Nafkah Anak dan Istri Pasca Perceraian: Hak, Besaran, dan Cara Menuntutnya

Perceraian yang telah selesai secara hukum bukan berarti seluruh kewajiban antara mantan suami dan mantan istri ikut selesai begitu saja. Banyak mantan istri kesulitan membesarkan anak sendirian karena mantan suami tidak lagi memberikan nafkah, sementara di sisi lain banyak pula mantan suami yang tidak memahami apa saja kewajiban finansial yang tetap melekat kepadanya setelah perceraian. Artikel ini menjelaskan hak nafkah anak dan istri pasca perceraian, bagaimana besarannya ditentukan, serta langkah hukum yang bisa ditempuh apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

1. Kewajiban Orang Tua Tidak Berakhir Meskipun Perkawinan Berakhir

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut. Ketentuan ini berlaku tanpa memandang siapa yang mendapatkan hak asuh anak, sehingga meskipun anak diasuh oleh ibu, kewajiban ayah untuk membiayai kebutuhan anak tidak lantas hilang atau berkurang. Kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat adalah anggapan bahwa begitu hak asuh jatuh ke tangan ibu, seluruh tanggung jawab finansial otomatis berpindah pula kepadanya, padahal hukum secara tegas memisahkan antara hak mengasuh dan kewajiban membiayai kebutuhan hidup anak.

2. Jenis Nafkah yang Dapat Dituntut Setelah Perceraian

Terdapat beberapa jenis nafkah yang relevan pasca perceraian, yaitu nafkah anak yang mencakup biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan anak hingga dewasa dan mandiri, nafkah iddah yang wajib diberikan suami kepada mantan istri selama masa tunggu setelah cerai talak, nafkah mut’ah yang merupakan pemberian dari mantan suami sebagai penghibur hati mantan istri akibat perceraian yang terjadi karena talak, serta madhiyah yaitu tunggakan nafkah yang seharusnya dibayar suami selama pernikahan berlangsung namun belum dilunasi. Tidak semua jenis nafkah ini berlaku otomatis pada setiap perceraian, karena nafkah iddah dan mut’ah misalnya lebih relevan pada perceraian melalui cerai talak dibandingkan cerai gugat.

3. Hak Nafkah Anak dan Cara Menghitung Besarannya

Besaran nafkah anak tidak diatur secara kaku dalam angka nominal tertentu oleh undang-undang, melainkan ditentukan berdasarkan kebutuhan riil anak dan kemampuan ekonomi ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab utama. Pengadilan biasanya mempertimbangkan biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari, serta standar hidup yang selama ini dinikmati anak sebelum orang tuanya bercerai, kemudian menyesuaikannya dengan penghasilan dan kondisi keuangan ayah yang dapat dibuktikan melalui slip gaji, laporan pajak, atau bukti kepemilikan usaha. Apabila kemampuan ayah terbatas, Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan memberikan kemungkinan bagi pengadilan untuk menentukan bahwa ibu ikut memikul sebagian biaya tersebut, sehingga kewajiban ini pada dasarnya bersifat proporsional sesuai kemampuan masing-masing pihak.

4. Hak Nafkah Istri Selama Masa Iddah

Bagi pasangan yang bercerai melalui cerai talak, mantan istri berhak atas nafkah selama masa iddah, yaitu masa tunggu yang wajib dijalani sebelum ia dapat menikah lagi, kecuali istri tersebut telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz sehingga kehilangan hak tersebut menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Nafkah iddah mencakup kebutuhan hidup sehari-hari selama masa tunggu tersebut berlangsung, dan besarannya ditetapkan hakim dengan mempertimbangkan kemampuan mantan suami serta standar hidup selama pernikahan berlangsung.

5. Nafkah Mut’ah sebagai Bentuk Kompensasi

Nafkah mut’ah berbeda dengan nafkah iddah karena sifatnya lebih sebagai kompensasi atau penghibur hati bagi mantan istri yang diceraikan melalui talak, dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami yang menjatuhkan talak wajib memberikan mut’ah yang layak kepada mantan istrinya, kecuali istri tersebut berstatus qobla al dukhul, yaitu belum pernah dicampuri sejak akad nikah. Besaran mut’ah dapat berupa uang tunai maupun benda tertentu, disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami, dan biasanya ditetapkan bersamaan dengan putusan izin ikrar talak dalam satu proses persidangan.

6. Bagaimana Jika Perceraian Terjadi Melalui Cerai Gugat

Pada perceraian yang diajukan melalui cerai gugat oleh pihak istri, hak nafkah iddah dan mut’ah pada dasarnya tidak otomatis melekat sebagaimana pada cerai talak, karena secara prinsip istri yang mengajukan gugatan cerai dianggap telah melepaskan sebagian haknya untuk memperoleh mut’ah dari suami, kecuali terbukti bahwa gugatan cerai timbul akibat perbuatan suami sendiri, misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan, sehingga hakim tetap dapat mempertimbangkan pemberian kompensasi tertentu. Meskipun demikian, hak nafkah anak tetap berlaku sepenuhnya tanpa terpengaruh oleh jenis perceraian yang ditempuh, karena kewajiban tersebut melekat pada status sebagai orang tua, bukan pada status sebagai pihak yang mengajukan atau digugat cerai.

7. Langkah Hukum Ketika Nafkah Tidak Dibayarkan

Apabila mantan suami tidak memenuhi kewajiban nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, mantan istri atau pihak yang mewakili kepentingan anak dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan ke pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut, agar pengadilan memerintahkan penyitaan harta mantan suami sebesar tunggakan nafkah yang belum dibayarkan. Selain jalur eksekusi, pihak yang berhak juga dapat mengajukan gugatan baru mengenai nafkah anak apabila kebutuhan anak berubah signifikan seiring bertambahnya usia, misalnya memasuki jenjang pendidikan yang lebih mahal, sehingga besaran nafkah yang ditetapkan sebelumnya perlu disesuaikan kembali oleh pengadilan.

8. Pentingnya Mencantumkan Nafkah Secara Jelas dalam Putusan Perceraian

Untuk menghindari kesulitan penagihan di kemudian hari, sangat penting memastikan besaran nafkah anak, dan bila relevan nafkah iddah serta mut’ah, dicantumkan secara jelas dan rinci dalam putusan perceraian, bukan hanya disepakati secara lisan di luar persidangan. Putusan yang jelas mengenai jumlah dan jangka waktu pembayaran nafkah akan memudahkan proses eksekusi apabila mantan suami di kemudian hari lalai memenuhi kewajibannya, sehingga pihak yang mewakili kepentingan anak sebaiknya memastikan poin ini dibahas secara eksplisit sejak proses persidangan perceraian berlangsung, bukan menunggu munculnya masalah setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Mencantumkan mekanisme penyesuaian nafkah secara berkala, misalnya menyesuaikan dengan kenaikan biaya pendidikan setiap tahun ajaran baru, juga dapat dipertimbangkan agar besaran nafkah tidak tertinggal jauh dari kebutuhan anak yang terus bertambah seiring bertambahnya usia.

Dasar Hukum

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur kewajiban pemeliharaan dan biaya anak setelah perceraian serta kemungkinan kewajiban bekas suami memberi nafkah kepada bekas istri.
Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur kewajiban suami yang menjatuhkan talak memberikan mut’ah, nafkah, dan biaya iddah kepada mantan istrinya.
Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur hak istri atas nafkah iddah kecuali ia nusyuz.
Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan seluruh biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mengarahkan hakim mempertimbangkan perspektif keadilan gender dalam menetapkan hak nafkah perempuan dan anak pasca perceraian.