Setiap November, pekerja dan pengusaha menunggu satu angka: kenaikan upah minimum tahun depan. Untuk upah minimum 2027, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan pembahasan awal selesai pada pekan terakhir November 2026, sementara menurut ulasan LEXmedia (30 Oktober 2026) tenggat penetapan UMP jatuh pada 21 November 2026 dan UMK pada 25 November 2026. Artikel ini merangkum tenggat, rumus, siapa yang menetapkan, dan hak pekerja bila upahnya di bawah upah minimum. Isinya didasarkan pada pemberitaan dan ulasan per November 2026, bukan pada teks peraturan pengupahan yang saya baca langsung (teks UU 27/2026 sudah saya baca dan diuraikan pada bagian 6), sehingga angka dan pasal perlu dicek pada keputusan gubernur dan sumber resmi.

1. Dasar Hukum yang Dipakai untuk 2027

Menurut Antara (27 Oktober 2026), Kemnaker menyatakan penetapan upah minimum 2027 tetap mengacu pada PP 49/2025. Menurut CNBC Indonesia (21 Oktober 2026), Menaker juga mengatakan poin-poinnya akan “ngikut ke undang-undang yang baru”, sedangkan KSPI dan Partai Buruh meminta penetapan memakai PP yang ada dan bukan undang-undang baru. Menurut Talenta, UU Pelindungan Ketenagakerjaan memiliki masa transisi satu tahun, dan formula baru diperkirakan dipakai untuk upah minimum 2028. Pendapat saya, sinyal ini belum seragam, tetapi arah yang paling kuat berdasarkan pernyataan Kemnaker adalah PP 49/2025 untuk penetapan 2027. Lihat juga UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026.

2. Tenggat Penetapan

Menurut LEXmedia, tenggat bagi upah yang berlaku 1 Januari 2027 adalah sebagai berikut:

  • UMP (upah minimum provinsi): 21 November 2026, merujuk Pasal 29 ayat (1) PP 36/2021 sebagaimana diubah PP 51/2023.
  • UMSP (sektoral provinsi): paling lambat 5 hari setelah UMP, merujuk Pasal 35E ayat (1) PP 49/2025.
  • UMK (kabupaten/kota): 25 November 2026 (sebelumnya 30 November), merujuk Pasal 35 ayat (2) PP 49/2025.
  • UMSK (sektoral kabupaten/kota): paling lambat 5 hari setelah UMK, merujuk Pasal 35J ayat (1) PP 49/2025.

Bila tenggat jatuh pada hari libur, UMP bergeser satu hari sebelumnya dan UMK satu hari sesudahnya (Pasal 35 ayat (3), menurut ulasan yang sama). Tahun ini 21 November jatuh pada hari Sabtu. Perlu dicatat, menurut ulasan itu pula, pemerintah pusat pernah mengubah tenggat lewat surat atau ketentuan khusus, jadi pantau pengumuman resmi tiap provinsi.

3. Rumus dan Nilai Alfa

Menurut ulasan yang sama, Pasal 26 ayat (4) dan (5) PP 49/2025 memuat rumus: upah minimum tahun depan sama dengan upah minimum tahun berjalan ditambah {inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa)} x upah minimum tahun berjalan. Nilai alfa berkisar 0,50 sampai 0,90 dan ditentukan dewan pengupahan. Bila hasilnya nol atau negatif, upah minimum tahun depan sama dengan tahun berjalan.

Contoh hitungan (angka hipotetis, bukan prediksi): bila upah minimum berjalan Rp3.000.000, inflasi 3 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka dengan alfa 0,5 kenaikannya 3 + (5 x 0,5) = 5,5 persen, yaitu menjadi Rp3.165.000. Dengan alfa 0,9 kenaikannya 3 + (5 x 0,9) = 7,5 persen, yaitu menjadi Rp3.225.000. Selisih alfa inilah yang biasanya diperdebatkan dalam dewan pengupahan.

Sebagai gambaran sikap pihak-pihak, CNBC Indonesia melaporkan KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan 7,5 sampai 9,5 persen, sedangkan Menaker belum menyebut angka. Hingga artikel ini ditulis, belum ada angka resmi.

4. Siapa yang Menetapkan

Menurut Antara, pembahasan dilakukan bersama Dewan Pengupahan Nasional, lalu berjenjang ke Dewan Pengupahan Daerah. Besaran UMP ditetapkan gubernur dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengupahan Provinsi. Menurut LEXmedia, untuk UMK dewan kabupaten atau kota menghitung dan bupati atau wali kota merekomendasikannya kepada gubernur yang menetapkannya. Pemerintah juga masih menghitung estimasi kebutuhan hidup layak.

5. Hak Pekerja dan Kewajiban Pengusaha

  • Dilarang membayar di bawah upah minimum. Menurut LEXmedia, Pasal 88E UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023 melarang hal itu, dan pelanggarannya dapat dipidana penjara 1 sampai 4 tahun dan/atau denda (Pasal 185). Cek ulang pasal ini pada teks resmi.
  • Berlaku mulai 1 Januari 2027. Pengusaha perlu menyesuaikan slip upah sejak periode itu, termasuk komponen yang dihitung dari upah.
  • Upah tidak boleh diturunkan sepihak. Bila upah Anda sudah di atas upah minimum, kenaikan upah minimum tidak otomatis menaikkan upah Anda, tetapi penurunan upah tanpa kesepakatan tetap bermasalah. Lihat bahasan kami tentang insentif dan bonus pekerja.
  • Bila dibayar di bawah upah minimum. Kumpulkan slip upah dan kontrak, ajukan keberatan tertulis, lalu tempuh bipartit dan laporan ke pengawas ketenagakerjaan atau dinas tenaga kerja setempat.

6. Apa Kata UU 27/2026 tentang Upah Minimum

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan memuat aturan upah minimum di tingkat undang-undang. Rujukan pasal berikut dibaca dari salinan teks UU yang memiliki derau pindaian (OCR), sehingga perlu dicocokkan dengan naskah resmi di JDIH atau Lembaran Negara.

  • Gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP), dan dapat menetapkan UMK dan UMSK. UMK ditetapkan setelah UMP dan harus lebih tinggi dari UMP (Pasal 137). Upah sektoral harus lebih tinggi dari upah minimum biasa (Pasal 142).
  • Dasar penetapan adalah kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan, dengan data BPS. BPS wajib melakukan survei KHL tingkat provinsi dan kabupaten atau kota (Pasal 138).
  • Indeks alfa dikunci di undang-undang pada rentang 0,5 sampai paling tinggi 1,0 (Pasal 139 ayat (3)). Angka akhir berdasarkan nilai tertinggi antara hasil formula atau KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah (Pasal 139 ayat (4)).
  • Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun (Pasal 140 ayat (1)); pekerja satu tahun atau lebih tunduk pada struktur dan skala upah (Pasal 146 ayat (4)).
  • Pengusaha dapat mengajukan perkecualian upah minimum kepada gubernur berdasarkan kesepakatan bipartit dan audit eksternal (Pasal 140 ayat (6) sampai (8)). Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari upah minimum, dengan upah kesepakatan paling rendah 50 persen dari upah minimum berlaku (Pasal 144).
  • Membayar di bawah upah minimum diancam pidana sampai empat tahun dan atau denda kategori IV (Pasal 288), dan tuntutan pembayaran upah tidak lagi dibatasi waktu (Pasal 152).

Menurut pendapat saya, Pasal 310 (peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan) menjelaskan mengapa Kemnaker masih menyebut PP 49/2025 untuk penetapan 2027: rentang alfa 0,5 sampai 0,9 pada PP tersebut berada di dalam rentang 0,5 sampai 1,0 pada UU. Namun aturan nilai tertinggi antara formula dan KHL pada Pasal 139 ayat (4) dapat mengubah hasil akhir, dan bagaimana pemerintah menerapkannya untuk 2027 belum dapat saya pastikan. Pantau keputusan gubernur masing-masing provinsi. Uraian lengkap perubahan UU baru ada di analisis lengkap UU 27/2026.

Dasar Hukum

  • UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (LN 2026 Nomor 179), antara lain Pasal 137 sampai 142, 144, 146, 152, 288, dan 310.
  • PP 49/2025 tentang pengupahan, antara lain Pasal 26, 28, 34, 35, 35E, dan 35J (nomor pasal menurut ulasan LEXmedia; naskah belum saya baca langsung).
  • PP 36/2021 tentang Pengupahan, sebagaimana diubah PP 51/2023, Pasal 29 ayat (1) (menurut ulasan yang sama).
  • UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah UU 6/2023, antara lain Pasal 88E dan Pasal 185.

Hitung upah lembur tanpa tebak-tebakan

Kalkulator Lembur di Excel: upah sejam, pengali hari kerja dan hari libur, rekap bulanan, plus versi untuk pola rotasi remote. Rp39.000 per kalkulator.

Lihat Kalkulator Lembur →

Artikel Terkait

Ketentuan dapat berubah dan setiap kasus memiliki fakta yang berbeda. Tenggat, rumus, dan nomor pasal dalam artikel ini bersumber dari pemberitaan dan ulasan per November 2026, bukan dari teks peraturan yang saya baca, sehingga perlu dicek pada JDIH atau peraturan.go.id dan keputusan gubernur. Contoh hitungan bersifat hipotetis. Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan penasihat hukum.

Upah Anda atau karyawan Anda perlu disesuaikan dengan upah minimum 2027? Konsultasikan dengan Rumah Hukum.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram