hadir di Persidangan Perdata dan Cara Mengajukan Perlawanan
Baca Selengkapnya →: Verstek dan Verzet: Konsekuensi Tidak Hadir di Persidangan Perdata dan Cara Mengajukan PerlawananMenerima surat panggilan sidang namun memilih untuk tidak hadir karena menganggap perkara akan selesai dengan sendirinya adalah kesalahan…
-
Perdata
Eksekusi Putusan Pengadilan Perdata: Proses Fiat Eksekusi, Sita Eksekusi, dan Langkah Jika Pihak Kalah Tidak Membayar
Baca Selengkapnya →: Eksekusi Putusan Pengadilan Perdata: Proses Fiat Eksekusi, Sita Eksekusi, dan Langkah Jika Pihak Kalah Tidak MembayarMemenangkan gugatan di pengadilan ternyata tidak selalu berarti uang atau barang yang diperkarakan otomatis berpindah ke tangan pemenang.…
-
Perdata
Gugatan Sederhana (Small Claims Court): Syarat, Batas Nilai Gugatan, dan Prosedur Cepat di Pengadilan Negeri
Baca Selengkapnya →: Gugatan Sederhana (Small Claims Court): Syarat, Batas Nilai Gugatan, dan Prosedur Cepat di Pengadilan NegeriSeorang pedagang kecil pernah kesulitan menagih utang senilai Rp80 juta dari rekan bisnisnya yang mangkir membayar. Membayangkan proses…
-
Perdata
Syarat Sahnya Perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata: Unsur, Akibat Hukum jika Tidak Terpenuhi
Baca Selengkapnya →: Syarat Sahnya Perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata: Unsur, Akibat Hukum jika Tidak TerpenuhiBayangkan dua orang sepakat membuat perjanjian kerja sama usaha di atas selembar kertas, saling berjabat tangan, lalu masing…
-
Perdata
Daluwarsa dalam Hukum Perdata: Jangka Waktu dan Akibatnya bagi Gugatan
Baca Selengkapnya →: Daluwarsa dalam Hukum Perdata: Jangka Waktu dan Akibatnya bagi GugatanSeseorang baru menyadari haknya atas sebidang tanah warisan setelah 25 tahun berlalu sejak orang tuanya meninggal, dan berniat…
-
Perdata
Perjanjian Utang Piutang: Syarat Sah dan Langkah Hukum Jika Debitur Wanprestasi
Baca Selengkapnya →: Perjanjian Utang Piutang: Syarat Sah dan Langkah Hukum Jika Debitur WanprestasiMeminjamkan uang kepada saudara atau teman dekat sering dilakukan hanya dengan kepercayaan dan janji lisan, tanpa perjanjian tertulis…
-
Perdata
Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Kapan Bisa Diajukan dan Prosedurnya
Baca Selengkapnya →: Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Kapan Bisa Diajukan dan ProsedurnyaSeorang kreditur mengajukan gugatan wanprestasi karena tergugat tidak melunasi utang yang bernilai ratusan juta rupiah, tetapi selama proses…
-
Perdata
Tahapan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri: Dari Pendaftaran sampai Putusan
Baca Selengkapnya →: Tahapan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri: Dari Pendaftaran sampai PutusanSetelah somasi dikirim berkali-kali tetap tidak digubris dan upaya kekeluargaan menemui jalan buntu, banyak orang merasa bingung dan…
-
Perdata
Somasi: Fungsi, Format, dan Akibat Hukum Jika Diabaikan
Baca Selengkapnya →: Somasi: Fungsi, Format, dan Akibat Hukum Jika DiabaikanAnda menyewakan mobil kepada seorang kenalan dengan kesepakatan dikembalikan dalam tujuh hari, tetapi sudah tiga minggu berlalu dan…
-
Perdata
Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata): Syarat dan Cara Membuktikannya
Baca Selengkapnya →: Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata): Syarat dan Cara MembuktikannyaSebuah tembok pembatas milik tetangga roboh dan menimpa mobil Anda yang terparkir di halaman rumah, padahal Anda dan…
-
Perdata
Wanprestasi dalam Perjanjian: Unsur, Ganti Rugi, dan Cara Menuntutnya
Baca Selengkapnya →: Wanprestasi dalam Perjanjian: Unsur, Ganti Rugi, dan Cara MenuntutnyaBayangkan Anda memesan interior dapur custom senilai puluhan juta rupiah dengan kesepakatan selesai dalam 45 hari kerja dan…
-
Perdata
Malpraktik Medis: Hak Pasien Menuntut Ganti Rugi dan Cara Membuktikan Kelalaian Dokter Secara Hukum
Baca Selengkapnya →: Malpraktik Medis: Hak Pasien Menuntut Ganti Rugi dan Cara Membuktikan Kelalaian Dokter Secara HukumKetika hasil tindakan medis tidak sesuai harapan, pasien atau keluarganya sering kali bertanya-tanya apakah itu risiko medis yang…
-
Perdata
Kecelakaan Lalu Lintas: Tanggung Jawab Pidana, Ganti Rugi, dan Cara Klaim Asuransi Menurut Hukum di Indonesia
Baca Selengkapnya →: Kecelakaan Lalu Lintas: Tanggung Jawab Pidana, Ganti Rugi, dan Cara Klaim Asuransi Menurut Hukum di IndonesiaKecelakaan lalu lintas bisa menimpa siapa saja, baik sebagai pengendara, penumpang, maupun pejalan kaki, dan konsekuensinya tidak berhenti…
