Penyadapan adalah salah satu upaya paksa yang paling dalam menyentuh privasi, namun pengaturannya di Indonesia masih tersebar di beberapa undang-undang. KUHAP baru (UU 20/2025) secara tegas menyebut penyadapan sebagai upaya paksa, tetapi menyerahkan aturan rincinya pada undang-undang tersendiri. Itulah yang sekarang disebut RUU Penyadapan. Artikel ini merangkum mengapa RUU itu dibutuhkan, status pembahasannya menurut pemberitaan, dan delapan substansi yang menurut Badan Keahlian DPR perlu diatur. Isinya didasarkan pada pemberitaan Hukumonline dan NU Online serta ulasan lain per November 2026. Saya belum menemukan naskah RUU yang saya baca langsung, dan pembahasan masih dapat berubah.
1. Mengapa Perlu Undang-Undang Tersendiri
Menurut Hukumonline, Pasal 136 ayat (1) KUHAP baru mengizinkan penyidik menyadap untuk kepentingan penyidikan, dan Pasal 136 ayat (2) menyatakan ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang tersendiri, yang saat artikel itu terbit belum diundangkan. Secara konstitusional, menurut Hukumonline yang mengutip Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, penyadapan sebagai pembatasan hak asasi manusia harus diatur secara jelas dalam undang-undang. Gambaran umum KUHAP baru ada di KUHAP Baru (UU 20/2025).
2. Status Pembahasan
Menurut NU Online, pada rapat 27 November 2025 Baleg DPR menetapkan RUU Penyadapan sebagai tambahan Prolegnas Prioritas 2026. Ketua Baleg disebut menyatakan perlunya aturan yang mengatur praktik penyadapan secara jelas dan akuntabel serta tetap sejalan dengan perlindungan privasi warga. Menurut Hukumonline (6 April 2026), Baleg menugaskan Badan Keahlian DPR menyusun naskah akademik dan rancangan, dan substansi yang dibahas di bawah ini disampaikan Kepala Badan Keahlian DPR dalam rapat kerja dengan Baleg pada 2 April 2026. Saat itu RUU masih dalam tahap penyusunan. Saya belum menemukan pemberitaan yang memastikan RUU ini sudah disahkan, jadi anggap statusnya masih dalam proses.
3. Delapan Substansi yang Perlu Diatur
Menurut Hukumonline, delapan hal yang dinilai perlu diatur adalah:
- Ruang lingkup. Apakah penyadapan dimulai sejak penyelidikan atau hanya penyidikan.
- Mekanisme izin. Apakah perlu izin pengadilan atau cukup mekanisme internal lembaga.
- Standar dan prosedur. Pengaturan saat ini tersebar di UU KPK, Polri, intelijen, dan ITE dengan jangka waktu dan perpanjangan yang berbeda-beda.
- Pembatasan tindak pidana. Idealnya hanya untuk pidana serius, misalnya yang ancamannya di atas lima tahun.
- Data dan privasi. Kewajiban memusnahkan hasil sadap yang tidak terkait pidana, serta notifikasi pascaproses bagi pihak yang terbukti tidak bersalah.
- Peran penyelenggara sistem elektronik (PSE). Dinilai belum komprehensif, termasuk soal kerahasiaan, dukungan teknis, dan enkripsi.
- Upaya hukum. Belum ada pengaturan eksplisit bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan praperadilan, sehingga terjadi kekosongan norma.
- Penyelarasan sanksi. Sanksi penyalahgunaan penyadapan perlu disesuaikan dengan UU 1/2023 (KUHP) dan UU 1/2026 (Penyesuaian Pidana).
4. Titik Rawan
Dari delapan hal itu, menurut pendapat saya tiga yang paling menentukan perlindungan warga. Pertama, izin pengadilan di muka: tanpa izin independen, penyadapan bergantung pada kontrol internal lembaga yang justru melakukannya. Kedua, nasib hasil sadap yang tidak relevan: tanpa kewajiban pemusnahan dan notifikasi, data pribadi orang yang tidak bersalah dapat tersimpan tanpa batas. Ketiga, jalur pengujian: bila praperadilan tidak membuka ruang menguji penyadapan, pihak yang dirugikan tidak punya jalan keluar yang jelas. Pendapat ini perlu diuji ulang terhadap naskah RUU yang resmi. Penyadapan kerap dikaitkan dengan penindakan perkara serius seperti tindak pidana korupsi.
5. Apa yang Bisa Dilakukan Warga dan Pelaku Usaha
- Pahami bahwa penyadapan sah ada di undang-undang lain. Selama RUU ini belum ada, dasar penyadapan oleh lembaga tertentu berada pada undang-undang masing-masing.
- Jaga komunikasi bisnis dan data pribadi. Terapkan kebijakan akses dan penyimpanan data internal, serta pahami kewajiban PSE terkait permintaan akses aparat.
- Pantau pembahasan. Ikuti Prolegnas dan rapat Baleg melalui situs DPR, dan cek naskah resmi begitu dipublikasikan.
- Bila merasa disadap tanpa dasar. Kumpulkan bukti dan konsultasikan jalur hukum, termasuk kemungkinan praperadilan setelah rumusan hukum acara baru jelas.
Dasar Hukum
- UU 20/2025 tentang KUHAP, Pasal 136 (menurut ulasan Hukumonline; naskah belum saya baca penuh).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 (penyadapan harus diatur dalam undang-undang, menurut Hukumonline).
- RUU Penyadapan (Prolegnas Prioritas 2026; belum ada naskah resmi yang saya baca).
- UU 1/2023 tentang KUHP dan UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana (disebut dalam pembahasan penyelarasan sanksi).
Artikel Terkait
- KUHAP Baru (UU 20/2025): Perbedaan Pokok, Hak Tersangka, dan Upaya Paksa Baru
- Praperadilan: Fungsi, Syarat, dan Cara Mengajukannya
- Tindak Pidana Korupsi: Unsur Pidana, Jenis Delik, dan Ancaman Hukumannya
Ketentuan dapat berubah dan setiap kasus memiliki fakta yang berbeda. Isi RUU dan substansi yang dibahas dalam artikel ini bersumber dari pemberitaan per November 2026, bukan dari naskah RUU yang saya baca, dan status pembahasan dapat berubah. Penilaian saya diberi label sebagai pendapat. Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan penasihat hukum.
Merasa privasi atau komunikasi Anda dipersoalkan dalam perkara hukum? Konsultasikan dengan Rumah Hukum.
