Batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) direncanakan naik pada 2027, tetapi bukan pada 1 Januari. Itu inti pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada awal dan pertengahan November 2026. Besarannya belum ditetapkan, tanggal berlakunya belum ada, dan bentuk peraturannya belum disebut. Artikel ini merangkum apa yang sudah dinyatakan pemerintah, angka PTKP yang masih berlaku, seperti apa dampaknya pada PPh 21 bila PTKP naik, dan apa yang sebaiknya disiapkan HR dan pekerja sekarang.

Apa yang dinyatakan pemerintah

Pada 5 November 2026, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah berencana menaikkan PTKP pada 2027 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi, dengan tujuan meringankan beban PPh, menjaga daya beli, dan mendukung pertumbuhan. Ia menegaskan perubahan itu “tidak akan diberlakukan di Januari”, dan waktu berlaku setelahnya masih dikaji kabinet (pemberitaan DDTC News dan Kontan, 5 sampai 6 November 2026). Pada 13 November 2026 ia kembali menyatakan bahwa penyesuaian akan direalisasikan pada 2027 tetapi “tidak di 1 Januari”. Menurut CNBC Indonesia, rencananya PTKP disesuaikan dengan upah minimum, sementara Kementerian Keuangan masih mengkaji dampaknya pada penerimaan negara, APBN, dan daya beli.

Yang belum diketahui

  • Besaran baru. Belum ada angka resmi. Angka Rp120 juta yang muncul di sejumlah judul berita adalah usulan seorang ekonom, bukan keputusan pemerintah (Kontan).
  • Tanggal berlaku. Hanya diketahui bukan 1 Januari 2027.
  • Bentuk peraturan. Pemberitaan yang saya baca tidak menyebut apakah perubahan dilakukan lewat peraturan menteri keuangan atau instrumen lain. Menurut Kontan, pemerintah menetapkan besaran dan waktunya lalu berkonsultasi dengan DPR.
  • Pengaruh pada tabel TER. Belum ada aturan yang menyebut apakah tabel tarif efektif bulanan akan disesuaikan.

PTKP yang masih berlaku

Sebelum ada peraturan baru, perhitungan tetap memakai PTKP yang berlaku sekarang. Pemberitaan menyebut PTKP wajib pajak orang pribadi Rp54 juta per tahun, sekitar Rp4,5 juta per bulan, dan tidak berubah sejak 2016. Rinciannya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 sebagai berikut.

Status Keterangan PTKP setahun
TK/0 Tidak kawin, tanpa tanggungan Rp54.000.000
K/0 Kawin, tanpa tanggungan Rp58.500.000
K/1 Kawin, 1 tanggungan Rp63.000.000
K/2 Kawin, 2 tanggungan Rp67.500.000
K/3 Kawin, 3 tanggungan Rp72.000.000

Pola hitungnya: Rp54 juta untuk wajib pajak, ditambah Rp4,5 juta untuk status kawin, dan Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan, paling banyak tiga. Bila penghasilan istri digabung dengan suami, ditambah Rp54 juta. Pemberitaan yang saya baca hanya menyebut angka Rp54 juta, jadi rincian status lain perlu dicocokkan dengan naskah peraturan sebelum dipakai.

Dampak ke PPh 21 bila PTKP naik

PTKP mengurangi penghasilan neto setahun sebelum dikenai tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu 5 persen untuk penghasilan kena pajak sampai Rp60 juta dan 15 persen untuk lapisan Rp60 juta sampai Rp250 juta. Karena itu, kenaikan PTKP menurunkan pajak setahun sebesar kenaikannya dikali tarif lapisan yang menjadi batas atas penghasilan kena pajak. Contoh di bawah hanya ilustrasi dengan angka hipotetis, bukan prakiraan besaran resmi.

Misal PTKP naik (hipotetis) Pekerja di lapisan 5% Pekerja di lapisan 15%
Rp6.000.000 per tahun Rp300.000 lebih rendah Rp900.000 lebih rendah
Rp12.000.000 per tahun Rp600.000 lebih rendah Rp1.800.000 lebih rendah

Untuk pekerja yang penghasilan netonya hanya sedikit di atas PTKP lama, kenaikan itu bisa berarti tidak ada lagi pajak yang harus dibayar. Efek pastinya bergantung pada angka final dan tanggal berlakunya, termasuk apakah berlaku mulai masa pajak tertentu atau untuk seluruh tahun pajak.

Yang perlu disiapkan sekarang

Bagi HR dan payroll

  • Tetap memakai PTKP dan tarif efektif bulanan yang berlaku sampai ada peraturan baru yang resmi terbit. Jangan menerapkan angka usulan atau angka dari berita.
  • Pastikan data status PTKP pegawai per awal tahun sudah benar, karena status itu menentukan kategori tarif efektif bulanan.
  • Siapkan parameter PTKP di sistem payroll agar bisa diubah cepat begitu peraturan terbit, dan catat tanggal berlakunya.
  • Pantau apakah peraturan baru memuat ketentuan peralihan, misalnya penghitungan ulang pada masa pajak berikutnya atau pada PPh 21 masa terakhir.

Bagi pekerja dan wajib pajak orang pribadi

  • Jangan menunda pelaporan atau pembayaran pajak karena menunggu kenaikan PTKP. Selama belum ada ketentuan baru dan ketentuan peralihannya, yang dipakai adalah aturan yang berlaku sekarang.
  • Simpan slip gaji dan bukti potong setahun penuh, karena penyesuaian bila ada akan terlihat di SPT Tahunan.

Hitung PPh 21 dengan parameter yang bisa Anda cek

Paket Pajak Lengkap 2026: kalkulator Excel 18 sheet (PPh 21 metode TER, PPh 23, PPN, UMKM, kalender setoran, parameter tarif) plus 12 template dokumen pajak. Rp59.000.

Lihat Paket Pajak Lengkap →

Catatan sumber

Artikel ini disusun dari pemberitaan DDTC News, Kontan, CNBC Indonesia, dan FlazzTax per 5 sampai 13 November 2026, bukan dari naskah peraturan baru, karena peraturan baru belum terbit. Rincian PTKP per status mengikuti PMK 101/PMK.010/2016 dan perlu dicocokkan dengan naskahnya. Karena rencana ini masih dibahas, angka dan tanggalnya bisa berubah. Artikel akan perlu diperbarui saat pemerintah mengumumkan keputusan.

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan: Pasal 7 (PTKP) dan Pasal 17 (tarif)
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi

Artikel Terkait

Artikel ini berisi informasi umum dan bukan nasihat pajak untuk kasus tertentu. Contoh hitung memakai angka hipotetis. Peraturan dapat berubah, sehingga cocokkan dengan ketentuan terbaru dan konsultasikan kasus nyata dengan konsultan pajak.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram