Pertanyaan yang paling sering muncul setelah UU 27/2026 berlaku adalah sederhana: kalau di-PHK sekarang, berapa pesangon yang harus diterima, dan apa bedanya dengan hitungan lama? Jawabannya ada di Pasal 232 sampai 250 undang-undang itu. Tabel masa kerjanya hampir sama dengan UU 13/2003, tetapi kelipatan untuk banyak alasan PHK naik, terutama pada penutupan perusahaan karena rugi, kahar, dan pailit, dan angka pesangon kini ditetapkan sebagai batas “paling sedikit”. Artikel ini menguraikan langkah hitungnya, tabel kelipatan per alasan PHK, dan tiga contoh dengan angka fiktif.

Apa yang berubah dibanding hitungan lama

Kelipatan pesangon yang selama ini dipakai praktik banyak berasal dari PP 35/2021, misalnya 0,5 kali untuk perusahaan yang tutup karena rugi. UU 27/2026 menaikkan sebagian besar kelipatan itu ke level UU 13/2003. Menaker Yassierli juga menyebut bahwa kelipatan 0,5 tidak ada lagi dan naik menjadi 1,0 (diberitakan Katadata, 6 Oktober 2026). Perubahan penting lain: dua alasan yang lazim dipakai praktik, yaitu efisiensi tanpa penutupan perusahaan dan pelanggaran berat atau mendesak, tidak lagi muncul sebagai alasan tersendiri dalam daftar Pasal 231.

UU 27/2026 ditetapkan dan diundangkan 28 Oktober 2026 (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179). Gugatan PHI yang sudah didaftarkan sebelum tanggal itu tetap diselesaikan dengan UU 13/2003 dan UU 6/2023 (Pasal 300).

Tiga komponen kompensasi PHK

Hak yang dihitung terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). Pada alasan PHK tertentu, seperti resign dan mangkir, yang diberikan adalah UPH dan uang pisah, bukan pesangon. Setiap alasan PHK punya kombinasinya sendiri, sehingga langkah pertama selalu menentukan alasan PHK yang berlaku, bukan langsung membuka tabel masa kerja.

  • Uang pesangon: dihitung dari tabel masa kerja Pasal 232, lalu dikalikan kelipatan sesuai alasan PHK.
  • UPMK: hanya untuk masa kerja 3 tahun atau lebih, juga dari tabel Pasal 232 dan dikalikan kelipatan.
  • UPH: dibayar kecuali disebut lain. Pada UU 13/2003 dan PP 35/2021, isinya antara lain sisa cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang, dan hal lain menurut perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB. Rincian UPH dalam UU 27/2026 perlu dicocokkan ke naskah resmi.
  • Uang pisah: untuk resign, mangkir, penahanan, dan putusan yang menolak permohonan pekerja (Pasal 233).

Dasar upah yang dipakai

Pasal 234 menetapkan dasar hitung berupa upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap, seperti bonus atau uang makan harian yang bergantung kehadiran, tidak ikut dihitung. Untuk pekerja harian, upah sebulan dihitung dengan mengalikan upah harian dengan 30. Untuk pekerja dengan upah satuan hasil, dasarnya adalah rata-rata upah 12 bulan terakhir, dan hasilnya tidak boleh di bawah upah minimum.

Contoh pekerja harian dengan upah Rp250.000 per hari memakai dasar Rp250.000 x 30 = Rp7.500.000 per bulan.

Tabel masa kerja (Pasal 232)

Tabel ini sama dengan UU 13/2003. Bedanya, angka pesangon kini berstatus “paling sedikit”, sehingga perusahaan atau PKB boleh memberi lebih tetapi tidak boleh kurang.

Masa kerja Uang pesangon (bulan upah) Masa kerja (UPMK) UPMK (bulan upah)
Kurang dari 1 tahun 1 Kurang dari 3 tahun Tidak ada
1 sampai kurang dari 2 tahun 2 3 sampai kurang dari 6 tahun 2
2 sampai kurang dari 3 tahun 3 6 sampai kurang dari 9 tahun 3
3 sampai kurang dari 4 tahun 4 9 sampai kurang dari 12 tahun 4
4 sampai kurang dari 5 tahun 5 12 sampai kurang dari 15 tahun 5
5 sampai kurang dari 6 tahun 6 15 sampai kurang dari 18 tahun 6
6 sampai kurang dari 7 tahun 7 18 sampai kurang dari 21 tahun 7
7 sampai kurang dari 8 tahun 8 21 sampai kurang dari 24 tahun 8
8 tahun atau lebih 9 24 tahun atau lebih 10

Kelipatan menurut alasan PHK

Angka di kolom adalah kelipatan dari tabel di atas, ditulis pesangon / UPMK. Contohnya “2 / 1” berarti pesangon dua kali tabel dan UPMK satu kali tabel. Kolom PP 35/2021 disertakan sebagai pembanding.

Alasan PHK UU 27/2026 (pesangon / UPMK) PP 35/2021 (pembanding)
Merger atau akuisisi, pekerja menolak bekerja 1 / 1 (Pasal 236 ayat 1) 0,5 sampai 1 / 1
Merger atau akuisisi, pemberi kerja menolak pekerja 2 / 1 (Pasal 236 ayat 2) 1 / 1
Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus 2 tahun 1 / 1 (Pasal 237) 0,5 / 1
Perusahaan tutup karena keputusan pemilik, bukan rugi 1 / 1,5 (Pasal 238) 1 / 1
Keadaan memaksa (kahar) 1 / 1 (Pasal 239) 0,5 / 1 (tutup) atau 0,75 / 1
PKPU atau pailit 1 / 1 (Pasal 240) 0,5 / 1 (pailit); PKPU 0,5 atau 1 / 1
Pekerja memohon PHK karena perbuatan pemberi kerja 2 / 1 (Pasal 241 ayat 1) 1 / 1
Pelanggaran setelah SP1, SP2, dan SP3 1 / 1 (Pasal 244) 0,5 / 1
Sakit berkepanjangan atau disabilitas lebih dari 12 bulan 2 / 2 plus UPH (Pasal 246) Berbeda antar sumber
Pensiun 2 / 1 (Pasal 247) 1,75 / 1
Pekerja meninggal dunia (ahli waris) 2 / 1 (Pasal 249) 2 / 1
Resign, mangkir 5 hari kerja dengan dua panggilan, atau penahanan UPH dan uang pisah, tanpa pesangon (Pasal 242, 243, 245) UPH dan uang pisah

Kolom UU 27/2026 adalah hasil pembacaan salinan undang-undang berbentuk PDF hasil pindai, sehingga nomor pasal dan angka perlu dicocokkan dengan naskah di JDIH sebelum dikutip dalam dokumen resmi. Kolom PP 35/2021 bersumber dari ringkasan sekunder.

Rumus dan langkah menghitung

  1. Tentukan alasan PHK yang berlaku dan cari kelipatannya di tabel kedua.
  2. Hitung upah sebulan: upah pokok ditambah tunjangan tetap (Pasal 234).
  3. Tentukan masa kerja, lalu ambil bulan pesangon dan bulan UPMK dari tabel masa kerja.
  4. Jumlah bulan = (bulan pesangon x kelipatan pesangon) + (bulan UPMK x kelipatan UPMK).
  5. Nilai rupiah = jumlah bulan x upah sebulan. Tambahkan UPH, dan uang pisah bila alasannya termasuk Pasal 233.

Tiga contoh hitung (data fiktif)

Contoh 1: perusahaan tutup karena rugi terus-menerus 2 tahun

Masa kerja 10 tahun, upah pokok Rp8.500.000 dan tunjangan tetap Rp1.500.000, sehingga dasar upah Rp10.000.000. Tabel memberi pesangon 9 bulan dan UPMK 4 bulan. Menurut Pasal 237, kelipatannya 1 / 1, sehingga (9 x 1) + (4 x 1) = 13 bulan atau Rp130.000.000 sebelum UPH. Dengan kelipatan 0,5 dalam PP 35/2021, hasilnya (9 x 0,5) + 4 = 8,5 bulan atau Rp85.000.000, sehingga selisihnya Rp45.000.000.

Contoh 2: pekerja memohon PHK karena perbuatan pemberi kerja

Masa kerja 5 tahun 6 bulan, dasar upah Rp7.000.000. Tabel memberi pesangon 6 bulan dan UPMK 2 bulan. Menurut Pasal 241 ayat (1), kelipatannya 2 / 1, sehingga (6 x 2) + (2 x 1) = 14 bulan atau Rp98.000.000 sebelum UPH.

Contoh 3: pensiun

Masa kerja 20 tahun, dasar upah Rp12.000.000. Tabel memberi pesangon 9 bulan dan UPMK 7 bulan. Menurut Pasal 247, kelipatannya 2 / 1, sehingga (9 x 2) + (7 x 1) = 25 bulan atau Rp300.000.000 sebelum UPH. Dengan kelipatan 1,75 dalam PP 35/2021, hasilnya 22,75 bulan. Bila pemberi kerja sudah membayar penuh iuran program pensiun, nilai iuran itu dapat diperhitungkan, sedangkan JHT tetap menjadi hak pekerja (Pasal 248).

Contoh Dasar upah Jumlah bulan Total sebelum UPH
1. Tutup karena rugi, 10 tahun Rp10.000.000 13 Rp130.000.000
2. Pekerja memohon PHK, 5 tahun 6 bulan Rp7.000.000 14 Rp98.000.000
3. Pensiun, 20 tahun Rp12.000.000 25 Rp300.000.000

Hal yang sering terlewat

  • PHK baru boleh dilakukan setelah ada kesepakatan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap. PHK tanpa itu batal demi hukum dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali (Pasal 228 ayat 6 dan 7). Perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja, kecuali untuk resign, PKWT berakhir, pensiun, dan meninggal (Pasal 228 dan 229).
  • PHK karena sepuluh alasan terlarang, seperti hamil, menikah, sakit kurang dari 12 bulan, atau kegiatan serikat, batal demi hukum (Pasal 230).
  • Uang pisah bagi PHK karena resign dan mangkir: bila perusahaan tidak mengatur, “dapat” ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah, dan bila perusahaan sudah mengatur lebih baik, aturan perusahaan yang berlaku (Pasal 233).
  • Usaha mikro dan kecil menentukan pesangon, UPMK, UPH, dan uang pisah menurut kesepakatan (Pasal 250).
  • Pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayar pesangon, UPMK, atau UPH diancam pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda kategori IV (Pasal 295).

Dana cadangan pesangon belum berjalan

Bab XVI (Pasal 253) mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK, dikelola lembaga pemerintah. Bentuk, besaran, dan lembaga pengelolanya belum ada dan menunggu peraturan pemerintah. Selama aturan pelaksananya belum terbit, tidak ada angka dana cadangan yang bisa dihitung, sehingga hitungan di atas masih berupa kewajiban pembayaran langsung oleh pemberi kerja.

Catatan sumber dan hal yang masih terbuka

Angka kelipatan dan nomor pasal di atas dibaca dari salinan UU 27/2026 dalam bentuk PDF hasil pindai. Karena itu, sebelum dipakai untuk menghitung hak yang sebenarnya, cocokkan dengan naskah di JDIH. Peraturan pelaksana UU 27/2026 juga belum terbit, sehingga detail seperti rincian UPH dan status PP 35/2021 untuk ketentuan yang tidak diubah masih perlu dipantau. Untuk kasus nyata, hitungan akhir sebaiknya ditinjau penasihat hukum atau mediator hubungan industrial.

Hitung pesangon sesuai UU 27/2026 di Excel

Kalkulator Pesangon UU 27/2026: pesangon, UPMK, UPH, dan uang pisah menurut Pasal 232 sampai 249, 19 alasan PHK, dengan pembanding PP 35/2021 dan UU 13/2003 beserta selisihnya. Rp49.000.

Lihat Kalkulator Pesangon →

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (diundangkan 28 Oktober 2026, Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179): Pasal 228 sampai 250, 253, 294, 295, dan 300
  • Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (sebagai pembanding)
  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagai pembanding)

Artikel Terkait

Artikel ini berisi informasi hukum umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Contoh hitung memakai data fiktif. Peraturan dapat berubah, sehingga cocokkan dengan naskah resmi terbaru dan konsultasikan kasus nyata dengan penasihat hukum.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram