Pekerja di lokasi hulu migas yang terpencil sering bekerja dengan pola rotasi, misalnya 14 hari kerja lalu 14 hari istirahat, atau 28 hari kerja lalu 14 hari istirahat. Pola ini tidak mengikuti hitungan 5 atau 6 hari kerja per minggu, sehingga pertanyaan yang sama selalu muncul: kapan lembur mulai dihitung, berapa pengalinya, dan memakai upah yang mana sebagai dasar. Jawabannya ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Artikel ini membahas isi pasal-pasalnya, lengkap dengan contoh hitung.
Seluruh uraian pasal di bawah dibaca dari naskah resmi peraturan tersebut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311, ditetapkan dan diundangkan 10 Maret 2014). Contoh angka memakai data fiktif.
Siapa yang tercakup
Judul peraturan ini sudah menyebut ruang lingkupnya: kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Peraturan ini tidak dimaksudkan sebagai aturan umum untuk semua sektor. Pekerja di sektor lain, misalnya manufaktur atau perdagangan, memakai aturan waktu kerja dan lembur yang umum, bukan pola periode kerja di sini. Apakah perusahaan jasa penunjang di lokasi hulu migas ikut tercakup sebaiknya dibaca dari definisi di naskah dan dari perjanjian kerja masing-masing, bukan diasumsikan.
Tiga pilihan pola waktu kerja
Pasal 2 memberi perusahaan hak memilih satu atau lebih dari tiga pola waktu kerja.
| Pola | Ketentuan |
|---|---|
| Pola 6:1 | 6 hari kerja dan 1 hari istirahat per minggu, 7 jam per hari, 40 jam per minggu |
| Pola 5:2 | 5 hari kerja dan 2 hari istirahat per minggu, 8 jam per hari, 40 jam per minggu |
| Periode kerja | Paling lama 28 hari kerja berturut-turut dalam satu periode kerja, dengan rasio hari kerja terhadap hari istirahat paling sedikit 2:1 |
Pilihan jadwal harus tertulis dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perusahaan juga boleh mengubah pilihan jadwal, tetapi harus memberi tahu pekerja paling lambat 30 hari sebelum perubahan berlaku (Pasal 6).
Pola periode kerja: 28 hari, rasio 2:1, dan 11 jam
Tiga syarat dalam Pasal 2 untuk pola periode kerja perlu dibaca bersama. Pertama, satu periode kerja paling lama 28 hari berturut-turut. Kedua, rasio hari kerja terhadap hari istirahat paling sedikit 2:1, dan bila hasilnya pecahan maka dibulatkan ke atas pada sisi istirahat. Ketiga, jam kerja per hari paling lama 11 jam, tidak termasuk waktu istirahat paling sedikit 1 jam.
| Hari kerja dalam periode | Istirahat paling sedikit (rasio 2:1, dibulatkan ke atas) |
|---|---|
| 28 hari | 14 hari |
| 21 hari | 11 hari (10,5 dibulatkan ke atas) |
| 14 hari | 7 hari |
Pola 1:1 seperti 14 hari kerja dan 14 hari istirahat tidak disebut secara khusus. Karena hari istirahatnya lebih banyak daripada batas minimal 2:1, pola ini memenuhi syarat rasio. Perbedaan antara pola 1:1 dan 2:1 terletak pada jumlah hari kerja dalam setahun, bukan pada rumus lembur per hari.
Hari libur resmi di dalam periode kerja
Pasal 3 mengatur bahwa hari libur resmi yang jatuh di dalam periode kerja diperlakukan sebagai hari kerja biasa. Artinya pekerja yang sedang menjalani periode kerja pada tanggal merah memakai pengali hari kerja dalam Pasal 4 ayat (1), bukan pengali hari libur.
Pengali lembur menurut Pasal 4
Pasal 4 memuat dua tabel pengali yang berbeda, tergantung apakah pekerja bekerja pada hari kerja atau pada hari istirahat dalam periode kerja.
Hari kerja dalam periode kerja (Pasal 4 ayat 1)
Lembur dihitung setelah 7 jam kerja dalam satu hari. Pengali dinyatakan menurut total jam kerja pada hari itu, sebagai kelipatan upah sejam.
| Total jam kerja hari itu | Total pengali (kali upah sejam) |
|---|---|
| 8 jam | 1,5 |
| 9 jam | 3,5 |
| 10 jam | 5,5 |
| 11 jam | 7,5 |
Angka-angka ini adalah total untuk seluruh jam lembur pada hari itu, bukan pengali per jam. Cara membacanya: jam ke-8 dibayar 1,5 kali, lalu jam ke-9, ke-10, dan ke-11 masing-masing 2 kali. Karena itu total hari 9 jam adalah 1,5 + 2 = 3,5; hari 10 jam adalah 5,5; dan hari 11 jam adalah 7,5.
Hari istirahat dalam periode kerja (Pasal 4 ayat 2)
Bila pekerja dipanggil bekerja pada hari istirahat dalam periode kerja, pengalinya per jam berjenjang:
- 7 jam pertama: paling sedikit 2 kali upah sejam per jam.
- Jam ke-8: 3 kali upah sejam.
- Jam ke-9 dan seterusnya: 4 kali upah sejam per jam.
