UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan langsung berlaku. Undang-undang ini menggantikan seluruh UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan mencabut norma klaster ketenagakerjaan yang sebelumnya ada dalam lampiran UU 6/2023 (Cipta Kerja). Artikel ini membedah isinya secara lengkap: apa yang berubah dibanding UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja beserta PP 35/2021, bagaimana dampaknya bagi pengusaha, pekerja, serta sektor migas dan BUMN, dan pasal mana yang masih menyisakan tanda tanya. Pembahasan didasarkan pada salinan teks UU beserta Penjelasannya yang saya baca pasal demi pasal. Salinan itu hasil pemindaian dan memuat sedikit derau, sehingga setiap kutipan pasal tetap perlu dicocokkan dengan naskah resmi di JDIH atau Lembaran Negara sebelum dipakai dalam dokumen hukum.

1. Kedudukan UU 27/2026 dan Alasan Pembentukannya

Aspek Isi
Judul UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan
Disahkan dan diundangkan 28 Oktober 2026 (LN 2026 Nomor 179, TLN Nomor 7222)
Struktur 23 bab dan 313 pasal, dengan Penjelasan
Mulai berlaku Pasal 313: pada tanggal diundangkan
Yang dicabut Pasal 311: UU 13/2003 seluruhnya, serta Pasal 80 huruf a dan Pasal 81 dalam Bab IV lampiran UU 6/2023
Peraturan pelaksana lama Pasal 310: PP, Perpres, dan Permen turunan UU 13/2003 dan UU 6/2023 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru
Peraturan pelaksana baru Pasal 312: harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak diundangkan, yakni sampai 28 Oktober 2027

Mengapa UU baru dibentuk. Konsiderans dan Penjelasan Umum menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi 168/PUU-XXI/2023 sebagai pemicu. MK menilai UU 13/2003 sudah diuji puluhan kali sehingga tidak utuh, pengaturannya terpecah dalam dua undang-undang yang berpotensi tidak sinkron, banyak materi setingkat undang-undang justru diatur dalam peraturan pemerintah, dan rumusan UU 6/2023 sulit dipahami pekerja. MK meminta UU Ketenagakerjaan baru dibentuk paling lama dua tahun dengan partisipasi aktif serikat pekerja. Pengesahan pada 28 Oktober 2026 jatuh tiga hari sebelum tenggat itu berakhir.

Empat kelompok materi muatan menurut Penjelasan Umum: (1) materi UU 13/2003 yang tidak diubah UU 6/2023; (2) materi yang sudah diubah putusan MK 7/PUU-XII/2014 dan 115/PUU-VII/2009 tetapi belum diakomodasi UU 6/2023; (3) klaster ketenagakerjaan UU 6/2023; dan (4) materi yang diubah Putusan MK 168/PUU-XXI/2023. Di atas itu ada belasan substansi baru, antara lain pemagangan, tenaga kerja sektor informal, hubungan pekerjaan tertentu, kewajiban kuota disabilitas, dana cadangan pesangon, dan penguatan pengawasan.

Yang tidak diganti. UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) masih menjadi hukum acara, karena Pasal 210 dan 235 merujuk padanya. UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja tidak disebut dicabut. Perubahan UU SJSN dan UU BPJS terkait JKP dalam UU 6/2023 secara teks tampak tidak ikut dicabut, padahal JKP juga diatur ulang di Pasal 157 sampai 162. Harmonisasi dua rezim JKP ini perlu dicermati.

2. Sepuluh Perubahan Terbesar

  1. Alih daya dibatasi. Hanya untuk jasa penunjang; penunjang migas, tambang, dan BUMN wajib melalui anak perusahaan berbentuk PT (Pasal 95 sampai 97).
  2. PKWT maksimal 2+1+1 tahun. Batas durasi kini dikunci di tingkat undang-undang (Pasal 82(2)).
  3. Masa percobaan dan ijazah. Upah masa percobaan paling sedikit 75 persen, dan menahan ijazah atau dokumen pribadi dilarang (Pasal 92 dan 78).
  4. Kategori baru hubungan pekerjaan tertentu, termasuk mitra platform digital (Pasal 102 dan 103).
  5. Istirahat panjang 30 hari setelah 5 tahun kerja berturut-turut (Pasal 118(2)c).
  6. Upah minimum: indeks alfa 0,5 sampai 1,0, nilai tertinggi antara formula dan KHL, dan klaim upah tanpa batas waktu (Pasal 139 dan 152).
  7. PHK hanya sah setelah kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap; efisiensi dan pelanggaran berat tidak lagi muncul sebagai alasan tersendiri di Pasal 231 (Pasal 228 dan 231).
  8. Pesangon kembali mendekati level UU 13/2003, kini sebagai batas “paling sedikit”, disertai dana cadangan pesangon dan penguatan JKP (Pasal 232 sampai 253).
  9. Serikat pekerja: ambang perundingan PKB turun ke lebih dari 30 persen, maksimal 3 serikat atau gabungan beranggota minimal 10 persen, dan LKS Bipartit wajib mulai 10 pekerja (Pasal 171, 190, 191).
  10. Pengawasan terpusat, PPNS dengan keadilan restoratif, dan pidana baru, termasuk pidana untuk tidak membayar pesangon dan K3 yang menyebabkan kematian (Pasal 286 dan 295).

3. PKWT, Masa Percobaan, dan Dokumen Pribadi

Batas PKWT yang sebelumnya diserahkan ke peraturan pemerintah kini ada di undang-undang, sesuai arahan Putusan MK 168.

Isu Rezim lama UU 27/2026
Durasi PKWT UU 13/2003: 2 tahun + 1 tahun perpanjangan (dan pembaruan 2 tahun setelah jeda 30 hari). UU 6/2023 menyerahkan ke PP; PP 35/2021 membolehkan sampai 5 tahun Pasal 82(2): paling lama 2 tahun, dapat diperpanjang 2 kali masing-masing paling lama 1 tahun (total sampai 4 tahun)
Jenis pekerjaan Pasal 59 UU 13/2003; PP 35/2021 menambah pekerjaan “tidak tetap” Pasal 87(1): lima kategori (sekali selesai atau sementara, paling lama 2 tahun, musiman, produk atau kegiatan baru, dan tidak tetap). Pasal 87(2): dilarang untuk pekerjaan tetap
Pencatatan PP 35/2021: dicatatkan daring dalam 3 hari kerja Pasal 87(3): wajib dicatatkan paling lambat 3 hari kerja sejak ditandatangani, dan dapat diakses pekerja serta pengawas
Akibat pelanggaran Demi hukum menjadi PKWTT Tetap demi hukum PKWTT (Pasal 85 dan 87(5)). Baru: pekerja dapat meminta pengadilan negeri mengesahkan nota pemeriksaan pengawas, dengan syarat bipartit gagal dan pemeriksaan pengawas sudah dilakukan (Pasal 87(6))
Uang kompensasi PP 35/2021: 1 bulan upah per 12 bulan masa kerja, proporsional Pasal 88 mewajibkannya saat PKWT berakhir; rumus rinci menunggu PP. Sanksi administratif bila tidak dibayar (Pasal 89)
Masa percobaan PKWTT maksimal 3 bulan; PKWT dilarang; tidak ada aturan upah khusus Pasal 92: PKWTT maksimal 3 bulan, upah paling sedikit 75 persen dari upah jabatan dan tidak di bawah upah minimum, wajib jaminan sosial, wajib diangkat bila lolos, dan dihitung sebagai masa kerja. Pidana bila dilanggar (Pasal 274)
Ijazah dan dokumen pribadi Tidak diatur di UU Pasal 78: dilarang mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi sebagai jaminan, kecuali pelatihan dibiayai pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis (menurut Penjelasan, yang ditahan berupa sertifikat kompetensi). Wajib dikembalikan (Pasal 79(2))

4. Alih Daya: Dibatasi Kembali ke Jasa Penunjang

UU 27/2026 membalik arah UU 6/2023. Alih daya hanya untuk kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi (Pasal 95(2)). Perbedaan hitungan “empat jenis” dan “lima jenis” di pemberitaan berasal dari struktur pasal: Pasal 95(3) menyebut empat jenis (kebersihan, katering, pengamanan, dan angkutan pekerja), Pasal 96 menambah jasa penunjang pertambangan dan perminyakan, sedangkan Pasal 97 membuka kategori khusus BUMN.

Subjek Aturan Pasal
Perusahaan umum Hanya empat jasa penunjang di atas, dengan perjanjian tertulis 95
Pertambangan dan migas (negara atau swasta) Boleh menambah jasa penunjang tambang dan migas, tetapi wajib melalui anak perusahaan berbentuk PT 96
BUMN Boleh mengalihdayakan sebagian pelaksanaan pekerjaan di luar empat jenis (Penjelasan Pasal 97(1)), tetapi hanya kepada anak perusahaan BUMN berbentuk PT dan tidak untuk kegiatan utama 97
Pekerja alih daya dipakai di proses produksi Demi hukum hubungan kerja beralih ke pemberi pekerjaan; jalur nota pemeriksaan dan pengesahan pengadilan negeri 98
Perusahaan alih daya PT berizin pusat; perjanjian kerja tertulis (PKWT atau PKWTT); wajib struktur skala upah; dilarang memotong hak normatif; tanggung jawab hak pekerja ada pada perusahaan alih daya 99
Pergantian vendor PKWT wajib mensyaratkan pengalihan pelindungan hak bila objek pekerjaan tetap; masa kerja dihitung kumulatif untuk batas PKWT 99(3)-(4)
Transisi Penyesuaian 1 tahun; perjanjian berjalan berlaku sampai habis. Migas dan BUMN yang belum punya anak perusahaan boleh memakai vendor berjalan paling lama 1 tahun, lalu wajib punya anak perusahaan 306, 308, 309

5. Hubungan Pekerjaan Tertentu, TKA, Pemagangan, dan Sektor Informal

Mitra dan platform digital. Pasal 102 membuat kategori baru di luar hubungan kerja klasik: pekerjaan berdasarkan perjanjian kemitraan atau perjanjian lain. Pasal 102(4) menyebut pekerjaan lewat platform digital termasuk perjanjian kemitraan. Mereka berhak atas penghasilan layak, pelindungan K3, jaminan sosial, dan hak lain sesuai kesepakatan. Pelindungan kemitraan akan diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 103(1)), sedangkan perjanjian lainnya dengan Peraturan Menteri. Pasal 251 juga mengatur hak pengakhiran hubungan dengan besaran yang disepakati.

Topik Aturan baru
Tenaga kerja asing (TKA) Wajib RPTKA yang disahkan Menteri dan pengesahan penggunaan TKA (Pasal 62). Pemberi kerja perseorangan dilarang memakai TKA, dan TKA dilarang di jabatan personalia atau SDM. Hanya untuk jabatan yang belum bisa diisi WNI, dengan pengecualian antara lain pasangan WNI yang menikah sah minimal 5 tahun. Wajib tenaga pendamping, pelatihan bahasa Indonesia, dana kompensasi, dan pemulangan (Pasal 65 sampai 70)
Pemagangan Bukan hubungan kerja; maksimal 6 bulan, 8 jam sehari dan 40 jam seminggu; wajib perjanjian tertulis, uang saku, mentor, K3, serta jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Tanpa perjanjian pemagangan dianggap tidak sah dan peserta menjadi pekerja perusahaan (Pasal 37(10))
Sektor informal Upah atau imbalan wajib adil dan layak; sengketa lewat musyawarah lalu pengadilan negeri; jaminan sosial dengan bantuan iuran bagi yang rentan, minimal JKK dan JKM (Pasal 58 sampai 61)

6. Waktu Kerja, Cuti, dan Pelindungan Pekerja

Batas jam kerja tidak berubah, tetapi banyak aturan yang sebelumnya hanya ada di PP atau perjanjian kini menjadi kewajiban undang-undang dengan sanksi pidana. Yang paling berdampak adalah istirahat panjang 30 hari per 5 tahun, kewajiban pelindungan psikososial, dan pidana untuk kecelakaan kerja fatal.