Perlindungan Konsumen
18 ArtikelHak konsumen, transaksi online, dan penagihan utang.
-
Konsumen
Malpraktik Layanan Kecantikan atau Klinik Estetika: Hak Konsumen Menuntut Ganti Rugi
Baca Selengkapnya →: Malpraktik Layanan Kecantikan atau Klinik Estetika: Hak Konsumen Menuntut Ganti RugiSeorang pelanggan menjalani prosedur suntik filler di sebuah klinik kecantikan yang gencar dipromosikan di media sosial. Beberapa hari…
-
Konsumen
MLM vs Skema Money Game: Perbedaan dan Perlindungan Hukum bagi Member
Baca Selengkapnya →: MLM vs Skema Money Game: Perbedaan dan Perlindungan Hukum bagi MemberSeorang teman menawarkan Anda bergabung dalam sebuah bisnis yang menjanjikan keuntungan berlipat hanya dengan merekrut anggota baru, tanpa…
-
Konsumen
Somasi Konsumen kepada Pelaku Usaha: Syarat, Fungsi, dan Cara Membuatnya
Baca Selengkapnya →: Somasi Konsumen kepada Pelaku Usaha: Syarat, Fungsi, dan Cara MembuatnyaSetelah berbulan-bulan menunggu perbaikan rumah yang dikerjakan kontraktor tidak kunjung selesai, seorang pemilik rumah akhirnya berniat membawa masalah…
-
Konsumen
Pinjaman Online Ilegal vs Legal: Ciri-Ciri, Perlindungan Hukum, dan Cara Melapor
Baca Selengkapnya →: Pinjaman Online Ilegal vs Legal: Ciri-Ciri, Perlindungan Hukum, dan Cara MelaporSeorang karyawan mengunduh aplikasi pinjaman online karena butuh dana cepat untuk kebutuhan mendesak. Dalam hitungan hari, bunga dan…
-
Konsumen
Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha dalam UU Perlindungan Konsumen: Kapan Berlaku
Baca Selengkapnya →: Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha dalam UU Perlindungan Konsumen: Kapan BerlakuKetika sebuah produk elektronik meledak dan melukai penggunanya, banyak orang beranggapan konsumen harus membuktikan dulu bahwa produsen lalai…
-
Konsumen
Hak Konsumen Jasa Ojek dan Taksi Online: Tanggung Jawab Platform dan Mitra Pengemudi
Baca Selengkapnya →: Hak Konsumen Jasa Ojek dan Taksi Online: Tanggung Jawab Platform dan Mitra PengemudiSeorang penumpang memesan layanan ojek online untuk mengantarkan dokumen penting, namun paket itu hilang di tengah perjalanan tanpa…
-
Konsumen
Produk Pangan Tanpa Izin Edar BPOM atau Kadaluarsa: Hak Konsumen dan Sanksi Pelaku Usaha
Baca Selengkapnya →: Produk Pangan Tanpa Izin Edar BPOM atau Kadaluarsa: Hak Konsumen dan Sanksi Pelaku UsahaSeorang ibu membeli camilan kemasan untuk anaknya dari warung dekat rumah, tanpa sadar tanggal kedaluwarsa pada kemasan sudah…
-
Konsumen
Refund dan Pembatalan Transaksi Online: Hak Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumen
Baca Selengkapnya →: Refund dan Pembatalan Transaksi Online: Hak Konsumen Menurut UU Perlindungan KonsumenAnda memesan sebuah gawai di platform e-commerce, membayar penuh, lalu berubah pikiran beberapa jam kemudian sebelum barang dikirim.…
-
Konsumen
Garansi Produk: Hak Konsumen dan Batas Kewajiban Purna Jual Pelaku Usaha
Baca Selengkapnya →: Garansi Produk: Hak Konsumen dan Batas Kewajiban Purna Jual Pelaku UsahaBayangkan Anda membeli laptop seharga belasan juta rupiah lengkap dengan kartu garansi resmi satu tahun. Baru empat bulan…
-
Konsumen
Gugatan Kelompok (Class Action) Konsumen: Syarat dan Cara Mengajukannya
Baca Selengkapnya →: Gugatan Kelompok (Class Action) Konsumen: Syarat dan Cara MengajukannyaRatusan pembeli apartemen mengalami kerugian yang sama, unit yang dijanjikan selesai dalam dua tahun ternyata mangkrak hingga lima…
-
Konsumen
Klaim Asuransi Ditolak: Hak Nasabah dan Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh
Baca Selengkapnya →: Klaim Asuransi Ditolak: Hak Nasabah dan Langkah Hukum yang Bisa DitempuhSetelah bertahun-tahun rutin membayar premi, seorang nasabah akhirnya mengajukan klaim asuransi kesehatan saat harus dirawat di rumah sakit.…
-
Konsumen
Iklan Menyesatkan: Jerat Hukum bagi Pelaku Usaha dan Hak Konsumen
Baca Selengkapnya →: Iklan Menyesatkan: Jerat Hukum bagi Pelaku Usaha dan Hak KonsumenSebuah iklan skincare di media sosial menjanjikan wajah putih dalam tiga hari, lengkap dengan testimoni yang terlihat meyakinkan.…
-
Konsumen
Produk Cacat atau Rusak: Tanggung Jawab Produsen dan Hak Konsumen atas Ganti Rugi
Baca Selengkapnya →: Produk Cacat atau Rusak: Tanggung Jawab Produsen dan Hak Konsumen atas Ganti RugiSeorang ibu membeli mainan anak dari sebuah toko daring, dan ternyata cat pada mainan tersebut mengandung bahan kimia…
-
Konsumen
BPSK: Cara Mengajukan Gugatan Konsumen Tanpa Pengacara
Baca Selengkapnya →: BPSK: Cara Mengajukan Gugatan Konsumen Tanpa PengacaraKerugian akibat transaksi yang tidak sesuai janji sering kali bernilai kecil, mungkin hanya ratusan ribu hingga beberapa juta…
-
Konsumen
Klausula Baku yang Merugikan Konsumen: Ciri-Ciri dan Cara Membatalkannya
Baca Selengkapnya →: Klausula Baku yang Merugikan Konsumen: Ciri-Ciri dan Cara MembatalkannyaPernahkah Anda menandatangani perjanjian sewa apartemen atau formulir servis elektronik, lalu di bagian bawah tertulis huruf kecil-kecil, segala…
-
Konsumen
Hak-Hak Dasar Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumen dan Cara Menuntutnya
Baca Selengkapnya →: Hak-Hak Dasar Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumen dan Cara MenuntutnyaBayangkan Anda membeli kulkas baru seharga belasan juta rupiah, tetapi baru dua minggu dipakai alat itu mati total.…
-
Konsumen
Diteror Debt Collector Pinjaman Online? Ini Batas Penagihan yang Sah dan Cara Melaporkan Pelanggarannya
Baca Selengkapnya →: Diteror Debt Collector Pinjaman Online? Ini Batas Penagihan yang Sah dan Cara Melaporkan PelanggarannyaTelepon berulang kali dalam sehari, pesan berisi kata-kata kasar, foto KTP disebar ke grup WhatsApp, atau kolega kantor…
-
Konsumen
Hak Konsumen Ketika Barang Belanja Online Tidak Sesuai Pesanan: Tanggung Jawab Penjual dan Marketplace Menurut UU Perlindungan Konsumen
Baca Selengkapnya →: Hak Konsumen Ketika Barang Belanja Online Tidak Sesuai Pesanan: Tanggung Jawab Penjual dan Marketplace Menurut UU Perlindungan KonsumenBelanja online memang praktis, tetapi tidak jarang barang yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan. Warna berbeda, ukuran…
Tata Negara
18 ArtikelKetatanegaraan dan hukum administrasi negara.
-
Tata Negara
Hak Konstitusional atas Pendidikan dan Kesehatan: Kewajiban Negara Menurut UUD 1945
Baca Selengkapnya →: Hak Konstitusional atas Pendidikan dan Kesehatan: Kewajiban Negara Menurut UUD 1945Ketika seorang anak putus sekolah karena keluarganya tidak mampu membayar biaya pendidikan, atau seorang pasien ditolak rumah sakit…
-
Tata Negara
Amandemen UUD 1945: Mekanisme Perubahan Konstitusi dan Batas-Batasnya
Baca Selengkapnya →: Amandemen UUD 1945: Mekanisme Perubahan Konstitusi dan Batas-BatasnyaSesekali muncul wacana mengubah kembali UUD 1945, entah untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden oleh MPR, memperpanjang masa jabatan…
-
Tata Negara
Status Keadaan Bahaya dan Pembatasan Hak Konstitusional Warga Negara
Baca Selengkapnya →: Status Keadaan Bahaya dan Pembatasan Hak Konstitusional Warga NegaraKetika suatu daerah dilanda kerusuhan besar atau ancaman keamanan yang serius, pemerintah kadang mempertimbangkan untuk menetapkan status keadaan…
-
Tata Negara
Pemilihan Kepala Daerah: Dasar Hukum dan Jalur Sengketa Pencalonan
Baca Selengkapnya →: Pemilihan Kepala Daerah: Dasar Hukum dan Jalur Sengketa PencalonanMenjelang setiap pemilihan kepala daerah, tidak jarang muncul kabar bakal calon yang dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah…
-
Tata Negara
Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi: Mekanisme dan Syarat Menurut Hukum
Baca Selengkapnya →: Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi: Mekanisme dan Syarat Menurut HukumSetiap kali ada kabar pergantian hakim konstitusi, publik sering mempertanyakan siapa yang berwenang mengangkat, berapa lama masa jabatannya,…
-
Tata Negara
Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Baca Selengkapnya →: Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan IndonesiaSetiap pemilu, warga di banyak daerah mencoblos calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tanpa benar-benar memahami apa yang bisa…
-
Tata Negara
Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung: Bedanya dengan Judicial Review Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya →: Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung: Bedanya dengan Judicial Review Undang-Undang ke Mahkamah KonstitusiBanyak orang mengira bahwa jika ada peraturan yang dianggap merugikan, satu-satunya jalan adalah membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Padahal,…
-
Tata Negara
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Syarat, Kontrol DPR, dan Akibat Hukumnya
Baca Selengkapnya →: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Syarat, Kontrol DPR, dan Akibat HukumnyaSetiap kali pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu, publik biasanya ramai memperdebatkan apakah langkah itu memang…
-
Tata Negara
Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Asas Lex Superior dan Cara Kerjanya
Baca Selengkapnya →: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Asas Lex Superior dan Cara KerjanyaBayangkan sebuah peraturan daerah yang mewajibkan sesuatu, padahal ketentuan itu bertentangan dengan undang-undang di tingkat pusat. Warga yang…
-
Tata Negara
Otonomi Daerah: Batas Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Hukum
Baca Selengkapnya →: Otonomi Daerah: Batas Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut HukumTidak jarang warga bingung ketika mengurus suatu izin usaha, apakah kewenangannya berada di pemerintah kabupaten, provinsi, atau justru…
-
Tata Negara
Hak atas Informasi Publik: Cara Mengajukan Permohonan dan Sengketa ke Komisi Informasi
Baca Selengkapnya →: Hak atas Informasi Publik: Cara Mengajukan Permohonan dan Sengketa ke Komisi InformasiSeorang warga ingin mengetahui rincian penggunaan anggaran pembangunan jalan di daerahnya, tetapi ketika mengajukan permintaan ke dinas terkait,…
-
Tata Negara
