Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Hubungan Industrial: Kapan Bisa dan Kapan Tidak

Setelah Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan, tidak semua pihak yang kalah bisa langsung mengajukan upaya hukum lanjutan ke Mahkamah Agung. Bergantung pada jenis perselisihannya, sebagian putusan bersifat final sejak tingkat pertama, sementara sebagian lain masih terbuka untuk kasasi. Artikel ini menjelaskan kapan kasasi bisa diajukan, batas waktunya, serta status peninjauan kembali dalam perkara hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan perkembangan yurisprudensinya.

1. Tidak Ada Banding dalam Sistem Peradilan Hubungan Industrial

Sistem Pengadilan Hubungan Industrial tidak mengenal jenjang banding ke Pengadilan Tinggi sama sekali. Bagi pihak yang tidak puas dengan putusan PHI di tingkat pertama, upaya hukum yang tersedia, jika ada, langsung berupa kasasi ke Mahkamah Agung, tanpa melalui tahap banding terlebih dahulu seperti pada perkara perdata pada umumnya.

2. Kasasi Hanya Terbuka untuk Perselisihan Hak dan Perselisihan PHK

Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 membedakan kewenangan PHI berdasarkan jenis perselisihan: untuk perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, PHI berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama, yang berarti putusannya masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebaliknya, untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, PHI berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir, yang berarti putusannya bersifat final dan mengikat sejak dijatuhkan, tanpa upaya hukum kasasi sama sekali. Pembagian ini mencerminkan filosofi bahwa sengketa mengenai perubahan syarat kerja ke depan perlu diselesaikan cepat, sementara sengketa hak dan PHK yang menyangkut kepastian status pekerja diberi ruang koreksi lebih lanjut di tingkat Mahkamah Agung.

3. Batas Waktu Pengajuan Kasasi: 14 Hari Kerja

Pasal 110 UU No. 2 Tahun 2004 menetapkan permohonan kasasi harus diajukan paling lambat 14 hari kerja, dihitung sejak tanggal putusan dibacakan apabila pihak yang bersangkutan hadir dalam sidang pembacaan putusan, atau sejak tanggal pemberitahuan putusan apabila pihak tersebut tidak hadir. Batas waktu ini relatif singkat dibanding perkara perdata umum, sehingga pihak yang ingin mengajukan kasasi perlu segera berkonsultasi dengan penasihat hukum begitu putusan PHI dijatuhkan, agar tidak kehilangan haknya untuk mengajukan upaya hukum karena melewati tenggat waktu.

4. Peninjauan Kembali Tidak Tersedia untuk Perkara Hubungan Industrial

Ini adalah salah satu miskonsepsi yang paling sering ditemui. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, perkara Pengadilan Hubungan Industrial secara tegas dinyatakan tidak dapat diajukan peninjauan kembali, termasuk untuk perselisihan pemutusan hubungan kerja. Ketentuan ini diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-XVII/2019, yang menolak permohonan pengujian Pasal 57 juncto Pasal 56 huruf c UU No. 2 Tahun 2004 dan menegaskan bahwa pengecualian upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara hubungan industrial merupakan ketentuan khusus yang konstitusional, dimaksudkan untuk menjaga karakter penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Beberapa sumber lama sempat menyebutkan peninjauan kembali masih dimungkinkan berdasarkan alasan bukti baru sesuai ketentuan umum hukum acara, namun pandangan tersebut sudah tidak relevan lagi setelah adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 dan Putusan MK No. 46/PUU-XVII/2019 tersebut.

5. Implikasi Praktis: Putusan Kasasi adalah Titik Akhir

Dengan tidak tersedianya jalur peninjauan kembali, putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara hubungan industrial pada dasarnya menjadi titik akhir dari keseluruhan proses hukum, kecuali ditemukan alasan hukum lain di luar mekanisme peninjauan kembali biasa. Karena itu, tahap kasasi menjadi kesempatan terakhir yang benar-benar krusial bagi para pihak untuk menyampaikan argumen hukum secara maksimal, mengingat tidak ada lagi ruang koreksi setelahnya sebagaimana lazim tersedia dalam perkara perdata pada umumnya.

Dasar Hukum

Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, membedakan kewenangan PHI berdasarkan jenis perselisihan: perselisihan hak dan PHK diperiksa di tingkat pertama dengan upaya kasasi, sementara perselisihan kepentingan dan antar serikat bersifat final di tingkat pertama
Pasal 110 UU No. 2 Tahun 2004, menetapkan permohonan kasasi harus diajukan paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan
Pasal 57 jo. Pasal 56 huruf c UU No. 2 Tahun 2004, mengecualikan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara hubungan industrial
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XVII/2019, menolak permohonan pengujian Pasal 57 jo. Pasal 56 huruf c UU No. 2 Tahun 2004 dan menegaskan bahwa pengecualian upaya hukum peninjauan kembali merupakan ketentuan khusus yang konstitusional untuk menjaga kepastian hukum