Latest posts
-
Lembur Tidak Dibayar untuk Staf dan Manajer: Aturan Golongan Jabatan Tertentu dan Kompensasi Penggantinya
Banyak pekerja staf, supervisor, dan manajer bekerja melewati jam kantor tanpa pernah menerima upah lembur. Sebagian memang tidak berhak menerimanya, tetapi sebagian lain hanya diberi tahu bahwa “staf tidak dapat lembur” tanpa dasar yang jelas. Bagi perusahaan, pertanyaannya sama pentingnya: kapan sah tidak membayar lembur, dan apa yang harus diberikan sebagai gantinya. Jawabannya ada di…
-
Lembur Pekerja Hulu Migas dengan Pola Rotasi 28 Hari: Aturan Permenakertrans 4/2014 dan Contoh Hitungnya
Pekerja di lokasi hulu migas yang terpencil sering bekerja dengan pola rotasi, misalnya 14 hari kerja lalu 14 hari istirahat, atau 28 hari kerja lalu 14 hari istirahat. Pola ini tidak mengikuti hitungan 5 atau 6 hari kerja per minggu, sehingga pertanyaan yang sama selalu muncul: kapan lembur mulai dihitung, berapa pengalinya, dan memakai upah…
-
Cara Menghitung Upah Lembur 2026: Rumus, Pengali, dan Batas Jam Menurut UU 27/2026
Upah lembur dihitung dari upah sejam, yaitu 1/173 dari upah sebulan, lalu dikalikan pengali yang naik per jam lembur. Pada hari kerja biasa pengalinya 1,5 kali untuk jam pertama dan 2 kali untuk jam berikutnya. Pada hari istirahat mingguan atau libur resmi pengalinya 2, 3, lalu 4 kali. UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang diundangkan…
-
UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: Analisis Lengkap Perbedaan dengan UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja serta Dampaknya
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan langsung berlaku. Undang-undang ini menggantikan seluruh UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan mencabut norma klaster ketenagakerjaan yang sebelumnya ada dalam lampiran UU 6/2023 (Cipta Kerja). Artikel ini membedah isinya secara lengkap: apa yang berubah dibanding UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja beserta…
-
Upah Minimum 2027: Tenggat Penetapan UMP dan UMK, Rumus PP 49/2025, dan Hak Pekerja
Setiap November, pekerja dan pengusaha menunggu satu angka: kenaikan upah minimum tahun depan. Untuk upah minimum 2027, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan pembahasan awal selesai pada pekan terakhir November 2026, sementara menurut ulasan LEXmedia (30 Oktober 2026) tenggat penetapan UMP jatuh pada 21 November 2026 dan UMK pada 25 November 2026. Artikel ini merangkum tenggat, rumus,…
-
UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: Isi Pokok, Pesangon, Alih Daya, dan PKWT
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 (Lembaran Negara 2026 Nomor 179). Undang-undang ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal, menggantikan seluruh UU 13/2003 dan mencabut norma klaster ketenagakerjaan dalam lampiran UU 6/2023 (Cipta Kerja) melalui Pasal 311. Artikel ini merangkum isi pokoknya, yaitu pesangon dan…
-
Penggabungan Serikat Pekerja dalam Satu Perusahaan: Dasar Hukum, Dampak Hukum, dan Dampaknya bagi Anggota
Di banyak perusahaan, pekerja terpecah ke dalam dua, tiga, bahkan lebih serikat pekerja. Wajar bila muncul gagasan menyatukannya agar posisi tawar lebih kuat dan perundingan PKB lebih sederhana. Persoalannya, hukum ketenagakerjaan kita tidak punya bab khusus tentang penggabungan serikat pekerja. Artikel ini menguraikan dasar hukum yang ada, jalur yang secara hukum dapat ditempuh, dampaknya terhadap…
-
Tata Cara Pembuatan PKB dari Awal sampai Akhir: Panduan 10 Langkah dari Persiapan hingga Pendaftaran
Panduan 10 langkah membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB): pencatatan serikat, penentuan perunding, perundingan, naskah final, penandatanganan, pendaftaran, hingga pembaruan, lengkap dengan dasar hukumnya.
-
Perundingan PKB Gagal: Tahapan dari Pencatatan di Disnaker, Mediasi, hingga Putusan Pengadilan Hubungan Industrial
Alur penyelesaian perselisihan kepentingan saat perundingan PKB gagal: risalah bipartit, pencatatan di dinas ketenagakerjaan, mediasi, konsiliasi atau arbitrase, sampai putusan final PHI, dengan jangka waktu tiap tahap.
-
Insentif dan Bonus Pekerja: Dasar Hukum dan Analisis Pemberiannya Menurut PP Pengupahan
Banyak pekerja menganggap insentif dan bonus adalah dua istilah untuk hal yang sama: tambahan penghasilan di luar gaji bulanan yang “pasti” cair kalau kinerja bagus atau perusahaan untung. Anggapan ini keliru, dan bukan sekadar soal istilah. Secara hukum, insentif dan bonus punya dasar pengaturan, sifat, dan konsekuensi yang berbeda, termasuk apakah keduanya wajib diberikan, kapan…
