Faktur Pajak: Syarat Sah, Faktur Fiktif, dan Risiko Hukum bagi Penerbit/Penerima

Seorang pemilik usaha distribusi barang elektronik terkejut ketika hasil pemeriksaan pajak menyatakan bahwa sebagian besar Pajak Masukan yang selama ini ia kreditkan ternyata tidak dapat diakui, karena faktur pajak dari salah satu pemasoknya berasal dari perusahaan yang belakangan diketahui tidak pernah benar-benar melakukan penyerahan barang. Ia sendiri mengaku tidak tahu-menahu soal transaksi fiktif di balik faktur tersebut, namun tetap harus menanggung koreksi pajak, sanksi bunga, dan proses pemeriksaan yang panjang. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa faktur pajak bukan sekadar dokumen administratif biasa, melainkan instrumen hukum yang menentukan hak dan kewajiban perpajakan, sekaligus menyimpan risiko serius apabila tidak diterbitkan atau digunakan dengan benar.

Fungsi Faktur Pajak dalam Sistem PPN

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai, faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak. Faktur ini menjadi jembatan antara pihak penjual yang wajib memungut PPN dan pihak pembeli yang berhak mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian tersebut, sepanjang barang atau jasa yang dibeli berkaitan dengan kegiatan usahanya. Karena mekanisme kredit pajak inilah faktur pajak menempati posisi sentral dalam administrasi PPN, sebab kesalahan atau ketidaksesuaian pada faktur dapat berdampak langsung pada besarnya PPN yang harus disetor maupun yang dapat dikreditkan, sehingga keakuratan dan keabsahan faktur menjadi perhatian utama baik bagi pelaku usaha maupun otoritas pajak.

Syarat Formal dan Material Faktur Pajak yang Sah

Suatu faktur pajak baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi dua jenis persyaratan sekaligus, yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal berkaitan dengan kelengkapan unsur yang wajib tercantum dalam faktur, seperti nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak penjual dan pembeli, jenis barang atau jasa, harga jual atau penggantian, potongan harga, PPN yang dipungut, serta kode dan nomor seri faktur pajak yang diterbitkan melalui sistem resmi Direktorat Jenderal Pajak. Sejak berlakunya sistem administrasi perpajakan terpadu atau Coretax mulai awal tahun 2025, proses penerbitan faktur pajak elektronik dilakukan melalui sistem tersebut, namun ketentuan mengenai format dan elemen wajib faktur pajak tetap merujuk pada aturan teknis yang mengatur tata cara pembuatan faktur pajak elektronik. Sementara itu, syarat material menyangkut kesesuaian antara faktur dengan keadaan yang sebenarnya, artinya faktur pajak harus diterbitkan berdasarkan transaksi penyerahan barang atau jasa yang benar-benar terjadi, bukan sekadar dokumen kosong tanpa transaksi riil di baliknya. Faktur yang secara formal tampak lengkap namun tidak didukung transaksi sebenarnya tetap dianggap tidak sah dan berisiko dibatalkan pengkreditannya.

Faktur Pajak di Era Coretax

Perubahan sistem administrasi perpajakan melalui Coretax membawa sejumlah penyesuaian teknis dalam proses penerbitan dan validasi faktur pajak, termasuk mekanisme tanda tangan elektronik dan integrasi data secara langsung dengan sistem pelaporan SPT Masa PPN. Meski demikian, prinsip dasar mengenai kapan faktur pajak harus diterbitkan tidak berubah, yaitu pada saat penyerahan barang atau jasa kena pajak, saat pembayaran diterima jika pembayaran mendahului penyerahan, atau pada saat lain yang ditentukan sesuai jenis transaksinya. Keterlambatan penerbitan faktur pajak dari batas waktu yang ditentukan tetap dapat dikenai sanksi administratif, sehingga pelaku usaha perlu memastikan sistem pencatatan transaksinya selaras dengan kewajiban penerbitan faktur tepat waktu, terutama pada masa transisi penggunaan sistem baru yang masih terus disempurnakan oleh otoritas pajak.

Apa Itu Faktur Pajak Fiktif dan Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya

Istilah faktur pajak fiktif merujuk pada faktur yang diterbitkan tanpa didasari transaksi penyerahan barang atau jasa yang sesungguhnya. Praktik ini biasanya dilakukan oleh pihak yang sengaja mendirikan atau memanfaatkan badan usaha semata-mata untuk menerbitkan faktur pajak yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak lain, dengan tujuan agar pembeli faktur dapat mengkreditkan Pajak Masukan secara tidak sah sehingga mengurangi PPN yang seharusnya disetor. Selain faktur yang sepenuhnya fiktif, terdapat pula kategori faktur yang diterbitkan oleh pihak yang belum atau tidak lagi berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang secara hukum juga dianggap tidak berdasarkan transaksi sebenarnya karena pihak penerbit tidak memiliki kewenangan untuk memungut PPN. Kedua bentuk penyalahgunaan ini merupakan sasaran utama pengawasan otoritas pajak karena berpotensi merugikan penerimaan negara dalam jumlah besar.

Sanksi Administratif bagi Penerbit dan Penerima

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak menerbitkan faktur pajak, terlambat menerbitkannya, atau menerbitkan faktur yang tidak lengkap sesuai ketentuan, sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan sebesar persentase tertentu dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai ketentuan dalam undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sementara itu, bagi pihak yang menerima dan menggunakan faktur pajak yang ternyata tidak sah untuk mengkreditkan Pajak Masukan, Pajak Masukan tersebut akan dikoreksi dan tidak dapat diakui, sehingga pembeli harus melunasi kembali PPN yang sebelumnya telah dikreditkan, ditambah sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran akibat koreksi tersebut. Risiko ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam memilih rekan transaksi, karena kelalaian melakukan pengecekan atas status Pengusaha Kena Pajak dan kewajaran transaksi lawan bisnis dapat berujung pada kerugian finansial yang signifikan, meski pembeli tidak terlibat langsung dalam penerbitan faktur fiktif tersebut.

Ancaman Pidana bagi Penerbit Faktur Fiktif

Selain sanksi administratif, penerbitan atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan, bukti pemungutan, atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya termasuk perbuatan yang diancam sanksi pidana. Ketentuan ini menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun, disertai denda paling sedikit dua kali dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemotongan, bukti pemungutan, atau bukti setoran pajak yang diterbitkan atau digunakan secara tidak sah. Ancaman pidana ini tidak hanya menyasar pihak yang secara langsung menerbitkan faktur fiktif, tetapi juga dapat menjerat pihak yang turut serta, menganjurkan, atau membantu terjadinya penerbitan maupun penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, sehingga cakupan pertanggungjawabannya cukup luas dan patut diwaspadai oleh semua pihak yang terlibat dalam rantai transaksi bisnis.

Dasar Hukum

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021), khususnya Pasal 14 dan Pasal 39A
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan beserta perubahannya