Kewajiban Pencatatan Serikat Pekerja dan Pendaftaran PKB ke Instansi Ketenagakerjaan

Mendirikan serikat pekerja atau menyepakati Perjanjian Kerja Bersama saja belum cukup membuat keduanya memiliki kekuatan hukum penuh di mata instansi ketenagakerjaan. Ada satu langkah administratif yang sering terlewat: pencatatan resmi. Artikel ini membahas kewajiban pencatatan serikat pekerja dan pendaftaran PKB ke instansi ketenagakerjaan, berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

1. Serikat Pekerja Wajib Diberitahukan Secara Tertulis kepada Instansi Ketenagakerjaan

Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2000 mengatur serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, dengan melampirkan daftar nama anggota pembentuk, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta susunan dan nama pengurus. Tanpa pemberitahuan ini, serikat pekerja belum dapat memperoleh status tercatat yang memberinya berbagai hak, termasuk hak menjadi kuasa hukum anggotanya.

2. Nomor Bukti Pencatatan Diterbitkan dalam 21 Hari Kerja

Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2000 mengatur instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib mencatat dan menerbitkan nomor bukti pencatatan dalam waktu 21 hari kerja sejak pemberitahuan diterima. Nomor bukti pencatatan ini menjadi identitas resmi serikat pekerja yang diperlukan dalam berbagai keperluan, mulai dari membuat PKB, mewakili pekerja dalam perselisihan hubungan industrial, hingga menjalankan mekanisme check-off system.

3. Perubahan AD/ART Wajib Dilaporkan dalam 30 Hari

Pasal 21 UU No. 21 Tahun 2000 mewajibkan pengurus serikat pekerja/serikat buruh memberitahukan setiap perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada instansi ketenagakerjaan dalam waktu 30 hari sejak perubahan tersebut disahkan. Kewajiban ini memastikan data serikat pekerja yang tercatat di instansi ketenagakerjaan selalu mencerminkan kondisi organisasi yang sebenarnya, termasuk perubahan susunan pengurus maupun aturan internal.

4. PKB Wajib Didaftarkan Setelah Ditandatangani

Pasal 132 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 mengatur perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuatnya selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Ayat (1) pasal yang sama menegaskan PKB mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam PKB itu sendiri, sehingga pendaftaran ini bukan syarat berlakunya PKB antara para pihak, melainkan syarat administratif yang tetap wajib dipenuhi pengusaha.

5. Hanya Serikat yang Tercatat yang Sah Menjadi Pihak dalam PKB

Pasal 116 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 mengatur PKB dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha, atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh dengan beberapa pengusaha atau gabungan perusahaan. Ketentuan ini menegaskan status tercatat bukan formalitas semata, melainkan syarat sah bagi serikat pekerja untuk dapat menjadi pihak yang berwenang membuat PKB yang mengikat secara hukum.

Dasar Hukum

Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, mewajibkan serikat pekerja yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat
Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2000, mewajibkan instansi ketenagakerjaan mencatat dan menerbitkan nomor bukti pencatatan dalam waktu 21 hari kerja sejak pemberitahuan diterima
Pasal 21 UU No. 21 Tahun 2000, mewajibkan pengurus serikat pekerja memberitahukan setiap perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada instansi ketenagakerjaan dalam waktu 30 hari
Pasal 132 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mewajibkan perjanjian kerja bersama yang telah ditandatangani didaftarkan oleh pengusaha pada instansi ketenagakerjaan
Pasal 116 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, mengatur bahwa PKB dibuat oleh serikat pekerja yang telah tercatat pada instansi ketenagakerjaan dengan pengusaha