Pada 5 November 2026 pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kepada Komisi III DPR. Menurut pemberitaan, pimpinan DPR menargetkan RUU ini disahkan paling lambat 15 Desember 2026, sedangkan Ketua Komisi III Habiburokhman berharap selesai pada masa sidang November. RUU ini sudah lama mandek, dan kali ini pembahasannya bergerak cepat. Artikel ini merangkum isi pokok yang diberitakan, perbedaannya dengan mekanisme yang sudah berlaku, serta hal yang perlu dicermati warga dan pelaku usaha. Pembahasan didasarkan pada pemberitaan per 5 November 2026, bukan pada naskah RUU atau DIM yang saya baca langsung, sehingga isinya masih dapat berubah selama pembahasan.

1. Posisi Pembahasan Saat Ini

Menurut CNBC Indonesia dan Akurat, DIM diserahkan dalam rapat kerja dengan Komisi III. Dari pemerintah hadir Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, dan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto. Menurut Suara.com, Panja yang dipimpin Habiburokhman pada hari yang sama menyetujui usulan pemerintah untuk mengubah judul RUU menjadi “Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya”, agar fokus pada korupsi lebih tegas. Pemberitaan tidak seluruhnya memuat rumusan final judul, jadi anggaplah ini arah, bukan hasil akhir.

Perlu dibedakan dua hal yang sering tertukar. Pertama, tenggat 15 Desember adalah target pimpinan DPR, bukan batas konstitusional. Kedua, DIM adalah daftar sikap pemerintah atas rancangan, bukan teks undang-undang. Sebelum rapat paripurna menyetujui dan Presiden mengesahkan, isi RUU masih bisa berubah di setiap pasal.

2. Delapan Poin Sikap Pemerintah

Menurut CNBC Indonesia dan CNN Indonesia, sikap pemerintah dalam DIM dirangkum dalam delapan poin:

  • Ruang lingkup. Perampasan aset untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
  • Dua jalur. Perampasan berbasis putusan pidana berkekuatan hukum tetap diselaraskan dengan perampasan tanpa putusan pidana, dengan kriteria yang disebut jelas dan terukur.
  • Hukum acara. Penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di pengadilan, hingga upaya hukum, dengan prinsip kehati-hatian.
  • Hak pihak ketiga. Perlindungan HAM dan pihak ketiga yang beriktikad baik, termasuk mekanisme keberatan dan ganti rugi.
  • Pengelolaan aset. Dikelola badan yang dibentuk Presiden secara profesional, transparan, dan akuntabel.
  • Pengawasan. Melalui Badan Pengawas Perampasan Aset.
  • Sistem teknologi informasi. Pengelolaan aset berbasis TI yang terintegrasi dengan lembaga terkait.
  • Kesiapan. Pendanaan, peraturan pelaksana, dan kelembagaan disiapkan sebelum undang-undang berlaku.

Pemberitaan yang saya baca tidak merinci ambang nilai aset, daftar tindak pidana yang masuk, maupun pengadilan yang berwenang. Ketiganya adalah titik krusial yang perlu dicek pada naskah resmi begitu tersedia.

3. Perampasan Tanpa Putusan Pidana: Apa Maksudnya

Dalam praktik saat ini, perampasan aset hasil kejahatan pada umumnya menunggu putusan pidana terhadap pelakunya. Menurut Wamenkum, sistem seperti itu macet bila tersangka meninggal, melarikan diri, mengalami gangguan jiwa permanen, atau tidak teridentifikasi, sehingga aset tetap dikuasai pelaku atau keluarganya. Karena itu pemerintah mengusulkan mekanisme non-conviction based forfeiture (NCB), yaitu perampasan yang menyasar asetnya (in rem) tanpa menunggu pemidanaan pemiliknya.