Isu Rezim lama UU 27/2026
Waktu kerja 7 jam per hari untuk 6 hari kerja, atau 8 jam per hari untuk 5 hari kerja; 40 jam per minggu Sama (Pasal 115). Sektor tertentu dikecualikan; Penjelasan menyebut antara lain pengeboran minyak lepas pantai, sopir jarak jauh, penerbangan jarak jauh, kapal laut, dan penebangan hutan. Usulan Apindo 45 jam per minggu tidak diadopsi
Lembur PP 35/2021: maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu Naik ke UU (Pasal 116): perlu persetujuan pekerja, perintah tertulis atau digital, maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu; pembagi upah sejam 173 dari upah pokok plus tunjangan tetap
Hari libur resmi dan istirahat PP 35/2021 Pasal 125: pekerja tidak wajib masuk pada hari libur resmi; skema pengali lembur 2, 3, dan 4 kali menurut pola 6 hari kerja maupun 5 hari kerja
Istirahat panjang UU 13/2003: 2 bulan (kondisi tertentu). UU 6/2023: bergantung PK, PP, atau PKB Pasal 118(2)c: 30 hari kalender setelah 5 tahun kerja berturut-turut atau kelipatannya, upah tetap dibayar; yang mengambilnya tidak berhak cuti tahunan pada tahun berjalan. Wajib bagi semua pemberi kerja dan ada pidana (Pasal 282)
Cuti tahunan 12 hari kerja setelah 12 bulan Sama (Pasal 118(5)). Baru: cuti bersama pemerintah tidak boleh mengurangi cuti tahunan (Pasal 118(6))
Haid Dua hari Pasal 120 dan 149(2)b: tidak wajib bekerja paling lama 2 hari pada masa haid, upah tetap dibayar
Melahirkan dan keguguran 3 bulan; keguguran 1,5 bulan Pasal 121 dan 123: minimal 3 bulan upah penuh, dapat diperpanjang sampai 3 bulan dengan surat dokter (bulan ke-4 upah penuh, bulan ke-5 dan ke-6 sebesar 75 persen); keguguran 1,5 bulan atau sesuai surat dokter atau bidan. Pidana 4 tahun bila tidak diberikan (Pasal 284)
Cuti pendampingan istri 2 hari 2 hari, dapat ditambah paling lama 3 hari; keguguran 2 hari (Pasal 124)
Pekerja perempuan Larangan kerja malam bagi pekerja di bawah 18 tahun Pasal 114: perempuan usia 15 sampai di bawah 18 tahun dilarang bekerja pukul 21.00 sampai 07.00; perempuan hamil dilarang pukul 23.00 sampai 07.00; wajib ruang laktasi dan kebijakan nol toleransi pelecehan serta kekerasan seksual; kerja malam wajib makanan bergizi, antar-jemput, dan keamanan
Pekerja anak UU 13/2003: pekerjaan ringan untuk usia 13 sampai 15 tahun Larangan umum (Pasal 106). Pekerjaan ringan hanya untuk usia 15 sampai di bawah 18 tahun dengan izin orang tua, maksimal 3 jam per hari (Pasal 107). Perusahaan menengah dan besar wajib mengaudit rantai pasok dari bentuk pekerjaan terburuk (Pasal 112(3)). Pidana sampai 10 tahun (Pasal 276) dan 15 tahun untuk bentuk terburuk (Pasal 279)
Disabilitas Kuota 2 persen dan 1 persen di UU 8/2016 Dikodifikasi di Pasal 105: pemerintah, BUMN, dan BUMD paling sedikit 2 persen; perusahaan swasta paling sedikit 1 persen. Tidak terlihat sanksi khusus untuk kuota; pidana hanya untuk tidak memberi pelindungan sesuai ragam disabilitas (Pasal 275)
K3 SMK3 untuk 100 pekerja atau risiko tinggi (PP 50/2012) Kewajiban K3 di UU (Pasal 128), SMK3 untuk perusahaan dengan 100 pekerja atau lebih atau berisiko tinggi (Pasal 130), komite K3 (Pasal 131). Sanksi administratif sampai pembekuan dan penghentian alat produksi (Pasal 132). Pidana penjara sampai 6 tahun bila kelalaian K3 berakibat disabilitas total tetap atau kematian (Pasal 286)
Pelindungan umum pemberi kerja Tidak diatur terpadu Pasal 46(8): wajib melindungi data pribadi, K3, mencegah pemerasan, penipuan, kekerasan, diskriminasi, dan perundungan, mengelola beban kerja, menyediakan konseling, dan kanal pengaduan internal. Pelanggaran huruf a sampai e diancam pidana 4 tahun (Pasal 269)

7. Pengupahan dan Upah Minimum

Rumus upah minimum tetap dipertahankan, tetapi indeks tertentu (alfa) dikunci di undang-undang pada rentang 0,5 sampai 1,0, dan hasil akhirnya mengambil nilai tertinggi antara formula dan kebutuhan hidup layak (KHL). Ini berlawanan dengan usulan pengusaha yang menghendaki KHL sebagai batas atas.

Isu Rezim lama UU 27/2026
Siapa menetapkan UU 6/2023: UMP wajib, UMK bersyarat; upah sektoral dihapus lalu dipulihkan Putusan MK 168 Pasal 137: gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP, dan dapat menetapkan UMK dan UMSK. UMK harus lebih tinggi dari UMP; upah sektoral harus lebih tinggi dari upah minimum biasa (Pasal 142)
Dasar penetapan PP 51/2023 dan PP 49/2025 KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan dengan data BPS; BPS wajib survei KHL provinsi dan kabupaten atau kota (Pasal 138)
Indeks tertentu (alfa) PP 51/2023: 0,1 sampai 0,3. PP 49/2025: 0,5 sampai 0,9 menurut pemberitaan Pasal 139(3): 0,5 sampai paling tinggi 1,0, di tingkat UU
Penentuan angka Formula Pasal 139(4): nilai tertinggi antara hasil formula atau KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah
Formula khusus Tidak ada di UU Pasal 141: pemerintah pusat boleh memakai formula berbeda hanya untuk bencana berdampak luas atau kondisi ekonomi luar biasa yang ditetapkan Presiden, berlaku paling lama satu periode, dan wajib dilaporkan ke DPR dalam 30 hari
Penangguhan Dihapus UU 6/2023 Muncul kembali sebagai “perkecualian upah minimum”: permohonan ke gubernur berdasarkan kesepakatan bipartit dan audit eksternal (Pasal 140(6) sampai (8))
Mikro dan kecil Upah kesepakatan Dikecualikan dari upah minimum; upah kesepakatan paling rendah 50 persen dari upah minimum berlaku (Pasal 144)
Upah sama untuk nilai kerja sama Tidak ada di UU Pasal 135(2): baru, dan dapat menjadi dasar gugatan diskriminasi upah
Upah tidak bekerja Pasal 93 UU 13/2003 Pasal 149: sakit dibayar 100, 75, 50, lalu 25 persen per empat bulan; haid, keperluan keluarga, ibadah, kewajiban negara, tugas serikat, dan mogok sah tetap dibayar
Kedaluwarsa tuntutan upah Pasal 96 UU 13/2003: 2 tahun Pasal 152: tanpa batas waktu untuk upah dan semua pembayaran yang timbul dari hubungan kerja
Kepailitan Pasal 95(4) UU 13/2003 dan Putusan MK 67/PUU-XI/2013 Pasal 151: upah didahulukan atas semua kreditur; hak lain didahulukan kecuali atas pemegang jaminan kebendaan. Pasal 299: hak yang belum dibayar menjadi utang yang dijamin seluruh aset pemberi kerja
Pidana Pasal 185 UU 13/2003 Upah tidak dibayar sesuai kesepakatan (Pasal 287), di bawah upah minimum (Pasal 288), dan upah tidak masuk kerja yang wajib dibayar (Pasal 289): masing-masing sampai 4 tahun dan atau denda kategori IV

Catatan untuk UMP dan UMK 2027. Menurut pemberitaan, tenggat penetapan UMP adalah 21 November 2026 dan UMK 25 November 2026. Menurut pendapat saya ada dua risiko hukum. Pertama, Pasal 139(4) mengharuskan perbandingan formula dengan KHL, padahal survei KHL oleh BPS menurut Pasal 138 belum jelas sudah ada. Kedua, PP 49/2025 masih berlaku lewat Pasal 310 sepanjang tidak bertentangan; rentang alfa 0,5 sampai 0,9 masih berada di dalam rentang UU, tetapi mekanisme nilai tertinggi bisa mendorong gugatan terhadap keputusan gubernur yang hanya memakai formula. Pasal 141 adalah jalan keluar pemerintah bila ingin formula lain, dengan syarat kondisi luar biasa yang ditetapkan Presiden. Pembahasan tenggat dan hak pekerja ada di artikel Upah Minimum 2027.

8. Hubungan Industrial: Serikat, PKB, Mogok

Ambang keterwakilan serikat dalam perundingan PKB turun dari lebih dari 50 persen menjadi lebih dari 30 persen anggota, dan LKS Bipartit kini wajib mulai 10 pekerja, bukan 50. Prosedur penyelesaian perselisihan tidak diubah karena UU 2/2004 tetap menjadi hukum acara.

Isu Rezim lama UU 27/2026
LKS Bipartit Wajib untuk perusahaan 50 pekerja atau lebih (Pasal 106 UU 13/2003) Pasal 171: wajib untuk 10 pekerja atau lebih; usaha mikro dan kecil boleh membentuk. Sanksi administratif (Pasal 172)
Peraturan Perusahaan Wajib untuk 10 pekerja atau lebih; berlaku 2 tahun Sama (Pasal 175 dan 179). Baru: pengesahan dianggap diberikan bila pemerintah diam lewat 30 hari kerja sejak naskah lengkap (Pasal 181(2)); wajib meminta masukan perwakilan pekerja atau serikat (Pasal 178) dan membagikan salinan (Pasal 183)
Serikat tunggal dalam PKB Mewakili bila anggota lebih dari 50 persen pekerja (Pasal 119 UU 13/2003) Pasal 190: mewakili bila anggota lebih dari 30 persen. Bila kurang, harus mendapat dukungan lebih dari 50 persen seluruh pekerja lewat pemungutan suara; bila gagal, ulang setelah 6 bulan
Beberapa serikat Yang beranggota lebih dari 50 persen; bila tidak ada, koalisi lebih dari 50 persen; bila tidak, tim proporsional Pasal 191: paling banyak 3 serikat atau gabungan yang anggotanya paling sedikit 10 persen seluruh pekerja; bila tidak terpenuhi, tim perunding proporsional. Bukti keanggotaan dengan kartu tanda anggota (Pasal 192)
Masa berlaku PKB Maksimal 2 tahun, perpanjangan 1 tahun Sama (Pasal 194): perundingan berikutnya dimulai paling lambat 3 bulan sebelum berakhir; PKB lama tetap berlaku sampai PKB baru disepakati
Kewajiban pengusaha Melayani perundingan Wajib menerima, menindaklanjuti, dan melaksanakan perundingan dari serikat tercatat (Pasal 187(2)); sanksi administratif (Pasal 199)
Penggabungan perusahaan Tidak tegas Pasal 205: PKB yang lebih menguntungkan pekerja berlaku
Mogok Pasal 137 sampai 145 UU 13/2003 Hak dasar; sah bila bipartit gagal dan ada pemberitahuan tertulis 7 hari kerja kepada pengusaha dan pemerintah daerah (Pasal 211 dan 214). Dilarang mengganti pekerja mogok dengan pekerja luar (Pasal 218). Upah wajib dibayar bila mogok sah menuntut hak normatif (Pasal 220)
Penutupan perusahaan Pasal 146 UU 13/2003 Dilarang pada layanan publik dan perusahaan strategis atau objek vital nasional, termasuk rumah sakit, air bersih, telekomunikasi, listrik, kereta api, dan pengolahan minyak dan gas bumi (Pasal 222)
Penghalangan berserikat Pasal 28 UU 21/2000 Pasal 169 mengulang larangan PHK, mutasi, intimidasi, dan kampanye anti serikat; pidana sampai 5 tahun (Pasal 291)

Titik ambigu. Pasal 149(2)j mewajibkan upah dibayar untuk mogok yang sesuai ketentuan tanpa syarat pelanggaran hak normatif, sedangkan Pasal 220 mensyaratkan tuntutan atas hak normatif yang dilanggar. Dua pasal ini perlu dibaca bersama dan kemungkinan dipertegas PP. Panduan pembuatan PKB tersedia di artikel Tata Cara Pembuatan PKB; pasal-pasal PKB dalam artikel itu masih merujuk UU 13/2003 dan Permenaker 28/2014 dan perlu dibaca bersama Pasal 187 sampai 205 UU 27/2026.

9. PHK, Pesangon, dan Perbandingan Kelipatan

UU 27/2026 mengembalikan sebagian besar kelipatan pesangon ke level UU 13/2003 (lebih tinggi dari PP 35/2021), membuat PHK sah hanya setelah kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap, dan menjatuhkan pidana bagi pemberi kerja yang sengaja tidak membayar pesangon. Dua alasan PHK yang lazim dipakai praktik, yaitu efisiensi dan pelanggaran berat atau mendesak, tidak lagi muncul dalam daftar Pasal 231.

Prosedur PHK

  1. Pencegahan wajib (Pasal 228(1) dan (2)): semua pihak wajib mencegah PHK melalui tahapan, antara lain mengurangi lembur, jumlah sif, atau jam kerja; tidak memperpanjang PKWT; menyesuaikan upah dan fasilitas manajerial; merumahkan pekerja secara bergiliran; serta menawarkan pensiun dini sukarela.
  2. Bipartit paling lama 30 hari kerja (Pasal 228(3) dan (4)). Tidak diperlukan untuk resign, PKWT berakhir, pensiun, dan meninggal (Pasal 229).
  3. Penyelesaian perselisihan sesuai UU 2/2004 bila bipartit gagal (Pasal 228(5)).
  4. PHK baru boleh dilakukan setelah penetapan lembaga PPHI yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 228(6)).
  5. PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali (Pasal 228(7)); tidak melakukannya diancam pidana 2 tahun (Pasal 294).
  6. Selama proses, kedua pihak tetap menjalankan kewajiban; skorsing hanya dengan upah dan hak lain tetap dibayar (Pasal 235).

Pasal 230 melarang PHK karena 10 alasan terlarang, antara lain sakit di bawah 12 bulan, menjalankan kewajiban negara atau ibadah, menikah, hamil atau melahirkan, hubungan darah atau perkawinan dengan sesama pekerja, kegiatan serikat, mengadukan pidana pemberi kerja, perbedaan SARA dan kondisi fisik, serta disabilitas atau sakit akibat kerja. Akibatnya batal demi hukum dan pekerja dipekerjakan kembali.

Perbandingan kelipatan pesangon

Angka dalam tabel adalah kelipatan dari tabel masa kerja Pasal 232 (P = pesangon, U = uang penghargaan masa kerja). Uang penggantian hak (UPH) selalu dibayar kecuali disebut lain. Tabel dasarnya sama dengan UU 13/2003: pesangon 1 sampai 9 bulan upah dan uang penghargaan masa kerja 2 sampai 10 bulan upah; bedanya, pesangon kini ditetapkan “paling sedikit”, bukan batas atas.

Alasan PHK UU 13/2003 (P / U) PP 35/2021 (P / U) UU 27/2026 (P / U)
Merger atau akuisisi, pekerja menolak 1 / 1 0,5 sampai 1 / 1 1 / 1 (Pasal 236(1))
Merger atau akuisisi, pemberi kerja menolak pekerja 2 / 1 1 / 1 2 / 1 (Pasal 236(2))
Tutup karena rugi terus-menerus 2 tahun 1 / 1 0,5 / 1 1 / 1 (Pasal 237)
Tutup karena keputusan pemilik 2 / 1 1 / 1 1 / 1,5 (Pasal 238)
Efisiensi tanpa penutupan Perlu penutupan (MK 19/PUU-IX/2011) 0,5 / 1 (rugi) atau 1 / 1 (cegah rugi) Tidak ada sebagai alasan tersendiri
Keadaan memaksa (kahar) 1 / 1 0,5 / 1 (tutup) atau 0,75 / 1 1 / 1 (Pasal 239)
PKPU Tidak diatur 0,5 / 1 (rugi) atau 1 / 1 1 / 1 (Pasal 240)
Pailit 1 / 1 0,5 / 1 1 / 1 (Pasal 240)
Pekerja memohon PHK karena perbuatan pemberi kerja 2 / 1 1 / 1 2 / 1 (Pasal 241(1))
Resign UPH + uang pisah UPH + uang pisah UPH + uang pisah (Pasal 242)
Mangkir 5 hari kerja, dua panggilan UPH + uang pisah UPH + uang pisah UPH + uang pisah (Pasal 243)
Pelanggaran setelah SP1, SP2, SP3 1 / 1 0,5 / 1 1 / 1 (Pasal 244)
Pelanggaran berat atau mendesak Pasal 158 dibatalkan MK UPH + uang pisah Tidak ada alasan tersendiri
Ditahan 6 bulan, merugikan perusahaan UPH + uang pisah UPH + uang pisah UPH + uang pisah (Pasal 245(3))
Sakit berkepanjangan atau disabilitas lebih dari 12 bulan 2 / 2 + UPH 1x 2 / 1 2 / 2 + UPH 1x (Pasal 246)
Pensiun 2 / 1 (tanpa program pensiun) 1,75 / 1 2 / 1 (Pasal 247)
Meninggal dunia (ahli waris) 2 / 1 2 / 1 2 / 1 (Pasal 249)

Kolom UU 27/2026 adalah pembacaan saya atas teks pasal. Kolom PP 35/2021 bersumber dari ringkasan sekunder (Gadjian) dan kolom UU 13/2003 dari pembacaan saya atas pasal-pasalnya; keduanya perlu dicocokkan dengan naskah sebelum dikutip. Angka untuk sakit berkepanjangan pada PP 35/2021 berbeda antar sumber.

Contoh hitungan (hipotetis). Pekerja dengan masa kerja 10 tahun dan upah Rp10.000.000 (pokok plus tunjangan tetap). Tabel Pasal 232 memberi pesangon 9 bulan dan uang penghargaan masa kerja 4 bulan. Bila perusahaan tutup karena rugi 2 tahun, UU 27/2026 memberi (9 x 1) + (4 x 1) = 13 bulan atau Rp130 juta plus UPH, sedangkan PP 35/2021 memberi (9 x 0,5) + 4 = 8,5 bulan atau Rp85 juta plus UPH. Selisihnya Rp45 juta, sekitar 53 persen lebih tinggi. Untuk pensiun pekerja dengan masa kerja 20 tahun (pesangon 9 bulan, uang penghargaan 7 bulan), UU 27/2026 menghasilkan 18 + 7 = 25 bulan, sedangkan PP 35/2021 menghasilkan 15,75 + 7 = 22,75 bulan. Untuk simulasi dengan data sendiri, lihat panduan menghitung pesangon, dengan catatan rumusnya perlu disesuaikan dengan kelipatan baru.

Aturan penyerta

Topik Isi
Dasar upah Upah pokok plus tunjangan tetap; harian dikali 30; upah satuan hasil memakai rata-rata 12 bulan dan tidak boleh di bawah upah minimum (Pasal 234)
Uang pisah Wajib untuk PHK karena resign, mangkir, penahanan, dan putusan yang menolak permohonan pekerja. Bila perusahaan tidak mengatur, “dapat” ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah; bila perusahaan sudah mengatur lebih baik, itu yang berlaku (Pasal 233)
Resign Permohonan tertulis 30 hari sebelumnya, tidak terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggal efektif; tanpa penetapan PPHI (Pasal 242)
Mangkir Keterangan tertulis dengan bukti sah diserahkan paling lambat hari pertama masuk kerja (Pasal 243(2))
Pensiun Iuran program pensiun yang dibayar penuh pemberi kerja dapat diperhitungkan; JHT tetap hak pekerja (Pasal 248)
Mikro dan kecil Pesangon, uang penghargaan, UPH, dan uang pisah menurut kesepakatan (Pasal 250)
Pidana Dengan sengaja tidak membayar pesangon, UPMK, UPH: penjara maksimal 4 tahun atau denda kategori IV (Pasal 295)
Perkara berjalan Gugatan PHI yang sudah didaftarkan sebelum 28 Oktober 2026 tetap diselesaikan dengan UU 13/2003 dan UU 6/2023 (Pasal 300)

10. Dana Cadangan Pesangon dan JKP

Dana cadangan pesangon (Bab XVI, Pasal 253). Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Tujuannya menjamin pembayaran untuk PHK selain pensiun dan untuk pekerja yang belum ikut program pensiun. Dananya dikelola lembaga pemerintah, usaha mikro dan kecil dikecualikan, dan pelanggaran diancam sanksi sampai pencabutan izin usaha. Bentuk, besaran, dan lembaga pengelolanya belum ada dan menunggu PP.

Jaminan kehilangan pekerjaan (Pasal 157 sampai 162). Pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerja dengan iuran bulanan; manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan. Pemerintah menyetor modal awal paling sedikit Rp6 triliun dari APBN. Pidana 4 tahun diancamkan bila pemberi kerja tidak mengikutsertakan pekerja ke jaminan sosial, tetapi hanya setelah sanksi administratif tidak dipatuhi dan tidak berlaku bagi pemberi kerja mikro dan kecil (Pasal 290).

11. Pengawasan, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana

Pengawasan ketenagakerjaan ditarik ke pemerintah pusat, penegakan memakai perangkat pidana modern (keadilan restoratif, saksi mahkota, pengakuan bersalah), dan hampir semua kewajiban pemberi kerja kini punya pasal pidana. Pelanggaran administratif tetap menjadi jalur pertama, tetapi pidana bisa langsung dipakai untuk upah, pesangon, dan K3.

Topik Isi
Kelembagaan Pengawas kompeten dan independen ditetapkan Menteri (Pasal 257); unit kerja tersendiri di Kementerian dengan anggaran dari APBN (Pasal 258)
Pengawas provinsi Tetap bekerja paling lama 2 tahun (sampai 28 Oktober 2028), lalu dialihkan menjadi ASN Kementerian (Pasal 302 dan 303)
Komite Pengawasan Ketenagakerjaan Lembaga nonstruktural berisi pemerintah, pengusaha, dan serikat, bertanggung jawab kepada Menteri (Pasal 265); DPR mengawasi secara eksternal (Pasal 266)
Kewajiban pemberi kerja Memberi akses dan data, melaporkan kondisi ketenagakerjaan, dan menindaklanjuti rekomendasi pengawas; pidana 2 tahun bila tidak (Pasal 259, 264, dan 296)
Nota pemeriksaan Dasar pengesahan pengadilan negeri untuk PKWT yang berubah menjadi PKWTT dan alih daya yang beralih ke pemberi pekerjaan (Pasal 87(6) dan 98(2))
Penyidik Selain Polri, pengawas menjadi PPNS. Penyidik Polri adalah yang berada pada desk ketenagakerjaan Polri tingkat pusat (Pasal 267(2))
Perangkat PPNS Upaya paksa, penghentian penyidikan, keadilan restoratif, penetapan tersangka sebagai saksi mahkota, penerimaan pengakuan bersalah, dan asesmen kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan (Pasal 267(3))
Perkara berjalan Penyidikan pidana yang sudah dimulai diselesaikan dengan UU lama (Pasal 304)

Sanksi administratif berjenjang: peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan atau penghentian sementara kegiatan usaha, lalu pencabutan perizinan berusaha. Tata cara pengenaannya didelegasikan ke PP.

Peta pidana. Kategori denda mengikuti Pasal 79 KUHP baru (UU 1/2023): kategori II Rp10 juta, III Rp50 juta, IV Rp200 juta, V Rp500 juta, VI Rp2 miliar, VII Rp5 miliar, dan VIII Rp50 miliar. Untuk korporasi, UU ini umumnya menetapkan denda minimal kategori IV dan maksimal kategori VI.

Pasal Perbuatan Pidana penjara Denda maksimal
276 Mempekerjakan anak 10 tahun Kategori VI; korporasi sampai VII
279 Anak pada bentuk pekerjaan terburuk 15 tahun Kategori VII; korporasi sampai VIII
286 K3 tidak diterapkan, berakibat disabilitas total tetap atau meninggal 6 tahun Kategori V
291 Menghalangi berserikat 5 tahun Kategori IV
268, 269 Pelindungan penempatan tidak diberikan; pelindungan Pasal 46(8) huruf a sampai e (termasuk perundungan dan data pribadi) 4 tahun Kategori IV
284 Tidak memberi cuti melahirkan 4 tahun Kategori IV
287, 288, 289 Upah tidak dibayar sesuai kesepakatan; di bawah upah minimum; upah tidak masuk kerja 4 tahun Kategori IV
290 Tidak mengikutkan jaminan sosial (setelah sanksi administratif tidak dipatuhi) 4 tahun Kategori IV
292, 293 Menghalangi mogok sah; menangkap atau menahan pemogok sah 4 tahun Kategori IV
295 Sengaja tidak membayar pesangon, UPMK, UPH 4 tahun atau denda Kategori IV
274, 275, 294, 296 Upah dan jamsos masa percobaan; pelindungan disabilitas; tidak mempekerjakan kembali; menghalangi pengawas 2 tahun Kategori III
281, 282 Lembur tidak dibayar; istirahat dan cuti 1 tahun Kategori II

Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan menurut KUHP (Pasal 297), dan pidana tidak menghapus kewajiban membayar hak pekerja (Pasal 298). Daftar di atas tidak memuat seluruh pasal pidana dalam bab tersebut.

12. Dampak bagi Para Pihak

Dampak terbesar jatuh pada biaya tenaga kerja (pesangon, istirahat panjang, upah minimum), struktur kontrak (alih daya dan kemitraan), dan risiko pidana bagi pengurus perusahaan. Sebagian besar kewajiban baru langsung berlaku sejak 28 Oktober 2026, sementara angka dan tata cara menunggu PP sampai Oktober 2027.

Pengusaha dan HR

Biaya PHK naik pada skenario tutup rugi, kahar, pailit, SP3, dan pensiun, dan PHK sulit dilakukan tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap. Istirahat panjang menjadi kewajiban, upah masa percobaan minimal 75 persen, dan ada pidana untuk pesangon, upah, perundungan, dan K3 fatal. Dana cadangan pesangon akan menjadi beban kas. Langkah segera: audit perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan PKB terhadap Pasal 78, 92, 118, dan 232; perbarui SOP PHK dan pencegahan PHK; catat PKWT dalam 3 hari kerja; bentuk LKS Bipartit bila 10 pekerja atau lebih; dan siapkan kebijakan anti perundungan, anti kekerasan seksual, serta kanal pengaduan internal.

Pekerja dan serikat

Ambang PKB turun ke 30 persen, bipartit wajib di perusahaan kecil, ada dasar upah sama untuk nilai kerja sama, tuntutan upah tanpa daluwarsa, upah selama proses sengketa PHK, jalur pengesahan nota pemeriksaan, dan JKP. Serikat perlu memperbarui strategi keanggotaan dan kartu tanda anggota, memakai Pasal 187 untuk meminta perundingan PKB, dan memantau PP yang menentukan angka.

Migas dan BUMN

Alih daya jasa penunjang wajib melalui anak perusahaan berbentuk PT dengan masa penyesuaian 1 tahun. Pengeboran lepas pantai dapat dikecualikan dari batas jam kerja dan lembur. Penutupan perusahaan pengolahan migas dilarang, dan pidana K3 fatal berlaku. Perusahaan perlu memetakan seluruh kontrak jasa penunjang dan vendor tenaga kerja, menentukan struktur anak perusahaan sebelum 28 Oktober 2027, dan meninjau kembali PKB serta aturan kerja khusus lokasi terpencil terhadap Pasal 115(3).

