Surat dari kantor pajak yang meminta penjelasan atas data Anda, dikenal sebagai SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan), sering membuat pelaku usaha panik. Wajar, sebab surat itu biasanya menyebut angka yang menurut DJP tidak cocok dengan SPT. Namun SP2DK bukan pemeriksaan dan bukan ketetapan pajak. Ia adalah bagian dari kegiatan pengawasan, dan sejak 1 Januari 2026 tata caranya diatur dalam PMK 111 Tahun 2025. Artikel ini menjelaskan apa itu SP2DK, berapa lama waktu menanggapi, bagaimana memperpanjangnya, dan apa yang sebaiknya disiapkan.
1. SP2DK dalam Kerangka Pengawasan PMK 111/2025
Menurut ulasan Ortax atas PMK 111/2025, pengawasan didefinisikan sebagai kegiatan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan, dan sasarannya tidak hanya wajib pajak terdaftar tetapi juga yang belum terdaftar. Pasal 4 ayat (1) memberi Direktur Jenderal Pajak sepuluh jenis kegiatan pengawasan, di antaranya meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan (inilah SP2DK), melakukan pembahasan, mengundang wajib pajak datang ke kantor secara luring atau daring, kunjungan, imbauan, teguran, serta meminta dokumen harga transfer. Dengan kata lain, SP2DK hanyalah satu dari beberapa alat, dan biasanya merupakan langkah awal. Sebelumnya, tata cara SP2DK mengacu pada SE-05/PJ/2022 yang kini digantikan kerangka PMK ini.
2. Berapa Lama Waktu Menanggapi
Wajib pajak diberi waktu paling lama 14 hari untuk menyampaikan penjelasan. Ulasan Pajakku menyebut hitungan 14 hari kalender, dihitung sejak peristiwa paling awal di antara penerbitan melalui Coretax, pengiriman ke email terdaftar, atau bukti pengiriman pos, ekspedisi, atau penyerahan langsung. Karena sumber yang saya telaah adalah ulasan dan bukan naskah PMK, cocokkan cara menghitung hari dengan teks resmi sebelum Anda mengandalkan tenggat sampai hari terakhir.
Ketentuan yang sama berlaku bagi wajib pajak yang belum terdaftar. Menurut ulasan Ortax, Pasal 16 ayat (2) memberi mereka waktu tanggapan paling lama 14 hari pula, dengan kemungkinan perpanjangan.
3. Perpanjangan Waktu Hingga 7 Hari
PMK 111/2025 memungkinkan perpanjangan waktu tanggapan paling lama 7 hari kalender (diatur dalam Pasal 6). Syaratnya jelas: wajib pajak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPP yang menerbitkan SP2DK, dan pemberitahuan itu harus diterima KPP sebelum batas waktu tanggapan berakhir. Kata “diterima” penting. Surat yang baru dikirim pada hari terakhir tetapi tiba setelah tenggat berisiko dianggap terlambat. Kirimlah dengan bukti terima, atau gunakan saluran elektronik yang menghasilkan tanda terima, jauh sebelum hari terakhir.
4. Bentuk Tanggapan yang Sah
Menurut Pajakku, Pasal 10 ayat (1) menyebut tanggapan dapat berupa pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian penjelasan atas kewajiban perpajakan disertai data pendukung, atau keduanya. Poin yang sering terlewat: menanggapi SP2DK tidak selalu berarti langsung membayar. Jika Anda yakin data DJP tidak tepat, Anda dapat menjelaskan dengan bukti, misalnya selisih akibat transaksi yang bukan objek pajak, perbedaan waktu pengakuan, penjualan yang dipungut final oleh pihak lain, atau transaksi yang sebenarnya pinjaman. Kalau penjelasan Anda ternyata menunjukkan ada kewajiban yang belum dipenuhi, pembetulan SPT atau pembayaran sukarela sebelum ada tindakan lanjutan umumnya lebih menguntungkan daripada menunggu ketetapan.
5. Apa yang Terjadi Setelah Anda Menanggapi
Setelah DJP meneliti tanggapan, tindak lanjutnya dapat berupa pembahasan, undangan hadir ke kantor, kunjungan ke tempat usaha, atau pengawasan lain. Hasil imbauan yang disebut dalam ulasan Pajakku antara lain penutupan kasus, penetapan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, pemutakhiran data secara jabatan, pengukuhan sebagai PKP, perubahan layanan perpajakan, atau pembatasan layanan publik tertentu. Perhatikan bahwa daftar ini tidak otomatis berarti pemeriksaan; namun ulasan yang saya baca juga tidak menjelaskan eksplisit konsekuensi bila SP2DK diabaikan. Karena itu jangan menganggap diam sebagai pilihan aman. Sikap diam hanya menghilangkan kesempatan Anda menjelaskan lebih awal.
6. Langkah Praktis Menyiapkan Tanggapan
- Catat tanggal terima surat dari semua saluran (Coretax, email, pos) dan hitung mundur batas 14 hari sejak peristiwa paling awal.
- Cocokkan angka DJP dengan pembukuan Anda: omzet, faktur pajak, bukti potong, dan mutasi rekening. Buat tabel rekonsiliasi per masa pajak.
- Kumpulkan bukti pendukung untuk setiap selisih, bukan hanya penjelasan naratif.
- Tentukan sikap: menjelaskan bahwa data DJP tidak tepat, atau mengakui kekurangan dan melakukan pembetulan.
- Gunakan kuasa yang memenuhi syarat bila Anda menyerahkan penanganan kepada orang lain (lihat artikel kami tentang kuasa wajib pajak berdasarkan PMK 44/2026).
- Ajukan perpanjangan lebih awal bila bukti belum lengkap, jangan menunggu hari terakhir.
7. Template untuk Menjawab SP2DK
Bagi yang butuh kerangka surat tanggapan dan tabel rekonsiliasi, Paket Pajak Lengkap 2026 menyertakan template tanggapan SP2DK, surat kuasa khusus, dan checklist SPT dalam format Word yang bisa diedit. Isinya hanya kerangka: penjelasan, angka, dan bukti tetap harus Anda sesuaikan dengan kasus masing-masing.
Dasar Hukum
- PMK No. 111 Tahun 2025 tentang pengawasan wajib pajak (berlaku 1 Januari 2026) — Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) tentang ruang lingkup dan kegiatan pengawasan, Pasal 6 tentang perpanjangan waktu tanggapan, Pasal 10 ayat (1) tentang bentuk tanggapan, Pasal 16 ayat (2) tentang wajib pajak belum terdaftar.
- SE-05/PJ/2022 tentang pengawasan wajib pajak — pedoman sebelumnya yang menjadi latar PMK 111/2025.
Artikel Terkait
- Pemeriksaan Pajak: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
- Kuasa Wajib Pajak Menurut PMK 44/2026: Siapa yang Boleh Mewakili dan Apa yang Berubah
- Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak: Syarat, Cara Mengajukan, dan Fasilitas Baru PMK 71/2026
- Pembetulan SPT: Syarat, Batas Waktu, Bunga, dan Keringanan KEP-239/PJ/2026
Ketentuan pajak sering berubah dan setiap kasus memiliki fakta yang berbeda. Rincian PMK 111/2025, termasuk cara menghitung hari dan nomor ayat, perlu dibaca langsung pada naskah resminya. Artikel ini bersifat informasi umum, disusun berdasarkan peraturan dan ulasan yang tersedia per Oktober 2026, dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan konsultan pajak atau penasihat hukum.
Menerima SP2DK dan bingung menyusun tanggapannya? Konsultasikan dengan Rumah Hukum.