Menurut Hukumonline (31 Maret 2026), pendekatan yang dibahas adalah double track: perampasan berbasis putusan pidana (in personam) tetap menjadi pendekatan utama, sedangkan jalur in rem bersifat pelengkap pada kondisi tertentu. Pada artikel Hukumonline lain (15 Januari 2026) tentang draf yang beredar sebelumnya, disebut tiga kriteria aset yang dapat dirampas tanpa putusan pidana: tersangka atau terdakwa meninggal, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; perkara pidananya tidak dapat disidangkan; serta aset yang baru diketahui setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan belum dinyatakan dirampas. Draf itu juga menyebut ambang aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar, izin pengadilan negeri untuk pemblokiran (berlaku paling lama 7 hari) dan penyitaan, serta pemeriksaan permohonan paling lama 60 hari kerja. Angka-angka ini berasal dari draf yang diberitakan lebih awal, bukan dari DIM 5 November, jadi jangan dianggap pasti.

4. Yang Sudah Ada di Hukum Indonesia

RUU ini tidak lahir di ruang kosong. Beberapa instrumen yang berlaku sudah mendekati perampasan tanpa pemidanaan, tetapi terbatas:

  • UU Tipikor (UU 31/1999 jo. UU 20/2001). Pasal 18 ayat (1) huruf a mengatur perampasan barang sebagai pidana tambahan. Pasal 38B ayat (2) membalik beban pembuktian atas harta yang tidak seimbang dengan penghasilan, dan Pasal 19 melindungi pihak ketiga beriktikad baik dari perampasan barang bukan milik terdakwa. Pasal 32 sampai 34 membuka gugatan perdata, termasuk kepada ahli waris bila tersangka atau terdakwa meninggal, dan Pasal 38C membuka gugatan atas harta yang baru ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Menurut ulasan yang saya baca, gugatan tersebut ditujukan kepada orang atau ahli waris dengan hukum acara perdata biasa, bukan perampasan in rem murni.
  • UU TPPU (UU 8/2010) Pasal 67 dan PERMA 1/2013. Menurut Hukumonline, bila harta yang transaksinya ditunda tidak diajukan keberatan dalam 20 hari dan pelakunya tidak ditemukan dalam 30 hari, penyidik dapat meminta pengadilan negeri menetapkan harta itu menjadi milik negara atau dikembalikan kepada yang berhak, dengan putusan dalam 7 hari. PERMA 1/2013 mengatur hukum acaranya. Jalur ini terbatas pada pencucian uang dengan pelaku yang tidak ditemukan.
  • UNCAC (diratifikasi dengan UU 7/2006). Pasal 54 ayat (1) huruf c konvensi meminta negara pihak mempertimbangkan perampasan tanpa pemidanaan bila pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal, melarikan diri, atau tidak ada.

Pendapat saya, nilai tambah RUU ini bukan menciptakan konsep baru, melainkan menyatukan jalur-jalur yang tercecer menjadi satu rezim dengan hukum acara dan lembaga pengelola yang jelas, sambil memperluas cakupan di luar korupsi dan pencucian uang. Penilaian ini perlu diuji ulang terhadap naskah resmi.

5. Perluasan ke Kejahatan Lain dan Korban

Menurut Akurat, pemerintah menyebut kejahatan bermotif ekonomi seperti korupsi, pencucian uang, narkotika, dan kejahatan perpajakan. Menurut NU Online, DPR juga membuka cakupan penipuan dan penggelapan yang berdampak luas pada ekonomi, misalnya skema ponzi dan investasi bodong. Habiburokhman menyatakan aset dari kasus semacam itu sebaiknya dikembalikan langsung kepada korban, bukan kepada negara. Bagi korban investasi bodong, ini penting. Lihat juga bahasan kami tentang investasi bodong dan skema ponzi. Menurut CNBC Indonesia, DPR juga menghimpun masukan tentang pengaturan hukuman mati untuk korupsi dan tindak pidana di bidang keuangan. Bagaimana hal itu masuk ke dalam RUU ini belum jelas dari pemberitaan.

