Pada 24 September 2026, puluhan ribu buruh turun ke jalan di kawasan Bundaran HI hingga Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, menuntut DPR dan pemerintah merevisi substansi Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang tengah dibahas. Aksi ini bukan kebetulan waktunya. RUU tersebut bukan sekadar revisi biasa, melainkan mandat langsung dari Mahkamah Konstitusi dengan tenggat waktu yang tegas: 31 Oktober 2026. Jika DPR dan pemerintah gagal mengesahkannya sebelum tenggat itu, klaster ketenagakerjaan yang selama ini diatur melalui Undang-Undang Cipta Kerja akan otomatis kembali tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 versi sebelum diubah. Artikel ini menjelaskan latar belakang RUU, isi utama yang sedang dibahas, poin-poin yang masih diperdebatkan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan pekerja maupun perusahaan sebelum RUU ini benar-benar disahkan.
1. Kenapa RUU Ini Harus Ada: Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023
Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan atas uji formil Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan undang-undang tersebut secara bersyarat masih memiliki persoalan dalam proses pembentukannya, khususnya menyangkut klaster ketenagakerjaan yang dinilai memerlukan pengaturan tersendiri, terpisah dari format omnibus law. MK memberi waktu dua tahun sejak putusan dibacakan bagi DPR dan pemerintah untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang berdiri sendiri, bukan lagi menumpang sebagai salah satu klaster di dalam UU Cipta Kerja. Dua tahun sejak 31 Oktober 2024 jatuh tepat pada 31 Oktober 2026.
Konsekuensi yang ditegaskan dalam putusan tersebut cukup signifikan: apabila hingga tenggat itu tidak ada undang-undang ketenagakerjaan baru yang berdiri sendiri, maka klaster ketenagakerjaan akan kembali diberlakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam bentuknya sebelum diubah oleh UU Cipta Kerja. Ini bukan berarti seluruh UU Cipta Kerja batal, melainkan secara spesifik klaster ketenagakerjaan yang akan “kembali” ke rezim lama. RUU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah jawaban DPR dan pemerintah atas mandat ini.
2. RUU Pelindungan Ketenagakerjaan: Usul Inisiatif DPR yang Dikebut
RUU ini berjalan sebagai usul inisiatif DPR, saat ini dalam tahap harmonisasi antara Komisi yang membidangi ketenagakerjaan, Badan Legislasi, dan pemerintah yang diwakili Kementerian Ketenagakerjaan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait lain. Target yang beredar di kalangan DPR dan pemerintah adalah pengesahan pada sidang paripurna 8 Oktober 2026, sengaja dipatok lebih awal dari tenggat keras MK di 31 Oktober agar ada ruang waktu jika terjadi kendala teknis pasca-pengesahan.
Secara garis besar, cakupan RUU ini meliputi ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, pengupahan termasuk upah minimum sektoral, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pesangon, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga wacana perlindungan bagi pekerja pada platform digital atau ekonomi gig yang selama ini berada di luar jangkauan UU Ketenagakerjaan konvensional.
3. Titik-Titik yang Masih Buntu dan Diperdebatkan
Sejumlah pemberitaan menyebut pembahasan RUU ini masih menemui jalan buntu pada beberapa isu krusial, yang menjadi alasan utama aksi buruh pada akhir September 2026. Penting dicatat bahwa angka dan ketentuan berikut masih berupa usulan yang diperdebatkan, bukan ketentuan final:
Durasi PKWT. Ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, membatasi PKWT maksimal 5 tahun termasuk perpanjangan. Dalam pembahasan RUU, sejumlah sumber menyebut draf yang beredar mengusulkan pemendekan menjadi maksimal 4 tahun, sementara koalisi serikat pekerja menuntut pembatasan jauh lebih ketat yaitu maksimal 1 tahun, dan pihak asosiasi pengusaha cenderung mempertahankan rezim 5 tahun yang berlaku sekarang. Ketiga angka ini masih tarik-menarik dan belum final.
Alih daya (outsourcing). Serikat pekerja mendorong pembatasan lebih ketat jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan, jaminan kelangsungan hak pekerja ketika perusahaan penyedia jasa (vendor) berganti, serta tanggung jawab renteng dari perusahaan pemberi kerja apabila vendor alih daya wanprestasi terhadap kewajibannya kepada pekerja.
Pengupahan. Usulan yang mengemuka antara lain penetapan upah minimum sektoral tidak kurang dari 5% di atas upah minimum provinsi/kabupaten-kota, kewajiban penyusunan struktur dan skala upah yang lebih transparan, serta penghapusan batas waktu klaim atas tunggakan upah yang saat ini dibatasi oleh ketentuan daluwarsa dalam UU Ketenagakerjaan.
PHK. Serikat pekerja mengusulkan agar PHK yang dilakukan tanpa melalui prosedur atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dianggap batal demi hukum, dengan pekerja tetap berhak menerima upah penuh selama proses tersebut berlangsung.
Koalisi serikat pekerja sempat memberi tenggat kepada DPR hingga 22 September 2026 untuk merevisi substansi RUU secara berarti. Tenggat itu lewat tanpa hasil yang memuaskan buruh, yang berujung pada aksi puluhan ribu buruh pada 24 September 2026. Isu alih daya disebut sebagai salah satu titik paling alot yang belum menemukan kesepakatan hingga akhir September 2026.
4. Yang Perlu Dilakukan Pekerja dan Perusahaan Sekarang
Karena RUU Pelindungan Ketenagakerjaan belum menjadi undang-undang, seluruh ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya seperti PP No. 35 Tahun 2021, tetap berlaku penuh sampai RUU ini disahkan atau sampai tenggat MK terlewati. Belum ada perubahan hukum yang efektif hari ini.
Bagi pekerja, langkah yang wajar adalah memantau perkembangan pembahasan, khususnya menyangkut PKWT dan alih daya karena berpotensi memengaruhi status kerja ke depan, sambil memastikan hak-hak dasar seperti upah, jam kerja, dan keselamatan kerja tetap dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku sekarang.
Bagi perusahaan, ini saat yang tepat untuk mulai memetakan kontrak PKWT dan perjanjian alih daya yang durasinya mendekati atau berpotensi terdampak apabila RUU baru mengubah batas maksimal yang berlaku, sehingga tidak perlu penyesuaian mendadak begitu undang-undang baru disahkan. Checklist audit kepatuhan hubungan industrial yang sudah dibahas sebelumnya di situs ini dapat menjadi titik awal yang baik untuk pemetaan tersebut.
5. Dua Skenario ke Depan
Ada dua kemungkinan yang perlu disiapkan. Pertama, RUU disahkan sebelum atau tepat pada 31 Oktober 2026, sehingga klaster ketenagakerjaan akan diatur oleh undang-undang baru yang berdiri sendiri, terpisah dari UU Cipta Kerja. Kedua, tenggat terlewati tanpa RUU disahkan, sehingga klaster ketenagakerjaan otomatis kembali tunduk pada UU No. 13 Tahun 2003 dalam bentuk sebelum diubah oleh UU Cipta Kerja.
Kedua skenario ini sama-sama membawa konsekuensi besar. Skenario pertama berarti lahirnya rezim hukum ketenagakerjaan yang sepenuhnya baru dengan ketentuan yang mungkin berbeda signifikan dari yang berlaku hari ini. Skenario kedua berarti sebagian ketentuan yang sudah menyesuaikan diri dengan rezim UU Cipta Kerja, termasuk kontrak-kontrak yang dibuat berdasarkan aturan saat ini, berpotensi perlu ditinjau ulang karena kembalinya ketentuan lama. Situs ini akan terus memantau dan memperbarui pembahasan seputar topik ini begitu ada perkembangan resmi.
Dasar Hukum
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023, menyatakan UU Cipta Kerja bersyarat inkonstitusional dan memerintahkan klaster ketenagakerjaan diatur dalam undang-undang tersendiri paling lambat dua tahun sejak putusan dibacakan (31 Oktober 2024), dengan konsekuensi kembali berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 versi asli apabila tenggat terlewati
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai undang-undang pokok ketenagakerjaan yang sebagian pasalnya diubah oleh UU Cipta Kerja dan berpotensi berubah kembali sesuai skenario penyelesaian RUU ini
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dasar hukum klaster ketenagakerjaan yang saat ini berlaku dan menjadi objek putusan MK di atas
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagai aturan pelaksana yang mengatur batas maksimal PKWT dan ketentuan alih daya yang berlaku saat ini dan menjadi rujukan pembahasan RUU
Artikel Terkait
- Hak Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Menurut UU Cipta Kerja: Jenis Pekerjaan yang Boleh Dialihdayakan dan Perlindungan Upahnya
- Aturan PHK Menurut UU Cipta Kerja: Alasan Sah, Prosedur Wajib, dan Hak Pekerja
- Audit Kepatuhan Hubungan Industrial bagi Perusahaan: Checklist Praktis
- UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026: Isi Pokok yang Diberitakan, Outsourcing, Pesangon, dan PKWT
Artikel ini disusun berdasarkan perkembangan pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan per akhir September 2026 dan bersifat informasi umum, bukan pengganti konsultasi hukum profesional. Karena RUU masih dalam proses pembahasan di DPR dan berpotensi berubah sebelum disahkan, pembaca disarankan memantau perkembangan resmi dari DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Butuh penjelasan lebih lanjut soal dampak RUU Pelindungan Ketenagakerjaan bagi perusahaan atau status kerja Anda? Hubungi Rumah Hukum sekarang untuk konsultasi lebih lanjut.