Sengketa Hasil Pemilu dan Pilkada: Jalur Hukum ke Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya →: Sengketa Hasil Pemilu dan Pilkada: Jalur Hukum ke Mahkamah KonstitusiSetiap kali hasil penghitungan suara pemilu atau pilkada diumumkan, tidak jarang pihak yang kalah tipis merasa ada kekeliruan…
-
Tata Negara
Hak Pilih dalam Pemilu: Syarat, Perlindungan Hukum, dan Sengketa Daftar Pemilih
Baca Selengkapnya →: Hak Pilih dalam Pemilu: Syarat, Perlindungan Hukum, dan Sengketa Daftar PemilihMenjelang hari pemungutan suara, tidak jarang seorang warga baru menyadari namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap ketika…
-
Tata Negara
Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden: Mekanisme Konstitusional di Indonesia
Baca Selengkapnya →: Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden: Mekanisme Konstitusional di IndonesiaIstilah pemakzulan presiden kerap muncul dalam perbincangan politik nasional, apalagi ketika terjadi kontroversi besar yang melibatkan kepala negara.…
-
Tata Negara
Hak Angket DPR: Dasar Hukum, Prosedur, dan Batasannya
Baca Selengkapnya →: Hak Angket DPR: Dasar Hukum, Prosedur, dan BatasannyaSetiap kali muncul dugaan penyimpangan kebijakan pemerintah yang berdampak luas, publik sering mendengar wacana DPR akan menggunakan hak…
-
Tata Negara
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Bagaimana Mahkamah Konstitusi Menyelesaikannya
Baca Selengkapnya →: Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Bagaimana Mahkamah Konstitusi MenyelesaikannyaKetika dua lembaga negara sama-sama mengklaim berwenang mengurus satu hal yang sama, atau sebaliknya saling melempar tanggung jawab…
-
Tata Negara
Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi: Syarat, Prosedur, dan Siapa yang Berhak Mengajukan
Baca Selengkapnya →: Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi: Syarat, Prosedur, dan Siapa yang Berhak MengajukanSeorang pengusaha merasa dirugikan karena sebuah pasal dalam undang-undang membatasi usahanya secara tidak adil dibandingkan pelaku usaha lain…
-
Tata Negara
Hak Konstitusional Warga Negara: Kebebasan Berpendapat, Berkumpul, dan Batasannya Menurut Hukum
Baca Selengkapnya →: Hak Konstitusional Warga Negara: Kebebasan Berpendapat, Berkumpul, dan Batasannya Menurut HukumBayangkan sekelompok warga di sebuah kota merasa kebijakan pemerintah daerah merugikan kepentingan mereka, lalu berencana turun ke jalan…
Hukum Pajak
18 ArtikelKetentuan pajak, kewajiban wajib pajak, dan sengketa perpajakan.
-
Hukum Pajak
Penagihan Pajak: Surat Paksa, Sita, dan Hak Wajib Pajak dalam Proses Penagihan
Baca Selengkapnya →: Penagihan Pajak: Surat Paksa, Sita, dan Hak Wajib Pajak dalam Proses PenagihanSeorang pengusaha kecil di Bandung sempat panik ketika petugas pajak datang membawa dokumen berkepala “Surat Paksa” ke tokonya,…
-
Hukum Pajak
Insentif dan Fasilitas Pajak bagi Investasi: Tax Holiday dan Tax Allowance
Baca Selengkapnya →: Insentif dan Fasilitas Pajak bagi Investasi: Tax Holiday dan Tax AllowanceSeorang direktur perusahaan asing yang berencana membangun pabrik pengolahan bahan baku di Indonesia sempat bingung ketika konsultan investasinya…
-
Hukum Pajak
Faktur Pajak: Syarat Sah, Faktur Fiktif, dan Risiko Hukum bagi Penerbit/Penerima
Baca Selengkapnya →: Faktur Pajak: Syarat Sah, Faktur Fiktif, dan Risiko Hukum bagi Penerbit/PenerimaSeorang pemilik usaha distribusi barang elektronik terkejut ketika hasil pemeriksaan pajak menyatakan bahwa sebagian besar Pajak Masukan yang…
-
Hukum Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Objek, Tarif, dan Cara Mengajukan Keberatan NJOP
Baca Selengkapnya →: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Objek, Tarif, dan Cara Mengajukan Keberatan NJOPSeorang ibu rumah tangga di sebuah kota kabupaten dikagetkan ketika Surat Pemberitahuan Pajak Terutang miliknya tiba-tiba menunjukkan angka…
-
Hukum Pajak
Transfer Pricing: Kewajiban Dokumentasi Bagi Perusahaan dengan Transaksi Afiliasi
