Seorang konsumen yang hendak membatalkan langganan aplikasi streaming sering dibuat frustrasi: tombol daftar hanya perlu satu klik, tapi tombol berhenti berlangganan tersembunyi berlapis-lapis di menu yang sulit ditemukan, lengkap dengan pop-up “Apakah Anda yakin?” yang muncul berkali-kali. Praktik semacam ini bukan kebetulan desain yang buruk — ini adalah dark pattern, desain antarmuka yang sengaja dibuat manipulatif untuk menguntungkan pelaku usaha dengan mengorbankan kepentingan konsumen. Artikel ini menjelaskan bentuk-bentuk dark pattern yang umum ditemui dan dasar hukum di Indonesia yang bisa dipakai konsumen untuk melawannya.

1. Apa Itu Dark Pattern

Dark pattern atau pola gelap adalah desain antarmuka pengguna (UI/UX) pada aplikasi atau situs web yang secara sengaja dirancang untuk menipu, mengarahkan, atau bahkan memaksa konsumen melakukan tindakan yang menguntungkan pelaku usaha tetapi merugikan konsumen itu sendiri. Bedanya dengan strategi pemasaran biasa terletak pada niat manipulatifnya — dark pattern memanfaatkan cara kerja psikologis manusia (rasa panik, malas membaca detail, atau kebingungan navigasi) untuk mendorong keputusan yang sebenarnya tidak diinginkan konsumen.

2. Bentuk-Bentuk Dark Pattern yang Paling Umum

Ada beberapa pola yang paling sering ditemui dalam aplikasi dan platform e-commerce di Indonesia. False urgency atau urgensi palsu, menampilkan hitung mundur diskon atau keterangan stok yang menipu seperti “Sisa 1 barang!” padahal stok sebenarnya masih banyak, untuk memicu keputusan beli secara terburu-buru. Sneak into basket, memasukkan biaya tambahan seperti asuransi pengiriman atau biaya administrasi secara otomatis ke keranjang belanja tanpa persetujuan eksplisit dari konsumen, sehingga total harga membengkak tanpa disadari saat checkout. Roach motel, membuat proses pendaftaran layanan berbayar sangat mudah dengan satu klik, tetapi menyembunyikan atau mempersulit proses pembatalan (unsubscribe) berlapis-lapis langkah dan menu tersembunyi.

3. Kenapa Dark Pattern Melanggar Hak Konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa sebagaimana diatur Pasal 4. Sebaliknya, Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dark pattern secara langsung bertentangan dengan dua ketentuan ini: false urgency menyajikan informasi yang tidak benar soal ketersediaan barang, sneak into basket menyembunyikan informasi biaya yang seharusnya jelas sejak awal, dan roach motel menghambat itikad baik dalam memberi kemudahan yang setara antara mendaftar dan membatalkan.

4. Pasal Larangan yang Relevan

Pasal 8 hingga Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara spesifik melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar atau menyesatkan, termasuk mengenai harga, kondisi, jaminan, dan ketersediaan barang. Iklan atau tampilan yang menciptakan kesan stok terbatas secara palsu, atau desain yang menyembunyikan biaya sebenarnya sampai tahap akhir transaksi, berpotensi masuk kategori promosi yang menyesatkan sebagaimana dimaksud ketentuan ini. Untuk transaksi yang melibatkan pengumpulan data pribadi atau persetujuan pengguna, seperti pre-ticked checkbox yang otomatis menyetujui langganan tambahan, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga relevan karena mensyaratkan persetujuan pemrosesan data harus diberikan secara sah, spesifik, dan dapat dicabut kembali — bukan persetujuan yang dipaksakan lewat desain antarmuka yang membingungkan.

5. Keterbatasan Regulasi Saat Ini dan Apa yang Bisa Dilakukan Konsumen

Perlu diakui, Indonesia belum memiliki regulasi setingkat undang-undang atau peraturan menteri yang secara eksplisit mendefinisikan dan melarang “dark pattern” sebagai istilah hukum tersendiri, berbeda dengan beberapa negara yang sudah mengatur secara spesifik. Penegakannya saat ini masih bertumpu pada pasal-pasal umum UU Perlindungan Konsumen di atas, yang berarti konsumen perlu aktif mendokumentasikan bukti praktik tersebut — tangkapan layar proses checkout, riwayat langganan, dan komunikasi dengan layanan pelanggan — sebelum mengajukan somasi kepada pelaku usaha atau melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apabila pelaku usaha tidak responsif. Kejelasan bukti akan sangat menentukan keberhasilan klaim, mengingat pelaku usaha sering berdalih desain tersebut hanya masalah preferensi tampilan, bukan pelanggaran hukum.

Dasar Hukum

  • Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen — mengatur hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.
  • Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen — mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.
  • Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen — melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang/jasa secara tidak benar atau menyesatkan.
  • Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik — mengatur kewajiban pelaku usaha PMSE memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada konsumen.
  • Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi — mensyaratkan persetujuan pemrosesan data pribadi diberikan secara sah, spesifik, dan dapat dicabut, relevan untuk dark pattern yang memanipulasi persetujuan pengguna.

Legal Starter Kit untuk bisnis online

12 dokumen Word: kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, kebijakan refund, perjanjian pengolahan data, dan lainnya. Rp25.000.

Lihat Legal Starter Kit →

Artikel Terkait

Regulasi mengenai dark pattern di Indonesia masih berkembang dan penegakannya bergantung pada interpretasi pasal-pasal umum perlindungan konsumen. Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan pengganti konsultasi hukum profesional untuk kasus yang spesifik.

Merasa dirugikan oleh desain aplikasi atau platform belanja yang manipulatif? Konsultasikan dengan Rumah Hukum untuk menilai langkah hukum yang bisa ditempuh.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram