Banyak perusahaan dan serikat pekerja baru menyadari betapa panjang proses membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ketika naskah lama hampir habis masa berlakunya. Padahal PKB bukan sekadar dokumen yang ditandatangani di ujung perundingan. Ada syarat siapa yang berhak berunding, urutan administrasi sebelum meja perundingan dibuka, aturan tentang isi naskah, sampai kewajiban mendaftarkan dan menyosialisasikannya. Panduan ini menyusun seluruh rangkaian itu dalam sepuluh langkah berurutan, dari persiapan awal hingga PKB berjalan, lengkap dengan pasal yang menjadi pegangannya.

1. Dua Lapis Aturan yang Menjadi Pegangan

Pembuatan PKB diatur pada dua lapis. Lapis pertama adalah Pasal 116 sampai Pasal 135 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menentukan siapa pembuat PKB, syarat keterwakilan serikat, masa berlaku, isi minimum, dan kewajiban pendaftaran. Lapis kedua adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, yang mengatur prosedurnya secara rinci, mulai dari tata tertib perundingan sampai penerbitan surat keputusan pendaftaran. Bagian PKB dalam UU Ketenagakerjaan tidak diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sehingga kerangka prosedurnya tetap sama. Perubahan Cipta Kerja lebih terasa pada isi PKB, misalnya soal PKWT, alih daya, dan pesangon, yang harus disesuaikan dengan PP Nomor 35 Tahun 2021.

Satu catatan perkembangan regulasi perlu dibaca sejak awal. Pada 6 Oktober 2026 DPR mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang, menurut pemberitaan, terdiri atas 23 bab dan 313 pasal dan baru berlaku sekitar satu tahun setelah diundangkan. Nomor undang-undang dan naskah resminya belum dapat dipastikan pada saat artikel ini ditulis, sehingga ketentuan PKB di dalamnya belum dapat dinilai. Selama masa transisi, pedoman yang dipakai tetap UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di bawah.

2. Langkah 1: Pastikan Serikat Pekerja Sudah Tercatat

PKB hanya dapat dibuat oleh serikat pekerja atau serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003. Pencatatan dimulai dari pemberitahuan tertulis serikat kepada instansi ketenagakerjaan setempat sesuai Pasal 18 UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan instansi wajib menerbitkan nomor bukti pencatatan dalam waktu 21 hari kerja sejak pemberitahuan diterima menurut Pasal 20. Nomor bukti pencatatan inilah yang nantinya dicantumkan di naskah PKB, karena Pasal 24 Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 mewajibkan identitas serikat beserta nomor dan tanggal pencatatannya dimuat dalam PKB. Serikat yang belum tercatat tidak dapat menjadi pihak PKB, sehingga langkah ini harus beres sebelum permintaan perundingan dikirim.

3. Langkah 2: Tentukan Serikat yang Berhak Berunding

Jika di perusahaan hanya ada satu serikat pekerja, serikat itu dapat langsung berunding apabila anggotanya lebih dari 50 persen dari seluruh pekerja, menurut Pasal 119 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003. Bila jumlah anggotanya belum mencapai angka tersebut, serikat tetap dapat berunding setelah memperoleh dukungan lebih dari 50 persen pekerja melalui pemungutan suara, dan apabila pemungutan suara tidak berhasil, permohonan baru dapat diulang setelah enam bulan sejak pemungutan suara (Pasal 119 ayat 2 dan 3). Anggota dibuktikan dengan kartu tanda anggota menurut Pasal 121.

Jika terdapat lebih dari satu serikat, Pasal 120 menentukan bahwa serikat dengan anggota lebih dari 50 persen yang berunding. Apabila tidak ada yang mencapai angka itu, serikat-serikat dapat bergabung untuk melampauinya, atau membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota. Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 merinci bahwa pengusaha dapat meminta verifikasi keanggotaan yang harus selesai paling lama 30 hari kerja, bahwa panitia pemungutan suara mengumumkan hasil dalam 30 hari sejak dibentuk, dan bahwa dalam skema banyak serikat paling banyak tiga serikat dengan anggota minimal 10 persen yang dapat mewakili (Pasal 18 sampai 20). Pembahasan lengkap mekanisme ini ada pada artikel tentang PKB dengan lebih dari satu serikat pekerja yang ditautkan di bagian akhir.

