Upah lembur dihitung dari upah sejam, yaitu 1/173 dari upah sebulan, lalu dikalikan pengali yang naik per jam lembur. Pada hari kerja biasa pengalinya 1,5 kali untuk jam pertama dan 2 kali untuk jam berikutnya. Pada hari istirahat mingguan atau libur resmi pengalinya 2, 3, lalu 4 kali. UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang diundangkan dan berlaku sejak 28 Oktober 2026, mempertahankan skema ini dan memuat batas lembur 4 jam sehari serta 18 jam seminggu. Tulisan ini menjelaskan syarat lembur yang sah, rumus lengkap dengan contoh angka, serta cara menghitung untuk pekerja dengan pola rotasi di sektor hulu migas.

Ringkasan ketentuan lembur

Hal yang diatur Ketentuan
Batas lembur Paling lama 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu
Syarat Persetujuan pekerja dan perintah lembur tertulis dan/atau melalui media digital
Upah sejam 1/173 dari upah sebulan
Hari kerja biasa 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama, 2 kali untuk setiap jam berikutnya
Hari istirahat mingguan atau libur resmi 2 kali, 3 kali, dan 4 kali upah sejam, tergantung jam ke berapa
Waktu kerja normal 40 jam seminggu, yaitu 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja

Pasal-pasal UU 27/2026 di atas dibaca dari ringkasan dan pemberitaan atas salinan undang-undangnya, dengan rujukan Pasal 115 (waktu kerja), Pasal 116 (lembur), Pasal 117 (sanksi), dan Pasal 125 (hari istirahat atau libur). Peraturan pelaksananya belum terbit, jadi cocokkan angka di bawah dengan teks resmi sebelum dipakai untuk kasus nyata.

Syarat lembur yang sah

Lembur tidak bisa diperintahkan begitu saja. Ada tiga syarat yang saling melengkapi.

Pertama, ada persetujuan pekerja. Kedua, perintah lembur dibuat tertulis atau melalui media digital, misalnya pesan di aplikasi kerja atau surel yang bisa dibuktikan. Ketiga, durasinya tidak melewati 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Aturan lama di PP 35/2021 memuat batas dan syarat yang sama: Pasal 26 ayat (1) untuk batas jam, Pasal 28 untuk persetujuan dan daftar pekerja lembur. Karena itu perubahan terbesarnya bukan di angka, melainkan di level aturan: ketentuan lembur kini ditegaskan langsung di tingkat undang-undang.

Pengusaha yang memerintahkan lembur juga perlu mencatat siapa yang lembur dan berapa lama. Catatan ini menjadi alat bukti bagi kedua pihak ketika upah lembur dipersoalkan.

Rumus upah lembur

Langkah pertama adalah menentukan upah sejam:

Upah sejam = (upah sebulan) / 173

Angka 173 berasal dari pembulatan rata-rata jam kerja per bulan dan sudah dipakai sejak PP 35/2021 (Pasal 32). Ringkasan UU 27/2026 menyebut dasarnya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Satu sumber pemberitaan memakai contoh dengan upah pokok saja, sehingga definisi upah sebulan sebaiknya Anda cek di teks resmi dan di peraturan pelaksana. Jika upah dibayar harian, PP 35/2021 mengonversinya menjadi upah sehari dikali 25 untuk 6 hari kerja atau dikali 21 untuk 5 hari kerja.

Langkah kedua adalah mengalikan upah sejam dengan jumlah jam setara, yaitu jumlah jam lembur yang sudah dikali pengalinya.

Pengali pada hari kerja biasa

Jam lembur ke- Pengali Jam setara kumulatif
1 1,5 kali 1,5
2 2 kali 3,5
3 2 kali 5,5
4 2 kali 7,5

Contoh. Pekerja dengan upah pokok Rp6.000.000 dan tunjangan tetap Rp1.000.000, jadi upah sebulan Rp7.000.000. Upah sejamnya Rp7.000.000 / 173 = Rp40.462 (dibulatkan). Jika ia lembur 3 jam pada hari kerja biasa, jam setaranya 1,5 + 2 + 2 = 5,5. Upah lemburnya 5,5 x Rp40.462 = sekitar Rp222.543.

Pengali pada hari istirahat mingguan dan libur resmi

Pada hari istirahat mingguan atau libur resmi, pengalinya lebih tinggi dan rentang jamnya bergantung pada pola hari kerja. Angka berikut mengikuti Pasal 31 PP 35/2021. Menurut analisis atas UU 27/2026, skema yang sama dipertahankan dalam Pasal 125.

Pola hari kerja 2 kali 3 kali 4 kali
6 hari kerja (7 jam sehari) Jam 1 sampai 7 Jam ke-8 Jam ke-9 sampai 11
5 hari kerja (8 jam sehari) Jam 1 sampai 8 Jam ke-9 Jam ke-10 sampai 12

Untuk pola 6 hari kerja, jika libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, rentangnya bergeser: 2 kali untuk jam 1 sampai 5, 3 kali untuk jam ke-6, dan 4 kali untuk jam ke-7 sampai 9.

Contoh. Dengan upah sejam Rp40.462 pada pola 6 hari kerja, lembur 9 jam di hari libur menghasilkan jam setara 7 x 2 + 1 x 3 + 1 x 4 = 21. Upah lemburnya 21 x Rp40.462 = sekitar Rp849.711. Pada pola 5 hari kerja, lembur 9 jam menghasilkan jam setara 8 x 2 + 1 x 3 = 19, atau sekitar Rp768.786.

Perhatikan bahwa jumlah jam pada contoh ini melebihi batas lembur 4 jam sehari. Apakah batas harian dan batas mingguan 18 jam berlaku sama untuk hari istirahat atau libur perlu dipastikan dari teks resmi dan peraturan pelaksana. Kalkulator hanya memberi peringatan, tidak memutuskan sah atau tidaknya.

Pekerja dengan pola rotasi: hulu migas dan lokasi terpencil

Pekerja di lokasi terpencil, misalnya di sektor hulu migas, sering bekerja dalam periode kerja panjang lalu mendapat periode istirahat, dengan pola seperti 14 hari kerja dan 14 hari istirahat (1:1) atau 28 hari kerja dan 14 hari istirahat (2:1). Untuk sektor ini ada aturan khusus, yaitu Permenakertrans No. 4 Tahun 2014 tentang waktu kerja dan waktu istirahat di sektor usaha hulu migas. Menurut ringkasan peraturan tersebut, isinya antara lain:

  • Periode kerja paling lama 28 hari berturut-turut, dengan rasio hari kerja berbanding hari istirahat minimal 2:1 (Pasal 2).
  • Jam kerja paling banyak 11 jam sehari di luar istirahat, dan hari libur resmi di dalam periode kerja diperlakukan sebagai hari kerja biasa (Pasal 2 dan 3).
  • Lembur dihitung setelah 7 jam kerja: jam setara kumulatif 1,5 kali untuk jam ke-8, 3,5 kali untuk jam ke-9, 5,5 kali untuk jam ke-10, dan 7,5 kali untuk jam ke-11 (Pasal 4 ayat 1).
  • Bekerja pada hari istirahat dihitung 2 kali untuk 7 jam pertama, 3 kali untuk jam ke-8, dan 4 kali untuk jam berikutnya (Pasal 4 ayat 2).
  • Upah sejam tetap 1/173 (Pasal 5).

Dengan upah sebulan Rp7.000.000 dan 11 jam kerja per hari, jam setara per hari kerja adalah 7,5 sehingga lembur per hari sekitar Rp303.468. Untuk periode kerja 14 hari totalnya sekitar Rp4.248.552.

Ada dua catatan penting. Pertama, pola 1:1 tidak disebut dalam Permenakertrans tersebut, tetapi memenuhi syarat rasio karena hari istirahatnya lebih banyak daripada minimum. Kedua, teks pasal di atas dibaca dari ringkasan peraturan, belum dari naskah resminya, dan tafsir istilah hari istirahat dalam Pasal 4 ayat (2) sebaiknya diperiksa langsung. UU 27/2026 juga tidak serta-merta menghapus aturan khusus ini: menurut analisis atas Pasal 310, peraturan turunan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru.

Sanksi jika upah lembur tidak dibayar

Pasal 117 UU 27/2026 memuat sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Pemberitaan juga menyebut tidak dibayarnya upah lembur dapat berujung pada sanksi pidana. Untuk menuntut upah lembur yang belum dibayar, pekerja pada umumnya menempuh jalur bipartit lebih dahulu, lalu mediasi dan pengadilan hubungan industrial. Bukti berupa perintah lembur tertulis atau digital, absensi, dan slip gaji sangat menentukan.

Yang masih ditunggu

UU 27/2026 menetapkan peraturan pelaksana paling lambat satu tahun sejak diundangkan, yaitu 28 Oktober 2027. Selama peraturan itu belum terbit, PP 35/2021 menjadi rujukan teknis yang paling dekat karena skema lembur di dalamnya sejalan dengan UU baru, sepanjang tidak bertentangan dengannya. Periksa juga ketentuan peralihan UU 27/2026. Rincian seperti definisi upah sebulan, pengecualian untuk sektor tertentu, dan tata cara perhitungan batas mingguan bisa berubah ketika peraturan pelaksana terbit.

Hitung upah lembur tanpa tebak-tebakan

Kalkulator Lembur di Excel: upah sejam, pengali hari kerja dan hari libur, rekap bulanan, peringatan batas 4 jam dan 18 jam, plus versi untuk pola rotasi remote. Rp39.000 per kalkulator.

Lihat Kalkulator Lembur →

Dasar Hukum

  • UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: Pasal 115 (waktu kerja), Pasal 116 (lembur), Pasal 117 (sanksi), Pasal 125 (hari istirahat dan libur), Pasal 310 (peraturan turunan)
  • PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK: Pasal 26, 28, 31, 32, dan 33
  • Permenakertrans No. 4 Tahun 2014 tentang waktu kerja dan waktu istirahat di sektor usaha hulu migas: Pasal 2 sampai 5

Artikel Terkait

Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat hukum. Contoh angka bergantung pada data yang dipakai, dan pasal UU 27/2026 dibaca dari analisis atas salinan UU serta pemberitaan karena peraturan pelaksana belum terbit. Untuk kasus Anda, konsultasikan dengan advokat atau pengawas ketenagakerjaan.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram