Di banyak perusahaan, pekerja terpecah ke dalam dua, tiga, bahkan lebih serikat pekerja. Wajar bila muncul gagasan menyatukannya agar posisi tawar lebih kuat dan perundingan PKB lebih sederhana. Persoalannya, hukum ketenagakerjaan kita tidak punya bab khusus tentang penggabungan serikat pekerja. Artikel ini menguraikan dasar hukum yang ada, jalur yang secara hukum dapat ditempuh, dampaknya terhadap PKB, harta, dan anggota, serta langkah praktis. Pembahasan didasarkan pada naskah yang saya telaah per Oktober 2026; bagian yang merupakan penafsiran saya diberi tanda.

1. Tidak Ada Pasal Khusus tentang Penggabungan

Naskah UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang saya baca tidak memuat ketentuan penggabungan atau peleburan serikat, peralihan keanggotaan antarserikat, maupun kuorum keputusan anggota. Kepmenaker 16/MEN/2001 tentang tata cara pencatatan juga tidak mengatur penggabungan, peleburan, atau pergantian nama. Artinya, penggabungan harus ditempuh lewat mekanisme yang sudah diatur untuk hal lain, yaitu AD/ART, pencatatan, perubahan, dan pembubaran. Kesimpulan ini terbatas pada naskah yang saya baca; belum ada aturan turunan lain yang saya temukan.

2. Rambu-Rambu yang Pasti Berlaku

  • Satu serikat per pekerja di satu perusahaan. Pasal 14 UU 21/2000 melarang pekerja menjadi anggota lebih dari satu serikat di satu perusahaan; bila tercatat di beberapa serikat, ia harus menyatakan satu pilihan secara tertulis.
  • Kebebasan berserikat. Pasal 9 menegaskan pembentukan serikat atas kehendak bebas tanpa tekanan pengusaha, pemerintah, atau partai politik. Keputusan menggabung harus lahir dari anggota, bukan dari manajemen.
  • AD/ART. Pasal 11 mewajibkan AD memuat nama, lambang, keanggotaan, keuangan, dan ketentuan perubahan. Prosedur internal penggabungan sebaiknya diatur atau dilandasi AD/ART masing-masing serikat.
  • Pencatatan. Serikat yang tercatat memperoleh hak membuat PKB dan mewakili pekerja dalam perselisihan (Pasal 25). Pencatatan dilakukan instansi ketenagakerjaan kabupaten/kota paling lambat 21 hari kerja (Pasal 20 UU 21/2000 dan Kepmenaker 16/2001), dan nama atau lambang tidak boleh sama dengan yang sudah tercatat lebih dulu (Pasal 19).
  • Perubahan dan pembubaran. Perubahan AD/ART dilaporkan (UU Pasal 21: dalam 30 hari; Kepmenaker Pasal 7). Pembubaran dapat terjadi atas keputusan anggota menurut AD/ART (Pasal 37), dan pengurus memberitahukannya ke instansi sehingga nomor bukti pencatatan dicabut (Kepmenaker Pasal 9).

3. Jalur yang Dapat Ditempuh (Penafsiran Penulis)

Karena tidak ada mekanisme baku, berikut tiga jalur yang menurut saya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pilihan ini adalah konstruksi penulis berdasarkan analogi ketentuan di atas, bukan prosedur yang ditetapkan peraturan.

Jalur A: satu serikat menjadi induk. Serikat yang lebih besar mengubah AD/ART (nama, lambang, struktur) bila perlu dan melaporkannya; serikat lain membubarkan diri lewat keputusan anggota dan anggotanya masuk menjadi anggota serikat induk. Ini paling sederhana karena tidak perlu pencatatan baru bagi serikat induk.

Jalur B: serikat baru. Anggota kedua serikat mendirikan serikat baru, mencatatkannya (nama dan lambang harus berbeda), lalu serikat lama membubarkan diri. Jalur ini lebih lambat dan menimbulkan celah waktu karena serikat baru baru memiliki hak Pasal 25 setelah tercatat.

Jalur C: federasi, bukan penggabungan. Lima serikat atau lebih dapat membentuk federasi (Pasal 6 ayat (2), 5 serikat), dan satu serikat hanya boleh bergabung ke satu federasi (Pasal 16). Pada jalur ini serikat tetap berdiri sendiri, jadi tujuan menyatukan suara sebatas koordinasi. Jalur ini tidak menyelesaikan larangan keanggotaan ganda di satu perusahaan.

4. Dampak terhadap PKB dan Posisi Perundingan

PKB yang sedang berjalan tidak otomatis gugur karena serikat bubar. Menurut ringkasan Pasal 131 UU 13/2003 yang saya baca, bila serikat bubar atau perusahaan beralih kepemilikan, PKB tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir. Pasal 123 membatasi masa berlaku PKB paling lama dua tahun, dapat diperpanjang satu tahun, dan perundingan berikutnya dapat dimulai paling cepat tiga bulan sebelum berakhir. Karena UU 13/2003 telah diubah beberapa kali, bunyi pasal-pasal ini sesudah UU 6/2023 belum saya cek.

Untuk perundingan baru, Permenaker 28/2014 mengatur ambang keterwakilan: serikat dengan lebih dari 50 persen pekerja berhak mewakili perundingan (Pasal 18), ambang 10 persen berlaku untuk keikutsertaan serikat lain (Pasal 19), dan pengusaha dapat meminta verifikasi keanggotaan (Pasal 20) dengan batas 30 hari kerja. Penggabungan membantu secara praktis: suara pekerja tidak lagi terpecah sehingga satu serikat lebih mudah melewati ambang mayoritas dan tidak perlu menyusun tim perunding proporsional. Setelah penggabungan, pastikan serikat hasil gabungan dapat membuktikan jumlah anggotanya lewat daftar dan kartu anggota yang sah.

Perlu juga dicek apakah PKB yang berlaku menyebut nama serikat tertentu sebagai pihak. Bila ya, tanyakan pada pengusaha dan instansi apakah serikat hasil gabungan dapat melanjutkannya, atau perlu addendum yang ditandatangani para pihak. Naskah yang saya baca tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung.

5. Dampak terhadap Harta dan Keuangan Serikat

UU 21/2000 mengatur bahwa dana serikat berasal dari iuran anggota, usaha yang sah, dan bantuan tidak mengikat (Pasal 30), harus dipisahkan dari harta pribadi pengurus dan anggota (Pasal 32), dan pemindahan serta penanaman modalnya mengikuti AD/ART (Pasal 33). Pengurus bertanggung jawab atas keuangan dan wajib melaporkannya kepada anggota (Pasal 34). Pembubaran tidak membebaskan pengurus dari kewajiban (Pasal 39). Naskah yang saya baca tidak memuat aturan tentang ke mana harta serikat yang bubar dialihkan. Karena itu, kesepakatan penggabungan sebaiknya memuat daftar aset, kewajiban, rekening, dan laporan keuangan terakhir, serta disetujui oleh forum anggota masing-masing.

6. Dampak terhadap Anggota

  • Keanggotaan. Anggota berpindah ke serikat hasil gabungan dengan kartu tanda anggota baru. Dalam verifikasi, bukti keanggotaan adalah kartu anggota; bila ada lebih dari satu kartu, kartu terakhir yang sah yang dipakai (Permenaker 28/2014 Pasal 20), jadi simpan kartu terbaru.
  • Hak memilih dan iuran. Hak suara, hak dipilih, dan besaran iuran mengikuti AD/ART serikat hasil gabungan. Anggota perlu membaca AD/ART baru sebelum menyetujui, termasuk bagaimana pengurus dipilih dan siapa yang mengelola iuran.
  • Hak keluar. Anggota dapat berhenti dengan pernyataan tertulis, tetapi tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhi (Pasal 17). Tidak ada kewajiban hukum untuk ikut bergabung ke serikat tertentu; yang dilarang adalah keanggotaan ganda di satu perusahaan.
  • Perlindungan dari tekanan. Pasal 28 melarang siapa pun menghalangi atau memaksa pekerja membentuk, bergabung, atau keluar dari serikat, termasuk lewat PHK, penahanan upah, atau intimidasi. Pelanggaran diancam pidana 1 sampai 5 tahun dan/atau denda Rp100 juta sampai Rp500 juta (Pasal 43). Ini berlaku juga bila manajemen menekan anggota agar memilih serikat tertentu.
  • Hak yang melekat pada hubungan kerja. Upah, masa kerja, dan hak lain dalam PKB atau perjanjian kerja tidak berubah karena pindah serikat; PKB tetap mengikat perusahaan dan pekerja sampai berakhir (lihat bagian 4).

