Pencurian Identitas Digital dan Akun Palsu: Jerat Hukum Bagi Pelaku Impersonation di Media Sosial

Seorang pemilik usaha kecil dikagetkan ketika mendapati akun media sosial lain menggunakan namanya, fotonya, bahkan logo usahanya untuk menawarkan produk kepada calon pelanggan, padahal ia tidak pernah membuat akun tersebut. Beberapa pelanggan yang tertipu bahkan mengira akun palsu itu adalah dirinya, sehingga reputasinya ikut tercoreng akibat perbuatan orang yang tidak dikenal. Kasus pencurian identitas digital dan pembuatan akun palsu seperti ini semakin sering terjadi seiring mudahnya seseorang mengambil foto dan data dari internet. Artikel ini menjelaskan bagaimana hukum Indonesia menjerat pelaku pemalsuan identitas digital dan langkah apa yang bisa ditempuh korban.

1. Fenomena Akun Palsu dan Pencurian Identitas Digital

Pencurian identitas digital terjadi ketika seseorang menggunakan data pribadi, foto, nama, atau informasi identitas orang lain tanpa izin untuk membuat akun atau profil yang seolah-olah mewakili orang tersebut. Motif pelakunya beragam, mulai dari niat menipu pihak lain dengan mengatasnamakan korban, mencemarkan nama baik korban melalui unggahan yang seolah dibuat sendiri oleh korban, hingga sekadar iseng tanpa menyadari dampak serius yang ditimbulkan bagi orang yang identitasnya dipalsukan.

2. Jerat Hukum UU ITE: Manipulasi dan Pemalsuan Informasi Elektronik

Ketentuan utama yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pembuatan akun palsu adalah Pasal 35 UU ITE, yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pembuatan akun palsu yang menggunakan foto dan identitas orang lain seolah-olah akun itu benar milik korban dapat memenuhi unsur manipulasi informasi elektronik yang diatur pasal ini.

3. Sanksi Pidana yang Mengancam Pelaku

Pelanggaran terhadap Pasal 35 UU ITE diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama dua belas tahun dan atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah. Beratnya ancaman ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang serius dampak dari pemalsuan identitas digital, mengingat dampaknya bisa sangat luas, mulai dari kerugian materiel korban maupun pihak yang tertipu, hingga kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan sepenuhnya.

4. Kaitan dengan UU Pelindungan Data Pribadi

Selain UU ITE, kasus pencurian identitas digital juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pasal 65 UU PDP melarang setiap orang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat berlaku bila pelaku mengambil foto atau data pribadi korban dari internet untuk digunakan tanpa izin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak lima miliar rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU PDP.

5. Beda Akun Parodi atau Fan Page dengan Akun Palsu yang Melanggar Hukum

Tidak semua akun yang menggunakan nama atau gambar seseorang otomatis melanggar hukum. Akun parodi atau fan page yang secara jelas menyatakan dirinya bukan akun resmi, tidak digunakan untuk menipu, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang namanya digunakan, umumnya tidak memenuhi unsur manipulasi yang disyaratkan Pasal 35 UU ITE. Yang membedakan adalah adanya unsur kesengajaan untuk membuat pihak lain percaya bahwa akun tersebut adalah akun asli milik korban, serta adanya potensi kerugian nyata yang timbul akibat kekeliruan tersebut, baik kerugian materiel maupun kerugian terhadap reputasi.

6. Unsur yang Harus Dibuktikan

Untuk menjerat pelaku pembuatan akun palsu, harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan, tanpa hak atau melawan hukum, serta adanya tujuan agar informasi yang dimanipulasi tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik atau asli. Bukti yang biasanya diperlukan meliputi tangkapan layar akun palsu tersebut, riwayat interaksi akun dengan pihak lain yang menunjukkan adanya upaya mengelabui, serta keterangan pihak yang mengaku tertipu atau dirugikan akibat interaksi dengan akun palsu tersebut.

7. Langkah Hukum Bagi Korban

Jika identitas Anda dipalsukan di media sosial, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melaporkan akun tersebut kepada penyelenggara platform melalui fitur pelaporan resmi yang tersedia, sambil mengumpulkan bukti berupa tangkapan layar dan tautan akun palsu sebagai dokumentasi. Segera informasikan kepada relasi, pelanggan, atau kontak Anda bahwa akun tersebut bukan milik Anda untuk mencegah pihak lain tertipu lebih jauh. Setelah bukti terkumpul, laporkan kejadian ini ke kepolisian melalui unit yang menangani kejahatan siber agar proses hukum terhadap pelaku dapat ditindaklanjuti secara resmi.

8. Tips Mencegah Identitas Anda Dipalsukan

Untuk mengurangi risiko identitas Anda dipalsukan, batasi informasi pribadi yang dibagikan secara terbuka di media sosial, terutama foto beresolusi tinggi yang mudah diunduh dan disalahgunakan pihak lain. Aktifkan pengaturan privasi pada akun media sosial Anda dan pertimbangkan untuk memverifikasi akun resmi Anda apabila platform yang digunakan menyediakan fitur tersebut, terutama jika Anda memiliki usaha atau profesi yang sering berinteraksi dengan publik. Lakukan pencarian berkala terhadap nama dan foto Anda di internet untuk mendeteksi lebih awal jika ada akun yang mencurigakan menggunakan identitas Anda tanpa izin.

9. Peran Platform dalam Menangani Laporan Akun Palsu

Sebagian besar platform media sosial dan marketplace besar sudah memiliki mekanisme verifikasi identitas dan pelaporan akun palsu yang dapat dimanfaatkan korban untuk mempercepat penanganan kasus, meski efektivitasnya bisa berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing platform. Selain melaporkan melalui fitur resmi, korban juga dapat mengirimkan surat keberatan tertulis yang menyertakan bukti kepemilikan identitas asli, seperti kartu identitas atau dokumen pendukung lain, untuk memperkuat permohonan penghapusan akun palsu tersebut. Ketekunan dalam mengikuti proses pelaporan, meski terkadang memakan waktu, tetap penting dilakukan agar akun palsu tidak terus digunakan untuk merugikan korban maupun pihak lain yang berinteraksi dengannya. Bagi tokoh publik, pelaku usaha, atau profesional yang rentan menjadi sasaran pemalsuan identitas, membangun kehadiran resmi yang konsisten di berbagai platform serta secara aktif mengingatkan pengikut untuk hanya mempercayai akun yang telah terverifikasi juga dapat menjadi langkah pencegahan tambahan yang efektif.

Dasar Hukum

Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE, mengatur larangan manipulasi dan pemalsuan informasi elektronik beserta ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Pasal 65 jo. Pasal 67 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, mengatur larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri.
Pasal 27A UU ITE, dapat digunakan tambahan apabila akun palsu tersebut juga digunakan untuk menyerang kehormatan atau nama baik korban.
Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A UU ITE, dapat digunakan apabila akun palsu tersebut digunakan untuk menipu pihak lain dan menimbulkan kerugian materiel.