UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 (Lembaran Negara 2026 Nomor 179). Undang-undang ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal, menggantikan seluruh UU 13/2003 dan mencabut norma klaster ketenagakerjaan dalam lampiran UU 6/2023 (Cipta Kerja) melalui Pasal 311. Artikel ini merangkum isi pokoknya, yaitu pesangon dan PHK, alih daya (outsourcing), serta perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan apa artinya bagi pekerja dan perusahaan. Satu catatan di awal: rujukan pasal di bawah dibaca dari salinan teks undang-undang yang memiliki derau pindaian (OCR), sehingga nomor pasal perlu dicocokkan dengan naskah resmi di JDIH atau Lembaran Negara. Untuk uraian yang jauh lebih rinci, baca analisis lengkap UU 27/2026.

1. Posisi Terkini

DPR mengesahkan rancangan undang-undang ini dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026, dan Presiden mengundangkannya pada 28 Oktober 2026, tiga hari sebelum tenggat dua tahun yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023. Undang-undang berlaku sejak diundangkan (Pasal 313). Peraturan pelaksana yang baru harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak diundangkan, yaitu sampai 28 Oktober 2027 (Pasal 312), sedangkan peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru (Pasal 310). Artinya, banyak hak dan kewajiban baru langsung berlaku, tetapi rumus dan tata cara rinci sebagian masih menunggu peraturan turunan.

2. Pesangon dan PHK

Prosedur PHK menjadi lebih ketat. Semua pihak wajib mengupayakan agar PHK tidak terjadi melalui tahapan pencegahan (Pasal 228 ayat (1) dan (2)). Bila PHK tetap diusulkan, perundingan bipartit dilakukan paling lama 30 hari kerja (Pasal 228 ayat (3) dan (4)), kecuali untuk pengunduran diri, berakhirnya PKWT, pensiun, dan meninggal dunia (Pasal 229). Bila bipartit gagal, perselisihan diselesaikan menurut UU 2/2004, dan PHK baru boleh dilakukan setelah ada kesepakatan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap. PHK tanpa itu batal demi hukum dan pekerja wajib dipekerjakan kembali (Pasal 228 ayat (6) dan (7)).

Pasal 230 melarang PHK karena sepuluh alasan, antara lain sakit kurang dari 12 bulan, menjalankan ibadah, menikah, hamil atau melahirkan, hubungan darah atau perkawinan dengan sesama pekerja, kegiatan serikat pekerja, dan disabilitas. Daftar alasan PHK pada Pasal 231 tidak lagi memuat efisiensi tanpa penutupan perusahaan dan pelanggaran berat sebagai alasan tersendiri; menurut pembacaan saya ini akan menjadi titik sengketa, dan perlu dicek ulang pada peraturan pelaksana.

Untuk besaran hak, Pasal 232 memakai tabel masa kerja yang sama dengan UU 13/2003: uang pesangon satu sampai sembilan bulan upah dan uang penghargaan masa kerja dua sampai sepuluh bulan upah, yang kemudian dikalikan sesuai alasan PHK (Pasal 236 sampai 249). Dasar upah adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap (Pasal 234). Uang pisah dapat diberikan paling sedikit satu bulan upah (Pasal 233). Pemberi kerja yang sengaja tidak membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dapat dipidana (Pasal 295), dan Pasal 253 mengatur dana cadangan pesangon.

3. Alih Daya (Outsourcing)

Alih daya dibatasi pada kegiatan jasa penunjang. Pasal 95 ayat (3) menyebut empat jenis: kebersihan, katering, pengamanan, dan angkutan pekerja. Pasal 96 menambah jasa penunjang pertambangan dan perminyakan, tetapi pemberi kerja di sektor ini harus memakai anak perusahaan berbentuk PT. Pasal 97 mengatur BUMN, yang hanya boleh mengalihdayakan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada anak perusahaan BUMN berbentuk PT dan tidak untuk kegiatan utama. Pekerja alih daya yang dipakai di proses produksi beralih demi hukum menjadi pekerja pemberi pekerjaan (Pasal 98). Perusahaan alih daya wajib berbadan hukum PT berizin pusat, membuat perjanjian kerja tertulis, memiliki struktur dan skala upah, dan tidak boleh memotong hak normatif (Pasal 99). Ada masa penyesuaian satu tahun, dan perjanjian yang berjalan tetap berlaku sampai habis (Pasal 306, 308, 309). Cakupan “alih daya” pada sektor migas dan BUMN masih memerlukan penegasan peraturan pelaksana.

4. PKWT, Upah, dan Hal Lain

Pasal 82 ayat (2) membatasi PKWT paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun, sehingga totalnya sampai empat tahun. Pasal 87 menetapkan lima kategori pekerjaan yang boleh memakai PKWT dan melarangnya untuk pekerjaan tetap, serta mewajibkan pencatatan paling lambat tiga hari kerja sejak ditandatangani. Uang kompensasi wajib dibayar saat PKWT berakhir (Pasal 88), dengan rumus rinci menunggu peraturan pelaksana. Masa percobaan hanya untuk PKWTT, paling lama tiga bulan, dengan upah paling sedikit 75 persen dari upah jabatan dan tidak di bawah upah minimum (Pasal 92). Ijazah dan dokumen pribadi tidak boleh disyaratkan atau ditahan sebagai jaminan (Pasal 78 dan 79).

Di bidang upah, indeks alfa upah minimum dikunci dalam undang-undang pada rentang 0,5 sampai 1,0, dan angka akhir mengambil nilai tertinggi antara hasil formula dan kebutuhan hidup layak (Pasal 139). Tuntutan pembayaran upah tidak lagi dibatasi waktu (Pasal 152). Istirahat panjang 30 hari kalender setelah lima tahun kerja menjadi kewajiban semua pemberi kerja (Pasal 118 ayat (2) huruf c). Pasal 102 dan 103 mengatur pekerjaan berdasarkan perjanjian kemitraan, termasuk lewat platform digital, dengan pelindungan khusus yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

5. Langkah Praktis

Bagi perusahaan, langkah yang masuk akal adalah memetakan seluruh PKWT dan menghitung masa kumulatifnya terhadap batas Pasal 82, memeriksa klausul masa percobaan dan praktik penahanan ijazah, menginventarisasi vendor alih daya terhadap Pasal 95 sampai 97, menyusun ulang SOP PHK dan pencegahan PHK, serta menganggarkan istirahat panjang dan dana cadangan pesangon. Bagi pekerja, periksa kontrak dan masa kerja Anda terhadap pasal-pasal di atas, dan simpan bukti setiap tahap bila PHK diusulkan. Perkara yang sudah berjalan tetap tunduk pada hukum lama menurut ketentuan peralihan, sehingga fakta dan tanggal setiap kasus menentukan aturan yang dipakai.

Dasar Hukum

  • UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (LN 2026 Nomor 179, TLN Nomor 7222), antara lain Pasal 78, 82, 87, 88, 92, 95 sampai 99, 118, 139, 152, 228 sampai 253, 295, 310 sampai 313
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023
  • UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Artikel Terkait

Butuh alat bantu menerapkannya? Lihat Paket Digital UU 27/2026: kalkulator pesangon, checklist audit HR, 14 dokumen SOP PHK, dan 13 template dokumen kerja.

Ketentuan dapat berubah dan setiap kasus memiliki fakta yang berbeda. Isi undang-undang dalam artikel ini dibaca dari salinan teks UU 27/2026 yang memiliki derau OCR, sehingga nomor pasal perlu dicocokkan dengan naskah resmi di JDIH atau Lembaran Negara. Bagian yang menunggu peraturan pelaksana ditandai dan dapat berubah. Artikel ini bukan nasihat hukum; untuk kasus tertentu, konsultasikan dengan advokat.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram