Surat Tagihan Pajak (STP) datang karena SPT terlambat dilaporkan, pembayaran telat sehari dua hari, atau ada salah hitung yang baru ketahuan belakangan. Pokok pajaknya bisa dilunasi tanpa banyak drama, tetapi bunga, denda, dan kenaikan yang menempel di surat itu sering membuat wajib pajak terdiam. Padahal hukum pajak Indonesia sejak lama memberi jalan untuk meminta sanksi administrasi dikurangi atau dihapus. Mulai 2 Oktober 2026, jalan itu bertambah satu lagi lewat PMK 71 Tahun 2026. Artikel ini menjelaskan keduanya: jalur yang selama ini ada, fasilitas barunya, syaratnya, dan kesalahan yang paling sering membuat permohonan ditolak.

1. Sanksi Administrasi Pajak Bukan Vonis yang Tidak Bisa Ditawar

Sanksi administrasi dalam perpajakan berbentuk bunga, denda, dan kenaikan yang dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau STP. Sifatnya administratif: tujuannya mendorong kepatuhan, bukan menghukum seperti pidana. Karena itu, undang-undang memberi Direktur Jenderal Pajak kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi tersebut dalam keadaan tertentu. Dasarnya adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang kemudian dirinci dalam PMK 118 Tahun 2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Perlu dipahami sejak awal bahwa kewenangan ini bersifat “dapat”: tidak ada penghapusan otomatis, dan wajib pajak harus mengajukan permohonan sendiri.

2. Jalur Reguler: Kekhilafan atau Bukan Kesalahan Wajib Pajak

Jalur yang sudah lama dikenal mensyaratkan bahwa sanksi muncul karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Berdasarkan penjelasan yang dimuat DDTCNews atas PMK 118/2024, keadaan yang dapat dijadikan alasan antara lain:

  • sanksi tersebut baru pertama kali diterbitkan untuk wajib pajak yang bersangkutan;
  • sanksi timbul karena perubahan peraturan perpajakan, dalam jangka 6 bulan sejak ketentuan baru berlaku;
  • sanksi timbul karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak sendiri;
  • sanksi timbul akibat keadaan yang disebabkan pihak ketiga, bukan kesalahan wajib pajak;
  • bencana alam, nonalam, atau sosial yang berdampak pada wajib pajak atau objek PBB;
  • gangguan jaringan sistem elektronik yang menghambat pelaksanaan hak atau kewajiban perpajakan;
  • sanksi timbul dari pelaksanaan kesepakatan harga transfer;
  • kesulitan keuangan, dengan kriteria yang berbeda untuk tiap jenis wajib pajak.

Alasan “pertama kali kena sanksi” sering menjadi pintu masuk yang paling realistis bagi wajib pajak orang pribadi dan UMKM, tetapi tetap harus dibuktikan lewat data, bukan sekadar pengakuan.

3. Fasilitas Baru: Pasal 27A PMK 71/2026

PMK 71 Tahun 2026 ditetapkan pada 29 September 2026 dan berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober 2026. Peraturan ini mengubah PMK 118/2024 dan menyisipkan Pasal 27A. Berdasarkan ulasan Pajakku atas peraturan tersebut, ketentuan baru ini memberi ruang bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi, dan mengurangi denda administrasi PBB, dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Fasilitas ini mencakup SKP, STP, SKP PBB, dan STP PBB, dengan syarat permohonannya memenuhi ketentuan Pasal 23 PMK 118/2024.

Dua hal membuat fasilitas ini layak dicatat. Pertama, batas waktunya tegas: permohonan berdasarkan Pasal 27A harus diajukan paling lama dua tahun sejak PMK 71/2026 berlaku, yaitu sekitar 2 Oktober 2028. Kedua, fasilitas ini menyasar dokumen yang sudah terbit, jadi wajib pajak yang menyimpan STP lama dan belum sempat mengurusnya sekarang punya alasan untuk membukanya kembali. Namun, jangan berasumsi semua sanksi otomatis lolos. Sumber sekunder mencatat adanya pengecualian untuk STP tertentu yang terbit berdasarkan Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) UU KUP, dan ketentuan rinci Pasal 27A sebaiknya dibaca langsung pada naskah resminya sebelum permohonan diajukan.

4. Syarat Permohonan yang Harus Dipenuhi

Terlepas dari jalur yang dipilih, permohonan harus memenuhi syarat formal yang sama. Menurut ringkasan DJP dan ulasan atas PMK 118/2024 serta PMK 71/2026, syarat pentingnya adalah:

  • diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, memuat jumlah sanksi menurut wajib pajak beserta alasannya;
  • satu permohonan hanya untuk satu SKP, STP, SKP PBB, atau STP PBB;
  • ditandatangani wajib pajak, wakilnya, atau kuasanya;
  • pajak yang kurang atau tidak dibayar, yang menjadi dasar sanksi, sudah dilunasi;
  • diajukan sebelum ada permohonan lelang barang sitaan atau pemindahbukuan barang sitaan;
  • untuk fasilitas Pasal 27A, mengikuti format pada lampiran PMK 71/2026.

Soal pembayaran, urutannya penting. Pembayaran yang dilakukan diperhitungkan lebih dahulu terhadap pokok pajak, baru sisanya terhadap sanksi. Akibatnya, yang bisa dikurangkan atau dihapuskan hanyalah sanksi yang masih tersisa dan belum dibayar. Wajib pajak yang sudah telanjur membayar lunas bunga dan denda tidak bisa meminta pengembalian lewat jalur ini.

5. Cara Mengajukan Lewat Coretax

Pengajuan dilakukan secara elektronik. Berdasarkan panduan DDTCNews, jalurnya melalui portal wajib pajak di Coretax: masuk ke Layanan Wajib Pajak, pilih Layanan Administrasi, lalu Buat Permohonan Layanan Administrasi, dengan sublayanan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif. Unggah surat permohonan beserta bukti pendukung alasan yang diajukan, misalnya bukti pelunasan pokok, bukti gangguan sistem, atau dokumen kesulitan keuangan. Tampilan menu dapat berubah seiring pembaruan Coretax, jadi periksa nama menu terbaru saat mengajukan.

6. Berapa Lama Prosesnya dan Apakah Bisa Diulang

Menurut informasi di laman DJP, permohonan diproses paling lama 6 bulan sejak diterima lengkap. Laman yang sama menyebut bahwa permohonan dapat diajukan paling banyak dua kali, dengan permohonan kedua diajukan paling lama 3 bulan sejak surat keputusan atas permohonan pertama dikirim, kecuali ada keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Karena aturan pelaksanaannya sudah beberapa kali berganti, anggap angka-angka ini sebagai pegangan awal dan cocokkan dengan teks PMK yang berlaku saat Anda mengajukan.

Satu hal yang sering terlewat: permohonan pengurangan sanksi tidak boleh bertabrakan dengan upaya hukum lain atas surat yang sama. Kalau Anda sedang mengajukan keberatan atas SKP yang sama, permohonan ini umumnya baru bisa dipertimbangkan setelah keberatan dicabut atau tidak dipertimbangkan. Pelajari dulu strateginya di artikel kami tentang sengketa pajak sebelum memilih jalur.

7. Kesalahan yang Paling Sering Membuat Permohonan Ditolak

Dari pola yang umum terjadi, ada beberapa kesalahan yang mudah dihindari. Wajib pajak mengajukan sebelum pokok pajak dilunasi, padahal pelunasan pokok adalah syarat dasar. Satu surat permohonan dipakai untuk beberapa STP sekaligus, padahal aturan menghendaki satu permohonan per surat. Alasan yang ditulis terlalu umum, seperti “tidak sengaja terlambat”, tanpa bukti yang menunjukkan apakah kondisinya termasuk salah satu alasan yang diakui. Terakhir, permohonan terlambat diajukan sampai barang sitaan sudah dimohonkan lelang. Menyiapkan kronologi singkat, bukti pelunasan, dan lampiran pendukung sejak awal biasanya jauh lebih menentukan daripada panjang surat permohonannya.

8. Menyiapkan Perhitungan dan Dokumennya

Sebelum mengajukan, hitung dulu berapa sanksi yang tersisa setelah pembayaran diperhitungkan ke pokok, lalu tentukan alasan yang paling kuat dan buktinya. Bagi yang ingin merapikan perhitungan sanksi dan menyiapkan surat dalam format yang siap diedit, Paket Pajak Lengkap 2026 memuat kalkulator sanksi di dalam workbook Excel-nya beserta template surat keberatan dan tanggapan SP2DK, dengan aturan yang diperiksa sampai Oktober 2026. Tetap perlu dicatat bahwa template hanya kerangka: fakta dan alasan harus Anda sesuaikan dengan kasus masing-masing.

Dasar Hukum

  • Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP — kewenangan Direktur Jenderal Pajak mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak.
  • PMK No. 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan — syarat dan tata cara permohonan, termasuk Pasal 23 dan Pasal 27.
  • PMK No. 71 Tahun 2026 (berlaku 2 Oktober 2026) — mengubah PMK 118/2024 dan menyisipkan Pasal 27A tentang fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi dengan batas pengajuan dua tahun sejak berlaku.

Artikel Terkait

Ketentuan pajak sering berubah dan setiap kasus memiliki fakta yang berbeda, termasuk apakah suatu sanksi termasuk yang dikecualikan dari fasilitas. Artikel ini bersifat informasi umum, disusun berdasarkan peraturan dan ulasan yang tersedia per Oktober 2026, dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan konsultan pajak atau penasihat hukum untuk kasus yang spesifik.

Butuh bantuan menilai apakah sanksi pada STP atau SKP Anda bisa diajukan pengurangan atau penghapusan? Konsultasikan dengan Rumah Hukum.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram