Latest posts
-
Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wapres Diajukan 120 Anggota DPR: Tahap Berikutnya, Jalur PTUN, dan Pilpres Ulang
Pada 11 November 2026, menurut CNN Indonesia, 120 anggota DPR dari delapan fraksi menyerahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam 48 jam terakhir, perkembangan lain ikut bermunculan: kabar niat mundur, rencana menempuh jalur PTUN, dan pertanyaan apakah Pilpres 2024 harus diulang bila kursi Wakil Presiden kosong. Artikel ini merupakan…
-
Pemakzulan Wakil Presiden 2026: Hak Menyatakan Pendapat, Putusan MA, dan Jalur Mundur
Pembaruan 11 November 2026: menurut CNN Indonesia, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menyerahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden. Perkembangan itu, jalur PTUN, dan pertanyaan apakah Pilpres diulang dibahas di artikel lanjutan ini. Bagian di bawah ditulis per 10 November 2026. Pada 10 November 2026, DPR membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang…
-
Hak Konstitusional atas Pendidikan dan Kesehatan: Kewajiban Negara Menurut UUD 1945
Ketika seorang anak putus sekolah karena keluarganya tidak mampu membayar biaya pendidikan, atau seorang pasien ditolak rumah sakit karena tidak memiliki uang jaminan, banyak orang bertanya apakah negara sebenarnya punya kewajiban hukum untuk mencegah situasi seperti ini. Jawabannya ada, karena pendidikan dan kesehatan bukan sekadar layanan publik biasa, melainkan hak konstitusional yang dijamin langsung oleh…
-
Amandemen UUD 1945: Mekanisme Perubahan Konstitusi dan Batas-Batasnya
Sesekali muncul wacana mengubah kembali UUD 1945, entah untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden oleh MPR, memperpanjang masa jabatan presiden, atau alasan lain. Wacana semacam ini selalu memicu perdebatan panas, sebagian mendukung karena dianggap perlu penyesuaian zaman, sebagian menolak karena khawatir mengarah pada kemunduran demokrasi. Terlepas dari perdebatan itu, penting dipahami bahwa mengubah konstitusi bukan perkara…
-
Status Keadaan Bahaya dan Pembatasan Hak Konstitusional Warga Negara
Ketika suatu daerah dilanda kerusuhan besar atau ancaman keamanan yang serius, pemerintah kadang mempertimbangkan untuk menetapkan status keadaan bahaya. Status ini membawa konsekuensi hukum yang cukup besar karena sejumlah hak warga negara, seperti kebebasan berkumpul atau bergerak, bisa dibatasi sementara demi memulihkan ketertiban. Banyak orang belum memahami bahwa pembatasan semacam ini tetap harus mengikuti aturan…
-
Pemilihan Kepala Daerah: Dasar Hukum dan Jalur Sengketa Pencalonan
Menjelang setiap pemilihan kepala daerah, tidak jarang muncul kabar bakal calon yang dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan. Bagi calon yang merasa haknya dirugikan, wajar jika muncul pertanyaan ke mana harus mengadu dan bagaimana proses hukumnya. Sengketa semacam ini bukan perkara sederhana karena melibatkan beberapa lembaga berbeda tergantung tahap…
-
Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi: Mekanisme dan Syarat Menurut Hukum
Setiap kali ada kabar pergantian hakim konstitusi, publik sering mempertanyakan siapa yang berwenang mengangkat, berapa lama masa jabatannya, dan dalam kondisi apa seorang hakim konstitusi bisa diberhentikan sebelum masa tugasnya selesai. Pertanyaan ini penting karena Mahkamah Konstitusi memegang kewenangan besar dalam menentukan konstitusionalitas undang-undang, sehingga independensi para hakimnya harus dijaga melalui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian…
-
Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Setiap pemilu, warga di banyak daerah mencoblos calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tanpa benar-benar memahami apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan lembaga ini setelah terpilih. Berbeda dengan DPR yang punya kewenangan legislasi penuh, DPD sering dianggap hanya sebagai lembaga simbolis. Padahal kedudukannya diatur langsung dalam UUD 1945 dengan kewenangan yang spesifik, meski memang lebih…
-
Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung: Bedanya dengan Judicial Review Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi
Banyak orang mengira bahwa jika ada peraturan yang dianggap merugikan, satu-satunya jalan adalah membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Padahal, tidak semua peraturan bisa diuji di sana. Peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan daerah punya jalur pengujian tersendiri yang disebut hak uji materiil, dan lembaga yang berwenang menanganinya justru Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini menjelaskan…
-
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Syarat, Kontrol DPR, dan Akibat Hukumnya
Setiap kali pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu, publik biasanya ramai memperdebatkan apakah langkah itu memang mendesak atau justru jalan pintas untuk menghindari proses legislasi normal di DPR. Perdebatan ini wajar karena Perppu memang instrumen hukum yang istimewa, sebab presiden bisa membuatnya sendiri tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu, namun tetap harus melewati kontrol…