Dasar upah sejam: 1/173 dan aturan 75%
Pasal 5 menetapkan bahwa upah lembur dihitung dari upah sebulan dan bahwa upah sejam adalah 1/173 dari upah sebulan. Dasar upah sebulan diatur lebih rinci. Bila upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dasar perhitungan lembur adalah 100 persen dari upah itu. Bila upah juga memuat tunjangan tidak tetap, dan jumlah upah pokok ditambah tunjangan tetap kurang dari 75 persen dari seluruh upah, dasar perhitungan lembur ditetapkan sebesar 75 persen dari seluruh upah. Untuk kondisi di luar dua keadaan itu, baca langsung rumusan ayat (4) dalam naskah resminya.
Pasal 5 juga mewajibkan perusahaan menyimpan daftar upah dan upah lembur setiap pekerja.
Contoh hitung
Contoh berikut memakai data fiktif dan pembulatan ke rupiah terdekat.
Contoh 1: hari kerja 11 jam
Pekerja memiliki upah pokok Rp8.000.000 dan tunjangan tetap Rp2.000.000, tanpa tunjangan tidak tetap, sehingga upah sebulan Rp10.000.000. Upah sejam adalah Rp10.000.000 dibagi 173, yaitu sekitar Rp57.803. Pada hari kerja dalam periode kerja ia bekerja 11 jam, sehingga pengali totalnya 7,5. Upah lembur hari itu sekitar 7,5 x Rp57.803 = Rp433.526. Untuk 14 hari kerja dengan jam yang sama dalam satu periode, total lembur sekitar Rp6.069.364.
Contoh 2: dipanggil bekerja 9 jam pada hari istirahat
Dengan upah sejam yang sama, 7 jam pertama dibayar 2 kali, jam ke-8 dibayar 3 kali, dan jam ke-9 dibayar 4 kali. Totalnya (7 x 2) + 3 + 4 = 21 kali upah sejam, yaitu sekitar Rp1.213.873 untuk hari itu.
Contoh 3: aturan 75 persen
Pekerja memiliki upah pokok Rp6.000.000, tunjangan tetap Rp1.000.000, dan tunjangan tidak tetap Rp3.000.000, sehingga seluruh upah Rp10.000.000. Upah pokok ditambah tunjangan tetap adalah Rp7.000.000, yaitu 70 persen dari seluruh upah dan karena itu kurang dari 75 persen. Dasar lembur menjadi 75 persen x Rp10.000.000 = Rp7.500.000, sehingga upah sejam sekitar Rp43.353.
Hubungan dengan UU 27/2026 dan Kepmen 102/2004
Dua hal perlu dicatat bila Permenakertrans 4/2014 dipakai di tahun 2026. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan dan berlaku sejak 28 Oktober 2026. Pemberitaan menyebut undang-undang ini mengatur waktu kerja dan lembur secara umum, termasuk batas lembur 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Bagaimana batas tersebut berlaku bagi pola periode kerja hulu migas, dan apakah Permenakertrans 4/2014 tetap menjadi aturan khusus, perlu dibaca langsung pada naskah undang-undang dan peraturan pelaksananya. Peraturan pelaksana UU 27/2026 diperkirakan terbit paling lambat satu tahun sejak diundangkan.
Kedua, Pasal 2 Permenakertrans 4/2014 merujuk Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 untuk pola 6:1 dan 5:2. Menurut JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, keputusan menteri tersebut sudah tidak berlaku karena dicabut dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021 (ditetapkan 12 November 2021). Untuk pola reguler, rujukan yang dipakai saat ini adalah aturan waktu kerja dan lembur yang berlaku umum.
Yang sering terlewat dalam praktik
- Jam kerja yang sesungguhnya dijalani pada hari datang dan hari pulang sering berbeda dari jadwal. Catat jam aktual tiap hari, karena pengalinya bergantung pada total jam hari itu.
- Hari libur resmi di dalam periode kerja tetap memakai pengali hari kerja, bukan pengali hari libur.
- Pekerja yang dijadwalkan kurang dari jam kerja pola yang dipilih tetap berhak atas upah dan lembur menurut pola tersebut, sebagaimana diatur Pasal 2.
- Periksa dasar upah yang dipakai payroll: apakah 100 persen upah pokok dan tunjangan tetap, atau 75 persen dari seluruh upah sesuai Pasal 5 ayat (4).
- Perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama yang lebih menguntungkan pekerja tetap berlaku. Cocokkan hitungan dengan dokumen tersebut.
Hitung lembur pola rotasi tanpa rumus manual
Kalkulator Lembur Pola Rotasi di Excel: cek rasio kerja dan istirahat, upah lembur per hari, per periode, dan per tahun, serta perbandingan pola 1:1 dan 2:1. Rp39.000.
Dasar Hukum
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 311): Pasal 1 sampai 6
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (diundangkan 28 Oktober 2026, Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179)
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pencabutan peraturan menteri sebagai akibat diundangkannya UU Cipta Kerja
Artikel Terkait
- Lembur Tidak Dibayar untuk Staf dan Manajer: Aturan Golongan Jabatan Tertentu dan Kompensasi Penggantinya
- Cara Menghitung Upah Lembur 2026: Rumus, Pengali, dan Batas Jam Menurut UU 27/2026
- UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: Analisis Lengkap Perbedaan dengan UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja serta Dampaknya
- Insentif dan Bonus Pekerja: Dasar Hukum dan Analisis Pemberiannya Menurut PP Pengupahan
Artikel ini berisi informasi hukum umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Contoh hitung memakai data fiktif. Peraturan dapat berubah, sehingga cocokkan dengan naskah resmi terbaru dan konsultasikan kasus nyata dengan penasihat hukum.
