Latest posts
-
Prosedur pemberian Surat Peringatan (SP)
Prosedur pemberian Surat Peringatan (SP) diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya, khususnya terkait pelanggaran disiplin kerja atau pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB). Berikut adalah prosedur umumnya berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan aturan turunan lainnya: 1. Dasar Pemberian Surat Peringatan 2. Jenis dan Tahapan Surat…
-
Aturan PHK dalam UU Cipta Kerja
Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan peraturan turunannya diatur untuk memberikan kejelasan dan perlindungan bagi pekerja/buruh serta pengusaha. Ketentuan terkait PHK terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang…
-
Kapan PKB mulai Berlaku?
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berlaku setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut: 🔎 Contoh Kasus: Ketentuan mengenai pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu dalam: 1. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 132 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyebutkan: “Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari ditandatangani, kecuali…
-
LEGAL OPINION TERKAIT PASAL 15 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN
I. Latar Belakang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pendapatan kepada pekerja yang telah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap, serta kepada ahli waris…
-
Apakah anak perusahaan BUMN termasuk BUMN?
Anak perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tidak otomatis menjadi BUMN, meskipun induknya adalah BUMN. Status sebagai BUMN ditentukan oleh kepemilikan saham mayoritas (minimal 51%) oleh negara. Berikut penjelasannya: Definisi BUMN Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN adalah: “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara…
-
Apa sih tugas dan fungsi Komisaris Utama?
Tugas dan wewenang komisaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Berikut adalah beberapa poin penting terkait tugas komisaris: 1. Fungsi dan Peran Komisaris Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan. 2. Tugas dan Wewenang Komisaris (Pasal 108 UU PT) 3.…
-
Legal Opini mengenai pelecehan seksual
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, karya R. Soesilo, istilah perbuatan cabul atau pelecehan seksual dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Berdasarkan pengertian menurut R. Soesilo tersebut berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan…
-
Apakah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dapat Diterapkan pada Pekerjaan Inti?
Jawaban singkat: Tidak boleh. Pekerjaan inti tidak dapat menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), karena bertentangan dengan prinsip dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.