Seseorang yang namanya dicemarkan di media sosial sering langsung ingin melapor ke polisi, tapi baru tahu belakangan bahwa laporan itu bisa mentah begitu saja kalau ia sendiri kemudian “berdamai” dan mencabut pengaduannya — sesuatu yang tidak berlaku untuk kasus pencurian atau penganiayaan berat. Perbedaan ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari pembagian tindak pidana menjadi delik aduan dan delik biasa. Artikel ini menjelaskan apa bedanya, kenapa pembagian ini penting secara praktis, dan apa yang terjadi kalau pengaduan dicabut di tengah jalan.

1. Delik Biasa: Bisa Diproses Tanpa Perlu Ada yang Mengadu

Delik biasa adalah tindak pidana yang bisa diproses oleh penyidik begitu ada informasi atau laporan mengenai peristiwanya, tanpa perlu menunggu pengaduan resmi dari korban. Begitu polisi mengetahui adanya dugaan tindak pidana — baik dari laporan warga, temuan langsung, atau sumber lain — proses hukum bisa berjalan, bahkan kalau korban sendiri tidak ingin melapor atau kemudian menyatakan sudah memaafkan pelaku. Sebagian besar tindak pidana yang umum dikenal masyarakat, seperti pencurian, penganiayaan berat, dan pembunuhan, termasuk kategori ini. Karena sifatnya yang dianggap merugikan kepentingan umum, negara tetap berkepentingan memprosesnya terlepas dari sikap korban.

2. Delik Aduan: Hanya Bisa Diproses Kalau Korban (atau yang Berhak) Mengadu

Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya bisa diproses oleh penyidik apabila ada pengaduan resmi dari korban atau pihak yang berhak mengadu. Tanpa pengaduan, sekalipun polisi mengetahui adanya dugaan tindak pidana, proses hukum tidak bisa dimulai. Contoh paling umum dari delik aduan adalah pencemaran nama baik dan fitnah — negara memberi ruang kepada korban untuk memilih sendiri apakah masalah tersebut layak dibawa ke ranah pidana atau cukup diselesaikan secara pribadi, mengingat dampaknya yang sangat personal terhadap kehormatan seseorang.

3. Siapa yang Berhak Mengajukan Pengaduan

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), pihak yang berhak mengajukan pengaduan diatur berjenjang: korban tindak pidana sendiri sebagai pihak utama, pengampu korban dengan ketentuan khusus apabila pengampu tersebut justru berstatus tersangka, keluarga terdekat apabila korban meninggal dunia, serta orang tua atau wali dengan urutan prioritas keluarga tertentu apabila korban berusia di bawah 16 tahun. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada pejabat yang berwenang.

4. Batas Waktu Mengajukan dan Mencabut Pengaduan

Pengaduan tidak bisa diajukan kapan saja tanpa batas. KUHP Nasional mengatur jangka waktu pengaduan selama 6 (enam) bulan sejak pengadu mengetahui terjadinya tindak pidana apabila pengadu berdomisili di dalam wilayah Indonesia, atau 9 (sembilan) bulan apabila pengadu berdomisili di luar negeri. Setelah batas waktu ini lewat tanpa pengaduan diajukan, hak untuk mengadu menjadi gugur.

Pengaduan yang sudah diajukan juga bisa dicabut kembali, tetapi ada batasannya: pencabutan hanya bisa dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pengaduan diajukan. Konsekuensinya penting untuk dipahami: pengaduan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan lagi untuk peristiwa yang sama, dan sebaliknya, kalau pencabutan diajukan setelah lewat 3 bulan, proses hukum tetap akan dilanjutkan meskipun korban sudah tidak lagi menghendakinya. Pengecualian berlaku untuk delik aduan tertentu seperti perzinaan, yang pencabutan pengaduannya masih dimungkinkan sepanjang pemeriksaan di persidangan belum dimulai — jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan aturan umum 3 bulan.

5. Delik Aduan Absolut vs Delik Aduan Relatif

Tidak semua delik aduan diperlakukan sama. Delik aduan absolut adalah delik yang pengaduannya ditujukan pada peristiwa atau perbuatannya secara keseluruhan, berlaku untuk siapa pun pelakunya, dan tidak bisa dipecah-pecah — begitu diadukan, seluruh pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut harus diproses bersama. Pencemaran nama baik adalah contoh khas delik aduan absolut.

Delik aduan relatif, sebaliknya, baru menjadi delik aduan apabila pelakunya memiliki hubungan tertentu dengan korban — misalnya hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam derajat tertentu. Pencurian dalam lingkup keluarga adalah contoh delik aduan relatif: pencurian biasa oleh orang luar tetap merupakan delik biasa yang bisa diproses tanpa pengaduan, tetapi begitu pelakunya adalah anggota keluarga korban sendiri, sifatnya berubah menjadi delik aduan yang memerlukan pengaduan resmi. Delik aduan relatif juga bisa dipecah-pecah, artinya pengaduan terhadap satu pelaku tidak otomatis berarti pengaduan terhadap semua pihak yang terlibat.

6. Kenapa Pembedaan Ini Penting secara Praktis

Memahami apakah suatu kasus tergolong delik aduan atau delik biasa menentukan langkah hukum yang tepat sejak awal. Korban delik aduan yang ingin masalahnya diproses pidana harus aktif mengajukan pengaduan resmi dalam jangka waktu yang ditentukan, bukan sekadar melapor secara informal atau berharap polisi bertindak sendiri. Sebaliknya, seseorang yang mempertimbangkan untuk melaporkan pelaku delik aduan perlu menyadari bahwa keputusan mencabut pengaduan di kemudian hari — misalnya karena tekanan sosial, kekeluargaan, atau perdamaian — memiliki konsekuensi hukum yang permanen: perkara akan ditutup dan tidak bisa dibuka kembali untuk peristiwa yang sama.

Dasar Hukum

  • Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) — mengatur bahwa tindak pidana tertentu hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
  • Pasal 25-27 KUHP Nasional — mengatur pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan, termasuk korban, pengampu, keluarga terdekat, dan orang tua/wali untuk korban di bawah umur.
  • Pasal 29 KUHP Nasional — mengatur jangka waktu pengajuan pengaduan, yaitu 6 bulan (dalam negeri) atau 9 bulan (luar negeri) sejak diketahuinya tindak pidana.
  • Pasal 30 KUHP Nasional — mengatur batas waktu pencabutan pengaduan selama 3 bulan sejak pengaduan diajukan, beserta akibat hukumnya.
  • Pasal 411 KUHP Nasional — mengatur delik perzinaan sebagai delik aduan dengan ketentuan khusus soal jangka waktu pencabutan pengaduan.

Artikel Terkait

Setiap kasus memiliki fakta dan konteks yang berbeda, termasuk penentuan apakah suatu perbuatan tergolong delik aduan absolut, relatif, atau delik biasa. Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan penasihat hukum untuk kasus yang spesifik.

Butuh bantuan menilai apakah kasus Anda tergolong delik aduan dan bagaimana langkah hukum yang tepat? Konsultasikan dengan Rumah Hukum.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram