Somasi: Fungsi, Format, dan Akibat Hukum Jika Diabaikan

Anda menyewakan mobil kepada seorang kenalan dengan kesepakatan dikembalikan dalam tujuh hari, tetapi sudah tiga minggu berlalu dan mobil belum juga dikembalikan sementara pesan WhatsApp Anda hanya dibaca tanpa dibalas. Sebelum buru-buru membawa masalah ini ke pengadilan, ada satu langkah penting yang sebaiknya ditempuh terlebih dahulu, yaitu mengirimkan somasi. Artikel ini menjelaskan apa itu somasi, fungsinya dalam sengketa perdata, bagaimana format yang baik, dan apa akibat hukumnya jika diabaikan oleh pihak yang dituju.

1. Apa Itu Somasi

Somasi adalah teguran atau peringatan resmi yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain agar segera memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian atau hubungan hukum. Somasi menjadi jembatan antara upaya penyelesaian secara damai dengan langkah hukum yang lebih formal seperti gugatan ke pengadilan. Dalam banyak kasus, somasi berhasil menyelesaikan sengketa tanpa perlu berlanjut ke meja hijau, karena pihak yang ditegur menyadari keseriusan tuntutan dan segera memenuhi kewajibannya.

2. Dasar Hukum dan Fungsi Somasi

Dasar hukum somasi bersumber dari Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan debitur dianggap lalai memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis. Fungsi somasi ada beberapa. Pertama, sebagai bukti itikad baik pihak yang dirugikan bahwa ia sudah berusaha menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum. Kedua, sebagai syarat formal untuk menyatakan pihak lain resmi wanprestasi sehingga tuntutan ganti rugi bisa diajukan. Ketiga, sebagai alat bukti awal di pengadilan yang menunjukkan sejak kapan pihak yang dituju sudah diberi kesempatan namun tidak memenuhi kewajibannya.

3. Kapan Somasi Wajib Dilakukan dan Kapan Bisa Dilewati

Pada umumnya somasi harus dikirimkan terlebih dahulu sebelum seseorang bisa dinyatakan wanprestasi secara hukum. Namun ada pengecualian, yaitu apabila dalam perjanjian sudah dicantumkan batas waktu pelaksanaan yang tegas dan pasti. Dalam situasi tersebut, lewatnya batas waktu itu sendiri sudah dianggap sebagai pernyataan lalai tanpa perlu somasi tambahan, sebuah prinsip yang dikenal dengan istilah fatal termijn dan lazim dipakai dalam praktik peradilan di Indonesia.

4. Bentuk-Bentuk Somasi

Somasi bisa disampaikan dalam beberapa bentuk. Bentuk paling sederhana adalah surat tertulis di bawah tangan yang dikirimkan langsung oleh pihak yang dirugikan atau melalui kuasa hukumnya. Bentuk lain adalah somasi yang dibuat melalui notaris agar memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat, atau somasi yang disampaikan melalui juru sita pengadilan dalam bentuk penetapan resmi. Untuk sengketa dengan nilai kecil sampai menengah, somasi tertulis biasa yang dikirim lewat surat tercatat, email resmi, atau kurir dengan bukti penerimaan biasanya sudah cukup memadai.

5. Format dan Isi Somasi yang Baik

Somasi yang baik sebaiknya memuat identitas lengkap pihak yang mengirim dan yang dituju, uraian singkat mengenai dasar hubungan hukum di antara keduanya seperti nomor dan tanggal perjanjian, penjelasan rinci mengenai kewajiban apa yang belum dipenuhi, tuntutan yang jelas dan spesifik mengenai apa yang harus dilakukan pihak yang dituju, batas waktu pemenuhan yang wajar, serta konsekuensi hukum yang akan ditempuh apabila somasi tersebut diabaikan. Semakin rinci dan jelas somasi disusun, semakin kuat posisinya sebagai alat bukti di kemudian hari.

6. Berapa Kali Somasi Harus Dikirim

Tidak ada ketentuan undang-undang yang mewajibkan somasi dikirim sampai tiga kali seperti anggapan umum di masyarakat. Secara hukum, satu kali somasi yang jelas dan sudah memberikan waktu yang wajar untuk pemenuhan kewajiban sudah cukup menjadi dasar untuk menyatakan pihak lain lalai. Namun dalam praktik, banyak pihak tetap mengirimkan somasi lebih dari sekali sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk memperkuat bukti itikad baik di mata hakim apabila perkara berlanjut ke pengadilan.

7. Akibat Hukum Jika Somasi Diabaikan

Apabila somasi diabaikan setelah batas waktu yang diberikan terlewati, pihak yang dituju resmi dianggap wanprestasi. Konsekuensinya, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, atau ganti rugi saja sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata. Selain itu, kewajiban membayar ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga baru bisa dihitung sejak tanggal somasi tersebut diabaikan, sehingga somasi juga berfungsi menentukan titik awal perhitungan kerugian yang bisa dituntut.

8. Tips Membuat dan Mengirim Somasi yang Kuat

Agar somasi memiliki kekuatan hukum yang baik, pastikan somasi dikirim melalui media yang bisa dibuktikan penerimaannya, seperti surat tercatat dengan resi pengiriman, email dengan konfirmasi baca, atau melalui kurir dan notaris. Simpan seluruh bukti pengiriman dan penerimaan somasi tersebut. Jika nilai sengketa cukup besar atau situasinya kompleks, sebaiknya somasi disusun dan dikirimkan melalui kuasa hukum agar bahasa dan dasar hukumnya lebih kuat serta memberi kesan keseriusan kepada pihak yang dituju.

Dasar Hukum

Pasal 1238 KUHPerdata, mengatur bahwa debitur dianggap lalai setelah dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, yaitu somasi.
Pasal 1243 KUHPerdata, mengatur bahwa ganti rugi baru dapat dituntut setelah debitur dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya.
Pasal 1267 KUHPerdata, mengatur pilihan tuntutan yang bisa diajukan setelah pihak lain dinyatakan wanprestasi akibat mengabaikan somasi.