Platform digital dan usaha mikro-kecil

Mitra platform bukan pekerja, tetapi berhak atas penghasilan layak, K3, dan jaminan sosial, dan undang-undang kemitraan khusus akan menyusul. Perjanjian kemitraan perlu memuat hak minimal dan mekanisme pengakhiran, karena risiko sengketa klasifikasi tetap ada. Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari upah minimum, dana cadangan pesangon, serta pidana upah dan jamsos; pesangon mengikuti kesepakatan, sehingga kesepakatan upah (minimal 50 persen upah minimum) dan pesangon sebaiknya didokumentasikan tertulis.

Advokat dan praktik PHI

Muncul dalil-dalil baru: PHK batal demi hukum, kewajiban mempekerjakan kembali, upah selama proses, pidana pesangon, pengesahan nota pemeriksaan, dan tuntutan upah tanpa daluwarsa. Ada pula celah transisi untuk peristiwa sebelum 28 Oktober yang digugat setelahnya. Menurut pendapat saya, advokat perlu menyusun daftar pembuktian Pasal 228, menentukan hukum yang berlaku per peristiwa PHK, dan menyiapkan strategi pelaporan pidana lewat PPNS atau desk Polri.

Usulan pengusaha dan hasil akhir

Menurut pemberitaan ima-api.org tentang sepuluh isu yang disorot Apindo menjelang pengesahan, usulan pada tahap RUU berbeda dengan hasil akhir pada beberapa hal berikut. Ini sumber sekunder tentang posisi tahap RUU, bukan dokumen resmi.

Isu Usulan Apindo (tahap RUU) Hasil di UU 27/2026
Pesangon Mengacu UU 6/2023 dan PP 35/2021 Kelipatan naik mendekati UU 13/2003; pesangon menjadi lantai
Upah minimum KHL dari BPS sebagai batas atas Nilai tertinggi antara formula dan KHL; alfa 0,5 sampai 1,0
Alih daya Jenis pekerjaan ditetapkan Menteri Dikunci di UU: empat jasa penunjang, migas, dan BUMN
Waktu kerja Maksimal 45 jam per minggu Tetap 40 jam per minggu
Pekerja platform Jangan disamaratakan, hormati kemitraan Kategori hubungan pekerjaan tertentu dengan UU khusus
Perselisihan Selesai paling lama 60 hari Tidak ada tenggat baru; hukum acara tetap UU 2/2004

13. Titik Rawan dan Isu Interpretasi

Empat belas isu berikut adalah celah teks, inkonsistensi, atau risiko konstitusional yang menurut pendapat saya paling mungkin memicu sengketa. Penilaian risiko di sini adalah pendapat penulis, bukan kesimpulan resmi.

  1. Cakupan alih daya migas dan BUMN (Pasal 96, 97, 308, 309). UU tidak membedakan pemborongan pekerjaan dari penyediaan jasa pekerja. Bila “alih daya” dibaca mencakup kontrak jasa penunjang pada umumnya, rantai pasok migas dan BUMN harus bergeser ke anak perusahaan. Belum jelas apakah anak perusahaan itu milik pemberi kerja sendiri atau cukup anak perusahaan dalam grup, dan bagaimana kaitannya dengan vendor swasta yang sudah ada. Penjelasan Pasal 96 dan 308 menyatakan “cukup jelas”, sehingga jawabannya menunggu PP.
  2. Pasal 306(2) versus 308 dan 309. Perjanjian alih daya berjalan berlaku sampai habis, tetapi untuk migas dan BUMN masa pakai vendor berjalan paling lama 1 tahun. Menurut asas lex specialis, Pasal 308 dan 309 yang berlaku, sehingga kontrak multitahun bisa terpotong.
  3. Efisiensi dan pelanggaran berat tidak ada di Pasal 231. Perusahaan yang merasionalisasi tanpa menutup usaha tidak punya alasan PHK tersendiri, dan pelanggaran berat atau mendesak harus melalui jalur SP1 sampai SP3 atau penahanan. Pasal 252 mendelegasikan PHK ke PP, sehingga PP 35/2021 akan diuji ulang.
  4. Tahapan pencegahan PHK (Pasal 228(2)). Frasa “melalui tahapan” dapat dibaca berurutan. Serikat akan menuntut bukti setiap tahap; pengusaha perlu dokumentasi bahwa tiap langkah dipertimbangkan.
  5. PHK baru sah setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 228(6)). Karena upah dan hak lain tetap dibayar selama proses (Pasal 235), pengusaha menanggung beban sampai kasasi. Ini mendorong penyelesaian bipartit dan mediasi, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai tekanan.
  6. PKWT: Pasal 87(1)b versus 82(2). Pekerjaan yang “tidak terlalu lama” dibatasi 2 tahun, sedangkan batas umum PKWT sampai 4 tahun. Akan diuji apakah kategori itu tidak boleh diperpanjang.
  7. Uang kompensasi PKWT (Pasal 88(1)). Pasal ini merujuk Pasal 81(1) yang memuat semua alasan berakhirnya perjanjian kerja, termasuk meninggalnya pekerja dan kesepakatan pengakhiran. PP perlu menegaskan pengecualian, misalnya resign dan pelanggaran.
  8. Uang pisah minimal (Pasal 233(2)). Kata “dapat ditetapkan” menimbulkan tafsir bahwa 1 bulan upah bukan lantai pasti.
  9. Upah mogok (Pasal 149(2)j versus 220). Pasal pertama tanpa syarat, pasal kedua mensyaratkan pelanggaran hak normatif.
  10. Delik yang kurang pasti. Pasal 269 memidana “tidak memberikan pelindungan” dari perundungan dan perlindungan data pribadi, yang tumpang tindih dengan UU PDP dan UU TPKS serta tidak memuat ukuran perbuatan. Risiko kriminalisasi sengketa perdata ada, terutama pada Pasal 295 yang tidak mensyaratkan putusan PHI lebih dulu. Prinsip ultimum remedium akan menjadi argumen pembelaan.
  11. Penyidik Polri di desk pusat (Pasal 267(2)). Laporan di Polres atau Polda berpotensi diarahkan ke pusat atau PPNS; kewenangan penyidik daerah menurut KUHAP perlu dikonfirmasi.
  12. Kuota disabilitas (Pasal 105). Tidak tampak sanksi khusus. Penegakan kemungkinan lewat sanksi umum atau UU 8/2016.
  13. Dana cadangan pesangon (Pasal 253). Rumusan tujuannya mencampur dua syarat (PHK selain pensiun dan pekerja yang belum ikut program pensiun), dan lembaga pengelola belum ditunjuk. Perlakuan pajak dan akuntansinya terbuka.
  14. Transisi dan hierarki. Pasal 300 hanya melindungi gugatan yang sudah didaftarkan sebelum UU berlaku. PHK sebelum 28 Oktober yang digugat sesudahnya tunduk pada asas tidak berlaku surut, tetapi rumusnya tidak tegas. Pasal 310 mempertahankan PP lama sepanjang tidak bertentangan, sehingga PP 35/2021, PP 36/2021, dan PP 49/2025 perlu diuji pasal demi pasal. JKP juga diatur di dua tempat (UU 6/2023 dan Pasal 157 sampai 162).

Potensi uji materiil. Pada saat artikel ini ditulis (awal November 2026) saya tidak menemukan pemberitaan tentang permohonan uji materiil. Menurut pendapat saya, kandidat sasaran adalah Pasal 96 dan 97 (kebebasan berusaha dan syarat anak perusahaan), Pasal 102 dan 103 (status pengemudi platform sebagai mitra), Pasal 228(6) (beban upah proses), dan pasal pidana yang kurang pasti (269, 283, 295).

14. Linimasa dan Langkah Praktis

Tanggal Tonggak Dasar
28 Okt 2026 UU mulai berlaku; peraturan pelaksana belum ada Pasal 313
21 dan 25 Nov 2026 (menurut pemberitaan) Tenggat penetapan UMP dan UMK 2027 Pasal 139 (rumus)
28 Okt 2027 Peraturan pelaksana wajib terbit; batas adaptasi alih daya, termasuk anak perusahaan PT untuk penunjang migas, tambang, dan BUMN Pasal 306, 308, 309, 312
28 Okt 2027 Adaptasi lembaga nonstruktural dan masa pemagangan luar negeri di Kementerian (1 tahun) Pasal 301, 305
28 Okt 2028 Pengalihan pengawas ketenagakerjaan provinsi ke pusat (2 tahun) Pasal 302, 303
Sudah berjalan Gugatan PHI yang terdaftar dan penyidikan yang telah dimulai tetap memakai hukum lama Pasal 300, 304(2)

Urutan langkah di bawah ini adalah saran praktis penulis, bukan kewajiban hukum.

Perusahaan

  1. Petakan seluruh PKWT dan hitung masa kumulatif terhadap batas 2+1+1 tahun.
  2. Audit klausul masa percobaan dan praktik penahanan ijazah atau dokumen asli.
  3. Inventarisasi vendor alih daya dan cocokkan jenis pekerjaannya dengan Pasal 95 sampai 97; sektor migas dan BUMN perlu menyiapkan struktur anak perusahaan sebelum 28 Oktober 2027.
  4. Hitung ulang eksposur pesangon dengan kelipatan baru dan siapkan dana cadangan.
  5. Perbarui SOP PHK sesuai Pasal 228, dan tinjau kembali peraturan perusahaan, PKB, serta kontrak kerja terhadap hak-hak baru.
  6. Siapkan anggaran upah 2027 dengan memantau penetapan UMP dan UMK.

Pekerja dan serikat

  1. Periksa status PKWT dan masa kerja kumulatif, serta ada tidaknya penahanan ijazah.
  2. Pantau pembentukan LKS Bipartit (ambang 10 pekerja) dan syarat serikat untuk perundingan PKB (Pasal 190 dan 191).
  3. Dokumentasikan klaim upah; Pasal 152 menyatakan tidak ada batas waktu kedaluwarsa.
  4. Ajukan masukan pada penyusunan peraturan pelaksana.

15. Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah UU 13/2003 masih berlaku? Tidak. Pasal 311 UU 27/2026 mencabut UU 13/2003 seluruhnya, tetapi peraturan pelaksananya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan (Pasal 310).

Apakah PP 35/2021 masih berlaku? Menurut Pasal 310, PP turunan UU 13/2003 dan UU 6/2023 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru. Karena beberapa kelipatan pesangon dan aturan PHK berubah, pasal PP 35/2021 yang bertentangan tidak dapat dipakai dan perlu diuji pasal demi pasal.

Apakah PHK sepihak masih mungkin? Menurut Pasal 228(6) dan (7), PHK baru boleh dilakukan setelah kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap; PHK tanpa itu batal demi hukum dan pekerja wajib dipekerjakan kembali.

Berapa lama PKWT maksimal? Paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing paling lama 1 tahun, jadi total sampai 4 tahun (Pasal 82(2)).

Apakah pekerja ojek online atau kurir platform menjadi karyawan? Tidak otomatis. Pasal 102 mengelompokkan pekerjaan lewat platform digital sebagai perjanjian kemitraan dalam kategori hubungan pekerjaan tertentu, dengan hak atas penghasilan layak, K3, dan jaminan sosial; sengketa klasifikasi tetap dapat muncul.

Dasar Hukum

  • UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, terutama Pasal 78, 82, 87 sampai 89, 92, 95 sampai 103, 115 sampai 125, 135 sampai 152, 171 sampai 205, 228 sampai 253, 257 sampai 267, 286, 295, serta 300 sampai 313 (dibaca dari salinan teks dan Penjelasan).
  • UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (dicabut oleh Pasal 311 UU 27/2026).
  • UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, klaster ketenagakerjaan (Pasal 80 huruf a dan Pasal 81 dalam lampiran dicabut).
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
  • PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK.
  • PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagaimana diubah PP 51/2023 dan PP 49/2025.
  • UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  • UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
  • UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 79 (kategori pidana denda).

Alat hitung untuk aturan baru UU 27/2026

Kalkulator Pesangon dan Kalkulator Lembur dalam bentuk Excel, siap dipakai HR, pekerja, dan serikat. Mulai Rp39.000.

Lihat Paket UU 27/2026 →

Artikel Terkait

Ketentuan dapat berubah dan setiap kasus memiliki fakta yang berbeda. Isi artikel ini dibaca dari salinan teks UU 27/2026 beserta Penjelasannya yang mengandung derau hasil pemindaian, sehingga nomor pasal, ayat, dan angkanya perlu dicocokkan dengan naskah resmi di JDIH atau Lembaran Negara. Perbandingan dengan UU 13/2003 dan PP 35/2021 bersumber dari pembacaan penulis dan ringkasan sekunder, bukan dari pembukaan ulang naskah primernya, dan angkanya perlu diverifikasi. Bagian titik rawan, dampak, dan langkah praktis memuat pendapat penulis yang dapat berbeda dengan pandangan ahli lain. Peraturan pelaksana belum terbit sehingga ketentuan teknis dapat berubah. Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan penasihat hukum.

Perusahaan atau pekerja Anda terdampak aturan baru ini? Konsultasikan langkah hukumnya dengan Rumah Hukum.

Bagikan artikel ini
WhatsApp Facebook X Telegram