Saat PHK atau menjelang hari raya, dua pertanyaan hampir selalu muncul: apakah pesangon dipotong pajak, dan mengapa THR yang diterima terasa lebih kecil dari yang dibayangkan? Keduanya dikenai PPh Pasal 21, tetapi dengan cara hitung yang berbeda. Pesangon memakai tarif final progresif, sedangkan THR digabung dengan penghasilan bulan itu dan dipotong memakai tarif efektif rata-rata (TER). Artikel ini menjelaskan keduanya beserta contoh hitungan dan hal yang perlu Anda periksa pada bukti potong. Pembahasan didasarkan pada sumber yang saya telaah per Oktober 2026.
1. Pesangon: PPh Pasal 21 Final
Pesangon yang dibayarkan sekaligus dikenai PPh Pasal 21 yang bersifat final, dengan dasar PP 68/2009 dan PMK 16/2010 menurut ulasan yang saya baca. Tarifnya progresif atas jumlah bruto:
- Sampai Rp50 juta: 0 persen.
- Di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta: 5 persen.
- Di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta: 15 persen.
- Di atas Rp500 juta: 25 persen.
Tarif ini dikenakan secara berlapis, seperti tarif progresif pada umumnya: hanya bagian yang melewati batas lapisan yang dikenai tarif lebih tinggi. Sebagai ilustrasi dengan angka asumsi, pesangon Rp300 juta dibayar sekaligus: Rp50 juta pertama 0 persen, Rp50 juta berikutnya 5 persen (Rp2,5 juta), dan Rp200 juta sisanya 15 persen (Rp30 juta), sehingga PPh finalnya Rp32,5 juta. Hitungan ini milik saya untuk ilustrasi, bukan dari sumber.
2. Dibayar Sekaligus atau Dicicil
Menurut ulasan yang saya baca, pesangon dianggap dibayar sekaligus bila sebagian atau seluruhnya dibayar dalam jangka waktu paling lama dua tahun kalender, dan tarif final dihitung atas jumlah kumulatifnya. Bagian yang baru dibayar pada tahun ketiga dan seterusnya dipotong dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas seluruh penghasilan bruto pegawai pada tahun itu, dan potongan tersebut tidak final sehingga dapat dikreditkan. Bila pesangon dialihkan sekaligus ke pengelola dana pesangon, pemberi kerja memotong pajak saat pengalihan; bila dialihkan bertahap, pegawai dianggap belum menerima hak dan pengelola yang memotong saat membayar. Pesangon yang dicicil memerlukan perhitungan per tahun, jadi sebaiknya dicek bersama konsultan pajak.
3. Apakah Pesangon Bisa Bebas Pajak?
Pengujian di Mahkamah Konstitusi belum mengubah aturan ini. Menurut pemberitaan Bisnis.com, MK menyatakan permohonan Nomor 170/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dan substansi (putusan dibacakan 30 Oktober 2025), sehingga pesangon dan uang pensiun tetap menjadi objek PPh. Perkara lain, Nomor 186/PUU-XXIII/2025, menguji Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU PPh terkait dana pascakerja; sumber yang saya baca hanya memuat perbaikan permohonannya, jadi hasilnya belum saya verifikasi. Selama belum ada putusan yang mengubahnya, anggap pesangon tetap dipotong sesuai tarif di atas.
4. THR: Bagian dari Penghasilan Bruto
THR termasuk penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21. Menurut tulisan staf DJP yang saya baca, sejak 1 Januari 2024 pemotongannya memakai TER berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Pada Januari sampai November, penghasilan bruto bulan itu, termasuk THR dan bonus, dijumlahkan lalu dikalikan tarif TER sesuai kategori PTKP pegawai (kategori A, B, atau C). Pada Desember, atau bulan terakhir bila pegawai berhenti, pajak setahun dihitung ulang dengan tarif Pasal 17 UU PPh dan potongan Januari sampai November dikurangkan.