7. Peran dan Batas Pengusaha

Pengusaha tidak boleh menentukan atau mendorong serikat mana yang dipilih pekerja, karena pembentukan serikat harus bebas dari tekanan pengusaha (Pasal 9). Yang wajar dilakukan pengusaha adalah menerima pemberitahuan resmi dari pengurus, meminta verifikasi keanggotaan bila akan berunding (Permenaker 28/2014 Pasal 20), memberi ruang kegiatan pada jam yang disepakati (Pasal 29), dan menyesuaikan administrasi iuran bila ada permintaan tertulis dari anggota. Manajemen yang ikut campur menggiring penggabungan berisiko dinilai melanggar Pasal 28.

8. Langkah Praktis

  • Rapat anggota. Setiap serikat memutus rencana secara sah menurut AD/ART, dengan notulen dan daftar hadir.
  • Naskah kesepakatan. Tuangkan nama serikat hasil gabungan, struktur pengurus peralihan, nasib aset dan utang, serta keberlanjutan PKB.
  • Dokumen serikat. Siapkan AD/ART baru atau perubahan, susunan pengurus, daftar anggota, dan lambang; cek agar nama dan lambang tidak sama dengan yang sudah tercatat.
  • Lapor dan catat. Laporkan perubahan atau ajukan pencatatan ke instansi ketenagakerjaan kabupaten/kota, lalu laporkan pembubaran serikat yang bubar.
  • Beritahu pengusaha secara tertulis dan sepakati apakah PKB berjalan perlu addendum.
  • Siapkan bukti keanggotaan untuk verifikasi pada perundingan PKB berikutnya.

9. Perkembangan Regulasi yang Perlu Dipantau

Pemberitaan menyebut RUU Pelindungan Ketenagakerjaan telah disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Nomor undang-undang dan pengundangannya belum saya temukan, dan menurut pemberitaan ketentuannya mulai berlaku sekitar satu tahun setelah diundangkan. Isinya belum saya baca, jadi apakah ia mengubah aturan serikat atau PKB tidak dapat saya pastikan. Periksa naskah resminya sebelum menyusun langkah penggabungan.

10. Batas Pembahasan

Naskah UU 21/2000, Kepmenaker 16/2001, dan Permenaker 28/2014 saya telaah lewat ringkasan, dan nomor ayat pada Kepmenaker tidak selalu terbaca jelas. Isi UU 13/2003 setelah UU 6/2023 serta Putusan MK 115/PUU-VII/2009 belum saya baca. Jalur A sampai C adalah penafsiran penulis, dan kasus yang melibatkan anggaran dasar yang berbeda-beda sebaiknya dikonsultasikan sebelum keputusan diambil.

Dasar Hukum

  • UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh — Pasal 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, dan 43.
  • Kepmenaker 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh — pencatatan, perubahan AD/ART, dan pembubaran.
  • UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan — Pasal 116, 123, 130, dan 131 mengenai PKB (bunyi pasca UU 6/2023 perlu dicek).
  • Permenaker 28/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran PKB — ambang keterwakilan dan verifikasi keanggotaan (Pasal 18 sampai 20).

Artikel Terkait

Ketentuan dapat berubah dan setiap kasus memiliki fakta yang berbeda. Hukum positif tidak mengatur penggabungan serikat secara khusus, sehingga jalur dalam artikel ini adalah penafsiran penulis. Rujukan pasal bersumber dari ringkasan naskah dan perlu dicek pada peraturan resmi. Artikel ini bersifat informasi umum, disusun berdasarkan sumber yang tersedia per Oktober 2026, dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan penasihat hukum.

Serikat pekerja di perusahaan Anda ingin bergabung dan butuh pendampingan hukum? Konsultasikan dengan Rumah Hukum.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram