Bukti potong sering dianggap urusan administrasi kecil, padahal dokumen inilah yang dipakai penerima penghasilan untuk mengkreditkan pajak di SPT Tahunan, dan dipakai DJP untuk mencocokkan data pemotong dengan yang dipotong. Pertanyaan praktisnya selalu sama: kapan bukti potong harus dibuat, kapan diserahkan, dan kapan dilaporkan? Artikel ini merangkum tenggat-tenggat itu, sambil menandai dengan jujur bagian yang tidak saya temukan aturan eksplisitnya.

1. Dua Jenis Bukti Potong yang Perlu Dibedakan

Untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan, bukti potong yang dikenal praktisi adalah bukti pemotongan masa (BPMP) dan bukti pemotongan tahunan (BPA1). Untuk pemotongan atau pemungutan lain, seperti PPh Pasal 23, 4 ayat (2), 22, dan 26, dikenal bukti potong unifikasi yang dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi. Sebagian pedoman membahas keduanya dengan istilah dan tata cara yang berbeda, jadi pastikan Anda mengacu pada aturan yang tepat untuk jenis pajaknya. Untuk pembahasan PPh Pasal 21 secara umum, lihat artikel kami tentang pemotongan pajak gaji dan bukti potong.

2. Kapan Bukti Potong Dibuat

Bukti potong pada dasarnya dibuat oleh pemotong pada saat pemotongan dilakukan pada masa pajak yang bersangkutan. Untuk PPh Pasal 21 atas karyawan tetap, BPA1 atau bukti pemotongan tahunan diberikan paling lama satu bulan setelah masa pajak terakhir berakhir (Pasal 7 ayat (2) PER-11/PJ/2025, sebagaimana tercantum dalam teks perubahan PER-12/PJ/2026). Untuk tahun pajak 2025 yang masa terakhirnya Desember, itu berarti paling lambat 31 Januari 2026. Masa pajak terakhir juga bisa jatuh lebih awal bila pegawai berhenti bekerja di tengah tahun. Tenggat ini mudah terlupakan karena jatuh bersamaan dengan kesibukan awal tahun. Sejak 1 Oktober 2026, PER-12/PJ/2026 juga mengatur bahwa pemotong PPh 21/26 dan pemotong atau pemungut PPh Unifikasi dapat menunjuk satu atau lebih pejabat atau pegawai untuk menandatangani bukti potong melalui Portal Wajib Pajak (Pasal 6 ayat (2a) dan (2b), serta Pasal 17 ayat (3) dan (4)).

3. Tetap Dibuat Meski Nihil

Ini poin yang sering mengejutkan pelaku usaha. Menurut ulasan atas PER-24/PJ/2021 (Pasal 3 ayat (1) huruf a), bukti potong unifikasi tetap dibuat walaupun PPh yang dipotong nihil, misalnya karena penerima penghasilan menyerahkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Ulasan atas PER-11/PJ/2025 juga menyebut kewajiban serupa dalam Pasal 20. Dengan kata lain, “tidak ada pajak yang dipotong” bukan alasan untuk tidak menerbitkan bukti potong. Pemotong tetap perlu mencantumkan nilai nihil dan dasar pengecualiannya, agar penerima memiliki bukti.

4. Kapan Bukti Potong Diserahkan ke Penerima

Untuk bukti potong PPh 21/26 selain BPA, teks PER-11/PJ/2025 yang dimuat dalam PER-12/PJ/2026 (Pasal 7 ayat (3)) mewajibkan bukti diberikan setiap kali bukti itu dibuat. Untuk bukti potong unifikasi, saya sudah menelusuri beberapa sumber dan tidak menemukan tenggat penyerahan yang disebut secara eksplisit. Karena itu artikel ini tidak mengarang angka hari. Prinsip yang aman: serahkan bukti potong secepat mungkin setelah pemotongan dilakukan, dan paling lambat sebelum SPT Masa PPh Unifikasi dilaporkan, sebab penerima membutuhkannya untuk perhitungan pajaknya. Untuk BPA1 karyawan, serahkan setelah diterbitkan di akhir tahun atau awal tahun berikutnya, dan simpan bukti serah terimanya. Bila perusahaan Anda memiliki kebijakan internal yang lebih ketat, pakai yang lebih awal.