Baca Selengkapnya →: Transfer Pricing: Kewajiban Dokumentasi Bagi Perusahaan dengan Transaksi AfiliasiSebuah perusahaan manufaktur di Cikarang yang membeli bahan baku dari perusahaan induknya di luar negeri sempat terkejut ketika…
-
Hukum Pajak
Pajak Aset Kripto: PPh dan PPN atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia
Baca Selengkapnya →: Pajak Aset Kripto: PPh dan PPN atas Transaksi Cryptocurrency di IndonesiaSeorang trader kripto di Surabaya sempat kebingungan ketika melihat saldo hasil penjualan Bitcoin miliknya di exchange lokal ternyata…
-
Hukum Pajak
Pajak E-Commerce (PMSE): Kewajiban Penjual Online dan Marketplace
Baca Selengkapnya →: Pajak E-Commerce (PMSE): Kewajiban Penjual Online dan MarketplaceSeorang pemilik toko online yang berjualan pakaian melalui salah satu platform marketplace besar mendapati bahwa mulai bulan Agustus…
-
Hukum Pajak
Bea Meterai: Objek, Tarif, dan Konsekuensi Hukum
Baca Selengkapnya →: Bea Meterai: Objek, Tarif, dan Konsekuensi HukumDua perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama senilai ratusan juta rupiah, namun salah satu pihak lupa membubuhkan meterai pada…
-
Hukum Pajak
Restitusi Pajak: Pengembalian Kelebihan Bayar
Baca Selengkapnya →: Restitusi Pajak: Pengembalian Kelebihan BayarSebuah perusahaan eksportir menghitung ulang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai selama setahun terakhir dan menemukan bahwa jumlah pajak masukan…
-
Hukum Pajak
Sanksi Administratif vs Pidana Pajak
Baca Selengkapnya →: Sanksi Administratif vs Pidana PajakSeorang pengusaha terkejut ketika mengetahui bahwa keterlambatannya menyampaikan SPT Tahunan hanya dikenai denda ratusan ribu rupiah, sementara rekan…
-
Hukum Pajak
Pemeriksaan Pajak: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Baca Selengkapnya →: Pemeriksaan Pajak: Hak dan Kewajiban Wajib PajakSuatu pagi, bagian keuangan sebuah perusahaan dagang menerima surat pemberitahuan bahwa perusahaan akan diperiksa oleh petugas Direktorat Jenderal…
-
Hukum Pajak
Sengketa Pajak: Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali
Baca Selengkapnya →: Sengketa Pajak: Keberatan, Banding, dan Peninjauan KembaliSebuah perusahaan manufaktur menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dari Direktorat Jenderal Pajak senilai miliaran rupiah, jauh lebih…
-
Hukum Pajak
SPT Tahunan: Kewajiban Lapor, Batas Waktu, dan Sanksi
Baca Selengkapnya →: SPT Tahunan: Kewajiban Lapor, Batas Waktu, dan SanksiMenjelang akhir bulan Maret setiap tahun, media sosial dan grup percakapan kerja biasanya ramai dengan saling ingatkan untuk…
-
Hukum Pajak
Pajak Penghasilan Badan: Tarif, Kredit Pajak, dan SPT
Baca Selengkapnya →: Pajak Penghasilan Badan: Tarif, Kredit Pajak, dan SPTSeorang direktur perusahaan rintisan yang baru pertama kali mengurus laporan keuangan akhir tahun sering merasa kewalahan saat harus…
-
Hukum Pajak
Dasar-Dasar PPN: Objek, Tarif, dan Mekanisme Pajak
Baca Selengkapnya →: Dasar-Dasar PPN: Objek, Tarif, dan Mekanisme PajakHampir setiap orang pernah melihat tulisan “PPN” pada struk belanja di kasir minimarket atau pada tagihan restoran, namun…
-
Hukum Pajak
Pajak UMKM: Tarif PPh Final dan Batas Omzet
Baca Selengkapnya →: Pajak UMKM: Tarif PPh Final dan Batas OmzetSeorang pemilik usaha kecil yang berjualan pakaian secara daring sering mendengar istilah “pajak final 0,5 persen” dari sesama…
-
Hukum Pajak
PPh Pasal 21: Pemotongan Pajak Gaji dan Bukti Potong
Baca Selengkapnya →: PPh Pasal 21: Pemotongan Pajak Gaji dan Bukti PotongBanyak karyawan yang memperhatikan slip gajinya baru sadar bahwa jumlah potongan pajak setiap bulan ternyata tidak selalu sama,…
-
Hukum Pajak
Kewajiban Memiliki NPWP: Siapa Wajib dan Sanksinya
Baca Selengkapnya →: Kewajiban Memiliki NPWP: Siapa Wajib dan SanksinyaSeorang karyawan baru yang mulai bekerja di sebuah perusahaan sering mendapat pertanyaan dari bagian HRD, “NPWP-nya sudah ada?”…
