Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Bagaimana Mahkamah Konstitusi Menyelesaikannya

Ketika dua lembaga negara sama-sama mengklaim berwenang mengurus satu hal yang sama, atau sebaliknya saling melempar tanggung jawab karena merasa hal tersebut bukan kewenangannya, sengketa semacam ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Publik awam sering mengira sengketa antar lembaga negara diselesaikan lewat negosiasi politik semata, padahal konstitusi telah menyediakan jalur hukum resmi untuk itu. Artikel ini membahas apa itu sengketa kewenangan lembaga negara, lembaga mana saja yang bisa menjadi pihak, bagaimana Mahkamah Konstitusi menyelesaikannya, dan apa yang membedakannya dari sengketa antar instansi biasa.

1. Mengenal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Sengketa kewenangan lembaga negara, yang dalam praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi sering disingkat SKLN, adalah perselisihan antara dua atau lebih lembaga negara mengenai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, baik karena saling klaim berwenang atas hal yang sama maupun karena saling menyangkal kewenangan yang seharusnya dimiliki salah satu pihak. Sengketa ini penting diselesaikan melalui jalur hukum yang jelas agar tidak menimbulkan kevakuman kekuasaan atau tumpang tindih kewenangan yang berlarut-larut, yang pada akhirnya dapat mengganggu penyelenggaraan negara dan merugikan kepentingan publik secara luas.

2. Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Sengketa Ini

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Frasa kewenangan yang diberikan oleh UUD ini menjadi kunci penting, sebab tidak semua sengketa antar lembaga pemerintahan otomatis menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, yang mengatur secara rinci hukum acara penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.

3. Lembaga Negara yang Dapat Menjadi Pihak

Tidak semua institusi pemerintahan dapat menjadi pihak dalam sengketa ini. Yang dimaksud lembaga negara dalam konteks SKLN adalah lembaga yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD 1945, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan lembaga sejenis yang kewenangannya bersumber langsung dari konstitusi. Lembaga yang kewenangannya hanya diberikan oleh undang-undang biasa, bukan langsung oleh UUD 1945, pada dasarnya berada di luar cakupan sengketa yang dapat diadili melalui mekanisme ini, meskipun dalam praktiknya Mahkamah tetap mempertimbangkan konteks masing-masing perkara secara kasuistis.

4. Syarat Pengajuan Permohonan

Lembaga negara yang merasa kewenangan konstitusionalnya diambil, dihalangi, diabaikan, atau dikurangi oleh lembaga negara lain berhak mengajukan permohonan SKLN ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan harus menguraikan dengan jelas kewenangan konstitusional yang dipersengketakan, pihak lain yang dianggap mengambil, mengurangi, atau menghalangi kewenangan tersebut, serta petitum atau hal yang dimintakan untuk diputus. Sama seperti perkara pengujian undang-undang, pemohon SKLN juga harus dapat menunjukkan adanya kepentingan langsung atau kerugian konstitusional akibat sengketa kewenangan tersebut, bukan sekadar perbedaan pandangan politik semata antar lembaga.

5. Tahapan Pemeriksaan Perkara di Mahkamah Konstitusi

Setelah permohonan diregistrasi, Mahkamah akan memeriksa terlebih dahulu apakah kewenangan yang dipersengketakan benar merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai syarat objektif sebelum masuk ke pokok perkara. Jika syarat ini terpenuhi, Mahkamah melanjutkan ke sidang pemeriksaan yang mendengarkan keterangan kedua belah pihak, termasuk bukti dan saksi maupun ahli jika diperlukan. Mahkamah juga dapat menawarkan upaya penyelesaian melalui musyawarah antar lembaga yang bersengketa sebelum menjatuhkan putusan, mengingat sifat sengketa ini erat kaitannya dengan hubungan kelembagaan yang perlu tetap harmonis demi kelancaran penyelenggaraan negara.

6. Isi Putusan dan Akibat Hukumnya

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara bersifat final dan mengikat, sama seperti putusan dalam perkara pengujian undang-undang. Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima jika syarat kewenangan konstitusional tidak terpenuhi, menolak permohonan jika dalil pemohon tidak terbukti, atau mengabulkan permohonan dengan menetapkan kewenangan yang dipersengketakan menjadi milik pihak yang berhak menurut UUD 1945. Putusan yang mengabulkan permohonan wajib dilaksanakan oleh lembaga negara terkait, dan ketidakpatuhan terhadap putusan ini dapat menimbulkan persoalan ketatanegaraan yang lebih besar mengingat sifatnya yang final tanpa upaya hukum lanjutan.

7. Perbedaan dengan Sengketa Antar Instansi Biasa

Penting dipahami bahwa tidak semua konflik antar instansi pemerintahan bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme SKLN. Perselisihan yang menyangkut kewenangan administratif biasa, misalnya sengketa kewenangan antar kementerian atau lembaga yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di bawah UUD, umumnya diselesaikan melalui mekanisme administrasi pemerintahan atau, jika berkaitan dengan keputusan tata usaha negara, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang jika kewenangan yang disengketakan bersumber langsung dari UUD 1945, sehingga penting bagi lembaga yang hendak mengajukan sengketa untuk memastikan dasar konstitusional kewenangannya sebelum membawa perkara ke Mahkamah.

8. Pentingnya Mekanisme Ini bagi Stabilitas Ketatanegaraan

Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara memberikan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip checks and balances. Tanpa mekanisme ini, potensi konflik antar cabang kekuasaan bisa berlarut menjadi krisis politik yang berdampak luas pada masyarakat. Dengan adanya forum hukum yang independen seperti Mahkamah Konstitusi, sengketa kewenangan dapat diselesaikan berdasarkan norma konstitusi, bukan semata kekuatan politik atau tawar-menawar kekuasaan, sehingga hubungan antar lembaga negara tetap berjalan sesuai koridor hukum yang telah disepakati bersama dalam UUD 1945.

Dasar Hukum

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011, UU No. 4 Tahun 2014, dan UU No. 7 Tahun 2020, mengatur hukum acara penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.
Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003, mengatur syarat pemohon SKLN yaitu lembaga negara yang kewenangan konstitusionalnya diambil, dihalangi, diabaikan, atau dirugikan oleh lembaga negara lain.
Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, mengatur teknis pemeriksaan perkara termasuk upaya musyawarah antar pihak.