Malpraktik Layanan Kecantikan atau Klinik Estetika: Hak Konsumen Menuntut Ganti Rugi

Seorang pelanggan menjalani prosedur suntik filler di sebuah klinik kecantikan yang gencar dipromosikan di media sosial. Beberapa hari kemudian, wajahnya mengalami pembengkakan parah dan infeksi yang membutuhkan perawatan medis intensif. Ketika dikonfirmasi, klinik tersebut ternyata dijalankan oleh tenaga yang tidak memiliki kompetensi medis resmi untuk melakukan prosedur tersebut. Kasus semacam ini bukan hal langka di tengah menjamurnya klinik kecantikan instan yang menjanjikan hasil cepat dengan biaya murah, sering kali dipromosikan gencar melalui media sosial tanpa transparansi mengenai kualifikasi tenaga yang menanganinya. Padahal, prosedur kecantikan yang melibatkan tindakan medis tetap tunduk pada aturan hukum kesehatan dan perlindungan konsumen yang ketat. Artikel ini menjelaskan hak konsumen menuntut ganti rugi ketika mengalami malpraktik dalam layanan kecantikan atau klinik estetika.

1. Layanan Kecantikan sebagai Tindakan Medis yang Diatur Hukum

Banyak prosedur kecantikan seperti suntik filler, botox, peeling kimia tingkat lanjut, hingga tindakan laser tertentu sebenarnya termasuk kategori tindakan medis yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis berkompeten, bukan sekadar terapis kecantikan biasa. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap tindakan medis harus dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan izin praktik yang sah. Klinik yang mempekerjakan tenaga tanpa kualifikasi memadai untuk melakukan tindakan berisiko tinggi sudah melanggar ketentuan dasar ini sejak awal, terlepas dari hasil akhir prosedur tersebut.

2. Hak Konsumen atas Informasi Sebelum Menjalani Prosedur

Sebelum menjalani tindakan kecantikan apa pun, konsumen berhak mendapatkan penjelasan lengkap mengenai risiko, efek samping, dan alternatif prosedur yang tersedia, sesuai prinsip persetujuan tindakan medis yang dikenal sebagai informed consent. Hak ini juga sejalan dengan Pasal 4 UUPK mengenai hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Klinik yang hanya menonjolkan hasil sebelum dan sesudah tanpa menjelaskan risiko potensial, atau meminta konsumen menandatangani formulir persetujuan tanpa penjelasan lisan yang memadai, berpotensi melanggar hak dasar ini.

3. Tanggung Jawab Dokter dan Klinik atas Prosedur yang Merugikan

Ketika prosedur kecantikan menimbulkan kerugian, tanggung jawab pertama berada pada tenaga medis yang melakukan tindakan tersebut secara langsung, terutama jika terbukti ada kelalaian dalam prosedur, penggunaan bahan yang tidak sesuai standar, atau tindakan yang dilakukan di luar kompetensinya. Klinik sebagai institusi juga turut bertanggung jawab, terutama jika terbukti lalai dalam mengawasi tenaga kerjanya atau membiarkan tindakan berisiko tinggi dilakukan oleh pihak yang tidak berkompeten. Tanggung jawab keduanya bisa berjalan bersamaan tergantung pada peran masing-masing dalam kejadian tersebut.

4. Jalur Ganti Rugi Perdata bagi Korban Malpraktik

Konsumen yang dirugikan akibat prosedur kecantikan yang bermasalah berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 19 UUPK, yang mencakup biaya pengobatan lanjutan, kompensasi atas kerugian yang dialami, hingga santunan yang wajar sesuai dampak yang ditimbulkan. Selain melalui UUPK, korban juga dapat menempuh gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap dokter atau klinik yang terbukti lalai, dengan menuntut ganti rugi materiil seperti biaya perawatan dan immateriil seperti penderitaan yang dialami akibat kejadian tersebut.