5. Kapan Dilaporkan: SPT Masa PPh Unifikasi

Menurut informasi di situs pajak.go.id yang saya baca, SPT Masa PPh Unifikasi dilaporkan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, merujuk pada PER-24/PJ/2021. Artinya, bukti potong yang diterbitkan di bulan Oktober, misalnya, dilaporkan paling lambat tanggal 20 November. Karena sumbernya adalah ulasan dan halaman informasi, pastikan lagi bahwa tidak ada perubahan peraturan yang menggeser batas tersebut untuk masa pajak yang Anda laporkan.

6. Salah Isi atau Salah Potong: Pembetulan

Bila bukti potong salah mencantumkan NPWP, tarif, atau jumlah, jalur yang lazim adalah pembetulan: menerbitkan bukti potong pengganti, lalu membetulkan SPT Masa yang memuatnya. Pembetulan yang dilakukan sebelum ada tindakan DJP umumnya lebih mudah dibanding pembetulan setelah ada permintaan penjelasan. Menurut teks PER-12/PJ/2026 (Pasal 25), pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi hanya dapat dilakukan selama DJP belum melakukan pemeriksaan. Tata cara teknis pembetulan di Coretax perlu dicek pada panduan resmi DJP karena antarmuka dan ketentuan pelaksana dapat berubah.

7. Sanksi: Yang Saya Temukan dan Tidak

Saya tidak menemukan sanksi spesifik yang eksplisit untuk penerbitan bukti potong yang terlambat atau tidak diterbitkan dalam sumber yang saya telaah. Jangan menyimpulkan bahwa tidak ada konsekuensi. Pemotong yang tidak memotong, tidak menyetor, atau terlambat melaporkan dapat dikenai sanksi umum UU KUP, termasuk bunga dan denda atas keterlambatan setor dan lapor. Pada perusahaan, bukti potong yang tidak diterbitkan juga menimbulkan risiko non-pajak: karyawan atau mitra usaha tidak dapat mengkreditkan pajaknya, dan hubungan bisnis terganggu. Untuk gambaran sanksi administratif dan pidana pajak, lihat artikel kami yang membahasnya.

8. Checklist Praktis Pemotong

  • Buat bukti potong tiap kali memotong, termasuk yang nihil karena SKB atau surat pernyataan, seperti surat pernyataan omzet di bawah Rp500 juta bagi UMKM.
  • Terbitkan BPA1 karyawan pada akhir bulan setelah masa pajak terakhir, dan catat tanggal penyerahannya.
  • Setor dan lapor tepat waktu: SPT Masa PPh Unifikasi dalam 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  • Cocokkan bukti potong dengan pembukuan setiap bulan agar tidak ada selisih antara PPh terutang dan yang disetor.
  • Simpan arsip bukti potong, bukti setor (NTPN), dan bukti serah terima minimal sesuai ketentuan penyimpanan dokumen perpajakan.

9. Alat Bantu

Paket Pajak Lengkap 2026 menyertakan SOP PPh, checklist SPT, dan template yang membantu menyusun alur pemotongan sampai pelaporan. Semuanya berupa kerangka, sehingga perlu Anda sesuaikan dengan jenis penghasilan dan aturan yang berlaku untuk usaha Anda.

Dasar Hukum

  • PER-24/PJ/2021 tentang bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi — Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang bukti potong yang tetap dibuat saat nihil; pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dalam 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  • PER-11/PJ/2025, khususnya Pasal 20 — kewajiban pembuatan bukti potong menurut ulasan yang saya baca; rincian perlu dicek pada naskah resminya.
  • PER-12/PJ/2026 (berlaku 1 Oktober 2026) — mengubah PER-11/PJ/2025, antara lain tanda tangan bukti potong (Pasal 6 dan 17), pemberian bukti potong (Pasal 7), dan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi (Pasal 25), menurut teks yang tersedia sebagian.
  • UU KUP — sanksi umum atas keterlambatan setor dan lapor oleh pemotong.

Artikel Terkait

Ketentuan pajak sering berubah dan setiap kasus memiliki fakta yang berbeda. Tenggat penyerahan bukti potong unifikasi tidak dijumpai secara eksplisit dalam sumber yang saya telaah, dan rujukan pasal dalam artikel ini perlu dicek pada naskah resmi. Artikel ini bersifat informasi umum, disusun berdasarkan peraturan dan ulasan yang tersedia per Oktober 2026, dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan konsultan pajak atau penasihat hukum.

Ragu soal bukti potong atau pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi perusahaan Anda? Konsultasikan dengan Rumah Hukum.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram