Banyak pekerja menganggap insentif dan bonus adalah dua istilah untuk hal yang sama: tambahan penghasilan di luar gaji bulanan yang “pasti” cair kalau kinerja bagus atau perusahaan untung. Anggapan ini keliru, dan bukan sekadar soal istilah. Secara hukum, insentif dan bonus punya dasar pengaturan, sifat, dan konsekuensi yang berbeda, termasuk apakah keduanya wajib diberikan, kapan bisa dituntut, dan apakah ikut dihitung dalam pesangon atau iuran BPJS Ketenagakerjaan. Artikel ini membahas dasar hukum insentif dan bonus secara mendalam, perbedaan keduanya, serta implikasi praktisnya bagi pekerja maupun perusahaan.

1. Upah vs Pendapatan Non-Upah: Dasar Klasifikasinya

Titik tolak untuk memahami insentif dan bonus ada di Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP Pengupahan), aturan pelaksana UU Cipta Kerja di bidang pengupahan. Pasal 6 PP ini membagi penghasilan yang diterima pekerja menjadi dua kelompok besar: Upah dan Pendapatan Non-Upah. Pembagian ini bukan sekadar administratif, karena keduanya tunduk pada aturan yang berbeda dan berimplikasi berbeda pula terhadap hak-hak lain.

Upah sendiri, menurut struktur yang diatur Pasal 7, dapat terdiri atas empat model komposisi: upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, upah pokok ditambah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, atau upah pokok dan tunjangan tidak tetap saja. Ketika komponen tunjangan tetap digunakan, besaran upah pokok wajib paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap tersebut.

Pendapatan Non-Upah diatur terpisah dalam Pasal 8, yang mencakup tunjangan hari raya keagamaan (THR) sebagai komponen wajib, serta insentif, bonus, uang pengganti fasilitas kerja, dan/atau uang servis pada usaha tertentu sebagai komponen yang dapat diberikan pengusaha. Insentif dan bonus, dengan demikian, secara hukum tidak diklasifikasikan sebagai Upah, melainkan sebagai Pendapatan Non-Upah. Klasifikasi ini menjadi dasar dari hampir semua implikasi praktis yang dibahas di bagian selanjutnya artikel ini.

2. Insentif: Dasar Hukum dan Karakteristiknya

Insentif diatur secara spesifik dalam Pasal 10 PP Pengupahan, yang menyebutkan insentif dapat diberikan oleh pengusaha kepada pekerja dalam jabatan atau pekerjaan tertentu. Sifatnya karena itu melekat pada peran atau pencapaian individu maupun unit kerja tertentu, seperti insentif produksi bagi pekerja pabrik yang melampaui target output, insentif penjualan bagi tenaga pemasaran, atau insentif shift bagi pekerja yang bertugas di luar jam kerja normal.

Ada nuansa penting yang sering luput dari pemahaman awam. Sebelum PP Pengupahan berlaku, praktik ketenagakerjaan banyak merujuk pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, yang cenderung menempatkan pembayaran bersifat insentif sebagai bagian dari tunjangan, yang berarti bagian dari Upah. PP Pengupahan yang berlaku saat ini justru menegaskan sebaliknya: insentif adalah Pendapatan Non-Upah tersendiri dengan pasal pengaturannya sendiri, terpisah dari struktur upah di Pasal 7. Perusahaan dan pekerja yang masih berpegang pada pemahaman lama berisiko keliru mengklasifikasikan komponen penghasilan ini, dengan konsekuensi yang dibahas di bagian pesangon dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah.

3. Bonus: Dasar Hukum dan Karakteristiknya

Bonus diatur dalam Pasal 11 PP Pengupahan. Ayat (1) menyebutkan bonus dapat diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atas keuntungan perusahaan, sementara ayat (2) menegaskan penetapan perolehan dan cara perhitungan bonus diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Berbeda dengan insentif yang lazimnya terkait pencapaian individu atau unit kerja tertentu, bonus secara konsep lebih terkait kinerja korporat secara keseluruhan, umumnya dibayarkan tahunan dan dikenal masyarakat sebagai “bonus akhir tahun”.

Bonus juga kerap tertukar dengan THR, padahal keduanya berbeda secara mendasar. THR diatur dalam Pasal 9 PP Pengupahan dan sifatnya wajib diberikan pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan, dengan sanksi administratif bila terlambat atau tidak dibayarkan. Bonus tidak memiliki sifat wajib serupa. Ada atau tidaknya bonus, kapan dibayarkan, dan berapa besarannya sepenuhnya bergantung pada kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen ketenagakerjaan perusahaan, bukan kewajiban yang lahir langsung dari undang-undang.

4. Wajib atau Sukarela? Kapan Insentif dan Bonus Menjadi Mengikat

Baik insentif maupun bonus, berbeda dari THR, secara undang-undang bersifat tidak wajib. PP Pengupahan menggunakan frasa “dapat diberikan”, bukan “wajib diberikan”, untuk keduanya. Namun ketidakwajiban ini bukan berarti pekerja tidak punya pegangan hukum sama sekali begitu skema insentif atau bonus sudah ditetapkan perusahaan.

Begitu insentif atau bonus dicantumkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, ketentuan tersebut menjelma menjadi janji yang mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan dasar ini, jika perusahaan sudah menjanjikan skema insentif atau bonus dengan syarat dan formula yang jelas, lalu tidak membayarkannya padahal syarat tersebut terpenuhi, pekerja memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut, termasuk melalui jalur wanprestasi.

Konsekuensi praktisnya, penting bagi pekerja untuk memeriksa dengan cermat apakah insentif atau bonus yang dijanjikan perusahaan tercantum jelas di Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB, lengkap dengan syarat dan formula perhitungannya, atau hanya berupa kebijakan lisan maupun kebiasaan yang sewaktu-waktu bisa diubah sepihak oleh perusahaan tanpa konsekuensi hukum yang sama kuatnya.

5. Implikasi terhadap Pesangon dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Klasifikasi insentif dan bonus sebagai Pendapatan Non-Upah, bukan Upah, membawa konsekuensi konkret yang sering tidak disadari pekerja: keduanya tidak ikut dihitung sebagai dasar pesangon maupun uang penghargaan masa kerja saat terjadi PHK.

Upah yang menjadi dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja diatur dalam Pasal 157 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Pasal 81 angka 48 UU Cipta Kerja, yang menetapkan komponen upah dimaksud terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap saja. Insentif dan bonus, karena berstatus Pendapatan Non-Upah, berada di luar cakupan ini. Seorang pekerja dengan gaji pokok Rp6 juta ditambah insentif penjualan yang bisa mencapai Rp3-4 juta per bulan, misalnya, tetap akan dihitung pesangonnya berdasarkan angka yang jauh lebih kecil dari total penghasilan bulanannya, karena insentif tersebut tidak diakui sebagai komponen upah dalam formula pesangon.

Pola serupa umumnya berlaku untuk dasar perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian beserta peraturan turunannya, yang dalam praktiknya menjadikan upah pokok dan tunjangan tetap sebagai basis pelaporan, bukan komponen non-upah yang jumlahnya berfluktuasi. Karena praktik pelaporan ini bisa berbeda antar perusahaan tergantung kebijakan internal masing-masing, pekerja disarankan mengecek langsung slip gaji dan besaran upah yang dilaporkan perusahaannya ke BPJS Ketenagakerjaan untuk kepastian.

Ada satu titik rawan yang perlu diwaspadai dari sisi kepatuhan hukum perusahaan. Klasifikasi Upah versus Pendapatan Non-Upah dalam hukum ketenagakerjaan pada dasarnya dinilai dari substansi pembayaran, yakni keteraturan waktu dan kepastian jumlahnya, bukan semata dari label yang dicantumkan perusahaan pada slip gaji. Pembayaran yang secara faktual diberikan setiap bulan dengan jumlah yang relatif tetap, tetapi sengaja dinamai “insentif” agar tidak dihitung sebagai tunjangan tetap dan dengan demikian mengecilkan dasar pesangon atau iuran BPJS Ketenagakerjaan, berisiko dinilai sebagai penyelundupan hukum atas kewajiban pengupahan. Perusahaan yang ingin memanfaatkan fleksibilitas skema insentif atau bonus perlu memastikan skema tersebut memang benar-benar variabel dan bergantung pada capaian, bukan sekadar tunjangan tetap yang diberi label lain.

6. Yang Perlu Diperhatikan Pekerja dan Perusahaan

Bagi pekerja, langkah paling penting adalah memeriksa dokumen Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB di tempat kerja masing-masing untuk memastikan skema insentif dan bonus yang dijanjikan tercantum jelas, termasuk syarat pencapaian dan formula perhitungannya. Penghasilan tambahan yang hanya berupa kebiasaan tanpa dasar dokumen tertulis jauh lebih rentan diubah atau dihentikan sepihak dibanding yang sudah diformalkan.

Bagi perusahaan, merumuskan skema insentif dan bonus secara tertulis dan rinci di Peraturan Perusahaan atau PKB bukan hanya soal kepatuhan administratif, melainkan juga mengurangi risiko sengketa hubungan industrial akibat multitafsir soal hak yang bisa dituntut pekerja. Perusahaan juga perlu berhati-hati agar penamaan komponen penghasilan mencerminkan substansi pembayarannya yang sesungguhnya, mengingat pengadilan hubungan industrial dapat menilai klasifikasi upah berdasarkan praktik nyata, bukan sekadar istilah yang tertulis di slip gaji.

Dasar Hukum

  • Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, mengklasifikasikan penghasilan pekerja menjadi Upah dan Pendapatan Non-Upah serta mengatur struktur dan komponen Upah
  • Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 PP No. 36 Tahun 2021, mengatur Pendapatan Non-Upah berupa THR (wajib), serta insentif, bonus, uang pengganti fasilitas kerja, dan uang servis (dapat diberikan), dengan insentif secara khusus diberikan untuk jabatan atau pekerjaan tertentu
  • Pasal 11 PP No. 36 Tahun 2021, mengatur bonus yang bersumber dari keuntungan perusahaan dan penetapannya melalui Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama
  • Pasal 157 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Pasal 81 angka 48 UU Cipta Kerja, menetapkan komponen upah pokok dan tunjangan tetap sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja
  • Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, menjadi dasar penuntutan bila insentif atau bonus yang telah dijanjikan tidak dibayarkan

Hitung upah lembur tanpa tebak-tebakan

Kalkulator Lembur di Excel: upah sejam, pengali hari kerja dan hari libur, rekap bulanan, plus versi untuk pola rotasi remote. Rp39.000 per kalkulator.

Lihat Kalkulator Lembur →

Artikel Terkait

Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti konsultasi hukum profesional. Praktik pemberian insentif dan bonus dapat bervariasi antar perusahaan tergantung kebijakan internal, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama masing-masing.

Punya sengketa soal insentif, bonus, atau hak pengupahan lain yang tidak dipenuhi perusahaan? Hubungi Rumah Hukum sekarang untuk konsultasi lebih lanjut.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram