Banyak pemilik usaha menyerahkan urusan pajaknya kepada orang lain: staf keuangan, kerabat yang paham pajak, atau konsultan yang membantu menjawab surat dari kantor pajak. Selama ini praktiknya relatif longgar. Sejak PMK 44 Tahun 2026 berlaku pada 6 Juli 2026, siapa yang boleh menjadi kuasa wajib pajak, bagaimana surat kuasanya dibuat, dan apa yang tidak boleh dilakukan kuasa diatur jauh lebih ketat. Peraturan ini menggantikan PMK 229/PMK.03/2014. Artikel ini merangkum isinya dari sudut pandang wajib pajak yang memberi kuasa dan pihak yang diberi kuasa.
1. Mengapa Aturan Kuasa Pajak Diganti
PMK 44/2026 berjudul tentang persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban kuasa. Menurut bahan sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak, peraturan ini disusun sebagai pelaksanaan Pasal 44E ayat (2) huruf e UU KUP sebagaimana diubah dengan UU 6 Tahun 2023, serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017. Dengan berlakunya PMK 44/2026, PMK 229/PMK.03/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 17).
2. Siapa yang Boleh Menjadi Kuasa
PMK 44/2026 membedakan tiga kelompok pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, masing-masing dengan cara membuktikan kemampuan yang berbeda.
- Konsultan Pajak, yaitu orang yang memiliki Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku, terdaftar dalam sistem DJP, dan tidak sedang dibekukan atau dicabut izinnya.
- Pihak lain di luar konsultan pajak dan keluarga, yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), terdaftar dalam sistem DJP, dan SKT-nya tidak dibekukan atau dicabut. SKT diterbitkan berdasarkan klasifikasi A, B, atau C dan mengikuti masa berlaku Surat Keterangan Kompetensi (SKK) dari BPPK.
- Keluarga, yaitu suami atau istri serta keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua. Keluarga tidak perlu memiliki kompetensi pajak, tetapi hubungan keluarga harus dibuktikan dengan dokumen pendukung seperti kartu keluarga atau surat pernyataan.
Untuk mantan pegawai Kementerian Keuangan, bahan sosialisasi DJP mencatat syarat tambahan: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat yang bersifat kecurangan, dan telah melewati masa tunggu 5 tahun sejak pensiun atau berhenti. Syarat rincinya berbeda antara pensiunan, pegawai yang mengundurkan diri, dan mantan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sehingga baca naskah resminya bila kuasa Anda berasal dari latar belakang ini.
3. Isi dan Bentuk Surat Kuasa Khusus
Pemberian kuasa dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus yang boleh dibuat secara elektronik maupun di atas kertas. Menurut bahan sosialisasi DJP, isi minimalnya meliputi nama, NPWP, dan tanda tangan pemberi kuasa; nama, NPWP, dan tanda tangan penerima kuasa; status kuasa; hak dan kewajiban perpajakan yang dikuasakan; serta masa berlaku surat kuasa. Meterai harus lunas, dan kuasa didaftarkan ke sistem DJP agar dapat diverifikasi.
Dua hal perlu dicatat. Pertama, satu surat kuasa hanya berlaku untuk satu orang kuasa dan hanya untuk hak atau kewajiban yang tertulis di dalamnya. Surat kuasa yang dirumuskan terlalu umum (“mengurus segala urusan pajak”) menjadi sulit dipertanggungjawabkan. Kedua, jangan lupa bahwa kuasa perlu diverifikasi terhadap izin atau SKT-nya di sistem DJP sebelum surat ditandatangani, bukan setelah ada masalah.
4. Kuasa Tidak Boleh Melimpahkan Kuasanya
Salah satu perubahan yang paling sering dibicarakan adalah larangan substitusi. Pasal 8 ayat (3) PMK 44/2026 melarang kuasa melimpahkan kuasa yang telah diterimanya kepada orang lain. Bagi kantor konsultan atau perusahaan yang biasa mengutus staf berbeda untuk setiap urusan, ini berarti penerima kuasa yang namanya tertulis di surat kuasalah yang bertanggung jawab.
Namun ada jalan keluar yang sah untuk urusan administratif. Pasal 13 mengatur surat penunjukan yang diberikan kuasa kepada pegawai atau orang lain, terbatas untuk menerima atau menyampaikan dokumen tertentu kepada dan dari DJP. Surat penunjukan ini bukan pelimpahan kuasa, jadi staf yang ditunjuk tidak boleh mewakili wajib pajak dalam pembahasan substansi, misalnya klarifikasi atau pemeriksaan.
5. Kewajiban dan Larangan bagi Kuasa
PMK 44/2026 membebankan empat kewajiban pokok kepada kuasa: mematuhi peraturan perpajakan, menjunjung integritas dan etika serta bersikap profesional, menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak, dan menjalankan peran sesuai klasifikasi izin atau SKT yang dimiliki. Kuasa juga dilarang menghalangi pelaksanaan ketentuan perpajakan, misalnya dengan memberikan petunjuk atau keterangan yang menyesatkan, menolak memberikan keterangan dalam pemeriksaan, atau tidak menyerahkan buku, catatan, dan dokumen yang diminta. Bagi wajib pajak, ini penting: perilaku kuasa yang dianggap menghalangi pemeriksaan dapat berdampak pada diri Anda sebagai pemberi kuasa, dan pada status izin kuasa itu sendiri.
6. Kapan Kuasa Berakhir
Menurut bahan sosialisasi DJP, kuasa berakhir apabila masa berlaku surat kuasa habis, wajib pajak mencabut pemberian kuasa dengan surat pencabutan, izin konsultan pajak atau SKT dibekukan atau dicabut, atau kuasa dipidana karena tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya. DJP kemudian menerbitkan pemberitahuan berakhirnya kuasa. Karena itu, memantau status izin kuasa Anda secara berkala adalah langkah pengendalian yang masuk akal, terutama untuk kuasa jangka panjang.
7. Masa Peralihan: Sampai 31 Desember 2026
Ketentuan peralihan memberi dua kelonggaran. Surat Kuasa Khusus yang sudah disampaikan ke DJP sebelum PMK 44/2026 berlaku tetap dapat digunakan sesuai isinya. Selain itu, sampai 31 Desember 2026 (Pasal 16 ayat (1)), orang yang bukan konsultan pajak tetapi memiliki sertifikat brevet pajak atau ijazah pendidikan formal bidang perpajakan minimal D-III dari perguruan tinggi terakreditasi A masih dapat ditunjuk sebagai kuasa. Penunjukan semacam ini dibuat di atas kertas dan dilampiri fotokopi sertifikat atau ijazahnya. Setelah tanggal itu, kuasa dari kelompok ini harus sudah memenuhi syarat kelompok yang berlaku, sehingga wajib pajak yang masih memakai kuasa berbasis brevet sebaiknya mulai menyiapkan penggantian atau pemenuhan SKT-nya sekarang.
8. Yang Sebaiknya Dilakukan Wajib Pajak Sekarang
Ada empat langkah praktis. Periksa siapa saja yang saat ini berstatus kuasa pajak atas nama usaha atau pribadi Anda, dan apakah kuasa itu terdaftar. Pastikan setiap surat kuasa menyebut hak dan kewajiban yang dikuasakan secara spesifik, lengkap dengan masa berlakunya. Jika memakai staf untuk menyerahkan dokumen, buat surat penunjukan terpisah dan jangan membiarkan mereka berbicara atas nama wajib pajak dalam pembahasan substansi. Terakhir, untuk kuasa dari kelompok brevet atau ijazah, tentukan rencana sebelum akhir 2026. Bagi yang butuh kerangka dokumen, Paket Pajak Lengkap 2026 menyertakan template surat kuasa khusus dan SOP kepatuhan yang bisa diedit, dengan catatan bahwa isinya harus disesuaikan dengan fakta dan kuasa yang Anda tunjuk.
Dasar Hukum
- PMK No. 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan (berlaku 6 Juli 2026) — Pasal 8 ayat (3) larangan melimpahkan kuasa, Pasal 13 surat penunjukan, Pasal 16 ayat (1) peralihan sampai 31 Desember 2026, Pasal 17 pencabutan PMK 229/PMK.03/2014.
- Pasal 44E ayat (2) huruf e UU KUP (sebagaimana diubah UU 6 Tahun 2023) — dasar kewenangan pengaturan kuasa di bidang perpajakan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 — putusan yang ditindaklanjuti dalam pengaturan kuasa pajak.
Artikel Terkait
- Pemeriksaan Pajak: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
- Sengketa Pajak: Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali
- Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak: Syarat, Cara Mengajukan, dan Fasilitas Baru PMK 71/2026
- SP2DK Menurut PMK 111/2025: Cara Menanggapi dan Perpanjangan Waktu 7 Hari
Ketentuan pajak sering berubah dan setiap kasus memiliki fakta yang berbeda. Rincian syarat per kelompok kuasa, termasuk klasifikasi A, B, dan C serta ketentuan untuk mantan pegawai Kementerian Keuangan, perlu dibaca langsung pada naskah resmi PMK 44/2026. Artikel ini bersifat informasi umum, disusun berdasarkan peraturan dan bahan sosialisasi yang tersedia per Oktober 2026, dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan konsultan pajak atau penasihat hukum.
Butuh bantuan menyusun surat kuasa pajak atau menilai apakah kuasa Anda memenuhi syarat? Konsultasikan dengan Rumah Hukum.
