Bagi advokat, KUHAP baru bukan sekadar perubahan prosedur, tetapi perubahan posisi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, menyebut advokat sebagai penegak hukum, memperluas hak mendampingi klien, dan memberi perlindungan hukum atas tindakan beriktikad baik. Artikel ini merangkum ketentuan yang diberitakan tentang peran advokat, apa yang berubah dibandingkan KUHAP 1981, batas perlindungannya, dan apa artinya bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Isinya didasarkan pada ulasan Justisio, Literasi Hukum, dan Hukumonline per November 2026, bukan pada pembacaan penuh naskah undang-undang, sehingga nomor pasal perlu dicek pada naskah resmi. Penulis berprofesi advokat, sehingga bagian penilaian saya tandai sebagai pendapat.
1. Dari Penasihat Hukum Menjadi Advokat
Menurut Literasi Hukum, KUHAP 1981 memakai istilah penasihat hukum dengan peran yang lebih terbatas, sedangkan KUHAP 2025 memakai istilah advokat dan memberinya status aparat penegak hukum. Menurut Justisio, Pasal 149 ayat (1) menyebut advokat berstatus sebagai penegak hukum, dan Pasal 2 ayat (2) menempatkan advokat sebagai pilar penegak hukum yang memberi jasa dan bantuan hukum. Menurut pendapat saya, perubahan istilah ini bukan kosmetik: ia mengubah cara advokat diperlakukan di ruang pemeriksaan, dari pendamping yang pasif menjadi pihak dengan hak prosedural yang jelas.
2. Imunitas dengan Batas Iktikad Baik
Menurut Justisio, Pasal 149 ayat (2) menyatakan advokat tidak dapat dituntut perdata maupun pidana atas tindakan beriktikad baik untuk pembelaan klien, di dalam maupun di luar pengadilan. Perlindungan itu ada batasnya. Menurut ulasan yang sama, tindakan yang melanggar hukum secara materiil, seperti menyuap saksi, menyembunyikan barang bukti, atau memfasilitasi pelarian klien, tidak dilindungi. Pendapat saya: imunitas ini melindungi fungsi pembelaan, bukan orangnya, sehingga ukurannya tetap kewajaran tindakan dan kepatuhan pada kode etik. Imunitas bukan alasan untuk bertindak di luar batas pembelaan yang sah.
3. Hak Mendampingi, Menghubungi, dan Mengakses Berkas
- Mendampingi pada setiap pemeriksaan. Menurut Literasi Hukum, tersangka berhak didampingi advokat pada setiap pemeriksaan. Menurut Hukumonline, hak ini berlaku sejak tahap penyidikan, penangkapan, dan penahanan, tidak hanya di pengadilan.
- Mengajukan keberatan. Menurut Justisio, Pasal 32 memungkinkan advokat mengajukan keberatan bila penyidik mengintimidasi atau mengajukan pertanyaan yang menjerat, dan keberatan itu wajib dicatat dalam berita acara pemeriksaan (ayat (3)).
- Menghubungi dan mengunjungi klien. Menurut Justisio, Pasal 150 memberi hak menghubungi dan mengunjungi tersangka atau terdakwa sejak penangkapan atau penahanan pada semua tahap, dengan komunikasi yang bersifat rahasia, kecuali kondisi khusus dengan izin pengadilan.
- Mengakses berkas perkara. Menurut ulasan yang sama, Pasal 150 juga menjadi dasar hak mengakses berkas perkara, yang menopang keterbukaan bukti dari penuntut kepada pembela.
- Salinan berita acara. Menurut Literasi Hukum, salinan berita acara pemeriksaan wajib diberikan paling lambat satu hari setelah ditandatangani, dan menurut Justisio hal ini diatur dalam Pasal 153.
4. Kewajiban: Pro Bono dan Kode Etik
Menurut Justisio, Pasal 151 mewajibkan advokat memberi bantuan hukum pro bono kepada warga tidak mampu dan mematuhi kode etik, sedangkan Pasal 154 membebankan biaya bantuan hukum kepada negara. Pasal-pasal ini perlu dicek pada naskah resmi karena menyangkut mekanisme pembiayaan yang peraturan pelaksananya belum saya telusuri.
5. Peran dalam Mekanisme Baru
Menurut Justisio, advokat memiliki peran dalam pengakuan bersalah (Pasal 78 ayat (3)), negosiasi dengan penuntut umum (Pasal 78 ayat (7) huruf d), keadilan restoratif (Pasal 79 sampai 88), dan deferred prosecution agreement untuk korporasi (Pasal 328). Menurut Literasi Hukum, pengakuan bersalah harus didampingi advokat, sukarela, tertulis, dan diperiksa hakim. Gambaran umum perubahan KUHAP ada di KUHAP Baru (UU 20/2025), sedangkan penguatan praperadilan untuk menguji upaya paksa dibahas di artikel praperadilan.
6. Apa Artinya bagi Masyarakat
- Pendampingan sejak awal. Anda berhak didampingi sejak pemeriksaan pertama sebagai tersangka. Jangan memberi keterangan tanpa memahami status dan haknya.
- Minta keberatan dicatat. Bila ada tekanan atau pertanyaan menjerat, advokat dapat meminta keberatan dicatat dalam berita acara.
- Cek bantuan hukum bagi yang tidak mampu. Menurut ulasan, biaya ditanggung negara, tetapi mekanismenya perlu dicek pada peraturan pelaksana.
- Pilih advokat yang jelas legalitasnya. Mintalah kartu anggota dan berita acara sumpah, dan buat perjanjian jasa hukum tertulis.
Dasar Hukum
- UU 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (berlaku 2 Januari 2026; nomor pasal menurut ulasan Justisio, Literasi Hukum, dan Hukumonline, naskah belum saya baca penuh).
- UU 18/2003 tentang Advokat (kerangka profesi advokat).
- Kode Etik Advokat Indonesia.
Artikel Terkait
- KUHAP Baru (UU 20/2025): Perbedaan Pokok, Hak Tersangka, dan Upaya Paksa Baru
- Praperadilan: Fungsi, Syarat, dan Cara Mengajukannya
- Delik Aduan vs Delik Biasa: Apa Bedanya dan Kenapa Penting
Ketentuan dapat berubah dan setiap kasus memiliki fakta yang berbeda. Nomor pasal dan isi ketentuan dalam artikel ini bersumber dari ulasan sekunder per November 2026, bukan dari naskah resmi yang saya baca penuh, sehingga perlu dicek pada JDIH atau peraturan.go.id. Penilaian saya diberi label sebagai pendapat. Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan penasihat hukum.
Membutuhkan pendampingan hukum dalam pemeriksaan pidana? Konsultasikan dengan Rumah Hukum.