4. Langkah 3: Ajukan Permintaan Perundingan Secara Tertulis

Perundingan dimulai dengan surat permintaan tertulis dari serikat yang tercatat dan memenuhi syarat keterwakilan. Pasal 17 Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 mewajibkan pengusaha melayani permintaan tersebut. Untuk pembaruan PKB, Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 membuka ruang perundingan paling cepat tiga bulan sebelum PKB yang berjalan berakhir, sehingga surat permintaan sebaiknya dikirim tepat pada awal jendela itu. Menyimpan bukti pengiriman dan tanda terima surat penting, karena dokumen inilah yang kelak membuktikan bahwa pihak yang meminta perundingan sudah beritikad baik jika perundingan akhirnya buntu.

5. Langkah 4: Bentuk Tim Perunding dan Sepakati Tata Tertib

Setiap pihak menunjuk tim perunding dengan kuasa penuh, paling banyak sembilan orang, dan perunding dari serikat harus masih terikat hubungan kerja di perusahaan (Pasal 22 Permenaker Nomor 28 Tahun 2014). Sebelum membahas isi, kedua tim menyepakati tata tertib perundingan yang isi minimumnya diatur Pasal 21 (diuraikan satu per satu di bawah). Perundingan dapat dilakukan di kantor perusahaan, kantor serikat, atau tempat lain yang disepakati, dan biayanya ditanggung pengusaha kecuali ditentukan lain (Pasal 23). Tata tertib yang disusun rapi akan mencegah perdebatan tentang prosedur di tengah jalan, terutama soal kuorum dan jadwal.

Isi tata tertib perundingan: sembilan hal wajib dan cara mengisinya

Pasal 21 Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 menyebut sembilan hal yang sekurang-kurangnya harus ada dalam tata tertib. Uraian berikut menjelaskan makna tiap butir dan hal praktis yang sebaiknya ditegaskan agar tidak menjadi sumber sengketa di tengah perundingan.

  1. Tujuan pembuatan tata tertib. Tegaskan bahwa perundingan bertujuan menghasilkan PKB (baru atau pembaruan) melalui musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik, dan bahwa tata tertib mengikat kedua tim sejak ditandatangani.
  2. Susunan tim perunding. Cantumkan nama dan jabatan tiap anggota, maksimal sembilan orang per pihak dengan kuasa penuh (Pasal 22), serta lampirkan surat kuasa atau penunjukan. Atur juga cara mengganti anggota tim di tengah jalan dan apakah pendamping atau penasihat hukum boleh hadir. Perunding dari serikat harus masih berstatus pekerja di perusahaan tersebut.
  3. Lama masa perundingan. Tetapkan jangka waktu keseluruhan dan jadwal sesi (hari, jam, frekuensi). Untuk pembaruan PKB, hitung mundur dari tanggal berakhirnya PKB berjalan supaya perundingan tidak molor melewati masa berlakunya.
  4. Materi perundingan. Susun daftar pokok bahasan yang disepakati kedua pihak, misalnya hubungan kerja, pengupahan, waktu kerja, K3, disiplin, PHK, dan hak serikat. Tegaskan bahwa usulan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 124 UU Nomor 13 Tahun 2003) dan bahwa materi di luar daftar hanya dibahas bila kedua tim sepakat menambahnya.
  5. Tempat perundingan. Pilih kantor perusahaan, kantor serikat, atau tempat lain yang disepakati (Pasal 23). Bila dilakukan bergantian atau daring, tulis aturannya secara eksplisit.
  6. Tata cara perundingan. Atur agenda dan penyampaian draf sebelum sesi, urutan pembahasan (misalnya pasal demi pasal), siapa yang memimpin sidang, cara pengambilan keputusan secara musyawarah, serta kewajiban membuat risalah atau notulen tiap sesi yang ditandatangani kedua pihak. Risalah ini penting karena menjadi bukti jalannya perundingan jika kelak buntu dan dibawa ke tahap penyelesaian perselisihan.
  7. Cara penyelesaian bila terjadi kebuntuan. Tulis langkah bertahap: pertemuan lanjutan antar pimpinan atau jeda waktu terlebih dahulu, lalu penjadwalan ulang perundingan paling lama 30 hari, dan bila tetap tidak ada kesepakatan, pembuatan pernyataan tertulis yang memuat materi yang belum disepakati, posisi masing-masing pihak, dan upaya yang telah ditempuh (Pasal 25). Setelah itu penyelesaian mengikuti UU Nomor 2 Tahun 2004.
  8. Sahnya perundingan. Tentukan syarat sah sesi dan hasilnya: batas minimal kehadiran anggota tim (kuorum) dari kedua pihak, perunding yang hadir berkuasa penuh, dan kesepakatan baru dianggap final bila dituangkan tertulis serta ditandatangani kedua tim. Hindari ketentuan kuorum yang memungkinkan satu pihak menghentikan perundingan hanya dengan tidak hadir.
  9. Biaya perundingan. Pasal 23 menetapkan biaya menjadi beban pengusaha kecuali disepakati lain. Rinci komponennya (ruang, konsumsi, penggandaan dokumen) dan pertegas apakah waktu perundingan perunding serikat dihitung sebagai waktu kerja, supaya tidak muncul keberatan administratif kemudian.

