Banyak pelaku UMKM mendengar bahwa “omzet sampai Rp500 juta bebas pajak”, lalu bingung ketika hendak menerapkannya: apakah seluruh omzet bebas kalau tidak sampai Rp500 juta, apa yang terjadi kalau lewat, dan kapan mulai menyetor? Pada April 2026, PP 20 Tahun 2026 mengubah PP 55 Tahun 2022 dan menimbulkan pertanyaan baru: apakah fasilitas ini masih ada? Jawabannya ya, tetapi ada beberapa perubahan lain yang perlu dipahami. Artikel ini menjelaskan mekanisme Rp500 juta, cara menghitungnya per bulan, kewajiban setor dan lapor, serta apa yang berubah di PP 20/2026.
1. Apa yang Dimaksud Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak
Ketentuan ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi, bukan badan. Dasarnya Pasal 7 ayat (2a) UU PPh yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (2) PP 55/2022: orang pribadi tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak. Dengan kata lain, pajak 0,5% hanya dikenakan atas bagian omzet yang melebihi Rp500 juta, bukan atas seluruh omzet. Artikel DJP menggambarkannya seperti PTKP bagi UMKM orang pribadi. Contohnya, omzet setahun Rp700 juta berarti yang dikenai pajak adalah Rp200 juta, sehingga PPh final terutang 0,5% × Rp200 juta = Rp1 juta.
2. Dihitung Kumulatif Sejak Awal Tahun Pajak
Batas Rp500 juta dihitung secara kumulatif sejak bulan pertama tahun pajak, bukan per bulan. Menurut ulasan Pajakku atas PMK 164/2023, selama omzet kumulatif belum melewati Rp500 juta Anda tidak perlu menyetor PPh final. Mulai bulan ketika omzet kumulatif melewati batas, PPh final 0,5% dihitung atas bagian yang melewati batas pada bulan itu, dan atas seluruh omzet pada bulan-bulan berikutnya.
Ilustrasi: omzet Januari sampai Mei berjumlah Rp420 juta, lalu Juni Rp130 juta sehingga kumulatif menjadi Rp550 juta. Bagian yang melewati batas adalah Rp50 juta, sehingga PPh final Juni = 0,5% × Rp50 juta = Rp250.000. Pada Juli dan seterusnya, PPh final dihitung dari seluruh omzet bulan berjalan. Angka ini hanya ilustrasi untuk memperjelas cara kerja kumulatif; cocokkan dengan ketentuan PMK 164/2023 saat menghitung kewajiban Anda.
3. Setor dan Lapor: Tanggal 15 dan SPT Tahunan
PPh final yang disetor sendiri dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui Coretax dengan kode billing. Pembayaran dengan bukti yang sah (NTPN) pada dasarnya diperlakukan sebagai pemenuhan pelaporan masa, sehingga tidak ada SPT Masa terpisah untuk PPh final UMKM. Meskipun demikian, SPT Tahunan tetap wajib disampaikan, dan menurut ulasan Pajakku, wajib pajak orang pribadi perlu melampirkan rincian peredaran bruto (lampiran L-3B menurut PMK 164/2023).
Bila transaksi Anda dengan pihak yang memotong atau memungut pajak, misalnya badan usaha, instansi pemerintah, atau pemungut yang ditunjuk, Anda perlu menyerahkan Surat Keterangan PP 55/2022 atau, bila omzet masih di bawah Rp500 juta, Surat Pernyataan Omzet di Bawah Rp500 Juta. Dengan surat pernyataan itu transaksi tidak dipotong, tetapi pemotong tetap wajib menerbitkan bukti potong yang mencantumkan PPh nihil.
4. Apa yang Berubah di PP 20/2026
Berdasarkan artikel DJP tertanggal 3 Juni 2026, PP 20/2026 ditetapkan dan berlaku pada 22 April 2026 dan mengubah PP 55/2022. Poin yang paling penting bagi UMKM:
- Tarif tetap 0,5% dari peredaran bruto bagi yang masih memenuhi kriteria.
- Batas omzet Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak tetap menjadi syarat. Bila lewat, wajib pajak berpindah ke penghitungan PPh umum pada tahun pajak berikutnya.
- Orang pribadi dan perseroan perorangan dapat memakai skema ini tanpa batas masa selama masih memenuhi kriteria, itulah mengapa DJP menyebutnya “berlaku selamanya”.
- CV, firma, PT, dan BUMDes yang baru terdaftar tidak lagi dapat memakai tarif 0,5% dan harus memakai tarif umum PPh Badan.
- Omzet suami, istri, dan perseroan perorangan yang didirikan salah satunya digabung untuk menguji batas Rp4,8 miliar.
- Fasilitas Rp500 juta tidak berubah. Pasal 60 ayat (2) PP 55/2022 tetap berlaku.
Wajib pajak yang sudah memakai tarif 0,5% sebelum aturan baru berlaku tetap dapat memakainya sampai masa fasilitasnya berakhir. Ulasan DJP yang saya baca tidak menyebut nomor pasal PP 20/2026, jadi rujukan pasalnya perlu dicek ke naskah resminya.
5. Suami dan Istri: Satu atau Dua Batas
Ulasan Pajakku menyatakan bahwa suami dan istri dengan NPWP terpisah masing-masing memperoleh batas Rp500 juta selama memenuhi syarat. Di sisi lain, untuk menguji batas Rp4,8 miliar omzet keduanya digabung. Jangan mencampur keduanya: batas Rp500 juta adalah fasilitas per wajib pajak orang pribadi, sedangkan Rp4,8 miliar adalah ambang untuk boleh atau tidaknya memakai skema final. Bila usaha dijalankan bersama, penghasilan pasangan yang dihitung terpisah atau digabung perlu dicek dengan status perpajakan masing-masing.
6. Kesalahan yang Sering Terjadi
Pertama, menganggap seluruh omzet kena pajak begitu melewati Rp500 juta, padahal fasilitas hanya menghapus pajak atas bagian pertama Rp500 juta pada tahun itu. Kedua, tidak menyetor pada bulan kumulatif melewati batas karena baru menyadarinya saat akhir tahun. Ketiga, lupa menyerahkan surat pernyataan ke pemotong sehingga transaksi dipotong padahal omzet masih di bawah batas. Keempat, tidak menyampaikan SPT Tahunan karena merasa “tidak ada pajak terutang”. Catat omzet harian atau mingguan sejak awal, dan hitung kumulatif bulanan agar tanggal 15 tidak terlewat.
7. Alat Bantu Hitung
Bagi yang ingin menghitung kumulatif per bulan tanpa rumus manual, Paket Pajak Lengkap 2026 memuat sheet PPh UMKM orang pribadi dengan rumus kumulatif dan panduan UMKM dalam format Word, dengan aturan yang diperiksa sampai Oktober 2026. Hasilnya tetap perlu Anda cocokkan dengan kondisi usaha dan ketentuan terbaru.
Dasar Hukum
- Pasal 7 ayat (2a) UU PPh — orang pribadi tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak.
- PP No. 55 Tahun 2022, khususnya Pasal 60 ayat (2) — penegasan fasilitas Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi.
- PP No. 20 Tahun 2026 (berlaku 22 April 2026) — mengubah PP 55/2022 antara lain mengenai subjek yang berhak, batas Rp4,8 miliar, dan jangka waktu pemanfaatan.
- PMK No. 164 Tahun 2023 — tata cara pembayaran dan pelaporan PPh final UMKM, termasuk surat pernyataan omzet dan lampiran rincian peredaran bruto.
Artikel Terkait
- PTKP 2027: Kenaikan Belum Berlaku Januari, Angka yang Dipakai Sekarang, dan Dampaknya ke PPh 21
- Pajak UMKM: Tarif PPh Final dan Batas Omzet
- SPT Tahunan: Kewajiban Lapor, Batas Waktu, dan Sanksi
- Pajak E-Commerce (PMSE): Kewajiban Penjual Online dan Marketplace
- Bukti Potong Pajak: Kapan Harus Dibuat, Diserahkan, dan Dilaporkan
Ketentuan pajak sering berubah dan setiap kasus memiliki fakta yang berbeda. Cara menghitung kumulatif, nomor pasal PP 20/2026, dan perlakuan pasangan suami istri perlu dicek pada naskah resmi sebelum diterapkan. Artikel ini bersifat informasi umum, disusun berdasarkan peraturan dan ulasan yang tersedia per Oktober 2026, dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan konsultan pajak atau penasihat hukum.
Ragu cara menghitung PPh final UMKM atau status usaha Anda? Konsultasikan dengan Rumah Hukum.
