Sengketa Hasil Pemilu dan Pilkada: Jalur Hukum ke Mahkamah Konstitusi

Setiap kali hasil penghitungan suara pemilu atau pilkada diumumkan, tidak jarang pihak yang kalah tipis merasa ada kekeliruan penghitungan yang merugikan mereka secara signifikan. Banyak yang bertanya, ke mana keberatan semacam ini harus disalurkan, apakah bisa langsung menggugat ke pengadilan biasa, dan berapa lama batas waktunya. Hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan jalur khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan, dengan syarat dan tenggat waktu yang sangat ketat. Artikel ini menjelaskan jalur hukum penyelesaian sengketa hasil pemilu dan pilkada, siapa yang berhak mengajukan, syarat ambang batas selisih suara untuk pilkada, serta tahapan proses persidangannya di Mahkamah Konstitusi.

1. Mengenal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Perselisihan hasil pemilihan umum, yang sering disingkat PHPU, adalah sengketa mengenai penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, baik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, maupun DPRD. Penting dipahami bahwa PHPU hanya menyangkut perselisihan mengenai hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan perolehan kursi peserta pemilu atau terpilihnya pasangan calon, bukan menyangkut dugaan pelanggaran proses pemilu seperti politik uang atau kampanye di luar jadwal, yang penanganannya berada di ranah berbeda, yaitu Bawaslu atau Gakkumdu.

2. Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 474 dan Pasal 475, yang mengatur bahwa peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilu yang memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu atau terpilihnya calon anggota DPD, dan pasangan calon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang memengaruhi penentuan pasangan calon terpilih.

3. Batas Waktu Pengajuan Permohonan PHPU

Waktu pengajuan permohonan PHPU sangat singkat dan bersifat ketat. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pasangan calon memiliki waktu paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan paling lama tiga kali dua puluh empat jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU. Tenggat waktu yang sangat singkat ini mengharuskan pihak yang keberatan sudah menyiapkan bukti dan dokumen pendukung jauh sebelum hasil resmi diumumkan.

4. Sengketa Hasil Pilkada: Syarat Ambang Batas Selisih Suara

Berbeda dengan pemilu nasional, sengketa hasil pemilihan kepala daerah memiliki karakteristik khusus berupa syarat ambang batas selisih suara sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa permohonan hanya dapat diajukan jika selisih perolehan suara antara pasangan calon berada dalam persentase tertentu, yaitu paling banyak dua persen untuk daerah dengan jumlah penduduk kurang dari dua juta jiwa, satu setengah persen untuk penduduk dua sampai enam juta jiwa, satu persen untuk penduduk enam sampai dua belas juta jiwa, dan setengah persen untuk penduduk di atas dua belas juta jiwa, dengan kategori serupa yang disesuaikan untuk tingkat kabupaten dan kota berdasarkan jumlah penduduknya masing-masing.

5. Perkembangan Penerapan Syarat Ambang Batas

Dalam praktiknya, penerapan syarat ambang batas selisih suara ini mengalami perkembangan melalui berbagai putusan dan peraturan Mahkamah Konstitusi, yang memberikan ruang penilaian lebih fleksibel dalam kondisi tertentu, misalnya ketika ditemukan indikasi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif meskipun selisih suara melebihi ambang batas normal. Mahkamah Konstitusi secara berkala menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang memperbarui syarat formil dan tata cara pengajuan permohonan sengketa pilkada, sehingga penting bagi pihak yang hendak mengajukan permohonan untuk memastikan ketentuan terbaru yang berlaku saat pilkada bersangkutan dilaksanakan.

6. Batas Waktu Pengajuan Sengketa Hasil Pilkada

Sama seperti PHPU pemilu nasional, sengketa hasil pilkada juga memiliki tenggat waktu pengajuan yang ketat, yaitu paling lama tiga hari kerja setelah KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pilkada. Permohonan dapat diajukan secara langsung ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi maupun melalui sistem permohonan daring yang telah disediakan. Setelah permohonan teregistrasi, Mahkamah memiliki waktu paling lama empat puluh lima hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, mengingat kepastian hasil pilkada perlu segera ditetapkan demi kelancaran pelantikan kepala daerah terpilih.

7. Tahapan Persidangan di Mahkamah Konstitusi

Proses persidangan PHPU maupun sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi umumnya diawali dengan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa syarat formil permohonan, termasuk kelengkapan bukti dan pemenuhan syarat ambang batas selisih suara untuk perkara pilkada. Jika syarat formil terpenuhi, perkara dilanjutkan ke sidang pemeriksaan yang mendengarkan keterangan KPU sebagai termohon, Bawaslu sebagai pemberi keterangan, serta pihak terkait lainnya seperti pasangan calon lain yang turut berkepentingan dalam perkara tersebut. Mahkamah kemudian mengambil putusan melalui rapat permusyawaratan hakim, yang dapat berupa penolakan, pengabulan sebagian atau seluruhnya termasuk perintah penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang di wilayah tertentu, maupun putusan tidak dapat diterima.

8. Pentingnya Kecepatan dan Kelengkapan Bukti dalam Mengajukan Sengketa

Mengingat tenggat waktu pengajuan yang sangat singkat, pihak yang berencana mengajukan sengketa hasil pemilu atau pilkada perlu mempersiapkan bukti sejak proses rekapitulasi suara berlangsung di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, bukan menunggu hasil resmi diumumkan secara nasional. Dokumen seperti formulir hasil penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara, catatan saksi, dan bukti dugaan kesalahan penghitungan harus disusun secara sistematis agar dapat diajukan tepat waktu dan memenuhi syarat formil yang ditentukan. Pendampingan advokat yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi sangat membantu mengingat kompleksitas dan ketatnya tenggat waktu proses ini.

Dasar Hukum

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Pasal 474 dan Pasal 475 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur pihak yang berhak mengajukan permohonan PHPU beserta batas waktu pengajuannya.
Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, mengatur syarat ambang batas selisih suara untuk mengajukan sengketa hasil pilkada.
Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata cara pengajuan dan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, mengatur teknis dan batas waktu pemeriksaan perkara.