Waris Islam (Faraid) vs Waris Perdata KUHPerdata: Kapan Masing-Masing Berlaku

Sebuah keluarga besar berkumpul setelah kepala keluarga meninggal dunia, dan pertanyaan pertama yang muncul bukan hanya soal siapa mendapat apa, melainkan hukum waris mana yang berlaku bagi keluarga tersebut. Indonesia memang dikenal menganut lebih dari satu sistem hukum waris sekaligus, yaitu hukum waris Islam yang dikenal dengan istilah faraid, hukum waris perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum waris adat yang berlaku di berbagai daerah. Ketidaktahuan mengenai hukum mana yang berlaku bagi keluarga tertentu sering menjadi pemicu sengketa waris berkepanjangan. Artikel ini menjelaskan kapan masing-masing sistem berlaku dan bagaimana prinsip pembagiannya berbeda.

1. Tiga Sistem Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia

Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki hukum waris nasional yang berlaku tunggal bagi seluruh warga negara. Yang berlaku adalah tiga sistem sekaligus, yaitu hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum waris perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata peninggalan zaman kolonial namun masih berlaku, serta hukum waris adat yang beragam sesuai daerah masing-masing. Penentuan hukum mana yang berlaku bagi seseorang umumnya didasarkan pada agama yang dianut pewaris serta golongan penduduk sebagaimana pernah diatur dalam ketentuan kolonial, meskipun dalam praktik modern, agama pewaris menjadi acuan yang paling menentukan.

2. Kapan Hukum Waris Islam Berlaku

Hukum waris Islam berlaku bagi pewaris yang beragama Islam, dan sengketa warisnya diperiksa oleh Pengadilan Agama sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing, serta tata cara pembagiannya diatur secara rinci dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam, mulai dari Pasal 171 hingga Pasal 214. Prinsip dasar faraid membagi ahli waris ke dalam golongan-golongan tertentu dengan bagian yang telah ditentukan secara pasti berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pewaris, misalnya anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan, sementara duda mendapat seperempat dan janda mendapat seperdelapan bagian apabila pewaris meninggalkan anak.

3. Kapan Hukum Waris Perdata KUHPerdata Berlaku

Hukum waris perdata berlaku bagi pewaris yang tidak beragama Islam, umumnya warga keturunan Tionghoa, Eropa, dan sebagian penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat, dengan sengketanya diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Ketentuan hukum waris perdata diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya Pasal 830 hingga Pasal 1130, yang mengatur empat golongan ahli waris berdasarkan kedekatan hubungan darah dengan pewaris. Berbeda dengan faraid yang membagi bagian anak laki-laki dan perempuan secara tidak sama, hukum waris perdata menerapkan prinsip pembagian yang sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 852 KUHPerdata.

4. Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdata

Sistem waris perdata mengelompokkan ahli waris ke dalam empat golongan yang berlaku secara berurutan, artinya golongan berikutnya baru mendapat bagian apabila tidak ada ahli waris dari golongan sebelumnya. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama beserta anak-anak dan keturunannya. Golongan kedua terdiri dari orang tua pewaris beserta saudara kandung dan keturunannya apabila tidak ada ahli waris golongan pertama. Golongan ketiga terdiri dari kakek dan nenek serta leluhur lain dalam garis lurus ke atas, sementara golongan keempat terdiri dari paman, bibi, dan keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping yang lebih jauh. Susunan golongan ini memastikan harta warisan tetap jatuh kepada kerabat terdekat sebelum berpindah ke kerabat yang lebih jauh.

5. Perbedaan Mendasar Prinsip Pembagian Faraid dan KUHPerdata

Perbedaan paling mencolok antara faraid dan hukum waris perdata terletak pada proporsi bagian anak laki-laki dan perempuan, yang dalam faraid mengikuti prinsip dua banding satu, sementara dalam KUHPerdata dibagi rata. Perbedaan lain terletak pada kedudukan pasangan yang masih hidup, karena dalam KUHPerdata, suami atau istri yang hidup terlama berkedudukan setara dengan anak sebagai ahli waris golongan pertama dan mendapat bagian sama besar dengan seorang anak, sedangkan dalam faraid, bagian pasangan yang hidup ditentukan secara tetap yaitu seperempat atau seperdelapan bagian tergantung ada tidaknya anak, dan sisanya baru dibagi kepada anak dan ahli waris lain sesuai porsi masing-masing.

6. Bagaimana Jika Pewaris Meninggalkan Ahli Waris Beda Agama

Persoalan yang sering muncul adalah ketika pewaris beragama Islam meninggalkan ahli waris yang berbeda agama, misalnya anak yang telah berpindah agama. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris pada dasarnya menjadi penghalang mewaris, sehingga ahli waris yang berbeda agama tidak mendapat bagian waris berdasarkan faraid. Namun demikian, Pengadilan Agama melalui yurisprudensi dapat memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang mewaris karena beda agama, dengan besaran yang umumnya disamakan dengan bagian yang seharusnya diterima, sebagai bentuk keadilan meskipun secara formal ia bukan ahli waris menurut faraid.

7. Pilihan Hukum bagi Warga yang Berada di Antara Dua Sistem

Dalam praktik peradilan, terdapat pula prinsip pilihan hukum yang memungkinkan para pihak yang beragama Islam namun berperkara waris tetap dapat memilih penyelesaian melalui hukum perdata umum di Pengadilan Negeri berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, meskipun secara kewenangan absolut, sengketa waris umat Islam semestinya diperiksa Pengadilan Agama. Pilihan hukum ini biasanya muncul dalam kasus yang melibatkan harta yang telah lama diselesaikan menurut hukum adat atau kesepakatan keluarga, sehingga penting bagi ahli waris untuk memahami hukum mana yang paling relevan dengan latar belakang keluarga dan jenis harta yang ditinggalkan sebelum memulai proses pembagian warisan.

8. Langkah Praktis Sebelum Membagi Warisan

Sebelum membagi warisan, ahli waris sebaiknya memastikan terlebih dahulu agama yang dianut pewaris pada saat meninggal dunia, karena hal ini menentukan hukum waris mana yang berlaku. Selanjutnya, penting untuk melakukan inventarisasi seluruh harta peninggalan beserta utang yang harus dilunasi terlebih dahulu sebelum harta dibagi kepada ahli waris. Apabila terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum yang berlaku atau porsi bagian masing-masing ahli waris, berkonsultasi dengan ahli hukum waris sejak awal akan membantu mencegah sengketa berkepanjangan yang dapat merusak hubungan keluarga.

Dasar Hukum

Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur ketentuan waris berdasarkan hukum Islam bagi pewaris beragama Islam.
Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur ketentuan waris perdata bagi pewaris yang tidak beragama Islam.
Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bagian waris yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan.
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menetapkan kewenangan Pengadilan Agama memeriksa sengketa waris bagi warga yang beragama Islam.
Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi dasar wasiat wajibah bagi pihak yang secara formal terhalang mewaris menurut faraid.