5. Jalur Pengaduan Disiplin Tenaga Medis

Selain jalur ganti rugi perdata, korban malpraktik kecantikan dapat mengadukan tenaga medis yang bersangkutan ke lembaga disiplin profesi kesehatan. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fungsi penegakan disiplin tenaga medis dijalankan oleh Majelis Disiplin Profesi yang menggantikan fungsi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI di bawah aturan lama. Pengaduan ke lembaga ini bertujuan menilai apakah tenaga medis yang bersangkutan melanggar standar profesi dan disiplin, yang hasilnya bisa berupa sanksi administratif termasuk pencabutan izin praktik.

6. Peran Dinas Kesehatan dalam Pengawasan Klinik

Konsumen juga dapat melaporkan klinik kecantikan bermasalah kepada dinas kesehatan setempat, terutama jika klinik tersebut diduga beroperasi tanpa izin resmi atau mempekerjakan tenaga tanpa kualifikasi yang sesuai. Dinas kesehatan berwenang melakukan pemeriksaan, memberikan teguran, hingga mencabut izin operasional klinik yang terbukti melanggar ketentuan perizinan dan standar pelayanan kesehatan. Pelaporan ke dinas kesehatan penting dilakukan meski korban juga menempuh jalur ganti rugi perdata, karena tujuannya berbeda yaitu mencegah klinik tersebut merugikan konsumen lain di kemudian hari.

7. Pentingnya Dokumentasi Sebagai Bukti Pendukung

Korban malpraktik kecantikan sebaiknya segera mendokumentasikan kondisi yang dialami melalui foto, mencari pendapat medis kedua dari dokter atau rumah sakit lain, serta menyimpan seluruh bukti transaksi dan komunikasi dengan klinik terkait. Rekam medis dari fasilitas kesehatan yang menangani komplikasi tersebut juga menjadi bukti penting untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara prosedur yang dijalani dan kerugian kesehatan yang timbul. Semakin lengkap dokumentasi yang dikumpulkan, semakin kuat posisi konsumen saat menuntut ganti rugi maupun mengajukan pengaduan disiplin profesi.

8. Membedakan Risiko yang Sudah Diinformasikan dan Kelalaian Medis

Tidak semua hasil yang mengecewakan dari prosedur kecantikan otomatis dikategorikan sebagai malpraktik. Jika tenaga medis sudah menjelaskan secara memadai bahwa suatu risiko tertentu mungkin terjadi meski prosedur dilakukan sesuai standar, dan pasien menyetujuinya secara sadar, maka terwujudnya risiko tersebut belum tentu merupakan kelalaian yang bisa dituntut. Sebaliknya, jika prosedur dilakukan menyimpang dari standar operasional yang seharusnya, menggunakan bahan yang tidak sesuai, atau dilakukan oleh pihak yang tidak berkompeten, barulah unsur kelalaian bisa dikatakan terpenuhi. Membedakan kedua situasi ini penting agar konsumen bisa menilai secara lebih objektif apakah kejadian yang dialaminya benar-benar memenuhi unsur malpraktik atau merupakan risiko medis yang memang sudah diketahui sejak awal.

9. Langkah Praktis Bagi Korban Malpraktik Kecantikan

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari penanganan medis segera untuk mengatasi komplikasi yang dialami, sebelum memikirkan langkah hukum lebih lanjut. Setelah kondisi stabil, korban dapat mengirimkan somasi kepada klinik yang bersangkutan sebagai upaya penyelesaian awal, sambil menyiapkan laporan ke dinas kesehatan dan lembaga disiplin profesi jika somasi tidak direspons secara layak. Untuk kerugian yang signifikan, berkonsultasi dengan penasihat hukum sejak awal akan membantu korban menentukan strategi terbaik, baik melalui jalur perdata, pengaduan disiplin, maupun keduanya secara bersamaan.

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatur kewajiban kompetensi tenaga medis dan mekanisme penegakan disiplin profesi melalui Majelis Disiplin Profesi.
Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai risiko tindakan yang akan dijalani.
Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur hak konsumen menuntut ganti rugi atas kerugian akibat jasa yang diterimanya.
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur dasar gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang lalai menyebabkan kerugian.