Selain sembilan butir minimum itu, praktik yang baik biasanya menambahkan beberapa klausul pelengkap, antara lain kerahasiaan draf dan tanggapan selama perundingan, cara dan batas komunikasi ke anggota serta media, kewajiban kedua pihak tidak mengambil tindakan sepihak yang merusak suasana perundingan, status PKB lama selama perundingan berlangsung (merujuk Pasal 29 ayat (3) Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 dan Pasal 123 UU Nomor 13 Tahun 2003, lihat catatan perbedaannya pada artikel tentang perundingan PKB buntu), serta cara mengubah tata tertib itu sendiri. Tata tertib sebaiknya ditandatangani seluruh anggota tim di awal, dan salinannya disimpan oleh kedua pihak sebagai lampiran bukti itikad baik.

6. Langkah 5: Siapkan Draf Usulan dan Bahan Pendukung

Kedua pihak sebaiknya menyiapkan naskah usulan pasal demi pasal sebelum pertemuan pertama, bukan membahasnya secara lisan. Materi yang lazim dibahas mencakup hubungan kerja dan status pekerja, waktu kerja dan lembur, pengupahan dan tunjangan, cuti, keselamatan dan kesehatan kerja, tata tertib dan sanksi disiplin, pemutusan hubungan kerja dan pesangon, hak serta fasilitas serikat, dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Batasan utamanya ada pada Pasal 124 ayat (2) dan (3) UU Nomor 13 Tahun 2003, yaitu isi PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang bertentangan batal demi hukum sehingga yang berlaku adalah ketentuan undang-undang. Artinya, PKB boleh memberi hak yang lebih baik daripada standar minimum, tetapi tidak boleh di bawahnya. Data pendukung seperti struktur dan skala upah, kemampuan perusahaan, dan perbandingan dengan PKB lama membuat perundingan lebih terarah.

7. Langkah 6: Jalankan Perundingan dengan Itikad Baik

Perundingan dilakukan atas dasar itikad baik dan kemauan bebas, secara musyawarah untuk mufakat (Pasal 14 Permenaker Nomor 28 Tahun 2014; Pasal 116 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003). Dalam praktik, ukuran itikad baik terlihat dari kehadiran tim yang berkuasa penuh, kesediaan menjawab usulan lawan, dan ketaatan pada jadwal. Setiap pertemuan sebaiknya dicatat dalam risalah yang ditandatangani kedua tim, memuat pasal yang telah disepakati, pasal yang masih terbuka, dan pendirian masing-masing pihak. Risalah ini bukan formalitas. Jika perundingan akhirnya buntu, risalah menjadi bukti utama dalam proses pencatatan perselisihan di dinas ketenagakerjaan, sebagaimana diuraikan pada artikel lanjutan tentang perundingan PKB yang gagal.

8. Langkah 7: Susun Naskah Final

Setelah seluruh pasal disepakati, naskah final disusun dengan memperhatikan persyaratan bentuk. PKB harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia, dan jika dibuat dalam bahasa lain, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah (Pasal 116 ayat 3 dan 4). Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja (Pasal 118). Isi minimumnya, menurut Pasal 124 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 24 Permenaker Nomor 28 Tahun 2014, meliputi hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja serta pekerja, jangka waktu dan tanggal mulai berlaku, serta tanda tangan para pihak, ditambah identitas serikat dan perusahaan dengan nomor dan tanggal pencatatan serikat. Sebelum dicetak, lakukan pembacaan silang terhadap peraturan terbaru agar tidak ada pasal yang menyalin ketentuan yang sudah tidak berlaku.