Inilah sebab potongan terasa besar pada bulan THR: gaji dan THR digabung, sehingga total bruto bulan itu jatuh ke persentase TER yang lebih tinggi. Selisih itu dalam banyak kasus terkoreksi saat perhitungan Desember, jadi total pajak setahun tidak lebih besar hanya karena THR. Angka persentase TER per kategori tidak saya cantumkan karena belum saya baca dari naskah resmi.
Pada sisi ketenagakerjaan, THR keagamaan umumnya dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya dan besarnya satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih (Permenaker 6/2016); ketentuan ini perlu dicek pada naskah resminya. Pajak atas THR tidak mengubah kewajiban membayar THR penuh dari sisi upah, karena yang dipotong adalah pajak penghasilan pekerja.
5. Yang Perlu Dicek pada Bukti Potong
- Jenis penghasilan. Pesangon seharusnya tercatat sebagai penghasilan dengan PPh final, terpisah dari gaji.
- Tarif dan lapisan. Pastikan Rp50 juta pertama tidak dipotong dan tarif berlapis diterapkan sesuai angka di atas.
- Kumulatif dua tahun. Bila pesangon dicicil, tanyakan apakah pembayaran sebelumnya sudah dihitung.
- Bulan THR. Periksa apakah THR sudah digabung dengan gaji bulan itu dan apakah kategori TER sesuai status PTKP Anda.
- Bukti potong. Minta bukti potong dari pemberi kerja; pemotongan dilaporkan lewat e-Bupot di Coretax menurut sumber yang saya baca, jadi cocokkan nama, NPWP, dan angkanya sebelum SPT Tahunan.
6. Batas Pembahasan
Naskah resmi PP 68/2009, PMK 16/2010, PP 58/2023, dan PMK 168/2023 tidak saya baca langsung; pembahasan bersumber dari ulasan dan tulisan praktisi, tanpa nomor pasal. Perkara 186/PUU-XXIII/2025 belum saya telusuri sampai putusan. Rincian apa saja yang masuk “pesangon” (uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak) perlu dicek pada PMK 16/2010 karena saya belum membacanya.
Dasar Hukum
- PP 68/2009 dan PMK 16/2010 — PPh Pasal 21 atas pesangon dan uang manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus (menurut ulasan).
- PP 58/2023 dan PMK 168/2023 — tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai (menurut ulasan).
- UU 7/1983 tentang PPh sebagaimana diubah UU 7/2021 — Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17.
- Putusan MK Nomor 170/PUU-XXIII/2025 — permohonan tidak dapat diterima (menurut pemberitaan).
- Permenaker 6/2016 — THR keagamaan bagi pekerja.
Hitung sendiri hak pesangonnya
Kalkulator Pesangon di Excel: 19 alasan PHK, dengan pembanding UU 27/2026, PP 35/2021, dan UU 13/2003. Cocok untuk pekerja, HR, dan serikat. Mulai Rp39.000.
Artikel Terkait
- PTKP 2027: Kenaikan Belum Berlaku Januari, Angka yang Dipakai Sekarang, dan Dampaknya ke PPh 21
- Cara Menghitung Pesangon Menurut UU 27/2026: Tabel Masa Kerja, Kelipatan per Alasan PHK, dan Contoh Hitungnya
- PPh Pasal 21: Pemotongan Pajak Gaji dan Bukti Potong
- Bukti Potong Pajak: Kapan Harus Dibuat, Diserahkan, dan Dilaporkan
- Insentif dan Bonus Pekerja: Dasar Hukum dan Analisis Pemberiannya menurut PP Pengupahan
Ketentuan pajak sering berubah dan setiap kasus memiliki fakta yang berbeda. Tarif, batas dua tahun, dan mekanisme TER dalam artikel ini bersumber dari ulasan dan tulisan praktisi, bukan dari naskah peraturan, sehingga perlu dicek pada peraturan resmi sebelum diterapkan. Artikel ini bersifat informasi umum, disusun berdasarkan sumber yang tersedia per Oktober 2026, dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan konsultan pajak atau penasihat hukum.
Pesangon atau THR Anda dipotong pajak dan angkanya terasa janggal? Konsultasikan dengan Rumah Hukum.
