Sejak 2 Januari 2026, hukum acara pidana Indonesia berjalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menggantikan KUHAP 1981. Bagi siapa pun yang pernah dipanggil sebagai saksi, dilaporkan, atau ditetapkan sebagai tersangka, perubahan ini nyata: standar penetapan tersangka, hak didampingi advokat, jenis upaya paksa, dan nilai alat bukti berubah. Artikel ini merangkum perubahan pokoknya, dengan satu catatan: pembahasan didasarkan pada ulasan Hukumonline, Literasi Hukum, dan sumber sekunder lain per November 2026, bukan pada pembacaan penuh naskah undang-undang, sehingga nomor pasal perlu dicek pada naskah resmi di JDIH.

1. Kapan Berlaku dan Bagaimana Perkara yang Sedang Berjalan

Menurut Literasi Hukum, KUHAP 2025 mulai berlaku 2 Januari 2026 dan mencabut KUHAP 1981. Perkara yang pada tanggal itu masih berada di tahap penyidikan atau penuntutan tetap diselesaikan berdasarkan KUHAP 1981, sedangkan perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi pemeriksaannya belum dimulai diperiksa berdasarkan KUHAP 2025. Karena itu, dalam praktik bisa ada dua rezim yang berjalan bersamaan untuk perkara yang berbeda. Ketentuan peralihan seperti ini perlu dibaca langsung pada naskah resmi untuk kasus Anda.

2. Penetapan Tersangka: Minimal Dua Alat Bukti

KUHAP 1981 hanya menyebut bukti permulaan. Menurut Literasi Hukum, KUHAP 2025 mensyaratkan minimal dua alat bukti untuk penetapan tersangka dan penangkapan. Menurut Hukumonline, penetapan tersangka kini menjadi salah satu upaya paksa yang diatur tersendiri. Dasarnya adalah Pasal 90 ayat (1), dan surat penetapan diberitahukan kepada tersangka paling lama satu hari (Pasal 90 ayat (2)), memuat identitas, uraian singkat perkara, dan hak tersangka (Pasal 90 ayat (3)).

3. Upaya Paksa dan Batas Waktunya

Menurut Hukumonline, Pasal 89 memuat sembilan jenis upaya paksa. Selain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat yang sudah dikenal, beberapa yang disebut baru adalah:

  • Penetapan tersangka (Pasal 90), dengan syarat dua alat bukti sebagaimana di atas.
  • Penyadapan (Pasal 136). Penyidik dapat menyadap untuk kepentingan penyidikan, tetapi ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 136 ayat (2)). Baca RUU Penyadapan.
  • Pemblokiran (Pasal 140). Perlu izin ketua pengadilan negeri, yang memeriksa permohonan paling lama dua hari. Dalam keadaan mendesak pemblokiran dapat dilakukan lebih dulu lalu persetujuan diminta paling lama 2×24 jam. Jangka waktunya satu tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing enam bulan. Bila ditolak, blokir dibuka paling lama tiga hari kerja.
  • Larangan keluar wilayah Indonesia (Pasal 141). Bersifat sementara, paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang satu kali enam bulan, dengan koordinasi ke instansi imigrasi.

Pemblokiran dan mekanisme izin pengadilan ini berkaitan dengan wacana perampasan aset yang sedang dibahas, lihat RUU Perampasan Aset 2026.

4. Hak Tersangka

Menurut Hukumonline (27 Januari 2026), Pasal 142 memuat hak dasar tersangka dan terdakwa yang bersifat limitatif, mencakup hak segera diperiksa tanpa penundaan yang tidak sah, hak memilih dan didampingi advokat sejak tahap penyidikan, penangkapan, dan penahanan, hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, serta hak diberi tahu sangkaan dalam bahasa yang dimengerti, dengan penerjemah dan akses bagi penyandang disabilitas bila diperlukan. Menurut Literasi Hukum, KUHAP 2025 juga mengatur hak untuk menolak memberikan keterangan dan hak didampingi advokat pada setiap pemeriksaan. Peran advokat dibahas lebih lanjut di Advokat dalam KUHAP Baru.

5. Praperadilan dan Nilai Alat Bukti

Menurut Literasi Hukum, fungsi praperadilan diperkuat: bukti dari penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau pemeriksaan surat yang dinyatakan tidak sah tidak dapat digunakan di persidangan. Jenis alat bukti juga bertambah dari lima menjadi delapan: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti fisik, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan hal lain yang dapat digunakan sebagai pembuktian. Alat bukti harus dapat diautentikasi, dan yang diperoleh secara tidak sah tidak memiliki nilai pembuktian. Untuk dasar praperadilan menurut pola lama, baca Praperadilan: Fungsi, Syarat, dan Cara Mengajukannya, lalu cocokkan dengan KUHAP 2025. Soal bukti percakapan digital, lihat juga kekuatan hukum bukti chat WhatsApp.

6. Pembaruan Lain yang Perlu Dikenali

  • Pengakuan bersalah dan deferred prosecution agreement (DPA). Menurut Literasi Hukum, diatur eksplisit. Pengakuan bersalah harus didampingi advokat, sukarela, tertulis, dan diperiksa hakim, sedangkan DPA ditujukan untuk penundaan penuntutan terhadap korporasi.
  • Hak korban. Lebih luas, mencakup informasi putusan, perlindungan, restitusi, kompensasi, restorative justice, dan pernyataan dampak kejahatan.
  • Putusan pengampunan hakim. Terdakwa dinyatakan bersalah tetapi hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dengan mempertimbangkan sifat ringan perbuatan dan keadaan pelaku.

7. Langkah Praktis

  • Bila dipanggil penyidik. Tanyakan statusnya (saksi atau tersangka), minta surat panggilan tertulis, dan pertimbangkan didampingi advokat sejak pemeriksaan pertama.
  • Bila ditetapkan tersangka. Pastikan surat penetapan diterima dalam batas waktu dan memuat hak Anda. Catat dua alat bukti apa yang dipakai bila diberitahukan.
  • Minta salinan berita acara. Menurut ulasan Justisio, salinan berita acara pemeriksaan wajib diberikan paling lambat satu hari setelah pemeriksaan.
  • Simpan dokumen upaya paksa. Surat izin blokir atau sita adalah dasar bila perlu menguji keabsahannya lewat praperadilan.
  • Pantau naskah resmi. Cocokkan nomor pasal di atas dengan naskah UU 20/2025 di JDIH atau peraturan.go.id.

Dasar Hukum

  • UU 20/2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (berlaku 2 Januari 2026; nomor pasal menurut ulasan Hukumonline dan Literasi Hukum, naskah belum saya baca penuh).
  • UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981), untuk perkara yang tunduk pada ketentuan peralihan.

Artikel Terkait

Ketentuan dapat berubah dan setiap kasus memiliki fakta yang berbeda. Nomor pasal dan isi ketentuan dalam artikel ini bersumber dari ulasan sekunder per November 2026, bukan dari naskah resmi yang saya baca penuh, sehingga perlu dicek pada JDIH atau peraturan.go.id. Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan penasihat hukum.

Dipanggil penyidik atau ditetapkan tersangka? Konsultasikan langkahnya dengan Rumah Hukum sebelum memberi keterangan.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram