Banyak perusahaan masih menjalankan PHK dengan alur lama: surat peringatan, surat PHK, lalu pesangon dibayar. UU 27/2026 mengubah beberapa titik penting dalam alur itu. Perusahaan wajib menempuh tahapan pencegahan lebih dulu, PHK baru sah setelah ada kesepakatan atau penetapan yang berkekuatan hukum tetap, dan pemberi kerja yang tidak mempekerjakan kembali pekerja yang di-PHK tanpa dasar itu diancam pidana. Artikel ini menguraikan urutan prosedurnya menurut Pasal 228 sampai 244, apa yang berlaku untuk resign dan mangkir, serta daftar periksa bagi HR dan pekerja.
Urutan prosedur PHK menurut UU 27/2026
Pasal 228 menyusun prosedur secara berurutan. Melewati satu tahap berarti PHK berisiko batal.
| Tahap | Isi | Dasar |
|---|---|---|
| 1. Pencegahan | Semua pihak wajib mencegah PHK, antara lain dengan mengurangi lembur, jumlah sif, atau jam kerja; tidak memperpanjang PKWT; menyesuaikan upah dan fasilitas manajerial; merumahkan pekerja secara bergiliran; dan menawarkan pensiun dini sukarela | Pasal 228 ayat (1) dan (2) |
| 2. Bipartit | Perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja | Pasal 228 ayat (3) dan (4) |
| 3. Perselisihan | Bila bipartit gagal, diselesaikan menurut UU 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial | Pasal 228 ayat (5) |
| 4. PHK efektif | PHK baru boleh dilakukan setelah ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap | Pasal 228 ayat (6) |
| 5. Akibat bila dilewati | PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali | Pasal 228 ayat (7) |
Selama proses berjalan, kedua pihak tetap menjalankan kewajibannya. Pemberi kerja yang menskors pekerja tetap membayar upah dan hak lain (Pasal 235).
Kapan bipartit tidak diperlukan
Pasal 229 mengecualikan kewajiban bipartit untuk empat alasan yang tidak bersifat sengketa: pekerja resign, PKWT berakhir, pekerja memasuki usia pensiun, dan pekerja meninggal dunia. Untuk alasan selain itu, bipartit tetap menjadi pintu pertama.
PHK yang dilarang (Pasal 230)
Pasal 230 melarang PHK karena sepuluh alasan, di antaranya:
- pekerja sakit dengan jangka waktu di bawah 12 bulan;
- pekerja menjalankan kewajiban terhadap negara atau ibadah;
- pekerja menikah, hamil, atau melahirkan;
- pekerja punya hubungan darah atau perkawinan dengan sesama pekerja di perusahaan;
- pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja;
- pekerja mengadukan pemberi kerja ke pihak berwajib atas tindak pidana;
- perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, atau kondisi fisik, serta disabilitas atau sakit akibat kecelakaan kerja.
PHK dengan alasan yang dilarang batal demi hukum dan pekerja dipekerjakan kembali. Daftar lengkap sepuluh alasan perlu dibaca langsung pada naskah Pasal 230.
Resign: syarat dan haknya (Pasal 242)
Pekerja yang mengundurkan diri tidak memerlukan penetapan lembaga perselisihan. Syaratnya, menurut Pasal 242, pekerja mengajukan permohonan tertulis 30 hari sebelum tanggal efektif, tidak terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggal efektif pengunduran diri. Haknya berupa UPH dan uang pisah, bukan pesangon. Bila perusahaan tidak mengatur besaran uang pisah, “dapat” ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah, dan bila perusahaan sudah mengatur lebih baik, aturan perusahaan yang berlaku (Pasal 233).
Mangkir: lima hari kerja dan dua panggilan (Pasal 243)
PHK karena mangkir mensyaratkan pekerja tidak masuk selama 5 hari kerja tanpa keterangan tertulis yang disertai bukti sah, dan telah dipanggil dua kali secara patut dan tertulis. Pekerja dapat menyerahkan keterangan tertulis dengan bukti sah paling lambat pada hari pertama masuk kerja (Pasal 243 ayat 2). Haknya UPH dan uang pisah. Dua panggilan dan buktinya adalah titik yang paling sering diperiksa bila PHK dipersoalkan.
Pelanggaran dan surat peringatan (Pasal 244)
PHK karena pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB mensyaratkan pekerja sudah menerima SP1, SP2, dan SP3 secara berturut-turut. Hak yang diterima pekerja menurut Pasal 244 adalah pesangon dan UPMK dengan kelipatan 1 / 1. Pelanggaran berat atau mendesak tidak lagi muncul sebagai alasan PHK tersendiri dalam daftar Pasal 231, sehingga pelanggaran yang serius pun perlu dibuktikan dan ditempuh melalui prosedur di atas.
Risiko bagi pemberi kerja
- Pidana penjara 2 tahun bagi pemberi kerja yang tidak mempekerjakan kembali pekerja yang di-PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 294).
- Pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda kategori IV bagi pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayar pesangon, UPMK, atau UPH (Pasal 295).
- Gugatan PHI yang sudah didaftarkan sebelum 28 Oktober 2026 tetap diselesaikan dengan UU 13/2003 dan UU 6/2023 (Pasal 300), sehingga PHK yang diproses sebelum tanggal itu tidak otomatis tunduk pada alur baru.
Daftar periksa
Bagi perusahaan
- Dokumentasikan setiap langkah pencegahan PHK dalam Pasal 228 ayat (1) dan (2), termasuk pilihan yang dipertimbangkan dan alasan pilihan yang diambil.
- Undang pekerja ke bipartit secara tertulis dan buat risalah yang ditandatangani kedua pihak.
- Jangan menerbitkan surat PHK final sebelum ada kesepakatan tertulis atau penetapan berkekuatan hukum tetap.
- Untuk mangkir, simpan absensi, dua surat panggilan, bukti pengiriman, dan keterangan pekerja bila ada.
- Hitung hak sesuai alasan PHK, termasuk kelipatan yang baru (lihat panduan menghitung pesangon di bawah).
Bagi pekerja
- Minta alasan PHK dan surat pemanggilan secara tertulis, lalu simpan semua pesan dan dokumen.
- Hadiri bipartit dan minta risalahnya. Bipartit paling lama 30 hari kerja.
- Periksa apakah alasan PHK termasuk yang dilarang dalam Pasal 230.
- Bila dipanggil karena mangkir, serahkan keterangan tertulis dengan bukti sah paling lambat pada hari pertama masuk kerja.
- Jangan menandatangani perjanjian bersama sebelum hitungan hak Anda diperiksa.
Catatan sumber
Nomor pasal dan isinya dibaca dari salinan UU 27/2026 berbentuk PDF hasil pindai, sehingga perlu dicocokkan dengan naskah di JDIH sebelum dikutip dalam dokumen resmi. Peraturan pelaksana belum terbit, dan hukum acara penyelesaian perselisihan tetap mengikuti UU 2/2004 sampai ada perubahan.
Paket SOP PHK dan Pencegahan PHK (14 dokumen Word)
SOP pencegahan PHK, undangan dan risalah bipartit, panggilan mangkir I dan II, resign, skorsing, checklist larangan PHK, dan formulir hitung hak, disusun mengikuti UU 27/2026. Rp45.000.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (diundangkan 28 Oktober 2026, Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179): Pasal 228 sampai 231, 233, 235, 242 sampai 244, 294, 295, dan 300
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Artikel Terkait
- Cara Menghitung Pesangon Menurut UU 27/2026: Tabel Masa Kerja, Kelipatan per Alasan PHK, dan Contoh Hitungnya
- UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: Analisis Lengkap Perbedaan dengan UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja serta Dampaknya
- Contoh Surat Peringatan SP1, SP2, SP3: Template Siap Pakai dan Cara Mengisinya
- PHK terhadap Banyak Pekerja Sekaligus: Adakah Prosedur Khususnya?
Artikel ini berisi informasi hukum umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Peraturan dapat berubah, sehingga cocokkan dengan naskah resmi terbaru dan konsultasikan kasus nyata dengan penasihat hukum.