6. Perlindungan Pihak Ketiga dan Risiko Penyalahgunaan

Kritik utama terhadap perampasan tanpa pemidanaan adalah risikonya bagi hak milik. Menurut Hukumonline, Prof. Hibnu Nugroho mengingatkan mekanisme in rem dapat disalahgunakan tanpa pengawasan kuat dan standar pembuktian yang jelas, sedangkan Prof. Maradona dari Universitas Airlangga menilai perampasan tanpa pemidanaan semakin menjadi kebutuhan dalam sistem hukum modern dan menekankan desain hukum acara yang menjaga proses yang adil. Menurut NU Online, pokok RUU mencakup perlindungan pihak ketiga beriktikad baik dan pencegahan agar aturan tidak menjadi alat politik atau pemerasan oleh aparat. Hukumonline juga melaporkan bahwa negara tetap harus membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana, dan pihak yang terdampak dapat mengajukan keberatan.

Poin yang akan menentukan adil atau tidaknya aturan ini, menurut pendapat saya, ada pada beberapa hal: siapa yang menanggung beban pembuktian, standar bukti yang dipakai pengadilan, jangka waktu keberatan yang realistis bagi pihak ketiga, dan ganti rugi bila perampasan ternyata keliru. Pada mekanisme PERMA 1/2013, menurut ulasan yang saya baca, pihak ketiga yang mengklaim harta harus membuktikan asal-usul yang sah, sehingga rumusan beban pembuktian di RUU baru perlu dibaca cermat.

7. Langkah Praktis bagi Warga dan Pelaku Usaha

  • Simpan bukti asal-usul aset. Akta jual beli, bukti pembayaran, bukti pelaporan pajak, dan dokumen sumber dana adalah bekal bila suatu saat aset dipersoalkan. Ini praktik yang baik terlepas dari RUU ini.
  • Lakukan due diligence pada transaksi bernilai besar. Pihak ketiga beriktikad baik dilindungi, tetapi iktikad baik harus bisa ditunjukkan. Cek riwayat aset dan pihak lawan sebelum membeli atau menerima pembayaran besar.
  • Pahami hak keberatan. Bila aset Anda diblokir atau disita, jangka waktu keberatan biasanya pendek. Segera cari pendampingan hukum. Lihat juga praperadilan untuk menguji sah tidaknya upaya paksa dalam perkara pidana.
  • Pantau naskah resmi. Ambil naskah dari JDIH atau peraturan.go.id setelah disahkan, lalu cek ambang nilai, daftar tindak pidana, pengadilan yang berwenang, dan ketentuan peralihan.
  • Korban penipuan dan investasi bodong. Kumpulkan bukti transfer dan perjanjian, serta laporkan sedini mungkin. Pengembalian aset kepada korban baru menjadi kemungkinan nyata bila ketentuan ini bertahan dalam teks akhir.

Dasar Hukum

  • RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana (judul menurut pemberitaan; dalam pembahasan Komisi III DPR per 5 November 2026; naskah RUU dan DIM belum saya baca langsung).
  • UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001, antara lain Pasal 18, 19, 32 sampai 34, 38B, dan 38C.
  • UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 67 (isi menurut ulasan Hukumonline).
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (status terbaru perlu dicek).
  • UU 7/2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Artikel Terkait

Ketentuan dapat berubah dan setiap kasus memiliki fakta yang berbeda. Isi RUU dan DIM dalam artikel ini bersumber dari pemberitaan dan ulasan per 5 November 2026, bukan dari naskah resmi yang saya baca, sehingga pasal, angka, dan istilahnya perlu dicek pada naskah yang disahkan. Angka dari draf sebelumnya (ambang Rp1 miliar, jangka waktu 7 hari dan 60 hari kerja) belum tentu bertahan. Penilaian atas kritik dan dampaknya adalah pendapat narasumber yang dikutip atau pendapat penulis yang diberi label. Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan penasihat hukum.

Asetmu diblokir atau dipersoalkan, atau kamu korban penipuan investasi? Konsultasikan langkah hukumnya dengan Rumah Hukum.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram