Praperadilan: Fungsi, Syarat, dan Cara Mengajukan Jika Penangkapan atau Penahanan Tidak Sah

Seseorang ditangkap tanpa surat perintah yang jelas, ditahan lebih dari batas waktu yang ditentukan hukum, atau kasusnya dihentikan penyidikannya secara sepihak tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam situasi seperti ini, hukum Indonesia menyediakan mekanisme bernama praperadilan, yaitu jalur hukum untuk menguji sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum. Sejak KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku bersamaan dengan KUHP Nasional per 2 Januari 2026, ketentuan praperadilan mengalami sejumlah perubahan dan perluasan objek dibanding aturan lama. Artikel ini menjelaskan fungsi praperadilan, syarat mengajukannya, dan langkah konkret jika Anda atau keluarga mengalami penangkapan atau penahanan yang diduga tidak sah.

1. Apa Itu Praperadilan

Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan atas tindakan penyidik atau penuntut umum dalam proses pidana, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP baru. Praperadilan bukan sidang yang memeriksa pokok perkara, artinya hakim praperadilan tidak menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak atas tindak pidana yang dituduhkan, melainkan hanya menilai apakah prosedur yang ditempuh aparat penegak hukum sudah sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

2. Fungsi Praperadilan sebagai Kontrol Terhadap Aparat

Fungsi utama praperadilan adalah menjadi mekanisme pengawasan atau kontrol yudisial terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum, agar upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan tidak digunakan sewenang-wenang. Tanpa mekanisme ini, seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah tidak memiliki jalur cepat untuk menguji keabsahan tindakan tersebut, dan harus menunggu hingga proses pengadilan pokok perkara selesai, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

3. Objek yang Bisa Diajukan dalam Praperadilan

Berdasarkan Pasal 158 KUHAP baru, terdapat lima objek utama yang dapat diuji melalui praperadilan. Pertama, sah atau tidaknya upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Ketiga, permohonan ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan atau diputus bebas namun sudah terlanjur ditangkap atau ditahan. Keempat, sah atau tidaknya penyitaan barang yang ternyata tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan. Kelima, permohonan penangguhan penahanan yang tidak dikabulkan tanpa alasan yang jelas. Objek-objek ini lebih luas dibanding ketentuan praperadilan pada KUHAP lama.

4. Siapa yang Berhak Mengajukan Praperadilan

Pasal 160 sampai Pasal 162 KUHAP baru mengatur pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan, yaitu tersangka, keluarga tersangka, atau kuasa hukumnya untuk menguji keabsahan penangkapan atau penahanan, penyidik atau penuntut umum untuk menguji keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh pihak lain, serta pihak ketiga yang berkepentingan untuk menguji keabsahan penyitaan barang miliknya. Ketentuan ini juga menegaskan asas bahwa permohonan praperadilan untuk objek dan alasan yang sama hanya dapat diajukan satu kali, untuk mencegah permohonan berulang yang menghambat proses hukum.

5. Batas Waktu Pemeriksaan

Salah satu keunggulan praperadilan dibanding sidang pokok perkara adalah kecepatan prosesnya. Berdasarkan Pasal 163 ayat 1 huruf c KUHAP baru, pemeriksaan praperadilan harus diputus dalam waktu tujuh hari sejak sidang pertama dimulai. Ketentuan ini penting karena objek yang diperiksa berkaitan langsung dengan kebebasan seseorang, sehingga penundaan berkepanjangan justru merugikan pemohon yang sedang ditahan. Pasal 163 ayat 1 huruf e juga menegaskan bahwa pemeriksaan pokok perkara tidak boleh dimulai atau dilanjutkan selama proses praperadilan atas perkara yang sama masih berlangsung, untuk menghindari tumpang tindih proses hukum.

6. Langkah Mengajukan Permohonan Praperadilan

Untuk mengajukan praperadilan, pemohon perlu menyusun surat permohonan yang memuat identitas pemohon, uraian tindakan yang dianggap tidak sah, dasar hukum yang dilanggar, serta bukti pendukung seperti surat perintah penangkapan atau penahanan, berita acara pemeriksaan, atau dokumen lain yang relevan. Permohonan ini diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat penyidikan dilakukan. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri akan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa perkara dan menetapkan hari sidang, yang biasanya digelar dalam waktu singkat mengingat sifat perkara ini yang mendesak.

7. Akibat Hukum Jika Praperadilan Dikabulkan

Jika permohonan praperadilan dikabulkan, misalnya hakim menyatakan penangkapan atau penahanan tidak sah, maka aparat penegak hukum wajib membebaskan tersangka dari tahanan seketika. Pemohon juga berhak mengajukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan yang sudah dialaminya, termasuk pemulihan nama baik jika kasusnya sempat dipublikasikan secara luas. Perlu dicatat, dikabulkannya praperadilan terkait keabsahan penangkapan atau penahanan tidak serta merta menghentikan proses penyidikan pokok perkara, kecuali putusan tersebut juga menyatakan penghentian penyidikan tidak sah atau harus dilanjutkan sesuai prosedur yang benar.

8. Tips Praktis Bagi Keluarga yang Mendampingi Tersangka

Jika keluarga Anda ditangkap atau ditahan dan Anda menduga prosedurnya tidak sesuai hukum, segera minta salinan surat perintah penangkapan atau penahanan dari penyidik, karena dokumen ini menjadi bukti utama dalam permohonan praperadilan. Catat waktu penangkapan secara rinci untuk membandingkan dengan batas waktu penahanan yang diizinkan hukum acara pidana. Segera hubungi advokat untuk menilai apakah ada dasar kuat mengajukan praperadilan, mengingat sifatnya yang mendesak dan berbatas waktu, sehingga penundaan pengajuan bisa mengurangi manfaat perlindungan yang seharusnya diperoleh tersangka.

Dasar Hukum

Pasal 1 angka 15 UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mendefinisikan praperadilan sebagai kewenangan pengadilan negeri menguji tindakan penyidik dan penuntut umum.
Pasal 158 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, mengatur lima objek yang dapat diuji melalui praperadilan.
Pasal 160 sampai Pasal 162 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, mengatur pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan dan batas satu kali pengajuan untuk objek yang sama.
Pasal 163 ayat 1 huruf c dan huruf e UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, mengatur batas waktu tujuh hari pemeriksaan dan larangan memeriksa pokok perkara selama praperadilan berlangsung.