Kendaraan Ditarik Paksa Leasing di Jalan: Begini Aturan Eksekusi Jaminan Fidusia yang Sah Menurut Putusan MK

Banyak masyarakat yang mengalami kendaraannya tiba-tiba dihentikan di jalan oleh sekelompok orang mengaku “mata elang” atau juru tarik dari perusahaan leasing, lalu dipaksa menyerahkan kunci dan STNK tanpa penjelasan prosedur yang jelas. Situasi ini sering membuat debitur panik dan pasrah, padahal tidak semua penarikan kendaraan seperti itu sah menurut hukum. Sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, aturan main eksekusi jaminan fidusia atas kendaraan bermotor berubah signifikan, dan tim Rumah Hukum melihat masih banyak debitur maupun petugas lapangan yang belum memahami batasannya. Artikel ini menguraikan dasar hukum jaminan fidusia, syarat sah eksekusi setelah putusan MK tersebut, serta hak-hak debitur yang wajib diketahui ketika berhadapan dengan penarikan paksa di jalan.

1. Memahami Jaminan Fidusia pada Kendaraan yang Dibiayai Leasing

Ketika seseorang membeli kendaraan secara kredit melalui perusahaan pembiayaan atau leasing, kepemilikan kendaraan secara yuridis tetap berada pada debitur, namun hak kebendaan atas kendaraan tersebut dialihkan secara kepercayaan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Konstruksi hukum ini disebut jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Artinya, selama debitur masih membayar cicilan dan belum ada wanprestasi yang sah, kendaraan tetap boleh dikuasai dan digunakan oleh debitur meskipun secara hukum menjadi objek jaminan bagi kreditur. Jaminan fidusia baru mempunyai kekuatan hukum penuh setelah didaftarkan dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 UU 42/1999. Tanpa sertifikat ini, kreditur pada dasarnya tidak memiliki dasar eksekusi yang kuat atas kendaraan tersebut.

2. Titel Eksekutorial: Kekuatan Sertifikat Fidusia Menurut Pasal 15 UU 42/1999

Salah satu ciri khas jaminan fidusia adalah adanya titel eksekutorial pada sertifikatnya. Pasal 15 ayat (1) UU 42/1999 menyatakan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan Pasal 15 ayat (2) menegaskan bahwa sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ketentuan inilah yang selama bertahun-tahun dijadikan dasar bagi perusahaan leasing untuk melakukan eksekusi atau penarikan kendaraan secara sepihak begitu debitur dianggap menunggak, tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Namun tim Rumah Hukum perlu menggarisbawahi bahwa tafsir “atas kekuasaannya sendiri” inilah yang kemudian diuji dan dikoreksi maknanya oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019: Titik Balik Aturan Eksekusi Fidusia

Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi memutus perkara pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 ayat (2), serta frasa “cidera janji” pada Pasal 15 ayat (3), tidak dapat dimaknai memberi kreditur kewenangan mutlak untuk menentukan sendiri terjadinya wanprestasi dan langsung mengeksekusi objek jaminan. Mahkamah menegaskan bahwa adanya cidera janji tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau ditetapkan melalui upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Putusan ini mengubah cara pandang terhadap eksekusi jaminan fidusia secara mendasar, dari yang semula bisa dilakukan sepihak menjadi eksekusi yang harus melalui mekanisme yang jelas dan terukur, terutama ketika debitur tidak sepakat atau keberatan.

4. Dua Syarat Sah Eksekusi Langsung Pasca Putusan MK

Sebagai konsekuensi Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur atau leasing tanpa melalui pengadilan hanya sah apabila memenuhi dua syarat kumulatif. Pertama, debitur mengakui secara sukarela bahwa dirinya telah wanprestasi atau cidera janji. Kedua, debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur. Jika kedua unsur ini terpenuhi, penarikan kendaraan boleh dilakukan tanpa penetapan pengadilan, sejalan dengan mekanisme titel eksekutorial pada Pasal 15 ayat (2) yang tetap berlaku dalam konteks kesepakatan sukarela tersebut. Sebaliknya, apabila debitur menolak menyerahkan kendaraan atau tidak mengakui adanya wanprestasi, misalnya karena merasa masih dalam masa toleransi pembayaran atau menganggap jumlah tunggakan tidak sesuai, maka kreditur tidak berhak menarik paksa kendaraan tersebut di jalan atau di mana pun tanpa proses hukum lebih lanjut. Dalam praktik di lapangan, syarat ini kerap diabaikan, padahal keduanya bersifat wajib dan tidak bisa disubstitusi hanya dengan menunjukkan salinan sertifikat fidusia semata.

5. Jika Debitur Keberatan: Wajib Melalui Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri

Ketika debitur menolak menyerahkan kendaraan secara sukarela atau terjadi perselisihan mengenai ada tidaknya wanprestasi, Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa seluruh mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, ini berarti kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi atau fiat eksekusi ke pengadilan negeri yang berwenang, sebagaimana kerangka acuannya juga tercermin dalam Pasal 29 UU 42/1999 tentang cara-cara eksekusi jaminan fidusia. Pasal 29 ayat (1) mengatur bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Sementara Pasal 30 UU 42/1999 mengatur bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi, kewajiban ini hanya relevan dan dapat dipaksakan setelah proses eksekusi berjalan sah, bukan sebagai dasar penyitaan sepihak di jalan tanpa penetapan pengadilan ketika debitur berkeberatan.

6. Aturan OJK bagi Leasing dan Petugas Penagihan di Lapangan

Selain UU 42/1999 dan Putusan MK, perusahaan pembiayaan atau leasing juga tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini mensyaratkan bahwa penarikan atau pengambilalihan agunan hanya dapat dilakukan apabila konsumen terbukti wanprestasi, telah diberikan surat peringatan, dan pelaku usaha jasa keuangan memiliki sertifikat jaminan fidusia yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 POJK 22/2023, sementara Pasal 65 POJK 22/2023 mengatur bahwa penjualan agunan wajib dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau penjualan di bawah tangan sesuai peraturan perundang-undangan terkait. POJK ini juga mewajibkan setiap petugas penagihan pihak ketiga yang ditunjuk leasing memiliki sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi. Ketentuan yang sejalan juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, khususnya Pasal 50 yang mengatur kewajiban perusahaan pembiayaan menjelaskan status wanprestasi dan menginformasikannya kepada debitur, serta Pasal 51 yang mengatur mekanisme pemberitahuan tertulis sebelum penjualan agunan di bawah tangan. Kombinasi aturan OJK ini memperkuat posisi debitur, karena juru tarik yang tidak dapat menunjukkan sertifikasi profesi, surat tugas resmi, dan bukti wanprestasi yang sah sesungguhnya tidak memenuhi standar prosedur yang ditetapkan regulator.

7. Hak-Hak Debitur Saat Kendaraan Hendak Ditarik Paksa di Jalan

Berdasarkan kerangka hukum di atas, tim Rumah Hukum merangkum sejumlah hak yang dapat digunakan debitur ketika berhadapan dengan petugas penarik di jalan. Pertama, debitur berhak menolak menyerahkan kendaraan secara sukarela apabila tidak mengakui adanya wanprestasi, dan penolakan ini sepenuhnya sah menurut Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 karena eksekusi langsung hanya boleh terjadi atas dasar kesepakatan atau kesukarelaan, bukan paksaan. Kedua, debitur berhak meminta identitas diri, surat tugas resmi dari perusahaan leasing, serta salinan sertifikat jaminan fidusia dari petugas yang mendatangi, sebagaimana ditegaskan pula oleh kewajiban sertifikasi profesi penagihan dalam POJK 22/2023. Ketiga, apabila petugas tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, atau menggunakan kekerasan, ancaman, maupun tindakan yang bersifat memaksa secara fisik, debitur berhak melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian setempat sebagai dugaan tindak pidana. Keempat, debitur juga berhak menempuh jalur pengadilan negeri untuk mempertanyakan keabsahan eksekusi apabila merasa dirugikan, mengingat Pasal 29 UU 42/1999 memang mengarahkan penyelesaian sengketa eksekusi melalui mekanisme formal, bukan penguasaan fisik secara sepihak di jalan umum.

8. Potensi Tindak Pidana Bagi Penarikan Paksa Tanpa Prosedur yang Sah

Penarikan kendaraan secara paksa di jalan tanpa memenuhi syarat kesukarelaan dan pengakuan wanprestasi dari debitur, serta tanpa penetapan pengadilan ketika terjadi sengketa, berpotensi keluar dari koridor hukum perdata dan masuk ke ranah pidana. Apabila penarikan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa debitur menyerahkan kendaraan, perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini masih berlaku, dan akan digantikan oleh Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana begitu KUHP Nasional tersebut berlaku efektif. Pasal 482 ayat (1) UU 1/2023 mengancam pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang. Penting diingat bahwa penguasaan fisik kendaraan tanpa dasar hukum yang sah, terlebih jika disertai intimidasi terhadap debitur maupun keluarganya di tempat umum, tidak dapat dianggap sekadar sengketa perdata biasa dan berpotensi dilaporkan sebagai perampasan yang melanggar hukum.

9. Langkah yang Wajib Ditempuh Kreditur agar Eksekusi Tetap Sah

Bagi perusahaan leasing atau kreditur, kepatuhan terhadap kerangka hukum ini bukan sekadar formalitas melainkan syarat sahnya eksekusi. Kreditur sebaiknya terlebih dahulu memastikan debitur benar-benar wanprestasi sesuai kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan, memberikan surat peringatan sesuai standar yang diatur POJK 35/POJK.05/2018 dan POJK 22/2023, serta menawarkan opsi penyerahan sukarela sesuai semangat Putusan MK 18/PUU-XVII/2019. Apabila debitur menolak atau tidak dapat ditemui kesepakatan, langkah yang sah adalah mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri sesuai domisili objek jaminan, sebagaimana kerangka Pasal 29 UU 42/1999 mengarahkan penyelesaian melalui saluran resmi. Penarikan kendaraan di jalan oleh pihak yang tidak memiliki surat tugas resmi, tidak bersertifikasi, atau memaksakan penyerahan tanpa pengakuan wanprestasi dari debitur, berisiko digugat secara perdata maupun dilaporkan secara pidana, sehingga kepatuhan terhadap prosedur yang benar justru melindungi kreditur itu sendiri dari risiko hukum di kemudian hari.

Dasar Hukum

Pasal 11 dan Pasal 14 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mewajibkan pendaftaran sertifikat fidusia oleh Kementerian Hukum sebagai dasar eksekusi yang sah atas objek jaminan
Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No. 42 Tahun 1999, mengatur bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, menegaskan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” pada Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” pada Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 harus dimaknai bahwa eksekusi tanpa persetujuan sukarela debitur atau tanpa adanya wanprestasi yang diakui debitur wajib melalui pengadilan
Pasal 29 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999, mengatur cara-cara eksekusi jaminan fidusia, meliputi pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia maupun penjualan benda objek jaminan fidusia