9. Langkah 8: Tandatangani dan Tentukan Saat Mulai Berlaku

PKB ditandatangani oleh direksi atau pimpinan perusahaan serta ketua dan sekretaris serikat pekerja. Bila penandatanganan diwakilkan, wajib ada surat kuasa khusus (Pasal 28 Permenaker Nomor 28 Tahun 2014). Menurut Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, PKB mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam PKB itu sendiri. Naskah yang akan didaftarkan juga harus dibubuhi meterai cukup (Pasal 30 ayat 3 Permenaker), sehingga sediakan meterai sejak penandatanganan agar tidak perlu menandatangani ulang.

10. Langkah 9: Daftarkan PKB ke Instansi Ketenagakerjaan

Pasal 132 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 mewajibkan pengusaha mendaftarkan PKB pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pendaftaran bukan syarat berlakunya PKB di antara para pihak, tetapi kewajiban administratif yang tetap harus dipenuhi. Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 menentukan instansi tujuan menurut cakupan wilayah perusahaan: dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota jika perusahaan hanya berada di satu kabupaten/kota, dinas provinsi jika melintasi beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan Direktur Jenderal jika melintasi lebih dari satu provinsi (Pasal 31 ayat 1). Permohonan diajukan dengan melampirkan naskah PKB yang telah ditandatangani, dan pejabat meneliti kelengkapan serta materinya sebelum menerbitkan surat keputusan pendaftaran paling lama empat hari kerja. Bila persyaratan belum lengkap atau materi bertentangan dengan peraturan, para pihak diminta memperbaiki, dan jika tetap disepakati apa adanya, surat keputusan diberi catatan yang menyebut pasal-pasal bermasalah. Proses permohonan dan pendaftaran dirancang berjalan melalui sistem online secara bertahap (Pasal 33), sehingga cara pengajuan di tiap daerah perlu dikonfirmasi ke dinas setempat.

11. Langkah 10: Sosialisasikan, Laksanakan, dan Kelola Perubahan

Pengusaha dan serikat wajib melaksanakan PKB dan memberitahukan isinya, termasuk setiap perubahannya, kepada seluruh pekerja. Pengusaha juga wajib mencetak dan membagikan naskah PKB atas biaya perusahaan (Pasal 126 UU Nomor 13 Tahun 2003; Pasal 32 Permenaker). Perubahan atas PKB yang sedang berlaku harus berdasarkan kesepakatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB tersebut (Pasal 125; Pasal 27 Permenaker). Perjanjian kerja individual tidak boleh bertentangan dengan PKB, dan bila bertentangan, ketentuan PKB yang berlaku (Pasal 127).

Masa berlaku PKB paling lama dua tahun, dapat diperpanjang paling lama satu tahun berdasarkan kesepakatan tertulis (Pasal 123 ayat 1 dan 2). Bila belum ada kesepakatan 30 hari sebelum berakhir, Permenaker mengatur kemungkinan perpanjangan satu kali paling lama satu tahun atas kesepakatan para pihak (Pasal 29 ayat 2). Soal nasib PKB lama bila perundingan pembaruan gagal terdapat perbedaan rumusan. Pasal 123 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan PKB yang sedang berlaku tetap berlaku paling lama satu tahun, sedangkan Pasal 29 ayat (3) Permenaker menyatakan PKB sebelumnya tetap berlaku sampai PKB baru disepakati. Perbedaan ini kerap diperdebatkan, sehingga cara paling aman adalah memulai perundingan pembaruan sedini mungkin, yakni tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir.

12. Ringkasan Tahapan dan Dasar Hukumnya

Tahap Inti kegiatan Pegangan hukum
1. Pencatatan serikat Serikat memiliki nomor bukti pencatatan Pasal 18 dan 20 UU 21/2000; Pasal 116 ayat (1) UU 13/2003
2. Penentuan perunding Syarat lebih dari 50 persen, pemungutan suara, verifikasi Pasal 119 sampai 121 UU 13/2003; Pasal 15 sampai 20 Permenaker 28/2014
3. Permintaan perundingan Surat tertulis, pengusaha wajib melayani Pasal 17 Permenaker; Pasal 123 ayat (3) UU 13/2003
4. Tim dan tata tertib Maksimal 9 perunding berkuasa penuh Pasal 21 sampai 23 Permenaker
5. Perundingan Itikad baik, risalah tiap pertemuan Pasal 14 Permenaker; Pasal 116 ayat (2) UU 13/2003
6. Naskah final Bahasa Indonesia, isi minimum, tidak bertentangan dengan undang-undang Pasal 116, 118, 124 UU 13/2003; Pasal 24 Permenaker
7. Penandatanganan Pimpinan perusahaan, ketua dan sekretaris serikat, bermeterai Pasal 28 dan 30 Permenaker; Pasal 132 ayat (1) UU 13/2003
8. Pendaftaran Surat keputusan pendaftaran paling lama 4 hari kerja Pasal 132 ayat (2) UU 13/2003; Pasal 30 sampai 33 Permenaker
9. Sosialisasi dan pelaksanaan Cetak, bagikan, jelaskan ke seluruh pekerja Pasal 126 UU 13/2003; Pasal 32 Permenaker
10. Masa berlaku dan pembaruan 2 tahun, perpanjangan 1 tahun, pembaruan mulai 3 bulan sebelum berakhir Pasal 123 UU 13/2003; Pasal 29 Permenaker

13. Kesalahan yang Paling Sering Memperlambat Proses

Kesalahan pertama adalah memulai terlalu mepet dengan berakhirnya PKB lama, sehingga perundingan yang baru dibuka dua minggu sebelum masa berlaku habis hampir pasti tidak selesai tepat waktu. Kesalahan kedua adalah tidak mendokumentasikan perundingan, padahal tanpa risalah yang rapi, buntunya perundingan sulit dibuktikan saat harus dicatatkan ke dinas ketenagakerjaan. Kesalahan ketiga adalah menyalin pasal dari PKB lama tanpa memeriksa apakah ketentuan itu masih sesuai dengan peraturan terbaru, misalnya soal PKWT, alih daya, dan pesangon, sehingga pasal tersebut berpotensi batal demi hukum menurut Pasal 124 ayat (3). Kesalahan keempat adalah lupa mendaftarkan PKB atau mendaftarkannya terlambat, padahal kewajiban itu melekat pada pengusaha.

14. Bila Perundingan Tidak Mencapai Kesepakatan

Jika setelah perundingan dan penjadwalan ulang kedua pihak tetap tidak menemukan titik temu, Pasal 117 UU Nomor 13 Tahun 2003 mengarahkan penyelesaiannya pada prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tahapan pencatatan di dinas ketenagakerjaan, mediasi atau konsiliasi atau arbitrase, sampai gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dibahas lengkap pada artikel lanjutan yang ditautkan di bawah.

Dasar Hukum

  • Pasal 116 sampai Pasal 135 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur pembuat PKB, syarat keterwakilan serikat, masa berlaku, isi, pelaksanaan, dan pendaftaran PKB
  • Pasal 132 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003, mengatur saat mulai berlaku PKB dan kewajiban pengusaha mendaftarkannya pada instansi ketenagakerjaan
  • Pasal 18 dan Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, mengatur pemberitahuan dan pencatatan serikat pekerja
  • Pasal 14 sampai Pasal 33 Permenaker No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, mengatur prosedur perundingan, penandatanganan, masa berlaku, dan pendaftaran PKB

Artikel Terkait

Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti konsultasi hukum profesional. Prosedur pendaftaran dan persyaratan administrasi dapat berbeda di tiap dinas ketenagakerjaan, sehingga perlu dikonfirmasi langsung sebelum pengajuan. Ketentuan terkait UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan pada 6 Oktober 2026 perlu dicek kembali setelah naskah resmi dan tanggal berlakunya diumumkan.

Perusahaan atau serikat pekerja Anda sedang menyiapkan PKB baru atau pembaruan PKB dan membutuhkan pendampingan, mulai dari penyusunan draf usulan, strategi perundingan, sampai pendaftaran ke dinas ketenagakerjaan? Hubungi Rumah Hukum sekarang untuk konsultasi lebih lanjut.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram