Kewajiban Pengusaha Memberi Kesempatan Kegiatan Serikat Pekerja di Jam Kerja

Banyak pengurus serikat pekerja bertanya-tanya apakah perusahaan wajib menyediakan ruangan khusus atau fasilitas tertentu bagi kegiatan serikat. Jawabannya lebih nuansa dari sekadar ya atau tidak: undang-undang memang mewajibkan sesuatu, tetapi bukan berupa fasilitas fisik. Artikel ini membahas kewajiban pengusaha terkait kegiatan serikat pekerja di tempat kerja berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

1. Kewajiban yang Sebenarnya Diatur: Kesempatan pada Jam Kerja, Bukan Fasilitas Fisik

Pasal 29 UU No. 21 Tahun 2000 mengatur pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini adalah kewajiban memberi waktu dan kesempatan, bukan kewajiban menyediakan ruangan, meja, atau perangkat kerja bagi serikat, sehingga sering disalahpahami sebagai kewajiban fasilitas fisik yang sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam pasal ini.

2. Fasilitas Fisik Adalah Hasil Kesepakatan, Bukan Mandat Undang-Undang

Tidak ada pasal dalam UU No. 21 Tahun 2000 yang secara eksplisit mewajibkan pengusaha menyediakan kantor, ruangan, atau peralatan bagi serikat pekerja. Dalam praktik, penyediaan fasilitas semacam ini umumnya lahir dari kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama atau peraturan perusahaan, bukan dari kewajiban hukum yang berdiri sendiri. Artinya, ada tidaknya kantor sekretariat serikat pekerja di suatu perusahaan sangat bergantung pada hasil perundingan antara pengusaha dan serikat, bukan hak yang otomatis dapat dituntut berdasarkan undang-undang semata.

3. Hak Serikat untuk Membuat PKB dan Mewakili Anggota Tetap Dijamin

Pasal 25 UU No. 21 Tahun 2000 mengatur hak-hak organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat, antara lain membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha, mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan, membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh, serta melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak ini adalah hak organisasional yang berbeda dari soal fasilitas fisik di tempat kerja.

4. Menyepakati Fasilitas Sejak Awal Lebih Aman Daripada Berharap pada Itikad Baik

Serikat pekerja yang ingin mendapatkan fasilitas tertentu, seperti ruangan sekretariat, papan pengumuman, atau akses email internal, sebaiknya memasukkan ketentuan tersebut secara eksplisit dalam draf Perjanjian Kerja Bersama sejak tahap perundingan, alih-alih mengasumsikan hal itu otomatis menjadi kewajiban pengusaha. Dengan dituangkan dalam PKB yang berlaku dan mengikat kedua pihak berdasarkan Pasal 126 UU No. 13 Tahun 2003, fasilitas tersebut mendapat kepastian hukum yang jauh lebih kuat dibanding sekadar praktik kebiasaan yang tidak tertulis.

5. Menolak Memberi Kesempatan pada Jam Kerja Berpotensi Melanggar Pasal 28

Meskipun fasilitas fisik bukan kewajiban mutlak, penolakan pengusaha memberi kesempatan sama sekali bagi pengurus atau anggota serikat menjalankan kegiatan serikat pada jam kerja yang telah disepakati berpotensi bukan hanya melanggar Pasal 29, tetapi juga tumpang tindih dengan bentuk-bentuk penghalangan kegiatan berserikat yang dilarang Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000, terutama jika penolakan tersebut disertai intimidasi atau tindakan pembalasan lain terhadap pekerja yang bersangkutan.

Dasar Hukum

Pasal 29 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, mewajibkan pengusaha memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja dalam jam kerja yang telah disepakati
Pasal 25 UU No. 21 Tahun 2000, menjamin hak-hak organisasi serikat pekerja yang telah tercatat, antara lain membuat perjanjian kerja bersama dan mewakili pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Pasal 126 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan kepastian hukum lebih kuat apabila fasilitas kegiatan serikat dituangkan dalam PKB yang berlaku dan mengikat kedua pihak
Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000, melarang penghalangan kegiatan berserikat, sehingga penolakan pengusaha memberi kesempatan sama sekali bagi kegiatan serikat berpotensi melanggar ketentuan ini selain Pasal 29